Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/

bukan tanaman ;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arresinya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan

Petrus dan PaulusTemanggung, dan selanjutnya telah dicatat dalam Pencatatan Sipil WargaNegara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/KC/9495;Dari daftar perkawinan menurut Stbld. 1917 Nomor 130 juncto 1919 Nomor 81 diKabupaten Temanggung pada tanggal 4 Oktober 1994, pukul 19.30 WIB (buktiP1);2.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendapatkarunia seorang anak lakilaki yang diberi nama: Malvin Kurniawan Yulianto,lahir pada tanggal 10 Juli 1995 di Surabaya, yang kemudian dibuatkan AktaKelahiran, Tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/C/CS/1995,menurut Stbld 1917 Nomor 130 juncto 1919 Nomor 81 di Kantor CatatanSipil Kabupaten Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1995 (bukti P2);.

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mtrmelainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata

menjadi NAFISHAKHAIRITYA GUNAWANMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Terdakwa juga mencakar kearahleher dan tangan kanan korban menggunakan kuku tangan kanannya, selanjutnyaTerdakwa mengambil pasir dan kerikil/gragal yang ada dijalanan tersebut dandimasukkan ke dalam baju korban, tindakan Terdakwa berhenti setelah adaPetugas Patroli datang ;Bahwa antara korban dan Terdakwa terikat perkawinan yang sah dariKutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaSurabaya Nomor : 545/WN/2007 20 Mei 2007 tanggal 20 Mei 2007 menurut Stbld1917 No. 130 JoS. 1919

tersebut di atas, telah melakukanpenganiayaan kepada suaminya, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatutersebut di atas, telah terjadi percekcokan/pertengkaran mulut antara Terdakwadengan saksi KORBAN yang merupakan suaminya yang syah sejak tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKota Surabaya Nomor : 545/WN/2007 tanggal 20 Mei 2007 menurut Stbld 1917No. 130 jo S. 1919

berikut:Mengenai apa yang diartikan dengan onrechtmatig dalam Pasal 1365BW (1401 BW Ned.) pada tahun 1883 Hoge Raad menafsirkanonrechtmatig sebagai een daad of verzuim in strijd met des dadersrechtsplicht of inberuk makend op eens anders recht (berbuat atau tidakberbuat bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ataumelanggar hak orang lain)(Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah,(Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hal. 17).Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919

, diartikan secaraluas dimana perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata, melainkan juga melingkupiatas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat;Menurut Munir Fuady, menyebutkan sebagai berikut:Lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalamkasus Lindenbahum versus Cohen.

Dengan demikian, sejak tahun 1919,tindakan onrechmatige daad tidak dimaksudkan hanya sebagaionwetmatige daad saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dandemikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikanHalaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN MIg15.16.secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut:1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.2.

, saksi saksi dan dihubungkan dengan surat surat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan,satu dan lainnya saling mendukung dan berkaitan sehingga Pemohon dapatmembuktikan tentang maksud penggantian nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapannya,terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aturan yang mengaturtentang permohonan ganti nama ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 dan 94 Staatsblad 1917No. 130 jo Staatsblad 1919

Bungkul) Desa Darmo IH kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagaimana tertulis didalam Sertifikat lakMilik no 56, Surat Ukur no 568 tertanggal 23 September 1919. tertulis alas namaDOERYAT RAHARIO. untuk selanjutnya akan disebut sebagai rumah sengketa"(vide bukti P1 & P2)2.Bahwa sudah sejak lama rumah aimah sengketa oleh tergugat 1. & II tanpa seyin dariPara Penggugat selaku pemilik..

LAB : 1919/NNF/XI/2014 tanggal 6 November2014 ;Perbuatan terdakwaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 ayat (1) ke1 ;ATAUKEDUABahwa terdakwa I BOLGIA ADNAN SARAJEVO BIN RAMLAN MIMI bersamasama dengan Terdakwa II MUH ADEN TIRTA ALIAS ADEN BIN AFRISAL RIFAI,pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan November 2014 bertempat

LAB : 1919/NNF/XI/2014 tanggal 6 November2014 ;Perbuatan terdakwaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pulamenghadapkan saksisaksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi ke1 AJON Bin LA ODE MPOLELE, dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan

Lab. 1919/NNF/XI/2014 yangterlampir dalam berkas perkara ;Bahwa para terdakwa maupun 3 (tiga) orang pemuda lainnya tidak memiliki ijinuntuk memiliki sabu tersebut ;Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil urin bahwa paraterdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.

Lab. 1919/NNF/XI/2014 yangterlampir dalam berkas perkara ;Bahwa para terdakwa maupun 3 (tiga) orang pemuda lainnya tidak memiliki ijinuntuk memiliki sabu tersebut ;Bahwa paket sabu tersebut di temukan didalamkamar dekat lemari ;Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil urin bahwa paraterdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi putusan lioge raadpada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian definitifperbuatan melawan hukum, hal itu dikarenakan Para Penggugat dalamgugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakanPerjanjian Praperjanjian jual beli tanah a quo yang sudah disepakati olehPara Penggugat dan Tergugat (Ingkar Janji/Wanprestasi), yaitu memberikan2 (dua) bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat Dihadapan Notarisapa bila Para Penggugat sudah

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 yang menyatakanperbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalilyang mengada ngada, hal itu dikarenakan Perbuatan Tergugat tidak samasekali memenuhi Unsur Unsur Perbuata Melawan Hukum sebagai manayang di nyatakan dalam putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentang perbuatanmelawan hukum, dan juga Para Penggugat memang tidak sama sekalimempunyai hak terhadap tanah a quo sebab

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 yang menyatakanperbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau melanggarPasal 1365 KUHPer adalah dalil yang tidak berdasar, hal itu dikarenakanPerbuatan Tergugat tidak sama sekali memenuhi UnsurUnsur PerbuataMelawan Hukum sebagai mana yang di nyatakan dalam putusan hoge raadpada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pengertiandefinitif tentang perbuatan melawan hukum, dan juga Para Penggugatmemang tidak sama sekali mempunyai

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi putusan hogeraad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertiandefinitif perobuatan melawan hukum, hal itu dikarenakan Para Penggugatdalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakanPerjanjian Praperjanjian jual beli tanah a quo yang sudah disepakati olehPara Penggugat dan Tergugat (Ingkar Janji/Wanprestasi), yaitumemberikan 2 (dua) bidang tanah sengketa kepada Para PenggugatDihadapan Notaris apa bila Para Penggugat sudah

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta PerkawinanNo : 39/KET.PERKW/PN/ 2019 dan Penetapan

sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.136/I/PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917 N0.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuaiKutipan Akta Perkawinan No.136//VPPA/2006, dari daftar perkawinanStbld.1917 NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya. ;3.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2006 sesuai KutipanAkta Perkawinan No.136//PPA/2006, dari daftar perkawinan Stbld.1917NO.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta, putus karena percerian dengan segala akibathukumnya ;3.

Bahwa, perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4291/1/2001, stbld.". 1917No. 130 Yo. 1919 No. 81 tanggal 27 oktober 2001 (BUKTI PIl).3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATyang dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2001, sesuaidengan kutipan Akta Perkawinan No.4291/1/2001, menurut stbld.1917No.130 Yo. 1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilJakarta Barat, putus karena perceraian.3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK yanglahir di Jakarta pada tanggal 14 #4xApril 2003 berada dalampengasuhan dan dalam kekuasaan PENGGUGAT.4.

No. 207/Pdt.G/2012/MSLgs.dari atasaannya sebagaimana ternayata dalam Surat Keputusan Pemberian Izin No.Peg.800/1919/2012 yang dikeluarkan oleh An.

Peg. 800/1919/2012 tanggal 07 Juni 2012, dengandemikian secara prosedur administrasi gugatan perceraian yang diajukan Penggugattelah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 45 tahun 1990.Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugatdi persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugatmenggugat cerai Tergugat dengan alasan tergugat telah melanggar sighat takliktalaknya

Perbuatan tersebut melawan hukum.Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertiansetelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluasluasnyayang meliputi:i. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;il. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;ill. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;iv.

Perbuatan itu melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakikatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Febuari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrestnya tanggal 10Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakansebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telahdiatur oleh undangundang

Kemudian pada tahun 1919, Hoge RaadBelanda melalui Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 menafsirkanperbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatanyang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikapyang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Suparto, agar kematian Suparto, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl.1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUHANDASUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No.39/KET.PERKAWN.P.N/2019 dan Penetapan

Brt.menurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (SUHANDA SUTANDI dan ISAHMUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secaraadat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan Akta Perkawinan No :39/KET.PERKWN/P.N/2019 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor783/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 24 Juli 2019, dan Pemohon hendak mengajukanpengesahan

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan

Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1991, hal 224).Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN LigHoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yangbertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.