HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Penggugat dantelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimanatersebut di atas, dan saksisaksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formildan materil;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan perceraian yang telah dibantah olehTergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa semua alasan

Olehkarenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Soedewo Soesanto SH (suami Penggugat) adalah pemegangSertifikat HGB No.826/Menteng tanggal 14 Juni 1964 produk TurutTergugat Il, kKarenanya selaku pemilik sah objek tanah dan bangunandimaksud butir 2 huruf a diatas, bukti P 2;2. bahwa tanah dan bangunan tersebut, diperoleh dan dihaki alm SoedewoSoesanto adalah berdasarkan landasan perbuatan hukum jual bellidengan Turut Tergugat sebagai ternyata Surat Jual No.35X1961tanggal 12 Juli 1961, dan menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA No.51960baru akan berakhir

SoedewoSoesanto SH dan Turut Tergugat menandatangani Surat Jual BeliNo.351961 vide P 3 sebagai landasan pokok perbuatan hukumperalinan hak atas objek tanah dan bangunan dimaksud, in casu sejalanpertimbangan Tergugat pada halaman 1 ad. b surat keputusan Tergugat,sehingga terbit Sertifikat HGB No.826Menteng atas nama almarhumSoedewo Soesanto, SH;7. bahwa oleh karena Sertifikat HGB No.826Menteng merupakan alat buktisempurna dan terkuat berdasarkan Pasal 19 UUPA No.51960 jo.

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat mencabut kemudianmenghapus Sertifikat HGB No. 826Menteng milik Penggugatharus mentaati tahapan proses formal prosedural dan materialsubstantif sebagaimana dimaksud peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu Pasal 18 UUPA No. 5 tahun 1960 jo. UndangUndang No. 20 tahun 1961 Pasal 1 dan penjelasannya, Pasal 2dan Pasal 5 serta Pasal 6 ayat 2, dimana ditegaskan, yaitu :Penjelasan Umum Pasal 18 UUPA No.51960 jo.

hal tersebut ayat 1 pasal ini,maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberiperkenaan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan ataubendabenda yang bersangkutan dan keputusan penguasaan tersebutharussegeradiikutikeputusan Presiden mengenai dikabulkan atauditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu;10.11.12.Bahwa ternyata perbuatan Tergugat mencabut hak Penggugattidak melalui prosedure yang wajar, juga sepihak dan sewenangwenang serta nyata melanggar UUPA

Sk.120HPDA74 tanggal 26Agustus 1974 dengan segala akibat hukum dan turunan daripadanya;Bahwa lebih jauh, perbuatan Tergugat yang tidak bisa disangkalyakni ternyata beheer penguasaan dan pencabutan hakPenggugat itu bukan langsung untuk kepentingan keamanan ataupertahanan pun tidak untuk sementara waktu perlu bagikepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUPA No.51960 jo.

perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

Dansesuai kehadiran dan pengakuan Penggugat, Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat....

No. 34/Pdt.G/2014/PA.Ktbmkarena itu, menurut Majelis Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat, dan juga memerintahkan kepada

Oleh karena itu, terhadap bukti ini harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena terbukti bahwa Tergugat telah pernah melakukan kekerasan kepada Penggugatdan pernah meninggalkan anak istri sebelum tahun 2001;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat belumbersertifikat karena sejak berlakunya Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan kurangpahamnya Penggugat mengenai UUPA tersebut, sampaidengan tahun 1983 yang menarik uang sewa bukan lagiTergugat melainkan Kantor Perumahan Surakarta yangsudah dibubarkan sampai dengan tahun 1992 yang memungutsewa kepada Penggugat adalah PU ( Pekerjaan Umum ).Sejak tahun 1992 tidak pernah lagi dipungut yang sewakarena ada larangan dari Menteri Negara Agraria /Kepala

Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah~ pihak ~~ yangmenguasai bekas tanah swapraja seluas 400m?

Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengakumempunyai hak atas tanah di Jalan DiponegoroNo.21/39 Surakarta berdasarkan Domein MangkuNegaran (DMN) bertentangan dengan UUPA No.5 tahun1960.8.

No. 23tersebut dalam ketentuan konversi menurut UUPA,bukan merupakan tanah negara sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf A UUPA yangdapat dibagikan kepada rakyat termasuk kepadaPenggugat, melainkan merupakan tanah danbangunan yang diperuntukan bagi Mangkunegoro,sehingga pelaksanaan konversinya disesuaikandengan Bagian KEDUA Pasal II ayat (1) UUPA,yaitu. Grant Sultan yang dikonversi menjadi hakmilik, maka DMN. No. 23 tersebut adalah haksubyektif atau hak milik Turut Tergugat..

Bahwa tanah dengan hak Grant Sultan atau GrantSunan tidak termasuk tanah yang dapatdimohonkan oleh orang lain selain yangmempunyai hak Grant Sultan atau Grant Sunan,karena menurut UUPA tanah tanah tersebutdikonversi menjadi hak milik (Bagian KEDUApasal II ayat (1) UUPA).b. Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimanatersebut pada angka 2 diatas, tanah danbangunan DMN.

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

No. 0072/Pdt.G/2014/PA.Ktbmkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmpersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanHal. 11 dari 15 hal. Put.

Timjual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkan dalamketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telahmenciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepada ketentuanhukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah,namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur denganPeraturan Pemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenaljual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual bellidalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adatmengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual beli bukanlahsuatu bentuk perjanjian

hukum adat tidak adapenyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yangdisebut jual beli tanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yangpada saat yang sama membayar kepada penjual dengan harga yang telah disetujui,sehingga jual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam hukum tanah nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA

hukum sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanyakewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pembeli,apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (in goodfaith) danpenuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility) dalam hubungannyadengan Tergugat selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

kesepakatan dan persetujuankedua belah pihak bahwa surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005adalah tidak syah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan hasil perdamaiantersebut seharusnya dapat menguatkan keyakinan pengadilan untukmembatalkan surat keterangan hibah berdasarkan Pasal 135 a ayat (5) HIR.KEBERATAN KEEMPATBahwa menurut hukum maka upaya Pemohon Kasasi untuk menuntut gantirugi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 508 dan Pasal 737 KUHPerdata,serta ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA

Dan menurut persangkaanundangundang bahwa timbulnya surat keterangan hibah setelah 25 tahunTermohon Kasasi menguasai tanah sengketa secara melawan hukumadalah merupakan sebuah pengakuan bahwa Termohon Kasasisesungguhnya mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuaiPasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tetapi karena sudah ada suratketerangan hibah dari Diema, maka kewajiban tersebut menjadi hapus.Maka dengan demikian motivasi yang menyebabkan timbulnya suratketerangan hibah tersebut adalah sebuah

No. 2622 K/Pdt/2010yang dapat berakibat ancaman pidana bagi pihak yang melanggarperaturannya (Vide Pasal 52 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka sudah dapatdisimpulkan bahwa berdasarkan POSITA yang telah dikemukakan dalamduduk perkara serta telah dimohonkan amarnya melalui petitum ke4(empat) maka surat keterangan hibah yang diajukan oleh Termohon Kasasiterbukti telah dimohonkan kebatalan dan pembatalannya melalui gugatan dipengadilan, oleh

) Jo Pasal 37, 38, 39PP No. 24 Tahun 1997 serta Pasal 1667 dan Pasal 1676 KUHPerdata.KEBERATAN KETUJUHBahwa menurut hukum yakni Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) bahwauntuk menjamin kepastian hukum tentang pemilikan tanah, maka pemerintahberkewajiban melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik di seluruhwilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat ini program tersebutbelum pemah dilaksanakan di daerah Bolano Lambunu, sehinggamengakibatkan tanah tersebut belum memiliki sertifikat.

surat gugatan agar supaya pengadilan menyatakan batal demi hukum,dan selanjutnya dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi untuk seluruhnya, sebab salah satu syarat dalam Pasal 180ayat (1) HIR telah terpenuhi yaitu tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasaioleh Termohon Kasasi selaku BEZ/TER yang beritikad buruk (BEZ/TTERKWADERTROUW) Pasal 530 KUH Perdata, art 586 NBW;Dan kemudian oleh karena Pemohon Kasasi terbukti telah mematuhi ketentuanPasal 6 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1 berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P.2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkara aquo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0173/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomiusili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangHal

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalikan bahwa

4) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Pasal 76 ayat(1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi HukumIslam.

sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanyamengajukan orang saksi;Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa,sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat , sehingga memenuhisyarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0030/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

No. 0030/Pdt.G/2014/PA.Ktbm(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

hidup dan pendidikan anak =;Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasaloe73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jam nang untukmemeriksa dan mengadili perkara nOMenimbang, bahwa berda alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah mem@auhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka hadiPwdinFatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan wrohgat telah dan masih

dikemukakan olehPenggugat serta tidak keberatan terhadap maksud untukbercerai ; berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa dalildalil yang dikemukakan olehpenggugat telah terbukti kebenarannya, dan dengan demikiantelah jelas bagi Majelis tentang ketidakharmonisan rumahNyOtangga Penggugat dengan tergugat sert tel jelas pulatentang penyebabpenyebabnya =; meseapah demikian, Majelistetap harus mendengar keteranga akpei dari pihak keluargasebagaimana yang dikehendaki 6 ayat (2) UUPA

suratpernyataan Tergugat ( P.3) yang dibenarkan pula olehPenggugat, yaitu biaya yang ditanggung oleh Tergugat untukkedua orang anak tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,hingga kedua anak tersebut dewasa ; Oleh karena kedua belahpihak telah sepakat tentang hal tersebut, maka Majelis tidak10Operlu mempertimbangkan lebih jauh, aN ukup dengantmengadopsi kesepakatan tersebut NOke dalam amar putusan ini sebagai usan Majelis ;nya menuangkannyaMenimbang, bahwa tenta aya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

ms biaya perkara dibebankankepada Penggugat; OyMenimbang, b berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnyimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPA serta SuratEdaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2014/PA Amt. him 5 dari11Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan awal perkawinan sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru karena yangdimaksudkan oleh Pasal 27 a angka (3) UUPA tersebut adalah tanah yangtelah melekat hak milik di atasnya, dimana dalam konteks Hukum Agraria/UUPA kepemilikan atas tanah harus didaftarkan dan setelah didaftarkanharus diberi bentuk dengan bukti hak yaitu Sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh instansi berwenang untuk itu (vide Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah), jadi dengan demikiantanah hak milik adalah

Jadi hapusnya hak milik karena diterlantarkan dalam Pasal 27 aangka (3) UUPA tersebut adalah terhadap tanah yang sudah didaftarkanatau sudah memiliki sertifikat hak milik atau tanda bukti hak atau tegasnyadalam konteks UUPA pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanahnya danditerbitkan sertifikat hak miliknya, maka belum dapat dikatakan sebagaipemilik tanah tersebut, atau lebih tegas lagi pemilikan tanah dalam konteksUUPA ditandai dengan tanda bukti pendaftarannya berupa sertifikat hakmilik, sehingga

karenanya jelas yang diatur mengenai hapusnya hak milikdalam Pasal 27 a angka (3) UUPA adalah terhadap tanahtanah yang telahmempunyai status sebagai hak milik atau telah mempunyai Sertifikat HakMilik, sehingga dalam konteks perkara ini Penggugat/Pemohon Kasasi tidakdapat dikategorikan hapus haknya atas tanah obyek sengketa denganpenelantaran selama 25 tahun, karena atas tanah sengketa tersebutPenggugat/Pemohon Kasasi belum diterbitkan haknya berupa sertifikathak milik;Bahwa kekeliruan pertimbangan

hukum yang sama juga diberikan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Sultra dalam pertimbangan hukum putusanpada halaman 7 garis datar 3, yang pada pokoknya mengatakan bahwaTerhadap tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat saja sudah bisahapus apalagi terhadap tanah yang belum terdaftar/bersertifikat, dst...Bahwa yang Pemohon Kasasi maksudkan adalah Pemohon Kasasidalam perkara ini belum mensertifikatkan haknya atas tanah tersebut,sehingga ketentuan Pasal 27 a (3) UUPA, tidak dapat begitu saja diterapkanpada

Nomor 3503 kK/Pdt/2015Pemohon Kasasi belum mendaftarkan haknya sehingga karenanyaPenggugat/Pemohon Kasasi tidak termasuk pada pihak yang hapus haknyakarena diterlantarkan berdasarkan Pasal 27 a angka (3) UUPA. Oleh karenaitu. Penggugat/Pemohon tidak dapat dihilangkan hak atas tanah obyeksengketa dalam perkara ini;.

Jual beli tanah/rumah harus mengikuti ketentuan di dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) yang dikuasai oleh hukum adat, danhukum adat tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membelikembaili.11.Bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI No. 153 K/PDT/2001 menyatakan:a. Perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali padahakekatnya adalah sama dengan gadai gelap/bank gelap,yang keduanya adalah ilegal.b.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut,menurut Mahkamah Agung RI adalah batal demi hukum, olehkarena semenjak berlakunya UUPA No.5/1960 telah ditentukanbahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruangangkasa ialah berdasarkan Hukum Adat. Hal ini berarti lembagahukum jual beli dengan hak membeli kembali sejauh mengenaitanah, tidak lagi dikenal dalam Hukum Agraria kita.c.

Hal ini guna memenuhi ketentuanPasal 37 Peraturan Pemerntah No.24/1997 dan karenanya azas terangdalam jual beli rumah ini telah dipenuhi oleh para pihak in casu Penggugatdan Tergugat ;Bahwa dari uraian diatas pengalihan hak atas rumah dari Penggugatkepada Tergugat secara sempurna telah memenuhi Azas Terang danTunai sebagaimana diamanatkan oleh UU No.5/1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA), dan oleh karena itu dalildalilPenggugat tersebut diatas tidak terbukti kKebenarannya ;Selain

pun mengakui keberlakuanperaturan perundangundangan lain dalam melakukan suatu transaksi jualbeli tanah di mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 UUPA yangpad apokoknya mengatur bahwa dalam transaksi mengenai tanah selainberdasarkan hukum adat juga mendasarkan kepada peraturan perundangundangan lainnya ;Pasal 5 UUPA berbunyi sbb.

pun mengakui keberlakuanperaturan perundangundangan lain dalam melakukan suatu transaksi jualbeli tanah di mana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 UUPA yangpada pokoknya mengatur bahwa dalam transaksi mengenai tanah selainberdasarkan hukum adat juga mendasarkan kepada peraturan perundangundangan lainnya ;Pasal 5 UUPA berbunyi sbb.

) yang mengatur mengenaihukum tanah di Indonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukumyang berlaku terhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1460KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yangdidasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apayang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara knusus mengenaijual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertianjual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertianhukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumadat;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Padt.G/2019/PN TimMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

Dalam hukum adat tidak ada penyerahan yuridissebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yang disebut jualbeli tanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yang pada saatyang sama membayar kepada penjual harga yang telah disetujui, sehingga jualbeli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA

yang utama danharusdipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbangHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Padt.G/2019/PN Timantara Penggugat selaku pembeli, apakah telah melaksanakan kewajibannyadengan itikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full senseof responsibility) dalam hubungannya dengan Tergugat selaku penjual ataupemilik asal tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

Tergugat menjadi atas namaPenggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidakdiketahui lagi alamatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebutdiatas, Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakahHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Padt.G/2019/PN TimPenggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugatadalah pembeli yang beritikad baik;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA

) yang mengatur mengenaihukum tanah di Indonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukumyang berlaku terhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1456KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yangdidasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apayang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara knusus mengenaijual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertianjual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertianhukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumadat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual bellibukanlah suatu bentuk perjanjian

Dalam hukum adat tidak ada penyerahan yuridissebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yang disebut jualbeli tanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yang pada saatyang sama membayar kepada penjual harga yang telah disetujui, sehingga jualbeli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA