Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
    Maret 2007 yang diterbitkan danditandatangani oleh Terdakwa H.M.Khudlori, SH., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalamperkara a quo Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuhdengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya danputusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitubukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikanpertimbangan dalam putusan
    Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sangatsangat berkeberatan terhadapputusan a quo beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebuthanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasuruanNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yangpenuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatankepentingan dari Penggugat
    Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta TanahnyaLanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2649 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — Tn. HENRY SUSANTO vs PT. DUTA PERTIWI, Tbk, Dkk
117 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2649 K/Pdt/201410.11.12.13.14.mengadaada, sementara di sisi lain dalil gugatannya sangat tidak berdasarhukum dan fakta sebenarnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormahukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, olehkarenanya wajar apabila adanya dugaan kuat tentang permufakatan jahatatau iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan PenggugatRekonvensi dan mengambil keuntungan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 224/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 April 2018 — -Ir. Tri Kuntarto, M.Sc LAWAN -PT GADING MEGA JAYA, Cs
279 — 119
  • Argumentasi ini sarat kekeliru an dari sisipendalilan karena PENGGUGAT tidak mampu menguraikan kausa apa yangdilanggar dalam AKTA CESSIE NO. 13.Adapun yang dimaksud batal demi hukum suatu perjanjian harus dibuktikandengan adanya kausa yang tidak halal dalam perjanjian tersebut, contohnyaseperti perjanjian yang dibuat tanpa adanya objek yang jelas, namun dalamhal, ini objek perjanjian (in casu AKTA CESSIE NO. 13) adalah jelas yakniPengalihan Hak Tagih.Hal 35 Putusan No. 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. H. ABUBAKAR, S.H, DKK VS R.E.BARINGBING, S.H
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VI, samadengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman112, halaman 113, dan halaman 114 putusan perkara a quo tersebut di ataskurang/kabur dan tidak tepat dalam pertimbanganya (onvoldoende gemotiveerd),sehingga sudah selayaknya putusan perkara a quo di batalkan dan menyatakanmenolak gugatan perkara a quo atau setidaktidaknya Menyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seluruhnyatidak memenuhi sarat
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN METRO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Met
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Effendi Taslim
Tergugat:
1.Drs. H.Chairul Tabrani
2.Agus Jamhari
3.Hadri Abunawar, S.H., M.H.
4.Rio Arbi Dharma
5.Kantor Pertanahan Kota Metro
6.Sortha Aritonang alias Ahmad Sortha Aritonang
7.H. RUDI HARTONO Bin Herman
Turut Tergugat:
1.Selvi Fitrian Liu, S.H.
2.Dewi Shinta Handini Putri, S.H, Mkn
184 — 29
  • Tentu kalau sudah di Pengadilan sudah jelas lain itu adalahsengketa di Pengadilan tidak mungkin untuk diperjual belikan karena itubukan sarat dalam perjanjian jual belli;Bahwa kalau begitu putusan kuat belum diajukan PK, dijual maka sudahjelas itu diluar sengketa tetapi dijualnya setelah diajukan permohonan PKmenurut saya barang itu ada dalam sengketa tidak boleh dijual belikanbatal demi hukum;Bahwa selama belum ditolak tentunya Mahkamah Agung dalam putusansah dan berharga sita.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 01-07-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536K/PDT/2007
Tanggal 1 Juli 2008 — SILVER TOUCH GROUP LIMITED ; vs. PT BANK PERMATA, Tbk ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP. BPPN) ; Dkk
259 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat dan Turut Tergugat senyatanyabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syaratsahnya suatu perjanjian, di mana Turut Tergugat dengan tanpadidukung oleh alas hak kepemilikan obyek jual beli berupa dokumen asili(obyek jual beli) telah menjual obyek jual beli Kepada Penggugat makadengan demikian adalah fakta apabila obyek jual beli menjadi tidak jelas;Bahwa Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 25 Februari 2004tersebut juga sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2014 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2801 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Oktober 2014 — PIMPINAN PT BANK MANDIRI PUSAT cq PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG TIMIKA, DK VS Ny. HENNY SOERYAWINATA, DKK
94 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 yangmenyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatanmengandung cacat (obscuur libel), oleh karena itu gugatan dinyatakantidak dapat diterima;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalihdalin yangdisampaikan Penggugat dalam gugatannya sarat akan ketidakjelasandan bahkan bertentangan satu sama lain sebagaimana akan Tergugat IIIkelaskan berikut ini:a.
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 158
  • No 78/Pdt.G/2020/PA.SwwMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat kuasa maka yang dijadikanlandasan dalam menilai Keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Agata Naru
2.Veronika Oka
3.Damianus Tea
Tergugat:
1.Simon Suri
2.Kornelis Peba
3.Maria Magdalena Mare
4.Wilhelmina Dhiu
5.Maria Kedhi
6.Sofia Na'e
7.Silvester Fongo
8.Bertolomeus Nu'a
Turut Tergugat:
Bupati Kab. Ngada, cq. Camat Aimere, cq. Kepala Desa Binawali
131 — 94
  • Kepala kantor Turut Tergugat II bekerjasama denganTurut Tergugat (Kepala Desa Binawali) untuk tetap menerbitkansertifikat tanah, karena sarat dengan kepentingan mereka sendiri;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 K/PID.SUS/2011
Tanggal 13 Oktober 2011 — Drs. YUSFINAR ;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjian dan tidak diterapkan prinsipkehatihatian sehingga Perusahaan tidak dapat menuntut Pihaklain, maka tuntutan ganti rugi tetap diajukan kepada Pegawaiyang bersangkutan ;Bahwa dari kutipan di atas terlihat jelas, tuntutan ganti rugi oleh SPI cacathukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Keputusan Direksi PerusahaanUmum Bulog Nomor : KD576/DS300/12/2008 tentang PembebananTuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog (LAMPIRAN 7), juga salah orang (error in persona), serta prosesnya sarat
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN KOLAKA Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kka
Tanggal 3 Januari 2017 — - RUDI YAURY, Dkk melawan - GEREJA ANUGERAH BATHESDA JAKARTA di Jakarta Cq Gereja Anugerah Bethesda Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory Kolaka di Kolaka, Dkk
89 — 30
  • FREDDY SONDAKH) dan Tergugat V (EVELINEMAQDALENA) yang juga merupakan istri dari Tergugat M dalammelakukan perbuatan yang melawan hukum atas tanah hak pihak lain;Bahwa Tergugat Il memiliki keyakinan hukum bahwa Majelis Hakim yangmengadili perkara ini, incasu senyatanya telah mengetahui maksud darigugatan yang sarat dengan rekayasa atau penesatan hukum tersebut !
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 22 Oktober 2012 — Hj. A. Tandamawia Binti H. A. Muh. Yusuf, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
109 — 91
  • Bahwa berdasarkan fakta tersebut nyata adanya bahwa gugatan yangdiajukan Para Penggugat sarat dengan tipu muslihat dan rencanarencana licik agar Tergugat II Intervensi dibuat seolaholahmelepaskan haknya, sehingga pada akhirnya Pengadilan Tata UsahaNegara memandang bahwa Tergugat II Intervensi benarbenar tidakdapat dipanggil;Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka, perbuatan ParaPenggugat dan Kuasa Hukumnya yang telah menyampaikanketerangan yang menyesatkan mengenai alamat Tergugat II Intervensisangat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
83 — 65
  • RYAN PUTRA UTAMA yang tidak memasang kayu pancang berdasarkanklasifikasi di RAB dan CCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikan maka akanmenghentikan semua pekerjaan kontruksi yang lainnya karena diataspancang tersebut akan dipasang pasangan batu pondasi penahan urukanjalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masuk dalamminimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluar dari sarat specminimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkan
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjw
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ARNOLDUS KAKI
2.AGUSTINA BEO
3.YULIANA LUNA
Tergugat:
1.SIMON LENGI
2.BERNADUS WAWO
3.PAULUS DHEO
4.MARTINUS LOZA
5.MARIA WASO
6.AMBROSIUS MEZE
7.DONATUS SILA
8.PETRUS LAKO
88 — 46
  • Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna danHalaman 11 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjwcacat hukum.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 21-01-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kwg
Tanggal 14 Desember 2015 — Ir. Tri Wardonoaji LAWAN 1. Mochamad Sovie Irawan Khuswa 2. PT. Mahesa Global 3. Titiek Irawati Sugianto, S.H., 4. Tafieldi Nevawan, S.H 5. Khodidjah Sahbudi Saleh, S.H., M.Kn 6. Badan Pertanahan Kabupaten Karawang,
97 — 16
  • Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13820 KUHPerdata.. Secara fisik, tanahtanah milik Penggugat tersebut masih tetapdikuasai oleh Penggugat dari dulu sampai sekarang, dansebaliknya Tergugat tidak pernah menguasai fisik tanah milikPenggugat tersebut, karena memang tidak pernah beralihkepada Tergugat dan tidak pernah terjadi jualbeli.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 17-12-2014 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 29/PDT.G/2014/PN.Bsk.
Tanggal 18 Agustus 2015 — - PT. SELARAS BUMI BANUA melawan - PEMERINTAH DAERAH C.Q BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR, PROPINSI SUMATERA BARAT
171 — 78
  • diberikan 2 tahun kemudian UU no 4 keluar tentujangka waktu yang telah diberikan harus dimasuk ke situBahwa menurut UU Nomor 4 tahun 2009, ekplorasi meliputi kegiatan umum Ujikelayakan dan sebagainya ;Bahwa pengertian ekplotasi menurut UU Nomor 4 tahun 2009 sudah mencapaiproduksi ;Bahwa dalam hal izin ekplorasi dinyatakan oleh pemerintah tidak bisa diperpanjanglagi lalu perusahaan izin ekplotasi sesuai UU Nomor 4 tahun 2009 maka kalaumereka sudah ekplorasi maka dimungkinkan untuk ekplotasi dengan sarat
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
186 — 120
  • negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Irpoansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanpa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
    negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Iroansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanopa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1291 — 938 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
    ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 61
  • Sintiawati Haryono lah yang sebenarnyamemiliki peran besar dalam perkara Aqua, karena selama hubungandagang sangat berperan dengan Para Tergugat secara aktif, baik dalamadministrasi, pembayaran, penerimaan pembayaran dan negosiasi,sementara Penggugat atau Tan Sjie Sen hanya aktif dalam menentukanharga saja dan kebanyakan meluangkan waktunya di Gudang yangkesehariaannya sibuk mengurus atau mengerjakan barangbarangmasuk dan keluar dengan mengendarai sendiri Forklifnya, dengandemikian gugatan Aqua sarat