Ditemukan 13071 data
101 — 33
Rejeki Djaya Makmur, itupun baru pertama kalidilakukan dan belum tuntas, tetapi hal ini tidak dipertimbangkan olehMajelis Hakim Judex Factie.Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT KPGDengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Negeri Waikabubak yang keluar dari Surat Dakwaanmaka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.Oleh karena itu. sebuah keharusan bahwa putusan MajelisHakim Judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara agquotidak
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
108 — 45
danpencabutan Keputusan Tergugat I, yang menjadi kewenanganPTUN; Penggugat menggugat Tergugat II, dan III mengenai ganti rugiperbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata,yang menjadi kKewenangan PN;Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara aquo telah terjadipenggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektifdan objektif, di mana telah digabungkan peristiwa dan kepentinganhukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkindapat dilakukan proses penyelesaian yang tuntas
90 — 31
Inti III Blok C No.1/15, Kawasan Industri BIIEHyundai Bekasi Tetapi pada saat itu, Penggugat seharusnya bukanbekerja di pabrik melainkan di lokasi proyek sesuai dengan suratpenugasan yang Tergugat berikan kepada Penggugat, danpekerjaan/tugas Tergugat di lokasi proyek pada saat itu belum selesaisecara tuntas dikerjakan oleh Penggugat.
40 — 30
Tikanom);Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalildalil pokok gugatan paraTerbanding semula para Penggugat disangkal oleh para Pembanding semulaTergugat Ill, IV, V, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R,Bg,para Terbanding semula para Penggugat dibebani kewajiban untukmembuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, sedangkan kepada paraPembanding semula Tergugat Ill, IV, V tetap diberi kKesempatan untukmembuktikan kebenaran dalildalil jawabannya sehingga penyelesaian perkaraini menjadi tuntas
20 — 2
Dengan syarat, hakhak nafkah yang menjadi hakTermohon, dan merupakan kewajiban Pemohon, dipenuhi dan diselesaikandengan tuntas dan adil;3: Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolaksemua dalildalil/ alasan dalamPermohonan Cerai Talak Pemohon, yaitualasan/ halhal yang telah tidak terbukti dalam persidangan.
207 — 145
Bahwa sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat. 16. Bahwa dengan tidak mengikutsertakannya PT ABADI CEMERLANG, PT.
143 — 35
Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang proses hukumnya belum tuntas danbelum sempurna.2 Oleh karena objek permasalahan dari bantahan Para Pembantah didasarkan padaproses pembelian tanah dari CV. Usaha Abadi Mandiri yang belum sempurna,17maka tuntutan Para Pembantah atas tanah tersebut hanya dapat ditujukankepada CV. Usaha Abadi Mandiri melalui proses gugatan perdata biasa.CV.
Terbanding/Tergugat III : ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG Diwakili Oleh : Suwarsa Aptnh
Terbanding/Tergugat I : Hj.SITI NURHAYATI binti HAJI MUHAMMAD Diwakili Oleh : Edy Syapran SH
Terbanding/Tergugat II : H. SOBANA bin H. SARIPUDIN Diwakili Oleh : Edy Syapran SH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA KPKNL DAN LELANG PURWAKARTA Diwakili Oleh : M Muharram Arif Dkk
54 — 39
KPKNL Purwakarta dan olehkarenanya pokok perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh;4.3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216/Sip/1974tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976jo. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan, bahwa tidakdapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formilyaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat.4.4. Bahwa dengan tidak melibatkan / menarik PT.
didik setyobudi
Tergugat:
H.suyatno,S.Ag.M.Si.
85 — 37
tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan :Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Sgt Karena tanah tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat II tetapi Bersama sama dengan anggota kelompok jemaat gereja seharusnya gugatan di ajukan juga ke saudara Hj Waqiah, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas
130 — 60
sedangkan menurutdalil Tergugat I, II dan III hanya mempunyai hubungan hokum utang piutang dengan PTDIRGANTARA YUDHA ARTHA yang direktumya adalah SALIM TEARTJAHJANA, dan tidak ada hubungan hokum dengan PT DIRGANTARA ASPALINDO,walaupun kenyataannya berdasarkan surat (bukti TT7) Tergugat LI dan Ill terbuktitelah melakukan pelunasan utang sebesar Rp 1.505.116.850,kepada PT.DIRGANTARA ASPALINDO, sehingga dengan demikian maka menurut MajelisHakim untuk membuat terang penyelesaian perkara ini menjadi tuntas
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
91 — 52
Masih adaorang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atautergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagaicontoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. ...4. Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusundan Menangani Gugatan Perdata cetakan Ketiga Revisi, PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 171, menyatakan :f.
78 — 26
diuraikan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakimbahwa selain Penggugat tidak dapat membuktikan apakah benarPenggugat adalah satusatunya pihak yang kepentingannya harusdilindungi, juga sengketa di dalam perkara ini lebih mengarah padapermasalahan sengketa keperdataan (terkait dengan kepemilikan),bukan mengarah pada permasalahan yang masuk dalam ruang lingkupadministrasi, dan pula sesungguhnya hakekat dari suatu pemeriksaandan Putusan Pengadilan itu) adalah untuk menyelesaikanpersengketaannya secara tuntas
86 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
(selaku HakimAnggota);Bahwa mediator dalam memediasi tidak mengupayakan berdamai bagipihak yang berperkara, sementara mediasi merupakan bagian dari asashukum yang proses peradilannya cepat, murah dan sederhana, agar dalampemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikansecara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum danberkepastian hukum.
Lian Dolly Sagita Hutagalung
Termohon:
Kepolisian RI Cq Bareskrim POLRI Cq Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
340 — 406
Menimbang, bahwa memperhatikan keadaankeadaan tersebut diatas,maka perluadanya pemecahan permasalahan tersebut secara tuntas dalammenafsirkan dan menentukan kapan dimulainya penghitungan Kadaluwarsadalam perkara aquo, apakah sejak diketahui atau digunakan sesuatu hal yangpalsu ataukah sejak dibuatnya sesuatu hal palsu tersebut;Menimbang, bahwa sebagai landasan dan dasar hukum terhadappemecahan permasalahan perkara a quo, hakim praperadilan akan merujukpada ketentuan pasal 79 KUHP yang menyebutkan
1.H. ISHAK HASAN Bin HASAN
2.KASIATI Binti ABD. DJALIL
3.Hj. SAWADAH Binti MUHAMMAD ALI SALEH
4.M. KAMIL SALAM Bin ABD. SALAM
5.ISKANDAR DJAMIL Bin JAMIL
6.ANTO Bin M. JAMIL
7.SYAFRULLAH Bin HASAN
8.NURJAYA Binti HASAN
9.MULIANTI RAZAK Bin HASAN
10.ACO ZAINAL Bin HASAN
11.SRIWANI Binti HASAN
12.KURNIATI HASAN Binti HASAN
Tergugat:
12.St. ALIAH
13.AMIR
14.RIDWAN
15.JAWAHIR
16.SIRAJUDDIN
17.Hj. ISA
18.Hj. JUBARIA
19.MARDIN
20.MUSTAR
21.H. MAHMUD
22.SUARNO
23.SAHARUDDIN
24.ANDI WIDURI Binti ATJO BENYA
25.ANDI SYAMSUL Bin ATJO BENYA
26.ANDI HARUNA RASYID Alias ATONG Bin ATJO BENYA
27.NELLI
205 — 125
adanya Putusan bersifat positif, sebagai berikut;Menimbang, bahwa suatu Putusan bersifat positif apabila di dalampertimbangan dan amar putusan telah menentukan dengan pasti status danhubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan,sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnyaatau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, hal ini mengakibatkanapa yang disengketakan sudah bersifat Litis Finiri opportet (masalah yangdisengketakan telah berakhir dengan tuntas
178 — 116
W.ZJohanes maka untuk tuntas dan lebih jelasnya akandipertimbangkan lebih lanjut di dalam pokoksengketa ; ++ ee eee eeDALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntutagar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusanobyek sengketa aquo, dengan alasan Ter gugat Tergugat dalam menerbikan Surat Keputusan a quotelah bertindak sewenang wenang dan telahmenyalahgunakan wewenang dengan tidakmemperhatikan surat dari Direktur RSUD Prof. Dr.W.Z.
Terbanding/Tergugat I : JANTI HERAWATI
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK AGRIS Tbk Cabang Lampung
Terbanding/Tergugat II : PT BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG
Terbanding/Tergugat III : Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung
103 — 41
ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menghukum Terlawanl, Terlawanll, Terlawanlll, dan TerlawanlV,apabila jumlah pembayaran kepada Penggugat belum mencukupisejumlah Rp. 2.250.000.000, (dua milyar dua ratus lima puluh jutarupiah ) ditambah bunga 2,5 % setiap bulannya terhitung mulagugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang, Sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, maka Terlawanl, Terlawanll, Terlawanlll, danTerlawanIV diwajibkan untuk membayarnya secara tuntas
1.I Ketut Berunding
2.I Wayan Lebih
Tergugat:
1.Ni Blentek
2.Ni Wayan Tunjung
3.I Wayan Perdite Yasa
4.I Made Duta Rapim
62 — 32
Sebab suatusengketa atau perkara, penyelesaiannya harus tuntas ;Gugatan Para Penggugat (Penggugat Dan II.) Sudah DaluwarsaBahwa sesuai dengan fakta, Tanah Sengketa sudah dikuasai olehTergugat dan II sejak Tahun 1960 sampai sekarang (tahun 2018) yaitutelah dikuasai sekitar 58 Tahun menurut Prof.
ARHAN
Tergugat:
1.Drs. ISWANDI
2.LURAH KELURAHAN DUL
112 — 45
tersebut PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan kepada saudara MARTONO (Kakakkandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dan di ketahui TergugatHalaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi dan telah dimusyawarahkanpada kantor Lurah Dul beberapa tahun belakangan namun belum tuntas;Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensimenguasai lahan a quo tanpa izin yang mana Pengakuan secara sepihak olehTergugat
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapada halaman 47 alinea 1 baru saja dalam pertimbangan hukumnyadinyatakan bahwa telah terjadi perbedaan lokasi letak tanah yangdipersengketakan, yang satu menyatakan bahwa lokasi tanah terletak diDesa Telaga Tujuh ( Penggugat Asal) seangkan yang satu lagi (PenggugatIntervensi) menyatakan lokasi tanah terletak di Desa Karang Gading,padahal persoalan ini belum tuntas tibatiba Majelis Hakim Tinggimengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat Intervensi danIl berdasarkan Akta Pelepasan