beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda denganRegister Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smdatanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinantanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan aktaperkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurutStbl. 1917 nomor 130 jo 1919

setiap bulannya yang diberikansetiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:Maka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas. kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapatmemutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tarPencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasai olehMarga Ujung secara turun temurun mulai dariRaja Abas Denga UjungTahun 1919, kemudian keanaknya Raja Malum Ujung, kemudianRaja Abas Denga Ujung mendirikan bangunan diatas tanah tersebutTahun 1969 lalu meminjamkan tanah a quo kepada Kodim 0206.Selanjutnya pada Tahun 1986 tanah tersebut dikembalikan olehDandim 0206 kepada Raja Malum Ujung, setelah Raja Malum Ujungmeninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh para Ahliwarisnya yangterdiri dari Yudi Zamnar AP

Dan penguasaan atas tanah dan bangunan tersebuttidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.Penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa telah melebihimasa daluarsa yakni dari 1919 s/d 2019 atau sudah 100 Tahunlamanya sebagaimana diatur dalam undang undang teristimewapasal 1967 KUHPerdata kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena

atas nama Raja Malum Ujungyang merupakan tanah ulayatMarga Ujung sebagai pemangku hak ulayat dikota Sidikalang dantanah tersebut telah dikuasai oleh leluhur Tergugat II s/d VII sebagaiRaja Tanah Pemangku Hak Ulayatjauh sebelum tahun 1919.

Yangbenar adalah tanah seluas 4.750 m2, sebahagian telah diterbitkanSHM No. 1568 terhadap tanah seluas 940 m2, telah dikuasai margaUjung jauh sebelum tahun 1919 dan penguasaan dimaksuddilakukan secara turuntemurun oleh marga Ujungsebagai MargaTanah sebagai pemangku hak ulayat yang mempunyal persekutuanhukum adat tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan adat dalam kehidupannya seharihari,sehingga tanah ulayat marga Ujung tersebut menjadi lingkunganhidup tempat tinggal (

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasaioleh Marga Ujung secara turun temurun mulai dari Raja Abas Denga UjungTahun 1919, hingga ke ahli warisnya, dan penguasaan atas tanah dan Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Sdkbangunan tersebut tidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.

Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau

Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang

Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu

Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalamartian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagaiberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur olehHalaman

Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukumatau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.

Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya,Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0804/Pdt.G/2012/PAJSKotamadya Depok, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 1919/27/XII/2003 tertanggal 08 Desember 2003;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

tangganyadengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugattersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakantetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karenatidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkaraini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telahmengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919

kelalaiandari pihak tertentu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud denganKesengajaan Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu sipelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebutsedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatuperbuatan (kealpaan seseorang);Bahwa maksud dari Perbuatan itu harus ada hubunga kausal yang berartiadanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukumdengan kerugianBahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hatihatian yang harusdiperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup padamasyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaum versusCohen;Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi(Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatuperbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh

melaporkan Penetapan Pengadilan Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian paman Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan AKTA KEMATIAN atas nama Kasnadi, agar kematian Kasnadi dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 jo Stbl 1919

Malikin, agar kematian Malikin, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 21 Maret 1993, telah meninggal dunia seorang Ayah bernama Malikin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Kakek kandung Pemohon di kantor Catatan Sipil guna untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian kakek kandung pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No.1971 No.130 jo 1919

orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE HERMAN SYAHPUTRA Als ADE Bin SUHERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

1. . Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit mobil merek BMW warna hitam metalik dengan nopol BA 1919

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;
2. Menyatakan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pendeta di Gereja Elim Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1002.WNI/2003 dari daftar pencatatan perkawinan menurut stablat No. 130 Jo S. 1919 No.81

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1218/1/1991 dari Daftar Perkawinan Stbld No. 1917 no.130 jo.1919 no.81, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan

S 1919 No. 81 dan UU No.1/1974 Jo.

lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnyauntuk hadir dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Sipil Pemerintah Kota Salatiga,sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2004 (dari daftarperkawinan Stbld 1917 No.130Jo.S. 1919

mana harus dibayar selambatlambainya setiap tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, danuntuk pertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012 sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya padatanggal 15 10 2013;Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Iltelah menyerahkan barang jaminan untuk dipasang sebagai HakTanggungan pada Penggugatberupa:Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

menjamin gugatan ini tidak ilusior, dan karena Penggugatkhawatir para Tergugat akan menjual, mengadaikan, menyewakan,menjadikan tanggungan hutang, menyerahkan kepada pihak ketiga, ataumenjauhkan obyek sengketa dari gugatan ini, maka Penggugat mohonuntuk dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyeksengketa yang berupa:Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pdt G/2016/PN Skh10.11.12.Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusansebagai berikut:PRIMAIR :1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)yang dilaksanakan terlebih dahulu atas :Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun

tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, dan untukpertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya pada tanggal 15 10 2013;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P4 dan P5 untuk menjaminpelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Il telah menyerahkan barangjaminan untuk dipasang sebagai Hak Tanggungan pada Penggugat berupa : Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919

;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 606a RV,maka petitum angka 5 tersebut diatas harus ditolak;Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 yang menuntut agar dinyatakansah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan terlebihdahulu atas: Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun yang dikemudian hari

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.950/Disp/T/SLT/1998berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1917 No.130 jo S 1919 No.81 atasnama Agnes, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Bangka pada tanggal 26 Maret 1998, selanjutnya diberi tandabukti P3;4.

Efendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Bangka Tengah pada tanggal 7 Februari2007, dirubah menjadi Agnes sebagaimana tercantum dalam Fotokopi KartuKeluarga Nomor 1904060712090034 atas nama Kepala Keluarga Long GinusNong Lero Hae, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 3 Juli 2020 (P2), Kutipan AktaKelahiran Nomor 1.950/Disp/T/SLT/1998 berdasarkan Akta KelahiranNomor : 1917 No.130 jo S 1919

1919/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt

Perbuatan itu harus melawan hukum.Dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam arrestnya tanggal 18Februari 1853 , Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam arti sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undangundang

Kemudian pada tahun 1919, Hoge RaadBelanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatanyang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SURABAYA untuk melakukan pencatatan atas kematian AYAH Pemohon tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIS, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919