Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Ir. OSTON GULTOM
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
    Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 21-03-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2010
Tanggal 22 Juni 2011 — Serka Mustapa
45 — 49
  • Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
76 — 31
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
155 — 53
  • dalildalil Penggugat pada angka19, 20, 21, dan 22 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
51 — 34
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 51-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : OBRIN ROYKE RAMBI, Pratu / 31030387451082 Terdakwa II : ASMAUL HUSNAH, Pratu / 31030386460982 Terdakwa III : SABRI IBRAHIM, Pratu / 310303344131281 Terdakwa IV : SYAMSUDIN, Pratu / 31020823630581 Terdakwa V : SUHARNO, Pratu / 31030704900482 Terdakwa VI : LASARIMULA, Pratu / 31030384710782 Terdakwa VII : JAMILA, Prada / 31071492170286 Terdakwa VIII : UDIN SANTOSO, Pratu / 31050923100786 Terdakwa IX : AGUNG WAHONO, Pratu / 31050523060584 Terdakwa X : ILYAS, Pratu / 31020372430780
59 — 43
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
95 — 61
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
301 — 173
  • ., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
Pengadilan PA SOA SIO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PA SOA SIO Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.SS
Tanggal 19 Oktober 2016 — 2 pihak
21 — 15
  • nafkah bagi anaknya;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya,menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggapdewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik danmental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
139 — 45
  • dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
141 — 28
  • yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2018
Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
58 — 38
  • Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
127 — 68
  • Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — TA’AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf danistrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota ResersePolsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggotapolisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadapYusmadi bin Yusuf.Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua,sementara penggilan yang pertama saya sudah melapor sama WakaPolsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipilyang
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 368/Pdt.G/2012/PA.Gtlo
Tanggal 4 Maret 2013 — PEMOHON lawan TERMOHON
417 — 406
  • Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
273 — 227
  • Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat,didasarkan atas adanya usulan dari Sekretaris Daerah KabupatenLombok Timur selaku Pejabat Yang Berwenang (PyB) sesuai NotaDinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal 26 April 2019,Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;9.2.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 18 Nopember 2015 — dr. H. MILHAN, Sp.OG, M.M GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
95 — 43
  • dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
135 — 59
  • Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 28
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang