Ditemukan 13191 data
168 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjalanan Dinas Rp 168.702.495Perlengkapan kebun Rp 6.335.510Honorarium & Jasa Rp 49.477.290Biaya Transportasi Rp 100.502.900Biaya Perlengkapan Rumah Rp 11.177.270Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp 5.307.785Biaya Pemeliharaan Peralatan Rp 12.960.046Biaya Pemeliharaan Bengkel Rp 23.449.444Biaya pemeliharaan Invest/Bang Rp 41.080.824Biaya Lainlain Rp 325.604.618Biaya Akuntan Rp 2.250.000Biaya Pengawas Teknik Rp 17.298.780Biaya Panen dan Angkut Rp 44.415.720Biaya Pengolahan & kemas Rp 20.812.672Biaya Pemasaran
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
1.PERLI anak dari YANNERLIS DAWIK
2.JAGUR bin ANGAS BUNGAI
64 — 5
memungut hasil perkebunan;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, makaterpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Pasal(1) ayat 1 UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalahsegala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, Sumber daya manusia, saranaproduksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 9 ayat (8) b:bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsungdengan kegiatan usaha;bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b a quo dinyatakanbahwa:Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi, pemasaran
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KARAWANG
Terbanding/Tergugat II : PT.ADITYA LAKSANA SEJAHTERA,
88 — 148
ALS (PENGGUGAT dan PENGGUGAT) untukduduk bersama membicarakan halhal yang menjadi masalah interndari mereka dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan EksistingLapangan/Pemasaran PT. Aditya Laksana Sejahtera sehingga tidakdapat melaksanakan kewajibannya tersebut;b) Memberikan Terguran agar PT. Aditya Laksana Sejahtera segeramelaksanakan kewajibannya tersebut.4. Bahwa alasan PT.
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 11,830 E sesuai Global Posision System (GPS) atau 0507 29 LU 109 11 50 BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masihtermasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan LautCina Selatan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja di wilayan pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran
98 — 9
sedangkan yang dimaksud dengan "syahbandar dipelabuhan perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secaraHalaman27 dari 38halaman, Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Cbnkhusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif danmenjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran;Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud Perikananadalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai daripraproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran
36 — 18
Enny Soesilowati dan diberi contoh proposal, selanjutnya saksi membuat25proposal untuk 2 kegiatan, sebenarnya LSM Oase mengajukan 3 kegiatan tapi yangsatu proposal yang membuat adalah Ir Enny Soesilowati ;e Bahwa kegiatan tersebut terdiri dari :1 Kegiatan pembuatan kerupuk berbahan baku tepung tapioca, dengan proposalsebesar Rp. 150.00 ;2 Kegiatan pembuatan dan pemasaran tempe dan pangsit mie meningkatkanpendapatan bagi masyarakat yang kena dampak social akibat kenaikan BBM,dengan proposal Rp. 150.000.000
31 — 7
pekerjaan sebesar Rp.398.000.000 ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi; Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan bagian keuntungan ataspenjualan rangka atap baja ringan yang seharusnya Penggugat Rekonvensimendapatkan Rp. 15.000. per m2 dari total 10.000m baja ringan yang telahterjual sehingga apabila ditotal berjumlah Rp. 15.000x 10.000m2 = Rp.150.000.000; Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan fee atas pekerjaan yangtelah dilakukan brupa pemasaran
BAMBANG TEJO S, SH.
Terdakwa:
Rudi Setyo Priyatno Bin Masrul
44 — 9
Mandiri Jaya Steel sebagai Salessejak tanggal 2 Juni 2017 dengan wilayah pemasaran Lamongan sampalCepu yang tugasnya menawarkan produk dan juga sekaligus melakukanpenagihan serta menerima pembayaran dari toko, sales jugabertanggungjawab atas piutang ;Bahwa Terdakwa sebagai sales memperoleh gaji sebesar Rp 3.300.000,00 (tigajuta tiga ratus ribu rupiah) ;Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi ketika ada audit pada tanggal 27Februari 2019 selama 1 (Satu) bulan Terdakwa tidak menyetor uang tagihan
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
M. TAHIR Bin M. JUNIT
591 — 455
Dinas Energi dan Sumber Daya / ESDM Aceh sejaktahun 2009;Bahwa benar saya memiliki kejuruan khusus yaitu:a. pada tahun 2011 saya mengikuti kejuruan khususPerhitungan Royalti Pertambangan Mineral dan Batu Bara diBandung.. pada tahun 2013 saya mengiuti kejuruan khusus CorporateSocial and Resposibility (CSR) di Bandung.pada tahun 2014 saya mengikuti kejuruan khususpengelolaan Aspek Tekhnik Pertambangan Minerba diBanda Aceh.. pada tahun 2018 saya mengikuti kejuruan khususBimbingan Tekhnik Tata Cara Pemasaran
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. HERNAH LOKARIA, M.Kes
110 — 150
Bahwadata data brosur perusahaan yang disebarkan oleh perusahaan Alat Kesehatanpada saat ini dalam merupakan bagian dari teknik pemasaran, dimana brosurmerupakan salah satu cara promosi barang perusahaan agar produknya denganspesifikasi tertentu diketahui dan dikenal pengguna dan merupakan halyang umum / biasa dilakukan saat ini dalam dunia bisnis, apalagi terkait denganAlat Kesehatan yang spesifikasi teknisnya sangat khusus sepertiSpektrofotometer ...35Spektrofotometer ; n0 anna nnn n anne nen Menimbang
91 — 56
(Bukti T11);12.Photo copy Surat Tugas Taksasi Nomor: 249/KC02Pm/Taks/2013 tanggal 29Nopember 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Laporan Taksasitanggal 29 Nopember 2013 yang diperbuat oleh Joy Boy H.Sibueaselaku Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Pematang Siantar terhadapbarang agunan/jaminan atas nama Debitur Elfrida Hutabarat.
68 — 24
Tuah;e Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap pemasaran tiket, mengurusmasalah Maintenance (peralatan dan perawatan kapal) maupun mengurusperizinan kedatangan dan keberangkatan Kapal MV. Tuah di wilayah Tg.Balai Karimun; e Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan membawa daging dari Negara Malaysiake Tg.
71 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding) ini, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat bahwadikarenakan pemberian jasa telekomunikasi tambahantersebut dilakukan di luar titik penyerahan dan titikpengakuan pembentukan, maka pada dasarnya sejumlahjasa telekomunikasi tambahan tersebut bukan merupakandiskon melainkan bonus yang dalam hal ini diberikanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) kepada pelanggannya dalam rangka programHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 347 B/PK/PJK/20173.3.3. 4.pemasaran
74 — 26
jawabatas kebenaran data entry dalam LAS.Vill Memutus kredit komsumtif sesuai dengan kewenangannya.IX Bertanggung jawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya halhalyang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangkapemberian uncommitted line prakarsa Kanca serta melakukan review danevaluasi atas PKS dimaksud.X Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikaninformasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS).XI Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan di atas, Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahan hasilnya terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali PajakMasukan seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndangyang sama menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaran yanglangsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untukkegiatan produksi, distribusi, pemasaran
MUHAMMAD KONORAS, SH.MH
Termohon:
Polda Maluku Utara
63 — 33
Taliabu Indonesia mandiri yang bergerak di bidang APMS (agen premiumdan minyak solar) saksi/korban menunjuk saudara SOFYAN HASAN sebagaimenejer pemasaran dan penanggung jawab keuangan kemudian waktuberjalan saksi/korban sedang berada di luar kota, saksi/korban mendapatinformasi dari rekan saksi/korban yang mana saudara SOFYAN HASANdalam melakukan pengelolaan perusahan tersebut sudah tidak benar yangberdampak penurunan pendapatan pada perusahan.
Terbanding/Penggugat : FAHRI UMAR, S.sos
Turut Terbanding/Tergugat II : YAZIDIL BASTANI HABIBIE
Turut Terbanding/Tergugat III : MAYBANK FINANCE CABANG GORONTALO BII GORONTALO
141 — 106
mendalilkan dasargugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa halsebagai berikut:Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar , dimana tergugat.sudah menyelesaikan melalui PT Astra Iternasional TBK Daihatsu Cabang Gorongtalo sehingga tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat IIHalaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN GtoBahwa berdasarkan dalildalil para Penggugat tersebut di atas,selain tidak jelas apa perlu tau bahwa Tergugat II tidak mungkinakan melalukan Pemasaran
89 — 26
SebelahBarat : Kantor Pemasaran Perumahan.Untuk obyek sengketa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2 / Sambirejodengan luas : 6.215 m2. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sebelah Utara: Milik Bapak Sakur/Warga Sambirejo.23 Sebelah Timur : Sungai/Kali Sebelah Selatan: Milk Bapak Sukeni/Warga Sambirejo.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 176/B/PK/PJK/2016Dalam Perjanjian Kerjasama Pemohon Banding dengan ABK Pasal 11b,Dalam pelaksanaan kerjasama ini, MSA akan memberikan kuasakepada ABK untuk melaksanakan seluruh kegiatan di lapangan meliputi:eksplorasi, eksploitasi, pemasaran, menerima hasil penjualan, membukarekening/menarik dana di bank, menandatangani suratsurat dan lainsebagainya. Yang dimaksud dengan Pasal 11b dari PerjanjianKerjasama ini bukanlah pengalihnan kuasa pertambangan dari PemohonBanding kepada ABK.