Ditemukan 11616 data
162 — 97
tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan kepadamasyarakat dan saksi menekankan untuk tidak dibagikan pada saat masa tenang daritahapan pemilu, penekanan
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
161 — 81
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matigedaad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. dimana ataspelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat melalui Tergugat II sebelumjatuh tempo pelunasan kredit bulan Juni 2025;7.
87 — 38
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Kogartap WJakarta untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
1190 — 748
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan
98 — 52
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
298 — 62
Pengambilan (pencurian) baru dapatdikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkanyang dimaksud dengan Barang sesuatu telah dipertimbangkan dalamdakwaan kesatu tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan inimaka pertimbangan dimaksud diambil alin dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa penekanan pada Pasal 362 Kitab UndangUndangHukum Pidana ini adalah pada perbuatan pokok mengambil barang sesuatumilik orang lain secara melawan hukum.
238 — 148
Karena penyelahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangan merugikan perseorangan, karenanarkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juangpecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalampenyelahgunaan narkotika.3.
27 — 4
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN TBTMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
73 — 49
Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabujuga minumminuman keras, hal ini menunjukkan perilaku dan sikapketidakpedulian Terdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga dan lingkungannyamenghindari narkoba serta minuman keras dan Pimpinan TNI telahmemerintahkan untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika.4.
64 — 39
(dicetak tebal untuk memberikan penekanan);2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M.Yahya Harahap, SH di atas, maka PENGGUGAT wajibmembuktikan dalil pokoknya yaitu:* Apakah memang benar Tergugat memiliki kKewajiban hukumuntuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja dan Perintah Kerja?3.
21 — 13
Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kalimemberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakatuntuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannyahal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNItentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik diRindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
26 — 12
pembuktian dipersidangantidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkandari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanandari penyidik maupun pihak luar. (M.
75 — 43
menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
54 — 16
No.361/Pdt.G/2019/PA.Paredan menjaga malu dua keluarga besar apabila semua photo itu tersebar, dansaya juga dari awal sudah ikhlas memaafkan istri saya dan meminta segerabertaubat.saat di awal kejadian ini saya ketahui. saya sudah melarang istri sayabermain fb segera menutup akunnya dan segera mengganti nomor hp nyatapi istri saya tidak mendengarkan dan sangat keras kepala (sifatnya daridulu) dan saya juga meminta dari awal menyelesaikan masalah ini baikbaik..dari semua penekanan yang saya katakan
121 — 52
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usahaTERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
1.DANI AZHARI Alias DEDEN
2.HENDRA WAHYUDI Alias HENDRA
44 — 32
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN SrhAd. bMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan
65 — 42
Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut AktaPengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015), dimana PARATERGUGAT mengakui telah membuat dan menandatanganinya denganTERGUGAT.Bahwa di dalam Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT berkalikalimemberikan penekanan atas terjadinya tindakan wanprestasi olehTERGUGAT, dengan mendasarkan pada tidak dilakukannya pembayaranoleh TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2016, sesuai bunyi ketentuanpasal 2 Akta Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 23 Desember 2015tersebut,
Terbanding/Penggugat : PT. OTO MULTIARTHA
85 — 40
Sebagai badan yangberwenang dalam penekanan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin olehJaksa Agung yang dipilin oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakankekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanyamerupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Ach. Zaini bin Awam
Termohon:
Wahyuni Sri Fatimah binti Sanin
15 — 1
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan