rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan NegaraKantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas NomorST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada tahun anggarang 2016, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengalokasikan dana sebesar Rp.147.250.000.000 (seratus empat puluhHalaman 4 dari 130 halaman Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUSTPK/2020/PTKPGtujuh miliyar

tiga ratus enam puluh dua ribusembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitarjumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja PerhitunganKeuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat TugasNomor ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tahun anggarang 2016, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengalokasikan dana sebesar Rp. 147.250.000.000 (seratus empatpuluh tujuh miliyar

Agrotama Mandiri menjalankan usahanya berdasarkan Pasal 4Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun2008 menyebutkan perusahaan daerah bergerak dibidang agrobisnis,agroindustri, jasa dan perdagangan umum ;bahwa Modal Usaha perusahaan PD Agrotama Mandiri berasal dari APBDDaerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009, sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah) pada tanggal 12 Februari 2009Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Baratmenerbitkan

Dan pada bulan Juni 2009 telahdicairkan pula dana untuk PD Agrotama Mandiri sejumlahRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;bahwa dengan modal sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah)dipergunakan untuk bisnis jagung dan Agen Tunggal penjual tiket pesawat,untuk membayar biaya operasional perusahan dan gaji pegawai, termasukuntuk biaya sarana dan prasarana perusahaan yang merupakan asetperusahaan PD Agrotama Mandiri ;bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 terdakwa Reza Andriadi,ST.

pelaksanaanpembangunan gedung rektorat, gedung fakultas Syariah dan DakwahIAIN Mataram tersebut adalah :e Menyusun schedule dan rencana kegiatan ;e Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan pengadaan barangdan jasa dilingkungan IAIN Mataram ;e Memantau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa sampai dengan pekerjaan selesai ;e Membuat laporan pelaksanaan ;Bahwa tahu ada kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan ke 3(tiga) gedung tersebut hanya dengardengar kerugian negara sekitarRp.1,9 miliyar

teknis Pusat Penelitian danPengembangan Permukiman;49Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa hasil rekomendasiPuslitbangkim Bandung) benar dari hasil laporan ini saksi baca kalaupembangunan tersebut ada kelemahan pada komponenpondasi,komponen kolom dan komponen balok;Bahwa setelah adanya rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut sudahdilakukan perbaikan;Bahwa yang saksi dengar ada kerugian negara dari pembangunangedung rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataramtersebut sekitar Rp.1,9 miliyar

Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
1 ( satu ) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliyar

2019;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliyar

delapan pulluh satu sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.1.378.849.982,96 (satu miliyar

Buana Cipta Perkasa Nomor:425/SPK/BCP/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan Perjanjian Kerjasamatanggal 20 November 2017, dan Terhadap keputusan Pengadilan TingkatPertama yang menyebutkan Pembanding telah melakukan perbuatanHalaman 49 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBR11.Wanprestasi sehingga harus membayar keruglan sebesar Rp.1.896.335.061(satu miliyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluhlima ribu enam puluh satu rupiah) sudah tepat dan sesuai ketentuan yangberlaku, karena

tanggal 21Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan diu Kepaniteraan PangadilanNegeri Cibinong dalam Register Nomor : 46Pdt.G/2019/ PN Cbi, pada tanggal22 Februari 2019, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya :1.Bahwa Pengugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.RO5.JFM.BB/756A/2016 Tanggal 1 Desember 2016 adalah debitur dariBank Mandiri dengan jaminan a.n Achmad Sodikin, masingmasing SHMNo. 887/Cirimekar dan SHM No. 654/Gayam dan SHM No. 655/Gayamdengan limit kredit Rp 5.000.000.000;(Lima miliyar

bahwa izin lingkunganharus didapat pemrakarsa sebelum melakukan kegiatan tahapankegiatan dalam Amdal prakoniruksi, kontruksi, operasi dan pascaoperasi, artinya pemarkarsa melakukan salah satu tahapan kegiatan inibelum memiliki izin lingkungan dapat dikatakan pemrakaersa tersebutmelakukan kegiatan tanpa izin lingkungan karena izin merupaanpersyaratan untuk mendapatkan izin kegiatan.Bahwa didalam UU LH 109 yang mana setiap orang yang melakukankegiatan tanpa izin lingkungan dipidana 1 tahun denda 1 Miliyar

material kepadaPenggugat berupa hilangnya penghasialan dari lahan seluas 160hektar selama 10 tahun ( 160 x10x Rp. 3.000.000,/ sewa pertahun )yang dikuasai dan dikelola bukan oleh Penggugat namun olehTergugat dan Tergugat II sebesar Rp. 4.800.000.000, (empat miliyardelapan ratus juta rupiah);Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi dari Tergugat dan Tergugat Il tidak hanya telah menimbulkan kerugian secarameterial tetapi juga telah menimbulkan kerugian immaterialsebesarRp. 5.000.000.000,(lima miliyar

DSU telah menyetor ke Bulog dan olehBulog disetor keKas Negara sebesar Rp24.820.000.000, (dua puluh empatmilyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dari (3.400.000 kg X Rp7.300,/kg), sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan adalah sebesarRp5.321.000.000, (lima miliyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) ;Bahwa benar sesuai dengan keterangan Terdakwa M.G.S. JANCIK selakuDirektur Utama PT.

sudah tidakrelevan lagi dengan terbitnya pertimbangan teknis pertanahan dalam rangkaperubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah Nomor: 236 dan 237 tanggal12 Mei 2020 sebagaimana bukti surat bertanda T.I25, T.l 23 dan T.I24 danAkta Pengikatan Jual Beli (APJB) No. 17 tertanggal 4 Pebruari 2020 tersebuttelah diakui oleh Para Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas sertaTergugat II selaku pembeli telah melakukan pembayaran tahap pertama (DP)kepada Tergugat selaku penjual sebesar Rp.1.200.000.000, (satu miliyar

dibayarkan dengan anggaran tahun 2006 karenapada tahun 2005 anggaran tidak bisa dicairkan, kemudian dalam DIPA tahun 2006dimunculkan kembali dalam APBNP sehingga dana tersebut dicairkan;Bahwa benar ya, benar inilah SPM yang saksi maksudkan ;Bahwa benar dalam proses pembayaran pekerjaan untuk termijn kedua dan ketigadibayarkan sekaligus pada tanggal 20 Desember 2006 ;Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan tersebut ada diaudit oleh BPKP;Bahwa benar nilai kontrak awal dari projek tersebut adalah Rp.9,4 miliyar

sekian dansetelah turun tim pengkaji evaluasi harga kemudian ada perubahan kontrak sehingganilai terakhir adalah Rp.9,32 miliyar ;Bahwa benar saksi tidak pernah melihat hasil temuan dari tim pengkaji hargatersebut ;79Bahwa benar dalam pelaksanaan projek tersebut saksi tidak tahu ada kerugian negara ;Bahwa benar yang membuat resume/ringkasan kontrak adalah PPK ibu Hj.

tersebut tidak adakerugian negara yang kelihatah secara ril;Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah pembangunan ketiga gedung tersebutdibayarkan seluruhnya ada tim kajian harga yang menghitung sehingga adarekomendasi untuk dilakukan perbaikan oleh kontraktor ;Bahwa benar ya, rekomendasi dari tim tersebut sudah dilakukan perbaikan secaramaksimal oleh kontraktor ;Bahwa benar yang melakukan perbaikan adalah Toty Cung ;Bahwa benar yang saksi dengar angka yang ditanggung oleh pemborong adalahRp.1,9 miliyar

Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi diserahkankepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi denganmengacu pada Design Engineering Drawing (DED) yang sudah disiapkanoleh kantor arsip sejak tahun 2005.e Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsiptermuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2010, nomor : 1.03.01.27.04.5.2 ,dengan pagu anggaran sebesarRp. 5.836.384.000, (lima miliyar

Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi diserahkankepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi denganmengacu pada Design Engineering Drawing (DED) yang sudah disiapkanoleh kantor arsip sejak tahun 2005.Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsiptermuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi TahunAnggaran 2010, nomor : 1.03.01.27.04.5.2 ,dengan pagu anggaran sebesarRp. 5.836.384.000, (lima miliyar

perlu dibahas terlebih dahuluadalah bahwa definisi tentang keuangan Negara maupun Perekonomian Negara tidak boleh lepasdari definisi tersebut diatas ;Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas bahwakegiatan pembangunan gedung depo arsip termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2010, nomor : 1.03.01.27.04.5.2 ,dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.836.384.000, (lima miliyar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;Bahwa saksi menjabat selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) padakegiatan Proyek Peningkatan Kawasan Kota Bengkulu T.A. 2015tersebu berdasarkan surat Keputusan Menteri PUPRNo.123/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015;Bahwa Pagu Anggaran pada Satker PKP2B Provinsi Bengkulu yangtelah di alokasikan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas PemukimanKumuh Kawasan Kota Bengkulu T.A. 2015 ~=sebesarRp.14.500.000.000, (empat belas miliyar lima ratus juta rupiah), yangbersumber

CiptaWahana Konsultan yang telah di Disposisikan oleh PPK (ArbaniNoerwawi);Bahwa untuk pembayaran Termijn 95% sebesar Rp.5.664.816.000,(lima miliyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enambelas ribu rupiah) tidak boleh diterbitkan SPM jika tidak ada BeritaHal.107 dari 189Putusan Perkara Nomor : 39/PID.SUS.TPK/2017/PN.

Aspal prime coat pada jalan beton tidak rata, belangbelang dantipis.Bahwa kerugian Negara dari hasil perhitungan Ahli atas hasilpekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalamKontrak dalam kegiatan pekerjaan PembangunanInfrastrukturPemukiman Kumuh Kawasan Kota Bengkulu T.A. 2015 karena adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang adadalam Kontrak, maka ditemukan kerugian Negara sebesarRp.3.256.543.927,04 (tiga miliyar dua ratus lima puluh enam jutalima ratus empat

yangditimbulkan berdasarkan perhitungan potensi berapa besarnya kerugianNegara dalam rangka PPN dan PPH nya harus dihitung, sebagai contohdalam perkara ini dari hasil yang ahli hitung terdapat 2.521 botol,kemudian setelah dihitung total kerugian cukainya kurang lebih sejumlahRp. 560.000.000, (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan dari potensiyang masuk yaitu kerugian pajaknya sekitar Rp. 1.200.000.000, (satumiliyar dua ratus juta rupiah), terdiri dari biaya masuknya sekitar Rp.1.014.000.000, (Satu miliyar

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak merealisasikan tambahan modal kepadaPenggugat sejumlah Rp 3.400.000.000, (tiga miliyar empat ratus juta rupiah)adalah melawan hukum ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupahilangnya uang Penggugat sejumlah Rp 800.000.000, (Delapan ratus juta rupiah)karena pembelian barang ;10.

No. 2830 K/Pid.Sus/2017Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai DirekturKorporasi dan Syariah, Martono Soeprapto sebagai DirekturOperasional;L92 : Memorandum Analisa Kredit Nomor 155/GSHDS/VII/2014,tanggal 18 Julli 2014, tentang disetujui permohonanSindikasi Fasilitas Kredit KMKSPK atas nama PT MustikaDutamas sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus limapuluh miliyar rupiah).

sudah tidakrelevan lagi dengan terbitnya pertimbangan teknis pertanahan dalam rangkaperubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah Nomor: 236 dan 237 tanggal12 Mei 2020 sebagaimana bukti surat bertanda T.I25, T.l 23 dan T.I24 danAkta Pengikatan Jual Beli (APJB) No. 17 tertanggal 4 Pebruari 2020 tersebuttelah diakui oleh Para Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas sertaTergugat II selaku pembeli telah melakukan pembayaran tahap pertama (DP)kepada Tergugat selaku penjual sebesar Rp.1.200.000.000, (satu miliyar

Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGATREKONVENSI telah mengalami kerugian materiiil, karena batalnya prosesPendaftaran tanah (penyertifikan tanah), obyek sengketa, sehinggaTERGUGAT REKONVENSI TIDAK bisa menikmati nilai ekonomi ,hasil warisanorang tuanya tersebut sehingga gugatan diajukan telah mengalami kerugianRp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliyar rupiah);Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DPSb.

Dengan demikian, adalah tidak berdasar hukum bagiTERGUGAT IV untuk memberikan ganti rugi kepada PARAPENGGUGAT, terlebin tanah yang diakui milik PARA PENGGUGATbukanlah tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV dari TERGUGAT III;Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PARA TERGUGAT dalam gugatanhalaman 8 poin 13 yang menyatakan pada intinya bahwa TERGUGAT IVharus memberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 70.637.000.000,(tujuh puluh miliyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimanaharga tanah tambak

Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan hubunganrelasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi VTERGUGAT danPENGGUGAT Rekonvensi IVTERGUGAT V, beban mental yang sangatluar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, wakitu dan pikiran,yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malahharus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan olehTERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah

Kerugian Immateriel akibat perobuatan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik danhubungan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi VTERGUGAT danPENGGUGAT Rekonvensi I/TERGUGAT V, beban mental yangsangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu danpikiran, yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebihpenting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yangdiajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uangRp. 10.000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah