Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pol.Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajid memperoleh izin perceraian dariPejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, pada awal perkawinannya,rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia,Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat padasaat itu tidak bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Penggugat melangsungkanperkawinannya dengan Tergugat awalnya

Bahwa terhadap dalildalil Termohon Angka 9 adalah tidaksepenuhnya benar, dan Pemohon tanggapi; Bahwa Termohon bukan hanyatidak menginginkan harta Pemohon namun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang saat ini melekat sebagai Pekerjaannya Termohon mau dilepas karenamerasa ini pemberian dari Pemohon. Dan Termohon sudah merasa cukupdengan penghasilan dari membuka Praktek Bidan Swasta untuk hidup danmengurus anakanak.8.

DIAN KRISNADEWI, hal ini membutikan bahwabukti P.11 adalah Akta otentik yang tidak bisa diingkari,dipungkiri/dibantah bahwa perkawinan antara Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diakui olehNegara pada tahun 1985, oleh karena apabila Akta Perkawinan (bukti P.11)tersebut tidak diakui oleh Negara maka tidak mungkin Kutipan AktaKelahiran AnakAnak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilyang berwenang

DalamNegeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : IIl/a danditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlBahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 816.321.131499, tanggal 30 Januari 1993,10.NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan padaPemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

., sebagai mediator namun upayamediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada SMP Negeri 9 Watampone telah memperolehSurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplinkepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo.

Dalih warga sipilyang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin SoreangKab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual olehTerdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan HondaJazz, Avanza, Ertiga, Xenia, 1 (satu) jenis mobilFortuner dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesanoleh Saksi1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untukkendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidakmengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual,yang Terdakwa ingat kepada Sdr.

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

Pdt.G/2017/PA.KlkMenimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddahkepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) untuk 3 bulan, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugattersebut tidaklah patut karena jika dirataratakan hanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) perbulannya yang tentunya nilai tersebut sangat jauh darikata cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya lagi pulajika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu,Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 91K/PM.III1 7/AD/X/201815.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang Sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu, Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.13.

Permohonan PrematurBahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini danbelum pada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka Il Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

menyatakanbahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini dan belumpada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka II Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

Di samping itu, Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang setiap bulan memiliki penghasilan. Sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa demi keadilan dan menjamin kehidupan dan masa depan anak, makaTergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah kepada satu orang anakyang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukantanggal 23 Januari 2012, setiap bulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuhHal. 25 dari 28 Put.

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 Penggugatwajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Permohonan ljin Perceraianyang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 kepadaKepala Kapolres Raja Ampat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memposisikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

., M.H..Tanggal 17 Maret 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasanya dengan surat nomor :800/5354/BKD/X1V/2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga telahmemenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai izinperkawinan/percerain pegawai negeri sipil sehingga perkaranya dapatdilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada posita 2 mendalilkan sebagai PegawaiNegeri Sipil, Bahwa memang benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Peternakan Kota Denpasar, namun Gugatan Penggugat tidakmemenuhi prosedur formal karena tidak dilengkapi ijin dari atasan/pejabat olehkarenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan PP No 10 Tahun1983 Jo PP 45/1990 Junto SE No 08 / SE /1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeni Sipil, oleh karenanya

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.4.

sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi cakupan bidang ataumateri wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Kepulauan Sangihe(Tergugat);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dariaspek prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:Aspek Prosedur.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang