Ditemukan 13082 data
86 — 30
Rejeki Djaya Makmur, itupun baru pertama kalidilakukan dan belum tuntas, tetapi hal ini tidak dipertimbangkan olehMajelis Hakim Judex Factie.Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT KPGDengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Negeri Waikabubak yang keluar dari Surat Dakwaanmaka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.Oleh karena itu. sebuah keharusan bahwa putusan MajelisHakim Judex Factie Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara agquotidak
114 — 48
Asas Kecermatan;Bahwa terhadap masalah tanah yang diterbitkan Objek Gugatan,Diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitupara penggugat yang semula mempunyai hak milik atas Objek tanahsengketa tersebut, dan timbulnya sertifikat Hak Pakai No 22tertanggal 22 April tahun 2010 atas nama pemegang hak KepolisianNegara Republik Indonesia penggugat tidak diberi imbalan berupa ganti rugi;b.
49 — 15
Bahwa semua biaya yang timbul berkaitan dengan AktaKesepakatan Bersama ini yang diperlukan guna administrasipenyelesaian perkara ini menjadi tanggungan Pihak ke II (kedua);Demikian dengan adanya Kesepakatan Bersama / Perdamaian ini makapara pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan terkait harta gono gindan permasalahan dinyatakan para pihak telah selesai dan tuntas danpara pihak tidak dapat lagi melakukan gugatan ataupun tuntutan dalambentuk apapun di kemudian hari dan para pihak wajib tuntuk
65 — 11
Bahwa penegakanperedaran gelap narkotika harus di selesaikan dengan tuntas tanpa memilah siapapelakunya.Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut,Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atasTanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :1 Bahwa dibutuhkan seorang Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim,yang bertujuan untuk memeriksa Terdakwa sekaligus untuk memberikanrekomendasi yang diperlukan
ELIN GOZALI, selaku Direktur CV. Prima Lestari Motor
Tergugat:
PT. GADING PRIMA AUTOLAND
103 — 67
Ketentuan ini akan menjadi lain,apabila telah terjadi pengambil alihan tanggung jawab resiko yang didasarkanpada kesepakatan antara perusahaan dengan pegawalMenimbang, bahwa dari permasalahan tersebut diatas, menurut hematMajelis Hakim, adalah sudah seharusnya dalam perkara a quo untuk menarikMelli Susanti sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, agar kasus posisilebin jelas dan bisa untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas danuntuk memberikan kesempatan kepada Melli Susanti untuk mempertahankanhakhaknya
102 — 37
anak dari AndreasLende Meki Ndaparoka) akan tetapibelum lunas, maka menurut dalil gugatan para Penggugat yang mengikut sertakanbidang Il sebagai tanah sengketa menurut Majelis Hakim kurang pihak, karenaDarma selaku penjual dan sertifikat bidang Il masih atas nama AndreasLende MekiNdaparoka sehingga penting untuk di ikutsertakan ahli waris dari AndreasLendeMeki Ndaparoka dalam perkara a quo untuk di posisikan sebagai pihakpihak yangberperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas
Andi Faizal Bin Haji Andi Abdul Rasyid Bolu
Tergugat:
1.SALMA BINTI CULO
2.SANGKALA BIN CULO
3.ASDAR BIN H. DADO
4.SUNUSI BIN DOE
83 — 40
Majelis Hakim jugaberpendapat untuk menghindari eksekusi putusan yang tidak dapatdilaksanakan (Non executable) sehingga menyebabkan masalah tidakHalaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Snjselesai dan berlalutlarut atau tidak tuntas, maka terhadap Petitum tersebutMajelis Hakim akan memperbaiki redaksi Petitum ketiga tersebutsebagaimana disebutkan pada bagian amar putusan, denganmemperhatikan Putusan Mahkamah Agung No 140 K/Sip/1971 berbunyidapat dibernarkan paling tidak putusan
108 — 53
Bahwa kasus ini pada tanggal, 19 Januari 2015 pernah diusahakanpenyelesaian oleh Camat di Kantor Kecamatan Laen Manen akan tetapi tidakada penyelesaian yang tuntas.10. Bahwa di hadapan Camat dalam proses ternyata tergugat , Il, Ill dan IVmasingmasing berbeda keterangannya antara lain, menurut tergugat danll tanah sengketa adalah milik keduanya sebagai warisan dari Nenek merekabernama BETE SANSI .
110 — 52
tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang36diperjanjikan, maka dengan demikian menurut Majelis tidak ada alasan Tergugat untukmenyatakan bahwa pesanan/sepatu yang telah dikerjakan tersebut tidak memenuhi spesifikasi, dankarenanya bantahan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dan Tergugat telah direalisasikansebesar 80% (delapan puluh persen), maka sudah seharusnya perjanjian Penggugat dan Tergugattersebut diselesaikan hingga tuntas
PT. MULTICO MILLENIUM PERSADA
Tergugat:
PAULUS HIMAWAN
148 — 53
Sehinggaapabila gugatan kurang pihak/tidak lengkap maka sengketa yangdipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama atas eksepsiTergugat tentang gugatan Obscuur Libel dimaksud, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas karenaPenggugat telah menguraikan tentang kejadian/peristiwa danmenguraikan adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasaryuridis dari gugatan atau tuntutannya;Menimbang bahwa berhubung
58 — 14
Put.No.13/Pdt.G/2014/PN.Yk.11.menyingkat jawaban ini alasanalasannya dinyatakan telahdiungkapkan pada jawaban/bantahan terdahuli sebagai bagian yangtidak terpisahkan.Karena menurut hukum, suratsurat terkait dalam perkara aquo adalahsah dan benar menurut hukum ;Bahwa terhadap posita angka 11 ini diperlukan jawaban/tanggapanyang runtut dan tuntas dari Tergugat sebagaimana terurai denganlengkap dibawah ini :a.
156 — 31
kami/mencuri suratsurat berharga termasuk akte kelahirankedua putraputri, sertifikat rumah yang kami tempati, akte perusahaanPT Mahoni Antiques dan berbagai lainnya dari brankas.Setelah putusan pengadilan, Penggugat dengan berbagai cara pendekatantelah berusaha untuk menyelesaikan pembagian harta gonogini akan tetapibelum berhasil karena Tergugat dengan berbagai cara menghindar dandengan berbagai cara menunda dengan Janjijanji untuk menyelesaikantanopa adanya indikasi untuk menyelesaikannya dengan tuntas
147 — 103
Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, pihakpihaksebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas, jelasperlu untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini supaya dapatmemberikan keterangan /penjelasan atau memberikan bantahan atasdalildalil Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas dan secara menyeluruh.7.
Terbanding/Tergugat XI : INAQ HERLINA
Terbanding/Tergugat IX : SARIPUDIN
Terbanding/Tergugat VII : AMAQ MUHIMALTUL HUSNI
Terbanding/Tergugat V : INAQ SUPAR
Terbanding/Tergugat III : AMAQ NURPA AH
Terbanding/Tergugat XVIII : WAHYU DARMAWAN
Terbanding/Tergugat I : AMAQ NURJANAH
Terbanding/Tergugat XVI : ANWAR AKBAR
Terbanding/Tergugat XIV : INAQ DIRA
Terbanding/Tergugat XII : INAQ ROZANI HARIANTO
Terbanding/Tergugat X : HAJJAH SAR
Terbanding/Tergugat VIII : AMAQ YUSTRIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : AMAQ ZULKARNAEN
Terbanding/Tergugat IV : INAQ SAWALUJDIN
Terbanding/Tergugat XIX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TIMUR
Terbanding/Tergugat II : AMAQ SUNDRI
Terbanding/Tergugat XVII : RAUDATULJANNAH
Terbanding/Tergugat XV : MUSTAWALUDIN
Terbanding/Tergugat XIII : INAQ RANGGA
Terbanding/Turut Tergugat XI : MAHRIP
Terbanding/Turut Tergugat IX : MAHMUD
Terbanding/Turut Tergugat VII : INAQ MAHAR
T
62 — 35
No. 153/PDT/2019/PT.MTRada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugatatau tidak dilibatkan dalam perkara ini (vide RangkumanYurisprudensi Mahkamah Agung RI II Hukum Perdata danHukum Acara Perdata terbitan tahun 1977, halaman 201);= Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan(uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkaraharuslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dantidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan paraPenggugat dalam perkara
1.KOBUN SIREGAR
2.SITI AISYAH
3.SITI NURLELA SIREGAR
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia. cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Aceh, cq. Bupati Aceh Tenggara.
157 — 52
Bahwa selain panitia pembebasan lahan, para pihak yangmenguasai objek perkara merupakan pihak yang memiliki kaitan,korelasi dan konektifitas dengan perbuatan hukum konkrit dalamgugatan aquo, sehingga mutlak harus ditarik dan diikutsertakanselaku tergugattergugat agar pemeriksaan dapat dilakukansecara tuntas dan tidak menimbulkan ekor bani.10.
167 — 142
siapapun;Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepadaPENGGUGAT REKONPENSI uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta Rupiah) per hari untuk setiap kali TERGUGATREKONPENSI lalai dan tidak melaksanakan pengosongan penyerahantanah dan bangunan Villa Kirana kepada PENGGUGAT REKONPENSI,dihitung sejak Pengadilan Negeri Gianyar menerbitkan surat Aanmaning /Teguran sampai saat TERGUGAT REKONPENSImengosongkan danmenyerahkan VILLA KIRANA tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSIdengan tuntas
bukti surat diatas yang bertanda TT.VI 1, TT.VI 2dan TT.VI 3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah puladibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syaratsyarat sebagaialat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, TurutTergugat VI melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi saksi yang dapatmendukung dalildalil sangkalannya ;Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik sertaagar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas
untuk Menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (dwangsom)sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah) per hari untuk setiap kaliTergugat Rekonvensi lalai dan tidak melaksanakan pengosongan penyerahantanah dan bangunan Villa Kirana kepada Penggugat Rekonvensi, dihitung sejakPengadilan Negeri Gianyar menerbitkan surat Aanmaning / Teguran sampaisaat Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan Villa Kiranatersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan tuntas
196 — 138
., tanggal 30Jan95 perihal MohonPenjelasan tuntas tentang halhal prinsipil yang tidak terang bagi client kami(para penghuni rumah ex Perumka di Kelurahan Gang Buntu,Medan) ;274 Foto copy Surat DPC Ikadin Medan kepada Kejaksaan Tinggi SumateraUtara selaku Pengacara/Kuasa dari Perumka Nomor 07/DPCMdn/IV/1995.,tanggal 18Apr95 perihal Penawaran dari Para Warga yang menempatiRumah Dinas ex.
KA kepada Kadivre I SU Nomor 01/H/SU2004., tanggal 27Feb04 perihal permohonan penyelesaian biayakontrak rumah yang belum dibayarkan (yang terhenti) dan uang pesangonkepada 25 orang pegawai PT KA Divre I SU eks pembebasan kompleksperumahan kelurahan Gang Buntu Medan sejak tahun 1991 s.d 2004 belumpernah selesai dengan tuntas (14 tahun) :322 Foto copy surat Kasi Tanah dan bangunan kepada KD PT KA NomorUM.104/ O2/III/KASI TB2004., tanggal 03Mar04 perihal Pengosonganrumah dinas PT.
Foto copy Surat Pos Bantuan Hukum IAI Cabang Medan kepada DirekturUtamam Perumka d/p Kajati Sumatera Utara (Selaku Pengacara Negara)Nomor 02/SKPsb/DPCMdn/I/95., tanggal 30Jan95 perihal MohonPenjelasan tuntas tentang halhal prinsipil yang tidak terang bagi client kami(para penghuni rumah ex Perumka di Kelurahan Gang Buntu,Medan) ;274 Foto copy Surat DPC Ikadin Medan kepada Kejaksaan Tinggi SumateraUtara selaku Pengacara/Kuasa dari Perumka Nomor 07/DPCMdn/IV/1995.
KA kepada Kadivre I SU Nomor 01/H/SU2004., tanggal 27Feb04 perihal permohonan penyelesaian biayakontrak rumah yang belum dibayarkan (yang terhenti) dan uang pesangonkepada 25 orang pegawai PT KA Divre I SU eks pembebasan kompleksperumahan kelurahan Gang Buntu Medan sejak tahun 1991 s.d 2004 belumpernah selesai dengan tuntas (14 tahun) ;322 Foto copy surat Kasi Tanah dan bangunan kepada KD PT KA NomorUM.104/ O2/III/KASI TB2004., tanggal 03Mar04 perihal Pengosonganrumah dinas PT.
1.M. DAHRI
2.NURLELA AVEN
3.RADJIMAN RADJIS
4.M. RASID
5.HERSYAFRIL SOFYAN
6.JAMAIAH
7.ZURNA
8.PAHREVI YANI
9.MASFARUDIN
10.GUSTI MARDI
11.WELYUANDA
12.WAHYU AFANDI
13.EVA SARI
Tergugat:
1.M. DANAR
2.SYAFLIS
3.Hj. SUARNI
4.NOVA LIZA
5.NURBAITI
6.EVA SUSANTI
7.ROSNI
8.AFNIDA DENI
9.DASNI
10.EMA RAHMAWATI
11.ELFIRA YENI
54 — 12
Bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dandiktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubunganhukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkanbentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya ataumengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara,mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet(masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas
No. 42/1970PDG, yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingMenghukum PenggugatPembanding untuk membayarbiaya perkara dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada saatputusan ini ditaksir sebanyak Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)Bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan menolak gugatan,maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telahmempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat litis finiri oppertet(masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas
298 — 99
Bank BPD DIY, sepanjang ada dasarhukumnya;Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka (7), maka menurut ParaTergugat memberikan ulasan, tanggapan dan penjelasan sebagai berikut: Bahwa jabatan Direktur Pemasaran yang dijabat Penggugat secaradefinitif periode 2003 s/d 2007 sedangkan perpanjangan ketugasan sambilmenunggu seleksi dan pengangkatan Direksi yang baru dilakukan BankIndonesia pada saat itu belum tuntas maka Gubernur DIY (Turut Tergugat)Halaman 33 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor
Susilo, SE.MSi., sebagaiDirektur Umum;Selanjutnya oleh Gubernur DIY dilakukan perpanjangan penugasan lagikepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIYNomor: 186/KEP/2008 tanggal 2008 sampai berakhir/diberhentikan denganHalaman 34 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pat.G/2019/PN YykSurat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 162/KEP/2009 tanggal 4 September2009;Hal ini disebabkan juga adanya proses seleksi dan penjaringan anggotaDireksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum tuntas
Bank BPD DIY, sepanjang ada dasarhukumnya;Bahwa jabatan Direktur Pemasaran yang dijabat Penggugat secara definitifperiode 2003 s/d 2007 sedangkan perpanjangan ketugasan sambilmenunggu seleksi dan pengangkatan Direksi yang baru dilakukan BankIndonesia pada saat itu belum tuntas maka Gubernur DIY (Turut Tergugat)Halaman 115 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yykmelakukan perpanjangan tugas kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kaliyakni periode 20072008 dan periode 20082009;Bahwa
Pembanding/Tergugat : Wong Ngar Diwakili Oleh : Prima CH Sudarsono SH MH
Terbanding/Penggugat : Huseng Chandra
144 — 65
Cbi,tertanggal 04 April 2017, maka seharusnya Terlawan/ Penggugat jugamenarik atau menjadikan Nasir dan Teo Soon Kiat sebagai pihakTergugat dalam Gugatan a quo, apalagi Terlawan/Penggugat sendiritelah mengakui bahwasanya Nasir dan Teo Soon Kiat belummelaksanakan kewajibannya secara tuntas, hal ini sesuai denganpengakuan Terlawan / Penggugat pada point 11, halaman 4 s/dHalaman 41 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.halaman 5, point 14, halaman 6 s/d halaman 7, dalil Terlawan
Bahwa dengan demikian secara hukum Nasir dan Teo Soon Kiatjuga melakukan Wanprestasi karena Nasir dan Teo Soon Kiat belummelaksanakan prestasinya yang diperjanjikan secara utuh danmenyeluruh atau tuntas atau lunas, oleh karenanya untuk memenuhikelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalamperkara ini, serta dalam rangka mencegah terjadinya putusan yangtumpang tindih nantinya, maka seharusnya semua orang yang terlibatdalam RUPS LB tertanggal 24 Mei 2012 termasuk Nasir dan Teo SoonKiat
Bahwa karena Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakanprestasinya secara tuntas atau setidaktidaknya Terlawan/Penggugattelah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya,maka secara hukum Terlawan/Penggugat juga telah melakukanperbuatan Wanprestasi.4.
Bahwa karena Terlawan/Penggugat sendiri belum melaksanakanprestasinya secara tuntas atau setidaktidaknya Terlawan/Penggugattelah mengakui sendiri belum melunasi pembayaran prestasinya,maka membawa konsekwensi yuridis pada tidak berhaknyaTerlawan/Penggugat mengajukan Gugatan a quo, hal ini sesuai danberdasarkan pada Doktrin sebagaimana Pendapat M.