Ditemukan 8572 data
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
121 — 60
Undangundang ini,maka dengan berlakunya Undangundang ini ketentuanketentuan yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie ChristenIndonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingop de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturanlain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undangundang ini, dinyatakan tidak berlaku.Atas dasar alasan itulah, Gugatan Penggugat kadaluarsa
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
319 — 171
Dikaitkan dengan kaidahnormatif yang mengatur mekanisme sanggahan banding pasca pengajuansanggahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka upaya hukum Penggugatmengajukan gugatan sebelum secara tuntas menempuh prosedur upayaadministratif sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan demikian arti prematurdapat bermakna sebaliknya yakni : kadaluarsa.
171 — 82
Deny Furnitama Mandiri dan saat ituditemui oleh kedua orang tersebut.Bahwa Untuk nomor seri dan nilai dua lembar cek Bank Mandiri tersebutsaksi sudah lupa yang saksi ingat bahwa dua lembar cek tersebutdikeluarkan oleh Bank Mandiri.Bahwa Saksi menukarkan dua lembar cek Bank Mandiri tersebut karenadua lembar cek itu sudah kadaluarsa dalam arti masa jatuh tempo dualembar cek sudah habis, dan menurut Sdr.
63 — 20
Menyatakan gugatan Penggugat Nomor:04/G/2012/PHI.PN.BDGtertanggal 9 Januari 2012 telah kadaluarsa ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesarRp.641.000, (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Setelah selesai membacakan putusan Kemudian sidang ditutup olehKetua Majelis .Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh KetuaMajelis dan Hakimhakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota serta PaniteraPengganti ;HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,FRANS KANGAE.K. SH.MH.MM., SH.
PT. FAJAR SAKTI PRIMA Diwakili Oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
254 — 92
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Berakhir (Gugatan Kadaluarsa).Halaman 62 dari 126 Halaman, Putusan Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN.SMD1.
84 — 96
Dengan telah dikuasainya obyek perkara baik secara fisik maupunsecara administrasi oleh Tergugat Il lebin dari 30 tahun, jelas bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewatwaktu/kadaluarsa.Senada dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdatadiatas, mengenai lewat wakiu/kadaluarsa ini ditegaskan pula dalamputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783 K/Sip/1973 tertanggal 29Januari 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lamatanpa gangguan dan
1.Hajjah ILMA
2.AINA
3.ZAILANI
4.ALHANI
5.ASPIAN
6.SUMARDI
Tergugat:
1.MUHAMMAD YUSUF AKARIM
2.SUKIMIN TARJONO
3.RACHMANTO TARJONO
4.SUKARTONO TARJONO
5.PT. GCL INDO TENAGA
127 — 58
Sudah barangtentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuaidengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yangbersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;4.3 Bahwa pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yang mengatur perihal Kadaluarsa menggugat hak atastanah : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
EKA HALIM
Tergugat:
1.NY. SURYANI DARMADI. TAN LIANG NIO
2.SURYAWAN SANTOSA
183 — 50
Bahwa Hak Guna Bangunan dapat ditingkatkan menjadi Hak Milikjika subyeknya memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik; Bahwa secara aturan dalam PP No. 40 Tahun 1996 jika suatu HakGuna Bangunan sudah kadaluarsa, dalam jangka waktu 1 tahun sejakberakhirnya, maka pemegang Hak Guna Bangunan itu harusmerobohkan. Karena kalau hapus tanahnya, tidak diperpanjang, makatanahnya menjadi tanah milik Negara. Jadi Tanah Negara adalah tanahyang dikuasai langsung oleh Negara, yang tidak ada hak pribadi.
Pembanding/Terbanding/Penggugat : RATNAH S ALIAS RATNAH Diwakili Oleh : OTTO de RUITER, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Tergugat : AHIMSA SAID
159 — 110
Pertimbangan judex factie atas dasar belum atau tidak adanyabangunan diatas obyek sengketa sehingga dapat dibatalkan selainmerupakan pertimbangan yang melampaui kewenangannya, jugapertimbangan tersebut amat dipaksakan serta mencaricarikesalahan dan hanya melihat di satu sisi akan tetapi begitu banyakkelemahan alas hak Tergugat Konvensi' tidak begitudipertimbangkan seperti alas hak Tergugat yang hanya berupaeigendom verponding yang sudah kadaluarsa dan seharusnyaeigendom verponding adalah milik asing
131 — 26
Dan terakhir Kepolisian Resor Bungo mengeluarkan SuratPemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/562/V/2020/Reskrim tanggal 21 Mei 2020 (Vide Bukti T.19) denganalasan kadaluarsa, namun karena Tergugat menanda tangani belasanbahkan puluhan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT terhadap penjualanrumah dan Ruko diatas tanah Sertipikat hak Milik No.309 denganmemalsukan tanda tangan Penggugat sehingga Penggugat Padatanggal 27 November 2020 kembali membuat Pengaduan kepadaPihak Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
101 — 81
GUGATAN AQUO TELAH KADALUARSA KARENA DIAJUKANMELEBIHI 5 TAHUN SEJAK DITERBITKANYA SERTIFIKAT HAK ATASTANAHBahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT II (selanjutnya disebutPARA PENGGUGAT) dalam gugatannya telah mendalilkan bahwaPARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. H.
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa (exceptiotemporis);Bahwa diakui Para Penggugat bahwa 36 Sertifikat Hak Milik obyeksengketa diterbitkan oleh Tergugat A.6, yang terdaftar atas nama Tergugat B.1,B.16 tahun 1993, yang terdaftar atas nama Tergugat B.2 s/d B.6 tahun 1994,yang terdaftar atas nama Tergugat B.7 s/d B.15, B. 17 s/d B.35 tahun 1998 danyang terdaftar atas nama Tergugat B.36 tahun 1999, vide Posita Gugatan ParaPenggugat angka 10 berikut perbaikannya;Bahwa Pasal 32 ayat
309 — 2747
Pernyataan tanggal 27 Juli 1996, maka perwakilan eksTergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Disnakertrans pada tanggal 29Agustus 1998 karena sebagai pihak Regulator yang mengaplikasikan UndangUndang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya memberikan penafsirandan pemahaman yang berbedabeda yang dapat membingungkan masyarakat(karyawan swasta pada khususnya).Contoh :e Surat pada tanggal 12 Januari 1999 dari Koordinator Pengawas KetenagakerjaanKabupaten Sorong menyatakan tuntutan hak sudah kadaluarsa
;2321718Sedangkan surat pada tanggal 26 Juli 2012 dari Dirjen Binawas Jakartamenyatakan bahwa tuntutan hak belum kadaluarsa (Bukti T14).Bahwa jumlah gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 405.991.325.950,(empat ratus lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus duapuluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tidak sama dengan jumlahAnjuran Disnakertrans Provinsi Papua Barat sebesar Rp.38.409.830.080, (tigapuluh delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh
73 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
terbukti setiapbulannya Para Penggugat masuk kerja lebih dari 21 (dua puluh satu) harisebagaimana dipertimbangkan Judex Facti; Bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat tanpa adakesalahan Para Penggugat; Bahwa namun demikian putusan Judex Facti perlu diperbaiki sepanjangmengenai pembayaran jaminan hari tua, kekuarangan upah, beras,tunjangan hari raya, cuti hanya dapat dikenakan untuk tahun 2014 karenasesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 tanggal 19September 2013 tentang kadaluarsa
94 — 32
VIVI telah dilelang karena sudah jatuh tempo(kadaluarsa);Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada Penggugat HASAN WU bahwa kenapa masihmemberikan perhiasan Emas kepada tergugat I dan tergugat I padahal pengambilan sebelumnyabelum dibayar, namun Penggugat HASAN WU mengatakan bahwa karena menurut para tergugatpenjualan perhiasan Emas di Samarinda sangat ramai ;Bahwa saksi ditemani oleh Petugas Polda dan dibantu oleh petugas dari Samarinda menyelidiki asetaset para tergugat tersebut, ternyata aset
131 — 134
KementerianKesehatan RI Nomor TU.02.01/1/1359/UM/2015 tanggal 7 Juli 2015perihal Data Registrasi/ Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan(IPAK) terkait Produsen dan Pabrikan untuk Pengadaan IUD Kit Tahun2013 Tahap , ada yang tidak memiliki surat izin edar dan izin penyaluralat kesehatan.Berdasarkan Pendapat ahli dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa:Untuk alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar atauizin edarnya sudah kadaluarsa
Berdasarkan Pendapat ahli dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa:Untuk alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edaratau izin edarnya sudah kadaluarsa, maka Peralatan IUDKIT tersebut tidak mempunyai jaminan keamanan, mutudan kemanfaatan, sehingga alat kesehatan IUD KIT tersebutdapat membahayakan pasien.
432 — 255
Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquoBahwa apa yang di dalilkan Tergugat terkait SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN NO.92 /KMK.06/2008 Tanggal 2 Mei 2008 Merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang telah Kadaluarsa sesuai sebagaimana dimaksudPasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyebutkan ;Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atauPejabat
63 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengujian terhadap' efektivitas efiensi pelaksanaan operasional,efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP dalamProyek perkara aquo telah diperiksa kebenaran formil dan materiildengan memperhatikan: Apakah tagihan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidakbertentangan dengan peraturan yang berlaku umum; Apakah tagihan tersebut belum kadaluarsa; Apakah hak yang diperoleh itu telah dibuktikan kebenarannya
157 — 266
terbukti juga data dan hasil penilaian yang menjadi dasar penilaian padaMusyawarah 30 November 2016adalah data dan hasil yangsama persis denganMusyawarah yang sama pada 9 Desember2015.Bahwa fakta ini membuktikan Penyaji data TERMOHON dan Penilai TERMOHONll tidak melakukan perbaikan atau mengindahkan keberatankeberatan, informasi,buktibukti yang berusaha diberikan oleh PEMOHON selama ini, tetapi dengansengaja, lalai dan memaksakan menggunakan datadata atau informasi yang tidakBENAR atau EXPIRED (Kadaluarsa
53 — 19
Konvensi sangat beralasan hukum untuk diterimadan eksepsi Tergugat Konvensi haruslah ditolak;Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi tersebut, TergugatKonvensi mengajukan duplik sebagaimana telah tercantum dalam DudukPerkaranya pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya denganmenambahkan beberapa penjelasan bahwa xxx yang didirikan dengan akta Nomor12 tanggal 16 Februari 2006 telah diubah menjadi yayasan Pendidikan Islam Xxxdengan alasan xxx belum tercatat di Kemenhum, sudah expiried (kadaluarsa