AHLI YUSRIZAL NASAROEDDIN, SE.e Bahwa Ahli memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Ahli bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, denganjabatan sebagai Auditor Ahli Muda ;e Bahwa keahlian ahli di bidang Akunting dan auditing dan ada sertifikasinya ;e Bahwa dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaaan tindak pidanakorupsi terhadap Pengadaan Motor di Dinas Pertanian Penajam Paser Utara,Ahli pernah ditugaskan oleh BPKP untuk melakukan audit bersama team

Investigasi ;Bahwa keahlian ahli sesuai dengan sertifikasi yang dimilikinya adalah dibidang Forensik Audit dan Corruption Audit ;85Bahwa dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaaan tindakpidana korupsi terhadap Pengadaan 36 unit Motor di Dinas Pertanian PenajamPaser Utara, Ahli memang tidak ikut melakukan audit, namun telah membacadan memperlajari semua hasil laporan auditnya ;Bahwa menurut Ahli hasil kesimpulan dari laporan audit tersebut adalahadanya penyimpangan dalam proses tender/lelangnya

Yang menjadimasalahnya adalah adanya kolusi di dalam proses tendernya ;Bahwa di dalam kasus pengadaan motor di Dinas Pertanian tersebut, Ahlimaupun team yang telah melakukan perhitungan kerugian negara, tidakmelakukan investigasi langsung kepada terdakwa dan juga Ketua KoperasiUsaha Bersama, karena di dalam audit perhitungan keuangan negara, tidakdiperlukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan apabila sudah ada buktibukti yang cukup.

Berbeda dengan Audit Investigasi, dimana auditor harusmelakukan investigasi langsung kepada yang bersangkutan.

Hal tersebutsudah menjadi pedoman dari BPKP ;Bahwa menurut Ahli audit investigasi dapat dilakukan bilamana adapermintaan, yaitu :Permintaan Penyidik/atasan auditor ;Permintaan Instansi Pemerintah ;Laporan dari Masyarakat ;Bahwa dalam kasus pengadaan motor di Dinas Pertanian tersebut, audit yangdilakukan adalah audit perhitungan kerugian negara, bukan audit investigasi ;Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian negara, auditor tidakhanya berdasarkan pada BAP penyidik saja, melainkan juga dari

Bernardi & Rekan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;2 Bahwa Surat Pernyataan No. 072/MP/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009berdasarkan pada telaahan kembali Kertas Kerja Audit atas LaporanKeuangan PT.

Temprint tahun 2005 semula arus penerimaan penjualanselama 2005 sebesar Rp. 51.988.462.000, disajikan kembali menjadi Rp.51.185.970.297, ;3 Bahwa angkaangka yang tercantum dalam audit report yang telah disajikankembali telah sesuai dengan rekap data pihak keetiga yaitu bukti dari seluruhrekening koran perusahaan yang disusun oleh Pemohon Banding yaituHal. 15 dari 20 hal. Put.

fiktif.Bahwa toko yang sudah membayar lunas adalah toko Dina Motor sebesarRp.1.344.880, dan toko Harapan Jaya sebesar Rp.5.942.250, dan Nota Fiktifyaitu toko Indra Motor sebesar Rp.1.862.880,Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan saksi tahu bahwauang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan padahari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 14.00 wita di Kantor PT.Fuboru Indonesia Cabang Banjarmasin di Jalan Gunung Sari No.38Banjarmasin, pada waktu dilakukan audit

Bahwa toko yang sudah membayar lunas adalah toko Dina Motor sebesarRp.1.344.880, dan toko Harapan Jaya sebesar Rp.5.942.250, dan Nota Fiktifyaitu toko Indra Motor sebesar Rp.1.862.880, Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan saksi tahu bahwauang tagihan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan padahari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 14.00 wita di Kantor PT.Fuboru Indonesia Cabang Banjarmasin di Jalan Gunung Sari No.38Banjarmasin, pada waktu dilakukan audit

kemudian Penggugat dengan niat baikdalam suratnya tanggal 14 Oktober 2009 melaporkan perceraiannyakepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai JawaTimur ;Bahwa setelah Penggugat melaporkan perceraiannya kepada pejabatyang berwenang, tibatiba Inspektur Bidang Investigasi KementerianKeuangan dalam suratnya Nomor: S6/lJ.9/2010 tanggal 19 Maret 2010telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk memberikanketerangan tentang laporan perceraian Penggugat tersebut danmenghadap Tim Audit

Dasar Penjatuhan Hukuman disiplin cacat hukum ;Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugatadalah Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Maret 2010 yangdilakukan oleh Tim Audit Investigasi Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan tidak melalui tata cara dan proseduralberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 jo.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 TahunHalaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 68 PK/TUN/20152010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenaberdasarkan

Percut SeiTuan, dan barang yang dicuri adalah bahan baku Curah SBM (soya beanmeal) yang setelah dilakukan audit diketahui hasilnya bahwa PT GoldCoin Indonesia telah kehilangan sebanyak 199.666 Kg dengan kerugiandiperkirakan sebesar Rp.1.161.974.708 (satu milyar seratus enam puluhHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 642/Pid.B/2017/PN LbpBahwa selanjutnya Ismanto Als Is, AFRIZAL dan ICAB memasukkanmobil pick up kemudian memuat bahan baku curah SBM (soya beanmeal) kedalam goni dan membawanya pergi;Bahwa

.200.000, dari AFRIZAL ;Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Terdakwamengetahui berita jika AFRIZAL dan ISMANTO terekam oleh kamera CCTVyang dipasang diareal pabrik melakukan pencurian dan pada hari Rabu tanggal25 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerjabertugas sebagai security di PT Gold Coin Indonesia Terdakwa kemudiandiamankan oleh personil dari Polsek Labuhan Medan Labuhan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarwo Sigit setelahdilakukan audit

00%.n 92 no nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnnnncnnneBahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV.JUPITER menandatanganiseluruh adminstrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan GangMasjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerimapencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor : 3084/SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714 /SP2D/10/2008 tangga 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%).Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit

nnn nn nn nnn nn nn nn ne nnn nnn nc ncnnneeBahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV.JUPITER menandatanganiseluruh adminstrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan GangMasjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerimapencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor: 3084/SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714 /SP2D/10/2008 tangga 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%).Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit

adalah DIPAdan pedoman mereka yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 46 Tahun 2010;Bahwa Tim audit menemukan kondisi yang ditemukan tidak sesuai denganlaporan bibit yang diterima kecil dan jumlah tidak sesuai dengan jumlah yangdipesan dan Dari 18 kelompok jumlah bibit yang dipesan kelompok sebanyak781.100 sedang yang dibeli sebanyak 766.200 batang;Bahwa Jumlah total bibit yang seharusnya ada sebanyak 900.000 batang bibit,namun jumlah total bibit

yang berhasil diadakan sebanyak 793.850 batang bibitdan Kekurangan bibit secara fisik sebanyak 106.150 batang;Bahwa Tempat penyedia bibit juga diperiksa oleh tim audit dan mengatakanbibit yang dikirim sesuai dengan uang yang diterima;Bahwa Jumlah total uang yang disetor kelompok kepada RIDWAN sebesar Rp.507.715.000, yang diterima oleh UD.

DAS Indragiri RokanPekanbaru;Bahwa Kegiatan KBR Sijunjung dalam rangka pembuatan bibit karet danmahoni;Bahwa Audit terhadap kasus KBR ini selama 1 bulan dimana dalam melakukanaudit, tim audit mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan pengeluaranuang, kemudian di verifikasi dan dibandingkan dengan lapangan dan kemudiandiasumsi berapa kerugian;Bahwa ahli yang mewancara kemudian pekerjaan diserahkan ke tim dan ketikawawancara juga mengunjungi tanaman hasil temuan sebagian kecil ditanamdan sebagian

(lima puluh ribu) batang bibit oleh kelompokkelompok tani sebagai manayang telah ditentukan, maka dengan demikian Kelompokkelompok Tani telahdiuntungkan sebagai mana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut ;1.Kelompok Tani Pasir Putin Tuang Sakato nagari Silokek, bibit sebanyak29.500. batang X Rp. 1.000. = Rp. 29.500.000.

Zulwasri selaku ahli dariBadan Pemeriksaan Keuangan menyatakan bahwa Tim audit menemukan kondisiyang ditemukan tidak sesuai dengan bibit yang dilaporkan dimana jumlah bibit yangseharusnya ada sebanyak 900.000 batang bibit, namun dalam kenyataannya hanyasebanyak 793.850 batang bibit dan terdapat Kekurangan bibit secara fisik sebanyak106.150 batang.

Ghozi.e Bahwa penebusan tanah dan gudang dikomplek Rejo Agungperlu. dilakukan pemeriksaan lapangan bersama DivisiAkuntansi atas nilai jual obyek pajak yang telah ditetapkanoleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan harga pasarumum yang berlaku disekitar lokasi gudang, selain itu perlujuga dilakukan legal audit atas surat bukti kepemilikan hakatas tanah serta proses penyerahan asset dari yangbersangkutan kepada Divre Jatim apakah sudah dicoverdengan Berita Acara Penyerahan atau Akta Notariil.e Bahwa

Ghozi menerangkan bahwa luas tanahyang 520 M2 yang dipakai sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial(makam umum dan jalan umum) itu tidak termasuk tanah yang dijualkepada Bulog .Bahwa ada standart pemeriksaan yang dipakai saksi dalam mengauditperkara ini, adalah standar umum, standar pelaksanaan dan standartpelaporan.Bahwa pengertian dari ketiga standart dalam melakukan audit ituadalah : pengertian audit standart umum maksudnya adalah auditoritu harus independen dan obyektif, sedangkan standart

pelaksanaanartinya dalam melakukan audit auditor harus merencanakan secara157seksama dan pelaksanaannya harus dilakukan Supervisi sehinggadapat diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, begitu jugadengan pengertian standart pelaporan adalah laporan itu disusundari simpulan audit yang didasarkan pada bukti yang relevan,kompeten dan cukup.Bahwa seingat saksi dalam melakukan audit perkara ini saksi sudahmenerapkan ketiga standart itu.Bahwa saksi melakukan audit dalam perkara dugaan Tindak pidanakorupsi

Jember, jenis audit yangdilakukan adalah audit keuangan dalam rangka penghitungan kerugiannegara terhadap penyimpanganpenyimpangan dalam pembelian tanahdi Bulog Jember.Bahwa dapat Saksi jelaskan pengadaan/pembelian tanah itu tahun20032006.Bahwa dapat saksi jelaskan ada 4 (empat) kreteria temuan kerugiannegara, adalah :1. Masalah hutang beras an. Moch. Ghozisejumlah 1.684.338 Kg dikompensasikanoleh Bulog dengan tanah seluas 7.920 M2di komplek GBL Mangli.2.

TDW109Surat Penjelasan Kepala PBBJember kpd Tim Audit BPK RINo.S2997/WPJ.12/KB.07.02/2006, tanggal 6September 2006 TDW110Akta Perubahan Perjanjian IkatanJual Beli No.129 tanggal 28Desember 2006, Notaris AgungCahyo Kuncoro, S.H., Jember.

yang berhak atas ganti rugi dikuasakankepada orang lain, surat kuasa untuk menerima gantirugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencilsurat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui olehKepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu danCamat .3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas gantirugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerimakuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit

PPU TA. 2011.e Bahwa ahli menjelaskan bahwa pengertian perbuatan melawanhukum adalah perbuatan yang melanggar undangundang.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan AhliEFA AGUS SUSANTO, yang pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Bahwa ahli melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara dalam perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RumahMurah di Kel. Nipahnipah Kec. Penajam Kab. PPU TA. 2011 yangmenggunakan APBD Kab.

Tahun 2002tentang KPK disebutkan yang dimaksud dengan instansi yang berwenangdidalamnya termasuk BPKP.Bahwa ahli menjelaskan tujuan audit adalah menghitung kerugiankeuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Rumah Murah di Ke. Nipahnipah kec. Penajam Kab.PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000 (enam milyar tujuh ratus delapanpuluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan ruang lingkupHal. 81 dari 138 . Putusan.No. 32/Pid.

ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, dan saksiABDULLAH BIN YAPPA (alm), telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam jutadelapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP PropinsiKalimantan Timur dengan Nomor SR09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikianperbuatan terdakwa telah memenuhi

BPKP tidak sesuai dengan standar audit, karena hanyamelakukan pemeriksaan yang tidak konstruktif karena tidak melakukan audit secaralangsung atas pembebasan lahan tersebut, tetapi hanya dibatasi berkasberkas daripenyidik, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagi berikut ;Menimbang, bahwa audit yang dilakukan BPKP Perwakilan ProvinsiKaltim adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara ataspermintaan penyidik dan jenis audit yang dilakukan adalah Audit dengantujuan tertentu dan prosedur yang

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanPenyimpangan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum DaerahKota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2015 oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan DanPembangungan (BPKP) Perwakilan Aceh melalui suratnya Nomor : SR2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan uraian sebagaiberikut :1.

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanHalaman 27 dari 133 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PNBnaPenyimpangan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum DaerahKota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2015 oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan DanPembangungan (BPKP) Perwakilan Aceh melalui suratnya Nomor : SR2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan uraian sebagaiberikut :1.

Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan PagarKeliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang bersumberdari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Audit BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangungan (BPKP) Perwakilan Aceh,Nomor : SR2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan uraiansebagai berikut :1.

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanPenyimpangan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum DaerahKota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2015 oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan DanPembangungan (BPKP) Perwakilan Aceh melalui suratnya Nomor : SR2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan uraian sebagaiberikut :1.

Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan PagarKeliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang bersumberdari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Audit BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangungan (BPKP) Perwakilan Aceh,Nomor : SR2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan uraiansebagai berikut :1.

WayataKencana Dockyard Limited ketika sedang melakukan audit keuangan PT.

Memberdayakan harta agama;Mengamankan zakat dan harta agama lainnya;Menentukan jenis kegiatan , objek dan besarnya infaq.Pasal 17Badan Baitul Mal harus dikelola berdasarkan prinsipprinsip Syari'at Islam,transparansi dan setiap tahun dapat di audit oleh akuntan publik.

penetapan hakim.2.BAB XiIllKETENTUAN 'UQUBATPasal 37Setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha milik orang Islam, yang jatuhtempo (haul), tidak membayar zakat atau membayar tetapi tidak menurut yangsebenarnya, sebagaimana dimaksud pada pasal S3ayat(1),dinukum karena melakukanjarimah ta'zir dengan uqubat berupa denda paling banyak dua kali nilai zakatyang wajib dibayarkan, paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkandan juga membayar seluruh biaya sehubungan dengan dilakukan audit

Income Communities 2), tetapitidak dimasukkan dalam laporan pembukuan;Bahwa Terdakwa bersama dengan Ngasuwi, SH. binDjaniman (alm.) melakukan perbuatan membuatlaporan penggunaan dana yang tidak sesuai dengankenyataan adalah supaya antara biaya yang telahdikeluarkan untuk pelaksanaan proyek WSLIC2dengan dibuktikan tanda terima (kwitansi dannota nota) dengan anggaran yang telah ditentukanoleh Dinas Kesehatan bisa sesuai (pemasukan danpengeluaran uang) ketika dilakukan pemeriksaanadministrasi keuangan (audit

Communities 2), tetapi tidak dimasukkan dalam laporanpembukuan ;Bahwa Terdakwa bersama dengan Ngasuwi, SH. binDjaniman (alm.) melakukan perbuatan membuatlaporan penggunaan dana yang tidak sesuai dengankenyataan adalah supaya antara biaya yang telahdikeluarkan untuk pelaksanaan proyek WSLIC2dengan dibuktikan tanda terima (kwitansi dannota nota) dengan anggaran yang telah ditentukanoleh Dinas Kesehatan bisa sesuai (pemasukan danpengeluaran uang) ketika dilakukan pemeriksaanadministrasi keuangan (audit

instansi yang berwenang,Total asset minimal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)secara sendirisendiri atau secara konsersium,Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman,Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2(dua) tahun,Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikrobersubsidi minimal 20 orang,Koperasi mengharuskan melampirkan laporan rapat anggotatahunan periode 2 tahun terakhir,Laporan keuangan koperasi diaudit oleh akuntan publik atauoleh dinas/kantor koperasi,Hasil audit

instansi yang berwenang ;Total asset minimal Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)secara sendirisendiri atau secara konsersium ;Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman ;Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2(dua) tahun ;Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro bersubsidi minimal 20 orang ;Koperasi mengharuskan melampirkan laporan rapat anggotatahunan periode 2 tahun terakhir ;Laporan keuangan koperasi diaudit oleh akuntan publik atauoleh dinas/kantor koperasi ;Hasil audit

HURIYANTO, SE :e Bahwa saksi menjadi ahli BPKP melalui pelatihan dan pendidikan dan saksi sudah seringmemberi keterangan sebagai ahli ;e Bahwa saksi diminta oleh kejaksaan untuk audit dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK)tahun 2006 untuk SD/MIN ;e Bahwa hasil audit saksi tuangkan dalam bentuk laporan ;e Bahwa saksi melakukan audit Dana Alokasi Khusus (DAK) bulan April 2009 ;e Bahwa tata cara melakukan Audit adalah mendapat laporan dari Kejaksaan NegeriMeulaboh saksi hitung dan berdasarkan pengajuan

buktibukti yang di ajukan olehkejaksaan serta berdasarkan keterangan saksisaksi yang ada dalam Berita AcaraPenyidik ;e Bahwa dari hasil audit ditemukan dari buktibukti yang ada telah terjadi kerugian Negarasebesar Rp. 370.731.923,(tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribusembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;e Bahwa sebab timbulnya kerugian Negara karena tidak menyususn HPS ;e Bahwa pengertian Swakelola untuk pekerjaan mencari sendiri dan upah membayar sendiri ;e Bahwa kalau

/AD/2006, tanggal1 Juni 2006 tersebut ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mendalilkan dalam surat Dakwaannyayaitu uang sebesar Rp. 370.731.923,(tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh saturibu. sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) merupakan uang yang tidak dapatdipertangungjawabkan oleh terdakwa (kerugian Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli yang dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum (M.HURIYANTO, SE) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tata caramelakukan audit

yaitu mendapatkan laporan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh saksi hitungberdasarkan pengajuan buktibukti yang diajukan Kejaksaan serta berdasarkan keterangan saksisaksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik dimana dari hasil audit ditemukan dari buktibuktiyang ada telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 370.731.923, (tiga ratus tujuh puluh jutatujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;Menimbang, bahwa menurut saksi yang menentukan HPS (hitungan perkiraan sementara)yaitu

pekerjaan seolaholah telah sesuaidengan kontrak padahal tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak (bestek) tersebut,Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk pembayaran termin IIII (kemajuan fisik 47,18 %)tersebut hingga Terdakwa telah menerima pembayaran termin tersebut sebesar Rp.124.297.956,(seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enamrupiah) berdasarkan SP2D No.000189/LSBJ/2010 tanggal 03 Februari 2010.Dan ternyata berdasarkan hasil audit

Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrakatau bestek, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 66.852.235,45, (enam puluhenam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat puluhlima sen) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R 5614/PW02/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudah termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini merupakan bagian

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R5614/PW02/5/2011, tanggal 03 Oktober2011, ditemukan volume fisik pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan volumepekerjaan menurut kontrak / bestek hingga didapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.66.852.235,45, (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tigapuluh lima koma empat puluh lima rupiah).Menimbang bahwa, dari faktafakta yang terungkap di

kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 51.000.000, (lima puluh satu juta rupiah).Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak melakukanpekerjaan sesuai dengan kontrak (bestek) dan telah mengajukan pembayaran uang muka danpembayaran termin III telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah KotaBinjai sebesar Rp. 66.852.235,45 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratustiga puluh lima rupiah empat puluh lima sen) sesuai laporan Hasil Audit

(dua ratus sebelas juta lima ratus empatribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil Audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor :SR131/PW07/5/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangan oleh timAudit AMBAL RIYANTO, ROZANI, HEMANSYAH, SE, SUZIE MAWATI yangdiketahui oleh Kepala Perwakilan IMAN ACHMAD NUGRAHA, SE, MSI, CFrA.aonennonn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

(dua ratus sebelas juta lima ratus empatribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil Audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor :SR131/PW07/5/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangan oleh timAudit AMBAL RIYANTO, ROZANI, HEMANSYAH, SE, SUZIE MAWATI yangdiketahui oleh Kepala Perwakilan IMAN ACHMAD NUGRAHA, SE, MSI, CFrA.Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor: 29/Pid.SusTPK/2017/PN.Plgsonneen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

HERMANSYAH.SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut;Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli Pegawai dan Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan sejak Tahun 2004 sampai sekarang;Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan surat Tugas atasan ahli untukpenghitungan kerugian negara atas kegiatan pengadaan kantong plastikPemilahan pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2015;Bahwa Ahli melakukan audit mempergunakan acuan berupa Berita AcaraPemeriksaan di

(LHA) BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi sumateraSelatan sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor : SR131/PW07/5/2017,tanggal 7 April 2017 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPengadaan Kantong Plastik Pemilahan pada Dinas Kebersihan Kota PalembangTahun anggaran 2015 ternyata dari substansinya tidak ada fakta yang dapatmenjelaskan atau memberi petunjuk bagaimana keadaan harta

Penuntut umum danBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) juga tidak melakukanaudit terhadap harta kekayaan terdakwa atau pihak lainnya yang telah menerimadan/atau memperoleh manfaat dari uang yang berasal dari perbuatan terdakwasehingga tidak dapat diperoleh fakta yang dapat membuktikan apakah rangkaianperbuatan terdakwa telah membuat terdakwa memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkandengan hasil pemeriksaan(audit

Buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktek karangan Dr.Muhammad Syafii Antonio M.Ec ; yang dapat dijelaskan pada butirberikut ini:1) Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Bahwa setelah Penggugat melakukan audit internal, ternyata terdapatkelebinan bayar sebesar Rp. 39.500.000.000, dari total hutang pokokyang hanya sebesar 89.500.000.000.;21. Bahwa Tergugat hingga sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernahmengembalikan kelebihan bayar tersebut dan terus menagih Penggugatsebesar Rp. 79.478.040.200, yang didasarkan pada Akad Mudharabaha quo;22.

Buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktek karangan Dr.Muhammad Syafil Antonio M.Ec ; yang dapat dijelaskan padabutir2 berikut ini.e Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Muhammad Syafii Antonio M.Ec ; yang dapatdijelaskan pada butir berikut ini:1) Bahwa setelahn dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihHal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI2)3)4)5)terdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana. Bahwa Nilai Kewajiban Akhir 2008 senilai Rp79.478.040.200, terdiri dari Pokok senilai Rp 69.111.339.304 plusCadangan Bagi Hasil Rp 10.336.700.896, ditahun 2008/2009.5.2. Bahwa sangat tidak beralasan Bank Muamalat membebankanCadangan Bagi Hasil lagi Rp 10.336.700.896, ditahun 2008/2009 ;sedangkan Bank Muamalat mengetahui Penggugat sejak tahun 2006Hal. 22 dari 63 hal.

semen 550 zak dan uang Rp5.000.000, dan kalau diuangkan sekitar Rp 41.000.000, ( empat puluh satu jutarupiah ) ;Bahwa setelah saksi hitung kerugian Negara atas bantuan tersebut ada Rp28.534.806,80 ;Bahwa saksi mendapat data seperti itu dari penyidik dan dokumen dari PenuntutUmum dan pemda ;Bahwa saksi tidak minta keterangan dari terdakwa karena saksi anggap cukupdan karena keterangan terdakwa sama dengan keterangan dipenyidik dantidak diragukan;Bahwa benar waktu itu juga diaudit investigasi ;Bahwa audit

investigasi atas dasar perkembangan bantuan Investigasi, bantuanInvestigasi atas kerugian Negara, Peraturan Buapati dan Menteri Dalam Negeri ;Bahwa saksi dalam melakukan audit tidak ada hambatan ;Bahwa atas audit investigasi disimpulkan kerugian Negara sebesar Rp28.534.806,80Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik

Bahwa benar selanjutnya terdakwa telah dilaporkan oleh warga Desa Sanggungkepada pihak yang berwajidb dan selanjutnya dilakukan audit oleh BPKPperwakilan propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2009 ditemukan adanyakerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 28.534.806,80 (dua puluh delapan jutalima ratus ribu delapan ratus enam rupiah delapan puluh sen);Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanpidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidanaKorupsi

) Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSukoharjo No. 1.22.1.03.01.17.03.5.2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAV) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telah terbuktisebelumnya, terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan pemerintahkabupaten Sukoharjo tersebut, dengan cara menjual 20 (dua puluh) drum aspal,300 (tiga ratus) zak semen serta uang senilai Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus rupiah) untuk keperluan pengobatan bagi terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa bedasarkan hasil audit

yang dilakukan oleh BPKPperwakilan propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2009 penghitungankerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp. 28.534.806,80 (dua puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah delapanpuluh sen) maka yang akan digunakan oleh majelis sebagai dasar perhitungankerugian keuangan negara adalah sebagaimana hasil audit BPKP dimaksud;Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah memberikanketerangan dirinya telah mengembalikan 20 (dua puluh