Ditemukan 9457 data
141 — 129
kepentingan Penggugat sendiri dankepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; dan Kepentingan itusecara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harusdapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinyasendiri secara langsung ; 722722 nn nnn nnn nnnKepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam Sarat
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
238 — 180
.> Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yangmenyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapatdipidana.Menghentikan penyidikan batasanya sebagimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan
111 — 31
Ruteng untukmemperoleh keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan yang berlaku ;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum bukan sebagai Pemilik dan tidakberhak atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Penggugat, maka ParaTergugat harus mengosongkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, berikuttermasuk orangorang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnyamenyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaankosong/bebas tanpa sarat
Pembanding/Penggugat VI : MEITHA NONTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IV : ALBERT SEMUEL TUWO
Pembanding/Penggugat II : JOUTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IX : FRIDA DINA TUWO
Pembanding/Penggugat VII : AHLI WARIS DARI ALM. HENDRIK TUWO YAITU SYUL TUWO
Pembanding/Penggugat V : JEANNE MINTJE TUWO
Pembanding/Penggugat III : DEECE MARIA TUWO
Pembanding/Penggugat I : HERMAN Y TUWO
Terbanding/Tergugat IV : JOUDI WATUNG
Terbanding/Tergugat II : ANTON WATUNG
Terbanding/Tergugat V : FIFKE ENGLIN FRANSISCA MAWEY, SH. MKn
Terbanding/Tergugat III : SYEDI WATUNG
Terbanding/Tergugat I : RIEN TUWO
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs DANNY BICKY WATTI
90 — 121
Keis J Tuwo tidak bertanda tangan dalamsurat tersebut.Jadi benarlah Pertimbanagan Majelis Hakim yang menyatakan Barangyang distujui PARA PENGGUGAT bukan barang milik mereka.Bahwa terhadap Memori Banding PEMBANDING/ PARA PEMBANDING,TERBANDING menolaknya dan sepakat dengan pertimbangan Majelishakim karena Bukti P.22 yang dikeluarkan oleh Camat Tumpaan JimmyTumiwa Sarat dengan Rekayasa dengan alasan sebagai berikut:1.
177 — 88
HASWARPIN group tidak sesuaidengan standar akuntansi keuangan sehingga sarat dengan unsurmasnipulasi, rekayasa atau adanya unsurunsur kecurangan maupunkesalahan (human error).13.Bahwa adapun temuan intemal audit dimaksud sebagaimana tertuang dalamSurat No. 001/SPHPIA2013 tanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya telahditemukan bukti pemakaian uang yang tidak memiliki bukti yang jelasterhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai tanggal 30 Juni 2013 yaitu :a.
52 — 13
Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam eksepsinyaSURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMAL, pada angka 1 danangka 2 halaman 1, yang pada pokoknya mempersoalkan, yaitu : Bahwa syarat formal keabsahan Surat Kuasa Khusus harusterdaftar di Kepaniteraan PA Martapura, ternyata dalam gugatanperkara ini tidak ada menyebutkan telah didaftarkan/ terdaftar diKepaniteraan PA Martapura; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 sebagailampiran dan dasar gugatan tidak menyebutkan telah terdaftar diKepaniteran
84 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingnya terdahulu, cukup benar dan beralasanhukum ;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatandengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo, sebab JudexFacti telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal yakni mengambilpertimbangan hukum dalam perkara Pidana yang telah menyatakan bahwaGrant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 adalah palsu, sayogianya Judex Facti harusmemeriksa dan meneliti dengan cermat kebenaran materil yang ada padaPutusan Pidana Nomor 87/Pid.B/1999/PnMdn yang sarat
54 — 22
Kemudian dilakukan pencairan pinjaman kepada Kelompokyang mengajukan pinjaman dan dibuattanda terima dan Kartu Kredit ;Bahwa saksi membuat Buku Kas SPP dan UEP, Administrasi tersebutsaksi buat berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan.Bahwa pelaksanaan pengembalian kelompok datang ke kantor UPKmembawa kartu kredit kelompok kemudian ditulis di kartu kelompok dankartu kredit di kantor UPK, selanjutnya ditulis di Buku Kas SPP dan UEP.Bahwa pinjaman yang sudah memenuhi sarat diberikan
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copian kertas sarat rekayasadibilang cetak elektronik (cetak tayang). Apakah kamus keberpihakan dankepentingan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim telah menjadikepatutan hukum? Apakah kisah penzoliman secara biadab keji dan kejamtidak boleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukukan? Dianggap sebagai fitnahdan pencemaran nama baik?
58 — 26
verifikasi administrasi calon Kepala DesaPatawang pada tahun 2003, tahun 2009 dan tahun 2016 tidak ada satupunwarga Desa Patawang yang mengajuka protes atau keberatan atas lolosnyaterdakwa menjadi calon Kepala Desa Patawang, namun sesudah terdakwaterpilin menjadi Kepala Desa Patawang pada pemilihan kepala DesaPatawang tahun 2016 barulah ada oknum Calon Kepala Desa Patawang yangtidak terpilih atau yang tidak mendapat kepercayaan masyarakat mulaimencari cari kesalahan terdakwa, sehingga perkara ini sangat sarat
104 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalam kerjasama penanamanModal diatur mengenai prosentasi pembagian modal yang disepakatiantar pihak.Bahwa perkara saya Terdakwa sesuai dengan apa yang kami uraikandiatas nampak dengan jelas bahwa perkara saya sarat dengankepentingan politik dimana ada pihakpihak tertentu. yang inginmenduduki jabatan yang sedang kami duduki dan kemudianmenggunakan Pengadilan sebagai alat penekan untuk menggeserjabatan saya tersebut.
87 — 14
adanya perdamaian tanah tersebut tidak dicek karena sudah adaPutusan perdamaiannya; kalau tanah tersebut sudah ada Putusan dari Pengadilanmaka tidak perlu di cek lagi tanah tersebut ;Bahwa Konversi tanah tidak harus pihak yang punya yang harus datang , namunbisa dikuasakan pada orang lain ;Bahwa sebelum sertifikat tanah tersebut diterbitkan ada pengumuman, biasanyajaraknya sekitar 2 (dua) bulan baru terbit Sertifikat ;Bahwa yang mengajukan Konversi pada waktu itu bukan Terdakwa ;Bahwa salah satu sarat
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
50 — 27
Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu. sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.6.1.3.
61 — 3
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihakmanapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkanserta mendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkanbidang tanah objek perkara (Poin nomor 5 dan nomor 6 di atas) kepadaPenggugat dan Penggugat II dalam keadaan baik dan aman serta sukarela tanpa beban/sarat apapun juga.10.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar Ganti KerugianMateril berupa tanah sebesar Rp. 32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyarrupiah)
62 — 30
bersamasamaadalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihdan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdapat berbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelakuikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut sertamelakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruhmelakukan (menyuruh lakukan) dngan demikian bersamasamadapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentukmenyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi2 (dua) sarat
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
namun Tergugat sangat kaget dengan adanya gugatanPenggugat meminta Pemutusan Hubungan Kerja dengan tuntutan yangsulit dimengerti Tergugat sedangkan Tergugat saja selalumempertahankan karyawan walau sesulit apapun kondisi keuanganTergugat mengingat Pasal 151 ayat (1) undangundang tentangketenagakerjaan Pengusaha, pekerja/oburuh, serikat pekerja/serikatburuh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja; namun terkesan gugatan inisangat dipaksakan sarat
100 — 38
NoRek.0246.01.030477500, akan tetapi oleh Terdakwa diganti ke rekening penerimaadalah rekening Terdakwapada Bank NTT;Bahwa Terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan di dalam Surat Perintah Membayar Langsung (GPM LS) maupun SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPPLS Barang dan Jasa)tertanggal 8 Desember 2015 dimana suratsurat tersebut merupakan sarat untukdikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);Bahwa setelah dana tersebut ditransfer
106 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2721 K/Pid.Sus/201636.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat sarat akankebencian dan tidak mencerminkan keadilan bagi diri Terdakwa,sehingga Judex Facti telah lalai untuk menerapkan Pasal 197 Ayat (1)Huruf f yang secara jelas mengatur:(1) Surat Putusan Pemidanaan memuat:f.
RIYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
SYECH ERZAMAN DAN M. HATTAM
354 — 157
berikuttempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yangmenjadi objek sengketa, memuat dasar dan alasan gugatan, danterakhir menyebutkan petitum atau halhal yang menjadi tuntutan untukdiputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaikidan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli2020 sehingga layak disidangkan dalam persidangan yang terobukauntuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatanyang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi sarat
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Arsyad, MM dan Muhyar Idris, SEhakikinya adalah kasus yang sarat dipaksakan diangkat kepersidangan pidana, padahalhakikinya unsurunsur tindak pidananya tidak terpenuhi dan tidak terbukti yakni :PROYEK FIKTIF, ternyata setelah dilakukan sidang lapangan tanggal 12 Agustus2009.yang dihadiri :Pihak Majelis HakimPihak KejaksaanPihak penasihat hukum Terdakwa/Pemohon kasasi, TerdakwaTerdakwa, tokohnelayan (Panglima Laot), anggota DPRD dan wakil dinas kelautan dan perikanan, nyatanyata wujud bangunan