Ditemukan 10640 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
1.M. JUNAIDI HASAL, S.H.
2.ADI HELMI.SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
ARINATO als BETET
3514
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
    J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1308/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
ELISAWATI SUSILO
286
  • Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status suami Pemohon sebagai anak dari ayah bernamaSUHANDA SUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat
    anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919
Register : 23-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IRAWAN EKO CAHYONO, SH
Terdakwa:
ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN bin SUNARIYO
514
  • Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau
Register : 31-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2055/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 15 September 2022 — Pemohon:
H. MASRUCHIN
263
  • Abd Hannan, di catat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No.81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 09-02-1999, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama H. Abd Hannan;
  • Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
Register : 30-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Mgg
Tanggal 19 Nopember 2015 — DEDY SETIYAWAN SEBAGAI PENGGUGAT DAN ONG GIOK LING (LISIANI ) SEBAGAI TERGUGAT
6810
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat DEDDY SETIAWAN dan Tergugat ONG GIOK LING (LISIANI) yang berlangsung di Magelang pada tanggal 5 Mei 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2001 menurut Stbld 1917130 Jo 1919-81 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang putus karena perceraian ;3.
Register : 05-05-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 12 Mei 2015 — MINDAWARNI SUARLY CS melawan A. Abbas CS
568
  • Bahwa objek perkara dalam perkara dalamperkara in casu diperoleh dari buyut ParaTergugat C yang bernama Midin bie yangberasal dari ibahan deri Zainalabidin (suamiMidin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919.b. Pada surat ibahan tertanggal 17 November1919 tersebut dijelaskan, bahwa tanah objekperkara berasal dari persil tanah vervonding;c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangantertanggal 17 Maret 1923 firma A.B.
    Bahwa penguasa tanah objek perkara dalamperkara in casu, dahulu bermula dari lbah daridari Buyut Tergugat B yang bernama Midin bieyang berasal dari ibahan deri Zainalabidin(suami Midin Bie) berdasarkan Surat lbahantertanggal 17 November 1919, , dimana padawaktu itu kondisi objek perkara penuh dengansemak belukar, bahkan banyak sarang ular,dan dan penuh rawarawa.
    Mohamad Hanifah (prang tua lakilakidari pada kakek Tergugat C), dan Nenek ParaTergugat C yang bernama Khairumbi ;Bahwa dari 1919 tersebut tentang penguasaan tanah verponding No.256 semenjak ninik para Tergugat C sampai saat ini tidak ada gangguanmaupun keberatan pihak manapun;14.
    SIP) UntukPerumahan Yang Masih di Kuasai oleh Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Padang Menurut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Padang Nomor 08/PD/1983;Halaman 65 dari77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2014/PN.Pdg22.23.Bahwa penguasa tanah objek perkara dalam perkara in casu, dahulubermula dari lbah dari dari ninik Penggugat Rekonvensi yang bernama Midinbie yang berasal dari ibahan deri Zainalabidin (suami Midin Bie) berdasarkanSurat lbahan tertanggal 17 November 1919
    Pada tahun 1919 tersebut Nini para PenggugatRekonvensi membersihkan objek perkara dan menimbun rawarawa tersebutdengan tanah dan kemudian di dirikan gubuk sebagai rumah tinggal.Kemudian tanah dilanjutkan pengelolaandan penguasaan tanah tersebut P.A. Mohamad Hanifah (prang tua lakilaki dari pada kakek Penggugat), dan Nenek Para Penggugat Rekonvensiyang bernama Khairumbi (nenek Penggugat Rekonvensi).
Register : 12-12-2023 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 20 Februari 2024 — Penuntut Umum:
HENING JULIASTUTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
WAWAN SETIAWAN BIN ENDANG
3716
    1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih (20 (dua puluh) bungkus plastic klip berat netto seluruhnya 18,2989 (satu delapan koma dua sdelapan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1917/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) diberi nomor barang bukti 1918/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,7322 (nol koma tujuh tiga dua dua) gram diberi nomor barang bukti 1919
    /2023/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 1917/2023/OF berat netto seluruhnya 18,1880 ( satu delapan koma satu delapan delapan nol) gram, nomor barang bukti 1918/2023/OF berat netto 0,0539 (nol koma nol lima tiga Sembilan) gram, nomor barang bukti 1919/2023/OF berat netto 0,7188 (nol koma tujuh satu delapan delapan) gram.
Register : 15-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 11 Februari 2016 — PEMOHON
104
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Termohon telah mengajukanperkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Klas IA Makassardengan Nomor Perkara : 1919/Pdt.G/2015/PA.Mks, namun Termohonmencabut perkara tersebut. .6.
Register : 11-06-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 321/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 8 September 2015 —
8861
  • untuk penerbangan tersebuttelah dipesan / dibooking sejak tanggal 17 Oktober 2011, oleh karenanyajelas dan terang kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalahsebuah perbuatan melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalamPasal 1365 sebagai berikutTiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut ,Bahwa selanjutnya ijinkan kami mengutip kembali putusan Hoge Raadtertanggal 31 Januari 1919
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 49/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : MARULY HENDRA UTAMA S.SOS
Terbanding/Tergugat I : REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
3420
  • maupun Immateriil sebesar Rp. 300.078.441.712,(Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh saturibu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagaimana telahPENGGUGAT uraikan pada angka 8 diatas;ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGANKERUGIAN YANG DITIMBULKANDengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARATERGUGAT maka mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalamikerugian sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas;Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919
    Arrest 31 Januari 1919,yang dimaksud PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah :1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2) Melanggar hak subyektif orang lain;3) Melanggar kaidah tata susila;4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa perbuatandari PARA TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai Perbuatan
Register : 27-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Bjb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BETTY MAESAROH SARONA, SH.
Terdakwa:
AHMAD ZAINUDDIN Als AHMAD Als BAGA Bin JUHRAN
5820
  • Unsur Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan
Register : 14-09-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1440/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 6 Oktober 2021 — Pemohon:
ASAD
170
  • meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1988 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian MARUKAN Ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Register : 30-01-2023 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 16-02-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Cbi
Tanggal 8 Februari 2023 — Pemohon:
ERLIN
287
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberikan ijin pemohon ERLIN sebagai Wali dari anak nya yang masih dibawah umur yaitu :
    • Jeremia Andreas Pudiwan , Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 April 2005 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1917-130 JO 1919-81 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Mei 2005;
    • Michaela
Register : 27-12-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2870/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 11 Januari 2023 — Pemohon:
Heri Sutopo
356
  • melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas Sukijem agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Register : 25-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PDT/2015/PT TJK
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : SUMERI
Terbanding/Penggugat : HALIMAH HALIL
Turut Terbanding/Tergugat : EMI SUSANTI
4821
  • meterpersegi) telah dialihkan/dijual kepada TERGUGAT II dan telah didirikanbangunan berupa rumah oleh TERGUGAT Il sehingga adalah sangatberalasan apabila TERGUGAT II juga ditarik sebagai PARA PIHAK dalamgugatan a quo;Bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai,menjual, membeli dan mendirikan bangunan diatas OBYEK SENGKETAyang merupakan milik PENGGUGAT secara tidak sah (illegal) merupakanperbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain (PENGGUGAT) ;Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919
    Arrest 31 Januari 1919 yangdimaksud PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah :1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt./2015/PT TJK.14.15.16.17.18.2) Melanggar hak subyektif orang lain ;3) Melanggar kaidah tata susila ;4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 13 diatas, maka sangat
Register : 12-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
AIDI HASAN Als AIDI Bin MASLANI
3621
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang
    Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai
Register : 18-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 409/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
MUADZIN ACHMAD
153
  • penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah pemohon tersebut kedalam buku register pencatatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas CHASAN BASORI, agar kematian CHASAN BASORI, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk golongan warga Negara Indoensia menurut Stbl. 1917 No. 130 jo Stbl. 1919
Register : 21-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Smg
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
SUPINTO PRIYONO
Terdakwa:
ISFI FERDYAN bin ISKANDAR
454
  • Barang Bukti Hasil Pemeriksaan1 BB4116/2018/NNF () NEGATIFKESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919
    Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919/NNF/2018, tanggal 05 September tahun 2018 sebagaiberikut :BARANG BUKTI : BB 4112/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang dilakbanwarna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,074 gram BB 4113/2018/NNF berupa 1 (Satu) tube plastik urine milik sdr. ISFIFERDYANPEMERIKSAAN : No. No.
    /2018, tanggal 25 September tahun 2018 dengankesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang SemarangNomor Lab : 1919
    /2018, tanggal 25 September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagaiberikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang BB 4116/2018/NNF berupa urine adalah mengandungNEGATIF (tidak mengandung Metamfetamina / psykotropika)Sisa barang bukti : BBBB 4116/2018/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik urineBahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang NomorLab : 1919
Register : 23-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 345/Pid.B/2019/PN Llg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Supriansyah,SH
Terdakwa:
TRIDIANTO ALIAS OYONG BN M. YASIN
167
  • Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1991, hal 224).Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN LigHoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yangbertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
Register : 15-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.ANITA MAIMUNAH
2.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AGTISYA Als IQBAL Bin SYAIFULLAH
2811
  • dalam pasal 44 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut, makaunsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan I;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919
    , NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada
    Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawanhukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangHalaman 13 dari 18 Putusan