Ditemukan 4600 data
260 — 82
Clp.Pengadilan mengadili menurut hukum dengantidak membedabedakan orang ;Serta melanggar asas Independensi dan Imparsialitas,karena seharusnya Majelis Komisi KPPU : Dalam melaksanakan tugas, harus independen daripengaruh APapun j += =n nnn one nen nn nn Bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihakYANG DENPETKAIA j=nnnnnemnnn neem nnnmmnnnennmnnncamnne Seimbang dalam pemeriksaan antar kepentingan yangterkait dalam perkata ; Menerapkan asas atau prinsip audi et alterum partem ; Melaksanakan
117 — 42
dikemukakan diatas sehingga petitum angka 8 dinilai tidak beralasan dan harusditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, ternyata petitumPenggugat ada yang dikabulkan sebagian, dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima sertaditolak selebihnya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugatberada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada mereka harus dibebani untuk membayarbiaya perkata
83 — 39
tergugat Intervensi untuk dapat membenarkan dalildalil positagugatan Intervensi penggugat Intervensi sudah tidak ada hubungan hokumkarena sudah bercerai secara resmi dan sah berdasarkan hokum Negaramaupun hokum agama dengan tergugat Intervensi, dan kemudian antaratergugat Intervensi dengan tergugat II Intervensi sudah bercerai secararesmi di Pengadilan Agama Manado saat ini (nanti tergugat Intervensibuktikan dengan bukti surat dan ketengan saksi yang akan tergugat Intervensi ajukan di persidangan perkata
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nixon.A.Lubis,SH.M,si
155 — 72
PAUS dalam Tahun 2014.Namun faktafakta hukum yang kami sampaikan dalam Nota PembelaanKami tidak pernah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan kamijuga pada akhirnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkata ini.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:Menurut Pasal 1 angka 22 dari UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara, dinyatakan, "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga
(dua ratus limabelas juta rupiah) yang berasal dari hasil Keuangan Negara / Keuangan Daerah.Halaman 236 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT MDNNamun faktafakta hukum yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan Kami tidakpernah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan kami juga padaakhirnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkata ini.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:Menurut Pasal 1 angka 22
NURIAH
Tergugat:
1.SUDERMAN ALIAS DIRMAN ALIAS DERMAN
2.SUBURYATI
Intervensi:
1.SUPARDI
2.SUBANDI
3.NURIADI
116 — 34
NURSYAH.Halaman 42 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2019/PN Sim Bahwa benar tanah objek perkara saat ini Sepenuhnya berada dalampengurusan dan penguasaan Tergugat dan Il selaku anak tertua yangtinggal menetap dikampung (di Desa Tempat objek perkata terletak), karenaitu diberi Kewenangan untuk mengurus dan memetik hasil sepenuhnya olehsaudara saudari tersebut, guna untuk memenuhi kebutuhan keluargaTergugat dan II, disebabkan saudara dan saudari tersebut tidak berdiandikampung (di Desa
141 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena dalam Pasal 160 (1) huruf c KUHAP yang tercantumadalah kata WAUJIB, artinya secara imperative menjadi keharusan untukdilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara a quo,artinya adalah kewajiban Hakim untuk mendengarkan saksisaksitersebut sebagaimana dalam berkas yang menjadi pegangan dalampersidangan, dengan perkata lain karena adanya kewajiban Hakimrnendengarkan keteranganketerangan saksisaksi maka dalamperkara pidana untuk mencari kebenaran materil Majelis Hakimbersifat
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
114 — 54
Tergugat danpada waktu perikatan peralinan hak atas tanah bangunan objek Perkara(Sertipikat Hak Guna Bangunan No.300/Pulo Brayan Bengkel) diadakantidak terbukti adanya unsur unsur perbuatan melawan hukumsebagaimana yang diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yangdilakukan Tergugat III/Pembanding III serta didukung berdasarkan buktibukti yang telah diserahkan dalam persidangan maupun bukti tambahanyang diajukan Pembanding IlI/Tergugat III tentang peralihan hak atastanah tanah dan bangunan obkjek perkata
1.Bambang Irwansyah
2.Syahriadi
3.Wagiman
4.Sukiyem
5.Sarpin
6.Suprayetno
7.Ponirin
8.Kasiyem
9.Khaidir
10.Leni Juliani
11.Edi Surianto
12.Kamaruddin
13.Burhanuddin
14.Sani Saragih
15.Ponimin
16.Ngatiyem
17.Muhammad Yani
Tergugat:
1.Kenentrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Pung's Zulkarnain
3.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
4.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sumatera Utara
2.Bupati Batu Bara
3.PT. Waskita Karya
110 — 38
Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Turut TergugatImelalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini padaperadilan tingkat perkata agar berkenan memberikan putusan yang amarnyaberbuny! :MENGADILI :A. DALAM EKSEPSI :1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tersebut seluruhnya ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).B. DALAM POKOK PERKARA:1.
55 — 82
(PejabatPembuat Akta Tanah) dan tanah objek sengketa telah bersertifikatatas nama Penjual.Bahwa berdasarkan Yurisprudenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 306K/TUN.2015 tanggal 31 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnyamenjelaskan bahwa Sepanjang peralihan haknya (melalui jual beli) sedahmelalui proses PPAT dan sesuai ketentuan yang berlaku, makakepentingannya harus dilindungi segi hukum perdata, tata usahanegara maupun pidana.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dengan No Perkara 176 K/Pdt/2011juncto No Perkata
2362 — 1988
Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.9 29Menerima pelimpahan perkata dari DPTP ;Melakukan pemeriksaan ;Membentuk Majelis Qadha ;Memberikan Putusan Tadib :Melimpahkan ke Majelis Tahkim perkara yang tidak dapatdiselesaikan ;Berbagi informasi tentang Putusan Tadib dengan DewanSyariah Pusat dan ;Membentuk Majelis Qadha Koneksitas.15) Bahwa Pasal 36 Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 TentangPemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai KeadilanSejahtera mengatur tentang tugas Majelis Tahkim :a.b.c.d.e.Mencatat
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
283 — 162
Bahwa hal tersebut terlihat jelas adanya perbedaan Hakkepemilikan atas Objek Sengket, maka dengan demikian Perkata iniadalah Sengketa Kepemilikan suatu hak atas tanah, makaseharusnya PENGGUGAT mengajukan sengketa kepemilikantersebut ke Peradilan Umum (Kompetensi Absolut) untukmembuktikan siapa yang berhak atas objek tanah Sengketa, NamunTERGUGAT berkeyakinan ketika PENGGUGAT mengajukanGugatan ke Pengadilan Umum maka Gugatan PENGGUGAT denganmemperhatikan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 diatasharuslah
258 — 160
Bahwa beberapa pertimbangan perkata TPPU terdakwa ARMANSUYUTI di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitupertimbangan, keamanan, waktu, dan permalahan biaya. Sesuaidengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman pasal 2 ayat (4) yang berbunyi Peradilan dilakukansederhana, cepat dan biaya ringan.
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
50 — 28
No. 27/PDT/2018/PT SMRMenimbang, bahwa karena eksepsi dari Terlawan dapat diterima, makaputusan dari Pengadilan Tingkat Pertama harus dinyatakan dibatalkan, danPengadilan Tinggi akan mengadili perkata in casu;Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Terlawan dapat diterima makapihak Pelawan dinyatakan sebaga pihak yang kalah, maka Pelawan dihukumuntuk membayar biaya perkara di dalam ke dua tingkat peradilan;Mengingat peraturan perundanganundang yang berkaitan khususnyaPasal 206 ayat (6) Reglement Tot
39 — 35
211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Depok, O64 Oktober 2016Ketua Majelis,AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Humdan sebelum permohonan diajukan faktanya antara pemohon dantermohn sudah pisah rumah, talak secara lisan secara agama sudahterjadi, dan setelah itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan termohonapalagi melakukan hubungan badan dengan termohon, kalimat yangdiuraikan Pemohon Konvensi ini jelas jelas ambigu, rancu, dan kabur,didalam penjelasan uraian dan pengertian baik dari huruf pengetikandan kata perkata
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan Analisa Kredit fiktif dibuat oleh TerdakwaFREDY CHANDRA PUTRA dan TerdakwaINDRA PRASETYO SUSANTO (Analis Kredit)tertanggal 13 September 2007 ;1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20September 2007 senilai Rp.3 Miliar ;Rekening Debitur fiktif dengan Nomor3000312305 dibuat tanggal 25 Juni 2007 ;Pembukuan Bank/Lamporan Neraca, pada setiaptanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalampembukuan/laporan neraca Bank yang dilakukanoleh Staf Accounting ;Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat perkata
Point 2 s/d 3 dibuat sesudah dilakukan pencairankredit namun dalam pembuatannya dicantumkan seolaholah dibuat sebelum dilakukan pencairan;4) 1 Nota Pencairan Kredit fiktif tertanggal 20September 2007 senilai Rp.3 Miliar ;5) Rekening Debitur fiktif dengan Nomor3000312305 dibuat tanggal 25 Juni 2007 ;6) Pembukuan Bank/Lamporan Neraca, pada setiaptanggal pencairan kredit di atas dibukukan dalampembukuan/laporan neraca Bank yang dilakukanoleh Staf Accounting ;7) Kartu Kredit dibuat pada tanggal saat perkata
72 — 20
Grobogan adalah :o Mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan .131o Mengkaji perjanjian/ kerjasama.o Memberi bantuan hukum pada masyarakat (tidak sampai kepengadilan).o Mewakili Pemerintah Daerah dalam hal perkata perdata danPTUN.o Melaporkan data data pelanggaran HAM.o Tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan selain tupoksi.o Bahwa sebagai Kasubag. Advokasi Sosialisasi dan HAM sejaktahun 2009 s/d 2012 berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor :beeeeees danigl.
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
349 — 119
Kalau di hubungkan dalam perkata ini dan di dalam hukum pidana harusada kerugian yang riil;Hal. 132 Berita Acara No. 134/Pid.B/ 2019/PN.Bpp.Apakah ada lagi yang ingin ahli sampaikan ?
109 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdiserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Edison Betaubun, SH.M.Sc. selakuKuasa Hukum yang mewakili Terdakwa selaku Bupati dan Duganata Junus,SH.MH. selaku Wakil Bupati dalam perkara tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa untuk menguatkan keterangantersebut di persidangan memperlihatkan surat pernyataan dari Edison Betaubun,SH.M.Sc. tertanggal 03 November 2007 yang menyatakan Edison Betaubun,SH.M.Sc. tersebut telah bertindak selaku Kuasa Hukum Bupati dan Wakil BupatiAru dalam penanganan perkata
123 — 166
Grobogan adalah : e Mengadakan sosialisasi peraturan perundang undangan .e Mengkaji perjanjian/ kerjasama.e Memberi bantuan hukum pada masyarakat (tidak sampai ke pengadilan).e Mewakili Pemerintah Daerah dalam hal perkata perdata dan PTUN.e Melaporkan data data pelanggaran HAM.e Tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan selain tupoksi.e Bahwa sebagai Kasubag. Advokasi Sosialisasi dan HAM sejak tahun2009 s/d 2012 berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor : ........ dan tgl.
716 — 616
Ketikaorang gagal membuktikan dalilnya dalam perkata perdata termasukperkara arbitrase jangan dikatakan tipu muslihat, itu sudah selesai diarbitrase, jangan diulang lagi di sini, inibukan pengulangan atas putusanArbitrase.