Ditemukan 20297 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-12-2008 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195K/TUN/2006 Tanggal 30 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. RATA MAKMUR
19 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/G/2014/PHI.Gtlo Tanggal 7 Nopember 2014 — Deliya Eka Putri Sumba Lawan Pimpinan PT.Federal Internasional Finance (PT. FIF)
98 — 39
98 — 39
Cay dan mengatakan akan mem PHK Penggugat.Bahwa Penggugat masih ingin untuk bekerja sebagaimana biasanya akan tetapitugas dan jabatan Penggugat sebagai deskcaal sudah ada yang menggantikanyaitu oleh Pr. Ismi seperti yang diinformasikan oleh Pr.
Bahwa mengingat PHK tersebut atas kemauan Tergugat dan bertentangandengan Undangundang, maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar 2(dua ) kali Pesangon, Penghargaan masa kerja serta Penggantian Hak sebesar 15% dengan rincian sebagai berikut :e Uang Pesangon (3 bulan X Rp.1.300.000X 2 ) =Rp. 7.800.000.e Uang Penggantian Hak15 dari uang Pesangon sebesar = Rp. 1.170.000.Jumlah = Rp. 8.980.000.e Uang Cuti Tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 harisebesar :24hr bagi 25hr kerja
Bahwa karena PHK ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segala kewajibankepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Desember 2012 sampai denganPHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.30.
Menghukum Tergugat untuk membayar gaji bulan berjalan para Penggugatterhitung mulai bulan Desember 2012 Sampai dengan PHK Penggugatmempunyai Putusan Tetap.6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan Buku PemilikKenderaan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan nomor Polisi DM 6670AA.7.
Saksi Syahrir TanibBahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tak ada hubungan keluarga danpekerjaan,Bahwa saksi merupakan karyawan dari Perusahaan PT.FIF,Bahwa saksi pernah melihat ada perdebatan antar ibu Yeti denganPenggugat,Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Penggugat sebagai desk call sanagatlahpenting,apabila tidak dikerjakan akan mempengaruhi pendapatanperusahaaansehingga jenis pekerjaan ini tidak dapat di outsourching,Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK oleh perusahaan PT.
Putus : 23-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pd.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 23 Januari 2018 — - YUSUF IBRAHIM
LAWAN
- PIMPINAN PT. MATAHARI DEPT. STORE GORONTALO
64 — 19
64 — 19
Putus : 06-07-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 6 Juli 2017 — - LISNA DG. PATAPU, Dk
LAWAN
- PIMPINAN CV. MEGA ZANUR MART
91 — 43
91 — 43
Register : 13-08-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 512/Pdt.G/2012/PA.Prg Tanggal 10 Oktober 2012 — PEMOHON
70 — 16
70 — 16
Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/G/2013/PHI.PN.GTLO Tanggal 10 Desember 2013 — - ABD HARIS HALIDA
- ARYATI SALEH
- RONI LAMATOWA
- NASRUN SIDIKI
- ROYKE DJAFAR
Melawan
- PIMPINAN PT. CITRA GORONTALO SEJAHTERA
- PIMPINAN PT. PLN PERSERO AREA GORONTALO
- PIMPINAN KOPKAR VOLTA
87 — 16
87 — 16
Bahwa mengingat PHK tersebut atas kemauan Tergugat, maka pihak Tergugatdiwajibkan untuk membayar 2 (dua ) kali Pesangon, Penghargaan masa kerja sertaPenggantian Hak sebesar 15 % dengan rincian sebagai berikut:Untuk Penggugat 1 Uang Pesangon (9 bulan X Rp. 837.500 X 2 ) Rp. 15.075.000.Rp. 4.187.500.Rp. 19.262.500.e Penghargaan masa kerja (5 bln Rp. 837.500.)e Uang Penggantian Haka. 15 % dri uang Pesangon & PMK sebesar = Rp. 2.889.375.Jumlah = Rp. 22.151.875.Total Rp. 22.151.875.
perusahan penerimaborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahan pemberipekerjaan.Bahwa Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun Penggugat/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajiban dan penggugat masih ingin melaksanakan tugas dankewajibannya akan untuk menafkahi keluarga dengan keinginan untukmenyelesaikan seluruh pekerjaan akan tetapi keinginan tersebut tidak diperbolehkanoleh Pengusaha.Bahwa karena PHK
ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segala kewajibankepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Agustus 2012 sampai dengan PHK inimempunyai kekuatan hukum yang tetap.Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini denganamar sebagai berikut;DALAM POKOK PERKARA1.
Register : 19-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 9 Juni 2015 — PEMOHON
68 — 14
68 — 14
Putus : 10-08-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 10 Agustus 2017 — - IRAN KANSIL
LAWAN
- PIMPINAN DOUBLE DIPS
106 — 24
106 — 24
) terhadapHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2017/PN GtoPenggugat dengan alasan yang tidak masuk akal yakni karenaPenggugat datang terlambat kurang lebih 30 menit;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak denganalasan yang tidak masuk akal, maka tindakan tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerjayang bertentangan dengan syaratsyarat dan prosedur tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana
;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin darilembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalahmerupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum (PMh);Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut,sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan
yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak;Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan
oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadipukulan bagi keluarga Penggugat;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugatdiwajibkan untuk membayar hak hak penggugat sesuai Pasal 156 ayatHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2017/PN Gto24.25.2, 3 dan 4.
Saksi Fatma Sadi:Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2017/PN GtoBahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu saksi masih trainingdi Double Dipps Cafe;Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalahPemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yaitu Iran Kansilyang dilakukan oleh Pimpinan Double Dipps Cafe;Bahwa saksi mengetahui kapan Penggugat ini di PHK olehPimpinan Double Dipps Cafe pada tanggal 31 Desember 2016;Bahwa saksi mengetahui Penggugat di PHK oleh Pimpinan DoubleDipps Cafe
Putus : 01-02-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 1 Februari 2018 — - PIMPINAN PT. BUANA LEMBAH NUSANTARA
LAWAN
- SELVI POLUTU, SE
78 — 34
78 — 34
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 14 Nopember 2017 — - FARID KUM
LAWAN
- PIMPINAN PT. TRIMAS SARANA SENTOSA
57 — 14
57 — 14
Putus : 06-02-2018 — Upload : 01-05-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 6 Februari 2018 — - SASLI NENTO
LAWAN
- PIMPINAN PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA
49 — 23
49 — 23
Putus : 07-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 7 Nopember 2017 — - SUDIRMAN IYOMO
LAWAN
- PIMPINAN PT. CITRA ADI JAYA PRATAMA
83 — 14
83 — 14
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 19 September 2017 — - SLAMET RIYADI DJIBU, Dk
LAWAN
- PIMPINAN PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk
88 — 29
88 — 29
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK Karena Melakukan Tindak Pidana
Kata Kunci : PHI, PHK, penundaan perkara PHI
PDT.SUS/IV/SEMA 7 2012 1131 — 0
- Dalamperkara-perkara PHI yang alasan PHK-nya masih dalam pemeriksaan pengadilanpidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidanayang berkekuatan hukum tetap.
Dalamperkara-perkara PHI yang alasan PHK-nya masih dalam pemeriksaan pengadilanpidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidanayang berkekuatan hukum tetap.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 8 Agustus 2017 — - SYAMSUL RIZAL
LAWAN
- PIMPINAN PT. BANK SINAR MAS Tbk CABANG GORONTALO, Dkk
110 — 35
110 — 35
Putus : 03-10-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 3 Oktober 2017 — - IRAN KANSIL
LAWAN
- PIMPINAN DOUBLE DIPPS
85 — 26
85 — 26
Putus : 19-08-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 19 Agustus 2017 — - ABDUL FARID SULEMAN, Dk
LAWAN
- PIMPINAN PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk
100 — 21
100 — 21
Putus : 25-04-2007 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200K/PHI/2006 Tanggal 25 April 2007 — Ny. Thie Ting Ing ;
PT. Lestari Santika Garment;
Tri Hartini
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK di Perwakilan Negara Asing
Kata Kunci : PHK Pegawai Perwakilan Negara Asing
PDT.SUS/SEMA 4 2016 1122 — 0
- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutusperselisihan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokaldengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-lain)yang ada di Indonesia karena ... [Selengkapnya]
Putus : 07-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 7 Nopember 2017 — - RINTO MOBILINGO
LAWAN
- PIMPINAN PT. CITRA ADI JAYA PRATAMA
105 — 30
105 — 30
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.