Ditemukan 9444 data
47 — 14
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor O2/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi Kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kKepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi,kolusi dan nepotisme sarat
34 — 17
bertanda P5,P6,P7,P8 terdapat rekayasa karena dalambukti disebutkan bahwa Penyerahan Tanah dalam bukti tersebutseolaholah dilakukan dihadapan Kepala Desa Parik SabungantL.bernama Sondang Tampubolon dan Sondang Tampubolon padasaat penerbitan surat yaitu tanggal 30 April 2005 seolah sudahmeninggal dunia padahal Sondang Tampubolon meninggal duniapada tanggal 27 Oktober 2007 (bukti P5,P6,P7,P8 telahdibantah bukti T II,II.IV/6) sehingga buktibukti tersebut samasekali tidak bernilai pembuktian karena sarat
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) di Jakarta, biaya pengamananpersiapan sampai dengan Pelantikan Gubemur dan Wakil Guberaur Provinsi IrianJaya Barat (Papua Barat), bantuan dana kepada KONI Irian Jaya Barat (PapuaBarat) dalam rangka Kejumas, bantuan dana untuk kegiatan Kepramukaan diManokwari, Makassar dan Jakarta serta bantuanbantuan dana lainnya untukkegiatan kemasyarakatan telah disalurkan oleh Terdakwa ketika itu dalamkapasitasnya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Irian Jaya Sarat
102 — 186
No. 37/PDT/2014/PT.AMBHetharion, dan tidak pernah tahu / diundang / dilibatkan apalagi ikut menandatangani bukti P 4 ;Bahwa dalam penanda tanganan bukti P 4 tidak dilampiri fotocopy KTPmasing masing sehingga penanda tanganan bukti P 4 tidak dapatdipertanggung jawabkan secara hukum ;9 Bahwa bukti P 12 berupa Geslacht Regiater van Datty Schop van deNegeri Lilibooi volgens Opgavy Van Den Rippliant Paulus Hetarikun ( 23Desember 1807) yang ditulis tangan dengan asalasalan dan sarat kerancuan,diduga berasal
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
1.ADE ANDRIANSA
2.ADRIANUS BUTAR BUTAR
74 — 40
Bahwa sarat kerja sama tersebut di buat diJakarta Utara di Mall Kelapa Gading, dibuat pada pada bulan Februaritanggal 19 Februari 2018, pada tanggal 22 Februari 2018, pada tanggal20 Maret 2018, dan Pada tanggal 19 April 2018, dan yang hadir dalampembuatan surat kerja sama tersebut adalah ADE ANDRIANSA,ANDRIANUS BUTAR BUTAR, AANG HANAFI, dan, OSAYYIDINAH ALFATH yang bekerja di CV SINAR TEHNIK MANDIRI Bahwa yang di bicarakan oleh adalah ADEANDRIANSA, ANDRIANUS BUTAR BUTAR, AANG HANAFI, dan,OSAYYIDINAH
1.SAIKING
2.Hasanudin
4.PIPIN ADI CANDRA
5.JUNI ADISAH
6.MOHAMAD NOPAL
7.UMAR GANI
8.JABRI LUBIS
9.JAPARUDIN
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG TIGA, KECAMATAN ULU OGAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
293 — 149
berikut tempat kedudukannyadan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa,memuat dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan petitum atauhalhal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selainitu. gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna padaPemeriksaan Persiapan tanggal 1 Oktober 2020 sehingga layakdisidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengandemikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah memenuhi sarat
112 — 47
., menguasai dan memilikiUniversitas PGRI NTT secara melawan hak dan melanggar hukum; danperbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan merampas milikpihak/orang lain;Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanditolak, karena selain Penggugat tidak mempunyai lagal standing sebagaiPenggugat, Pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sarat denganniat buruk utnuk menguasai serta memiliki Universitas PGRI NTT secaramelawan hak serta melanggar hukum;PENERBITAN OBJEK
Pembanding/Tergugat II : VALENTINUS ASTEN
Pembanding/Tergugat III : BONAFASIUS BERE
Pembanding/Tergugat IV : JONI SIUS SASI
Pembanding/Tergugat V : BALTHASAR KOLO
Pembanding/Tergugat VI : ARNOLDUS NUSIN
Pembanding/Tergugat VII : DOMINIKUS MANU
Pembanding/Tergugat VIII : ANDREAS FOBIA
Terbanding/Penggugat I : PETRUS TEU
Terbanding/Penggugat II : MARSELINUS FAHIK
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala BAdan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq.Kepala BAdan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua
100 — 40
DALAM POKOK PERKARA :Bahwa pada prinsipnya para Pembanding/para Tergugat sangat berkeberatanterhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan NegeriAtambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB tanggal 4 Agustus 2020, karenapertimbanganpertimbangan tersebut, sarat/ penuh dengan PELANGGARANHUKUM dan REKAYASA Majelis Hakim serta Majelis telah LALAIHalaman 40 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPGmemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan undangundang yang dapat paraPembanding/para Tergugat urai dan
127 — 100
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
240 — 158
dari BAP sehingga terkesan hukum ditegahkan hanya berdasarkankehendak JPU bukan kehendak hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukumatau penyalagunaan kewenangan dalam jabatan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru dijadikansebagai dasar bagai Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan NegeriMaumere dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan sebagai bahanmerekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan, sehinggaakibatnya putusan a quo sarat
54 — 18
tahap , Terdakwa menandatangani APBDesNo.910/01/Tahun 2008. tanggal 15 Maret 2008. telah disetujui oleh BPDKemudian diajukan ke Bupati Kab.Cilacap melalui Kecamatan Nusawungu,kemudian direkomendasi dari Kecamatan untuk pengambilan dana ADD 2008tahap Sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), kemudian danatersebut Terdakwa serahkan ke Bendahara untuk digunakan sesuai APBDes,selanjutnya dari penggunaan tersebut dibuatkan SPJ yang kemudiandiserahkan ke Bupati melalui Kecamatan Nusawungu sebagai sarat
Pembanding/Penggugat II : NY YUNI FITRIA SARI SELAKU PESERO KOMANDITER CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat III : NY PURNAMI WULANSARI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat IV : TN HADI SARWONO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat V : TN SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VI : NY SUPADMI SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VII : TN AGUS MARYADI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CQ PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KLATEN
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Ida Setiasih Fathurrahman,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KAN
66 — 50
Para Penggugat yang masih baik, sehingga Tergugatmenyetujui perpanjangan kredit dengan membuat ADDENDUMPERJANJIAN KREDIT no. 07/ADD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentangPERUBAHAN TANGGAL JATUH TEMPO KREDIT yang semula tanggal15 Maret 2018 menjadi tanggal 15 Maret 2019 kredit harus dibayar lunas.Bahwa terkait permintaan Para Penggugat yang meminta hanyamengangsur pokok hutang tanpa bunga dan denda dengan menjual satupersatu agunan yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut terdapataturan bahwa, sarat
76 — 50
mendukung pembuktian;Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Ferizan Harmedi tentanggratifikasi sejumlah Rp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bersifat UnusTestis Nullus Testis sehingga dikesampingkan;Menimbang, bahwa mengenai laporan hasil Audit perhitungan kerugian KeuanganNegara BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR0574/PW06/5/2013 adanya kerugianNegara sebesar Rp. 660.000.000, (Enam ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian olehJaksa Penuntut Umum didalam sarat
84 — 36
AHMAD HASAN,MM;Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2016,yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan telah sah dan memenuhi sarat seperti diatur34dalam pasal 143 ayat 2 huruf a, b KUHAP oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum mohonkepada Majelis Hakim agar keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ditolak ;Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis
Pembanding/Tergugat XII : HJ. HATI Diwakili Oleh : DIMAS A PAMUNGKAS SH
Pembanding/Tergugat XIII : DUDU ABDULLAH Diwakili Oleh : DIMAS A PAMUNGKAS SH
Pembanding/Tergugat XI : YADI Diwakili Oleh : DIMAS A PAMUNGKAS SH
Terbanding/Penggugat : H. EMEN SAHMAN SUTASMAN Diwakili Oleh : Drs. H. ENTJENG SUWARNO SH
Turut Terbanding/Tergugat IX : NURLELA BINTI ADUM Diwakili Oleh : AJAT SUDRAJAT. S.Pd. M.Pd
Turut Terbanding/Tergugat VI : MAISYAROH BINTI ADUM Diwakili Oleh : AJAT SUDRAJAT. S.Pd. M.Pd
Turut Terbanding/Tergugat IV : ROSYAD BIN ADUM Diwakili Oleh : AJAT SUDRAJAT. S.Pd. M.Pd
Turut Terbanding/Tergugat XX : NOTARIS ENOK SITI KODARIAH ADAWIAH
Turut Terbanding/Tergugat I : JUARIYAH BINTI ADUM Diwakili Oleh : AJAT SUDRAJAT. S.Pd. M.Pd
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT
Turut Terbanding/Tergugat XVI : UJANG DEDI
Turut Terbanding/Tergugat X : IIS
113 — 35
No. 353/PDT/2019/PT.BDGbangunan, menempati, dan menggunakannya, adalah merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karenanya syah apabila para Tergugat IXsampai dengan Tergugat XII dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan harus dihukum untuk menyerahkan kembali objekterperkara tanpa sarat apapun juga kepada Penggugat dalam keadaankosong.35.Bahwa, Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XV yang telahmemperoleh dengan cara apapun juga (termasuk membeli) dari pihak yangtidak berhak atas objek terperkara
Pembanding/Tergugat II : SURYA HERMAN BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat III : MOGA HERLINA BR BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat IV : AMARDI PETRUS BARUS, SH Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Terbanding/Penggugat I : Sentosa Tarigan
Terbanding/Penggugat II : Pengalamen Tarigan
Terbanding/Penggugat III : Rosalina Br Tarigan
Terbanding/Penggugat IV : Megawati Br Tarigan
Terbanding/Penggugat V : Darta Br Kaban
Terbanding/Penggugat VI : Rastina Br Karo
Terbanding/Penggugat VII : Dapetten Kaban
Terbanding/Penggugat VIII : Penungkunen Br Kaban
Terbanding/Penggugat IX : Malem ateta Br Karo
Terbanding/Penggugat X : Nomen Purba
Terbanding/Penggugat XI : Asamta Purba
Terbanding/Penggugat XII : Rosmalemta Purba
Terbanding/Penggugat XIII : Rasmamana Purba
Terbanding/Penggugat XIV : Asiah Br Sembiring
Terbanding/Penggugat XV : Tison Purba
Terbanding/Penggu
191 — 300
Bahwa PARA PEMBANDING merasa keberatan terhadap pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 31 Alinea ke5, 6, dan 7 sebab jika dicermatigugatan para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi sarat dengankepentingankepentingan hal tersebut dapat diketahui berdasarkananalisis sebagai berikut :a.
44 — 19
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sarat formil ;4. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) :5.
87 — 30
Permata Baloi, Blok C2, No. 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangat diragukan kedudukan dan kapasitasPara Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan hakterhadap Tergugat (satu), karena sesuai dengan Hukum AcaraPerdata yang menjadi sarat formil dari Gugatan adalahkelengkapan identitas Para pihak, sehingga Gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah GugatanError In Persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu)salah bukan identitas yang sebenarnya
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyatnyono,Kecamatan Ungaran Sarat, Kabupaten Semarang;Menimbang,...., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenatindakan Tergugat dalam melakukan audit terhadap pelaksanaanruilslag Tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono telah terbukti tidakdilakukan menurut pedoman atau tata cara menghitung nilai kerugianNegara sebagaimana mestinya;(vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/G/2013/PN.Smg. halaman 71 sampai dengan 74):.
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
198 — 77
saksi sebagai Panwascam dan dalam 1 Kecamatan ada 3 orang, SKnya dari Panwas Kabupaten, berlaku sampai Pilpres;Bahwa dalam pemilihan Bupati PPU saksi melakukan pengawasan dengancara rolling karena ada 3 orang dan satu orang mengawasi 7 sampai 8 desa;Bahwa selama saksi melakukan pengawasan tidak ada hasil temuan;Bahwa Panwascan juga memberikan bimbingan teknis pelaksanaanpemungutan suara;Bahwa yang diawasi saksi meliputi Ketua KPPS nya, Penyelenggaranya,pemilinnya sesuai DPT atau tidak, memenui sarat