Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Rgt
Tanggal 30 April 2014 — H. TONI TRIANTO (PENGGUGAT) M E L A W A N KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN INDERAGIRI HULU, DKK (TERGUGAT I)
10080
  • Dan sarat dengan aturanaturan dan ketentuan teknis administrasi yang komplek, ternyata berdasarkanhasil penelitian kami dalam dokumen pengadaan ternak sapi tahun 2013 tidakmengacu pada surat Direktur perbibitan ternak Direktorat Jenderal PeternakanKementerian Pertanian Republik Indonesia No : 25002/TU.20/F23/02/2013tanggal 25 Februari 2013, khususnya untuk ternak Breed bali yang secara teknissangat mengikat secara Nasional, dan surat Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Provinsi Riau No. 524.4
Register : 19-12-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau
Tanggal 6 Mei 2015 —
16183
  • Banyakpihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karenaterlalu sarat dengan prosedur, formalistis, Kaku dan lamban dalam memberikanputusan terhadap suatu sengketa.
Register : 08-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms
Tanggal 27 Juni 2016 — ‘ANAK’
14541
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekalipublic figure yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidakbaik yang dapat mempengaruhi pikiran orangorang yang menonton ataumelihatnya khususnya terhadap anakanak dan remaja;b.
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;
13985 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Substansi atau materi muatan Perpres 1/2015 sangatbertentangan dengan nilainilai Kemanusiaan yang hidup dan terkandungdidalam Pancasila dan UUD 1945.18.Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Perpres 1/2015, sarat denganpengaturan diskriminatif terhadap warganegara dan penduduk yangterkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area WadukJatigede.
    Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perpres No. 1Tahun 2015 sarat dengan pengaturan diskriminatif terhadap warganegaradan penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk yang beradadalam area Waduk Jatigede. Pengaturan diskriminatif dengan melakukanpembedaan penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 1975, dan penduduk lainnya yang tidak berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. Tengku Yusuf Machmoed, M.M. VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, DK
4431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut di atas keseluruhandalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukumpenerbitan maupun peralihan sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak atastanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftarnamanya dalam sertipikat a quo, dengan demikian Penggugatbelum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalamperkara a quo, karena Penggugat tanpa alasan dan dasar hukumkepemilikan yang jelas dan sarat
Register : 21-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
Mihel Anggelo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
Eva Sherry Esemika Suyitno
14849
  • Lurah Sungai Ulin, tanggal 24 Maret 2008atas namaMIKHEL ANGGELO dan riwayatbidang tanah jelasasalusulnya , Berpedoman pada UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 pasal53 ayat (1) yang menyebutkan,Orang atau Badan Hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata UsahaNgara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.Bahwa dengan ditemukannya salah satu sarat
Register : 22-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Tn. TASMIN WAGIMAN PUTRA WONG
Terbanding/Tergugat I : Ny. ASLAMIAH BINTI H. GANI
Terbanding/Tergugat II : Hj. MARHAMAH BINTI SAIDJIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PANITIA PENGADAAN TANAH KODYA JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA
11056
  • ,Kepala Subbagian Tata usaha Unit pengadaan' tanah melalui juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Timur tangga 16 Desember 2015 ( bukti P 12 )untuk kepentingan dan sebagai sarat pencairan uang ganti rugi yang telah dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur peta bidang nomor 236 seluas862 meter persegi.Menimbang bahwa, alasan penggugat tidak bisa memperlihatkan asliAkta jual beli tanah tersebut dapat dibenarkan, karena untuk mendapatkanganti rugi , semua surat bukti kepemilikan ha atas harus diserahkan
Register : 05-06-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 391/Pdt.Plw/2013/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2014 — HENDRIK PANCA PUTRA MANURUNG MELAWAN H.HARRY IBRAHIM,SH.MH, DKK
179176
  • I KOMPETENSI 8.SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMIL SEBAGAIMANAyang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR. SEMA No.1/1971 Jo. SEMANo.6/1994 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus harusdengan jelas dan tegas menyebut salah satunya adalah : Identitas parapihak yang berperkara.
Register : 01-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
SETYA BUDI
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Halteng
11651
  • tersebutsehingga Jjika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan AddendumKontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukanhukum pidana;Dalil Termohon:Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada BagianEkonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera TengahTA 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya ContractHalaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosChange Order (CCO) namun tidak didasari adanya Justifikasi/alasan teknispembangunan dan sarat
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARTINI
2.RATNI SARI
3.SUSIYANI
4.KASMI AGUS
5.SUSIANTI
6.ABDULLAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
SYAHRIL ANCONG
33196
  • kwitansi itu saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenaistempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahuisaja; Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah sayaserahkan berkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnyapihak kelurahan;Halaman 48 dari 74 HalamanPutusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu sajayang di bayar di kelurahan; Bahwa saksi lupa apakah sarat
Register : 13-08-2009 — Putus : 16-06-2010 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN MANADO Nomor 207/Pdt.G/2009/PN.Mdo
Tanggal 16 Juni 2010 — MUSTAFA THALIB melawan JOICE BERNADIN GOSAL
11418
  • Majelis Hakim yang menvyidangkan perkara perdata in casu terhadap keberadaan fisik Sertifikat,Hak Milik (SHM) No.208 Kelurahan Malendeng Sarat Ukur tgl 17Juni 2008 No. 180 Malendeng/2008 luas 29.790 M2 (duapuluhsembilan ributujuhratussembilanpuluhmeterPersegi), atasHama Tergugat I Joice Bernadin Gosal berikut Akta JualBeliNo.34/KW/VIII/1990, tgl.28 (tidak mencantumkan lantahun 1990, sepanjang terhadap tanah in litis a quo yangkeseluruhannya telahdicaplok dan atau telah dirampas secara melawan hukum
Register : 06-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bgr
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
KARYATI,SH
Terdakwa:
HILMAN SEPTIAN FIKRI
6313
  • ROESLAN SALEH bahwa : kesalahan memang susuatu yang pentingdalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untukmencari ukuran pidana itu, manfaat jaga merupakan sarat mutlak bagikepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan anekahmacam pelaksanaannya ( segi lain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yangtertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2001,tanggal 20 Agustus 2001, yang pada
Register : 29-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 163/PDT/2018/PT MND
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : JOSIS PALIT, Dkk
Terbanding/Penggugat : JONNY HERRY LONGDONG
9370
  • yang bersangkutan Poppy Tilaar tidakmenguasai tanah tersebut dalam surat ukur tersebut;Bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh yang mengaku Poppy Tilaar(Penjual) dengan Jonny Herry Londong yang mengaku pembeliadalah tanah dalam sengketa dan hal tersebut masuk dalamkategori penadahan;AJB 34/6/JB/Sario/VI/2007 Tanggal 27 Juni 2007 adalah cacat hukumkarena dilakukan dengan cara yang tidak benar, oleh karenanya bataldemi hukum alasan tidak benar, dan cacat serta batal demi hukumsebab jual beli tersebut sarat
Register : 19-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 360/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 27 Desember 2018 — HJ. ZAITUN VS TAN BUH POK
5129
  • KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN, sebagaiTergugat IV/Terbanding IV, diikut sertakan sebagai para pihakdidalam perkara ini selaku instansi Pemerintah yang menerbitkanSertifikat Hak Pakai No.944/Pasar Baru yang telah diperpanjangmenjadi Sertifikat Hak Pakai No.1405/Pasar Baru dan telahditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1063/Pasar Baru, atasnama HARWEI YAKIN yang diterbitkan terindikasi sarat dengankecacadan hukum.5.
Putus : 17-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA, dkk. vs NI NENGAH CANDRI, dkk. ;
6866 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MS.Dan itulah pakta yang sebenarnya, dengan kata lain pada saatPepareman Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat 29 Agustus 1995tiga sarat yang ungkapkan oleh saksi ahli Wayan Gede Wange, S.H.,M.S., telah terpenuhi yaitu:1. Pihak Nyoman Dangin selaku pihak yang menyerahkan dirikepada Ketut Sukanti hadir langsung dan disaksikan olehIstrinya Ni Wayan Tirta di acara Pepareman Kerama PuraBanjar Tanak Embet Barat;2.
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : DAHLAN, SH
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
4534
  • Sehingga selanjutnya Terbanding bebas merekayasasendiri Berita Acara hingga penerbitan Surat Keputusan Nomor: 48/PPHalaman 46 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN19,20.21.PAFI/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang konsideransnya sarat dengankebohongan Terbanding I.Bahwa tentang perbuatan Terbanding yang tidak menerbitkan SuratKeputusan Pengurus PD PAFI Sumut sebagaimana hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019 dan telah dikirim kepada Terbanding melaluisurat Nomor: 029/PAFISU/IV/2019 tanggal
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
MUHAMAD RYAN RAHMADANI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
363429
  • (fotokopi dariFOLOKOPI) j 222222 2 nn nn nn nn nn nn nen nn nen ene ne nen ne nnn15.Bukti T15 : Fotokopi Surat dari Bidang Hukum Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, Nomor :R/13/1/2018/Bidkum, Perihal : Pendapat/Sarat HukumKEPP a.n. Brigpol M. Ryan Rahmadani Nrp 87050462jabatan Ba Bagsumda Polres Murung Raya, tertanggal22 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolres MurungRaya.
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
216128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggunaanistilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendengtidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilaiprovokatif (Bukti T 14) ;. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimanadimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikanruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;.
Upload : 07-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 456/Pdt/2018/PT.SMG
MARHADI MARNADI dkk lawan SRI LISNAWATI dkk
9548
  • terhadap Akta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011,tentang Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik SebagaiTanggungan yang dianggap oleh Para Penggugat sangat bertentangandengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganadalah tidak benar, sebab kesepakatankesepakatan yang tertuang dalamAkta Nomor 3 tertanggal 15 Maret 2011, tentang Pembuata AktaPengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik Sebagai Tanggunganadalah sah dan benar serta tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata (sarat
Register : 20-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms
Tanggal 10 Juni 2015 — TERDAKWA ANAK
10164
  • Selain itu tayangantayangan di media juga sarat denganpornografi, dimana banyak sekali public figure yang memberikan contohberpakaian dan berperilaku tidak baik yang dapat mempengaruhi pikiranorangorang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anakanakdan remaja;.