Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 193/PDT.G/2015/PN DPK
Tanggal 29 Agustus 2016 — 1. BERNARDO ALI, 2. BERLIANA ALI 3. LINDIANA SUGIARTO Melawan 1. SATRIA MOELIADI 2. Ny. VIVI KUMALA MOELIADI 3. Ny. RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4. Ny. DAROJAH 5. Drg. SONY 6. BUDIMAN 7. Ny. INDRI HERAWATI 8. Ny. DEWI RAFIKA 9. SA’AD FADIL SA’DI 10. RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA sebagai waris dari IWAN DJUNAEDI ALI 11. RASWI DJUNAILI 12. Ny. HERAWATI DJUNAILI 13. Ny. MIMI SRI HENDARYANI 14. Ny. JENNY LILIANA MURJONO 15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
163 — 80
  • Didalam UndangUndang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariaatau disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19ayat 1 dan 2, disebutkan:a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;b.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Tanah
Putus : 28-01-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 22/Pdt.G/2013/PN. KUBAR
Tanggal 28 Januari 2015 — YANSEN M anak dari MADON (alm) Dkk Melawan SAMSU MADON, Dk
495 — 268
  • KUBAR, halaman 17 dari 5019,20.21.HUKUM, karena Tergugat Il adalah PEMBELI TANAH YANGBERITIKAD BAIK.Bahwa selaku pembeli tanah dari Tergugat , Tergugat II telahmemenuhi seluruh persyaratan yuridis mengenai peralinan danperolehan hak atas tanah tersebut sebagaimana ditentukan UUPA danperaturan pelaksanaannya;Setidaktidaknya, pada saat Tergugat Il membeli tanah tersebut,Tergugat II tidak pernah mengenal dan mendengar ada pihak lain selainTergugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-10-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2015 — SASMITA, DKK; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN TARAKAN; - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA (T. II INTERVENSI);
159 — 67
  • Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan, padatanggal 23 Maret 1995 telah mengajukan ijin hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat,atas nama milik Para Penggugat seluas kurang lebih 145.000 m2 (seratus empat puluhlima meter persegi), tanpa didasari alas hak apapn selain surat pernyataan PenguasaanTanah yang dibuat sendiri oleh SOETARNO.B.sc tanpa diketahui oleh saksisaksi batasaparat pemerintahan (Lurah maupun Kecamatan setempat) serta Para Penggugat sebagaiPemilik atas lahan tersebut (Pasal 19 UUPA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 557/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2016 — PEMERINTAH NEGARA MALAYSIA CQ KEDUBES MALAYSIA >< RENA W. RAMSCHIE CS
198 — 292
  • Tergugat tidak mengetahuinya dandari mana asalnya sehingga bisa menjadi tanah milik Penggugat(Kedutaan Malaysia) dan kalau benar tanah tersebut milik Penggugatmaka Penggugat telah melanggar UUPA Pasal 21 ayat (1) di manadijelaskan secara jelas bahwa orang asing tidak boleh memiliki tanahsebagai hak milik. Sampai sekarang tanah tersebut masih kosongbelum ada aktifitasnya. Sedangkan tanah yang luasnya 1.785 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — BERLIN SIHOMBING alias HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arco Saputra dariBPN Kabupaten Palalawan, yang menyatakan "Surat Keterangan Tanah(SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkanKepala Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA Nomor:5 Tahun 1960, sedangkan mengenai Surat Menteri Dalam NegeriNomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 adalah tentang Pencabutanwewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Ijin membuka lahan";Judex Facti juga telah mengabaikan "pemeriksaan setempat", yangdimohonkan oleh kami Penasehat hukum untuk membuktikan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Sda
Tanggal 18 Februari 2020 — Sitanggang, Tumpal Abdul Adhiputra Atau Vincensius Tumpal Aa. Sitanggang Lawan PT. Hati Mutiara, Dkk
59 — 19
  • berikut:Bahwa, spesialiasi saksi adalah dibidang hukum pertanahan dan ahlihadir dipersidangan ini oleh karena adanya surat tugas dari RektorUniversitas Airlangga sehubungan dengan permohonan dari Penggugatdalam perkara ini;Bahwa, didalam hukum pertanahan Indonesia mengenal azas pemisahanhorizontal yaitu adanya dua hak terhadap satu obyek dimana untukbangunan yang berdiri diatas tanah maka disini ada dua hak masingmasing hak untuk bangunannya dan hak untuk tanahnya yang hal inidiatur dalam pasal 5 UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — I. M. RIVAI, MS.,KD.,II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA VS DRS. BUDI FIANTO BUNA;
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (luaspersis sama dengan Tanah SHM Nomor 294/Tanjung Mulia)mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Medandengan Nomor Perkara Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang padaintinya memutuskan: Menyatakan Grant Sultan Nomor 106/1898adalah sah sebagai alas hak dan menyatakan SHM Nomor 294/TanjungMulia tidak mempunyai kekuatan hukum, putusan mana dikuatkansampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;Bahwa sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA) maka Sultan Deli ataupun Pemerintah Swapraja
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Putus : 22-07-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 22 Juli 2014 — 1. SUMIATI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 2. SARIYAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 3. UDI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 4. ROHIYEH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 5. SITI FATIMAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 6. SITI ROMLAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 7. SLAMET, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII Konvensi /Tergugat Rekonvensi; 8. MAMINAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ; Melawan : 1. MAIL, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Brongkal Rt. 14 Rw. Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 2. NAWAWI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Sumbertaman Rt. 14 Rw. 4 Desa Brongkal Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi ; 3. ABDUL MAJID, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Trunojoyo Rt. 23 Rw. 3 Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 4. Kepala Desa Brongkal beralamat di Desa Brongkal, Kec. Pagelaran Kab. Malang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi ; 5. CAMAT Kec. Pagelaran selaku PPAT beralamat di Jl. Raya Pagelaran Kab.Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;
33 — 28
  • Karna Hak atas tanahmenurut Pasal 16 UUPA ialah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai, Hak sewa, Hak MembukaTanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Guna Air, HakPemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna RuangAngkasa dan hakhak lain yang bersifat sementara (Pasal 53UUPA). Dan di peroleh berdasarkan apakah? Jualbeli , hibah, atauwaris?2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — SALOMO SIMAMORA VS ANGGIAT HISAR SIMAMORA, dkk
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengurusi masalah pertanahan, BPPN tidakberwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sebab BPPN itusingkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehinggasertifikat hak milik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yangdikeluarkan BPPN Kabupaten Humbang Hasundutan sementarauntuk mendukung dalildalil gugatan aquo Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat (P7,8,9,10) yangtidak relevan untuk mendukung dalildalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding a quo karena bertentangan dengan UUPA
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 20-03-2013 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Ngj
Tanggal 4 Nopember 2014 — MUJIATI binti SARIMO DAN DARYONO bin LOSO
12 — 1
  • Luas asal 387 m2, setelah diukur ulangmenjadi 384 M2, sesuai Pasal 19 UUPA, tanah harus di daftar dan untuktanah yang tidak ada bukti alas hak, maka jika sudah dikuasai selama 10tahun tanpa ada yang menggugat menjadi milik orang yang menguasai;bahwa objek sengketa 7 dengan SHM Nomor 1023, tanggal 11 Juni 2013,luas tanah 1.088 M2 atas nama Mujiati, asal tanah adalah gogolan, pemilikasal Joyosinah, dijual kepada Sukariyati, lalu dijual lagi kepada Mujiatiseharga Rp. 10.000.000, AJB Nomor 302/2004/PPAT
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 349/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : ANY
Terbanding/Tergugat I : SUMITRA Bin SARKAWI
Terbanding/Tergugat II : H. MURSYID
Terbanding/Tergugat III : TANA
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya SITTI MARJANI SOEPANGAT, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris SUHARDI HADI SANTOSO, SH
73 — 51
  • Dalam perkembangannya, sejak berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960,sistem pencatatan Girik melalui Buku Letter C tidak lagi dipergunakandalam sistim hukum pertanahan di Indonesia, hal ini membawaperubahan, bukan hanya terhadap bukti kepemilikan seseorang atastanah, tetapi juga terhadap sistim pembayaran pajak atas pemanfaatandan penguasaan bidang tanah di Indonesia, yang sebelumnya berupaGirik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-02-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694 K/PDT/2011
Tanggal 9 Februari 2012 —
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta No. 73 jo.Pendapat Hukum Notaris (turut Tergugat /turut Terbanding/ turutTermohon Kasasi), dengan demikian Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar nyatanyata telah salah dalam penerapan hukumatau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, makaoleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo sudahsepatutnya dibatalkan ;Bahwa hukum agraria Indonesia dasarnya adalah hukum adat(Pasal 5 UUPA), maka dengan demikian asas Droit de suitesebagai salah satu ciri hak tanggungan tidak dapat diterapkansecara
Pengadilan PN TOBELO Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 31/Pdt.G/2019/PN TOB
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 31
  • mendalilkan suatu hak, maka wajib baginya membuktikan atashaknya tersebut dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 7 Tahun 2001 dan Pasal 153 HIR, oleh karenanya TERGUGAT IImeminta kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaandilapangan untuk mengetahui secara jelas dan pasti lokasi, luas dan batasbatas objek sengketa;Bahwa tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yangdiatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — LEO DARMADI vs BRUNO BINGEI, dkk.
217 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Jual Beli (PPAT) Nomor 2738/2012, tanggal 29 Juni2012 telah memenuhi prinsip dasar hukum jual beli tanah di Indonesia yangmenganut Hukum Adat terang tunai sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang UUPA, yaitu jual beli dilakukan dihadapan PPAT serta harganya telah dibayar lunas dan fisik tanah berikutsurat asli dan kuncikunci rumah telah diserahkan Tergugat Il kepadaTergugat , karena itu merupakan pembeli beriktikad baik, sebab mengenaimasalah ada pemblokiran Tergugat tidak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 25-09-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2013 —
146 — 61
  • IV 022);Selain itu, jalan tersebut adalah jalan yang merupakan fasilitas umum, hal ini telahsesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Undangundang Nomor 26Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan fungsi sosial dari tanah sebagaimanadianut dalam UUPA;Bahwa pihak dari TERGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT IREKONPENSI yang dalam hal ini atas perintah SEO YOUNG JUN menghalanghalangi TURUT TERGUGAT I REKONPENSI untuk mempergunakan jalantersebut, walaupun kepemilikan TURUT TERGUGAT I REKONPENST telahdilengkapi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 28 Maret 2013 — Pembanding/Tergugat : Kartini Sirma Mutiara S. DKK Diwakili Oleh : Marolop Tua Sagala, SH.
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
80 — 40
  • Orang tuaPara Tergugat hanya mengajukan keberatan dengan dasar coba coba,bahkan hingga akhirnya dilanjutkan oleh Para Tergugat selaku ahli19.20.Z1..10 waris sah dari almarhum Drs Alfred Hutauruk ;Bahwa oleh karena peralihnan hak atas tanah perwatasan Penggugattersebut dari ahli waris almarhum DUGUT bin MINGOL telah sesuaidengan pasal 32 ayat 1 PP 24 / 1997 jo pasal 4 atau (lI) , pasal 3 hurufa PP 24/1997 jo pasal 33 ayat (2) UUPA jo pasal 19 ayat (2) huruf cUUPA, maka sertifikat yang akan diterbitkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3250 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — HANDOKO MINTOJO RAHARDJO Melawan MUSTOFA CHAMAL BASYA, DKK
67 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • banyakmenerapkan hukum adat dan menjadikannya sebagai sumbersumber Hukum Nasional Indonesia, yaitu menurut hukum adat,bahwa Dari jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatanhukum, yang mana pihakpihak penjual menyerahkan tanah yangdijualnya kepada pembeli untuk selamaselamanya, pada waktupembeli membayarkan harga (walaupun sebagian) tanah tersebutkepada penjual;Sejak saat itulan hak atas tanah beralih dari penjual kepada pembeli; Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan SesudahBerlakunya UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — KARMANI Bin KASTAM VS Drs. SETIAWAN SANTOSO, M.M., PH.D
66 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2245 K/Pdt/2015beli tanah adalah menyalahi ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintahNomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;Bahwa lkatan jual beli tanah tanggal 20 Mei 1989 antara Karmani binKastam dengan Saeri bin Kanan (Orang tua Turut Termohon Kasasi s/dV) bukan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam hukum adat yangbersifat terang dan tunai menurut UUPA, jual beli adalah proses yangdapat menjadi bukti adanya peralinan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tg.Sl
Tanggal 29 April 2014 — PERDATA :HAJI ANDI BAHARUDDIN MELAWAN ALWAN SAPUTRA
92 — 40
  • XVI TanjungSelor, sehingga saat ini Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), dinyatakan hukum agraria yangberlaku adalah hukum adat, oleh karenanya terhadap tanah yang telah bersertifikat, makaperalihan hak atas tanah tersebut haruslah dilakukan dihadapan PPAT, namun terhadap tanahyang belum bersertifikat, maka mengenai peralihan hak atas tanah tersebut berlaku
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
MUHSIN
Tergugat:
1.PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI
2.PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
138 — 53
  • hak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untukmenuntut haknya terhadap objek sengketa yang sedang dikuasai oleh paratergugat konvensi/para penggugat rekonvensi belum terlewati dengan adanyaLembaga lampau waktu/daluarsa sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga sejalan dengan adanyayurisprudensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972 yang menyatakanbahwa suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun sehinggaterhadap ketentuan ketentuan dalam UUPA
    Sumber Sari saktiterletak di Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah seluas +5000 Ha dan terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara seluas+1000 Ha ;Menimbang, bahwa setelah meneliti buktibukti surat diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah buktibukti tersebut dapatdijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensisebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa ;Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960menyebutkan bahwa