Azrul Harun (Sertifikat No. 347) milik ParaPenggugat) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),karena dari temuan fakta persidangan, terbukti 2 Sertifikat yaitu SertifikatNo. 346 dan Sertifikat No. 347 milik Para Penggugat adalah sertifikatbodong atau fiktif seperti teroukti dari 6 (enam) temuan fakta persidangansebagai berikut:1.1.Temuan Pertama (I) Fakta Persidangan Adalah Ternyata CacatHukum Akta Hibah dan Akta Hibah yang cacat

Temuan Ketiga (Ill) fakta hukum persidangan adalah penerbitanSertifikat No. 7029 sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertifikat No.7030 sekarang atas nama Umar jelasjelas sesuai dengan peraturanperundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), seperti terbukti temuan fakta persidangan sebagai berikut:a.

AzrulHarun (ayah dari Para Penggugat/Termohon Kasasi dan II) SHMNo. 346 dan SHM No. 347 tidak cacat hukum dan tidak cacatadministrasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dantidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan dan sangattidak masuk logika hukum apapun, yaitu sebagai berikut:a.

Bahwa buktibukti lain atas Sertifikat No. 346 dan Sertifikat No.347 adalah adanya temuan cacat hukum dan cacatadministrasi sebagai berikut: Akta Hibah sebagai alas hak/dasar penerbitan Sertifikattidak sah sebagai bukti atau cacat hukum; Tidak ada Surat Ukur; Tidak ada buku tanah dan warkah tanah di KantorPertanahan Kabupaten Kampar; Tidak ada arsip atau catatan apapun di Kantor PertanahanKabupaten Kampar; Di daerah obyek sertifikat tersebut masih berupa hutan ditahun 1980an.

Temuan Kelima (V) Fakta Persidangan;Dari temuan fakta hukum persidangan terbukti penerbitan SertifikatNo. 7029 dan Sertifikat No. 7030 tidak cacat hukum dan cacatadministrasi sebab temuan fakta hukum persidangan adalah didalam buku tanah resmi yang tersimpan resmi di kantor pertanahankabupaten kampar jelas tercatat adanya Sertifikat No. 7029 atasnama Yap Ling Li dan Sertifikat No. 7030 atas nama Umar danselama kurun bulan Juli 2015 s/d November 2015 telah dilakukanpengecekan resmi (Surat Keterangan

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan Berdasarkan temuan temuan yang didapatdari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korban adalahseorang laki laki umur 28 dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibatkekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang dan anggota gerak akibathal tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaanatau mata pencarian.nonn Perbuatan ia terdakwa DEDY HAMID Alm SYAHRUDIN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa

Apakah terhadap perbuatanTergugat berupa membuat kebijaksanaan dengan tidak bisa menerbitkanSurat Keputusan karena ada hasil temuan dari Inspektorat tersebut,termasuk kompetensipengadilan untuk menilainya ataukah tidaktermasuk ?.

Akan tetapi TIDAK BENAR jikaPenggugat mendalihkan sebagai satusatunya peserta yang memperolehnilai tertinggi dan lolos dalam ujian seleksi secaraprosedural dan fair, oleh karena faktanya terdapat hasil temuan dari Inspektorat bahwa SeleksiPerangkat Desa di Desa Barongsawahan terdapat kejanggalan, kegaduhandan ada surat pengaduan dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya;.

BAHWA berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat tersebut kemudian TurutTergugat (Bupati Jombang) menerbitkan Surat No.X.700/5265/415.37/2015, tanggal : 14122015, dan setelah Tergugatmelakukan konsultasi dengan pihak Kecamatan, yakni kepada : BapakMOCH. HASAN, S.Sos., M.Si., sebagai Camat Bandarkedungmulyo padasaat itu, maka berdasarkan hasil temuan Inspektorat tersebut kemudianTergugat mengambil kebijaksanaan dengan tidak tergesagesa menerbitkanSurat Keputusan Pengangkatan atas nama Penggugat.

BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan Penggugatangka :7 dan 8,hal. 3, adalah TIDAK BENAR jika Penggugat mendalihkan bahwa Tergugattidak mau menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Penggugat.YANG BENAR Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugatkarena ada temuan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab.

X.700/5265/415.37/2015;Menimbang, bahwa dengan demikian isi dari surat keputusan tersebutadalah hal yang konkret karena berisi tentang penolakan pengangkatan kepaladusun, dan bersifat individual karena jelas ditujukan kepada LUTFI HIDAYAT ,serta merupakan hal yang bersifat final karena memang Tergugat sebagai KepalaDesa yang berwenang melakukan penolakan pengangkatan kepala dusuntersebut oleh karena ada temuan hasil pemeriksaan khusus dari inspektoratKabupaten Jombang No.

dilakukan penelusurankembali atas dokumen pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIuntuk LKPD TA 2007 dan dibandingkan dengan bukti setor pengembaliandana sesuai perhitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Nanga Bulikyang dicantumkan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 20 Juni2013 diketahui bahwa setoran pengembalian sebesar Rp. 318.374.000, (tigaratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebuttidak sepenuhnya diperuntukkan untuk tindak lanjut Temuan

Kepatuhanbukti setoran Nomor 10 yang berjudul : Terdapat Beberapa kegiatan yangtidak direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran.Bahwa dari hasil validasi dokumen atas bukti setor sebesar Rp. 318.374.000,(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yangmerupakan setoran atas temuan tersebut hanya 6 (enam) Surat Tanda Setoran(STS), yang terdiri :e Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 14 Januari 2008sebesar Rp. 34.440.000, (tiga puluh empat juta empatratus empat puluh

Sedangkan untuk 4 (empat) Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiridari :Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta Sembilan ratusribu rupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);Tanggal 14 agustus 2008 sebesar Rp. 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah);Merupakan bukti tindak lanjut atas temuan Nomor 7 Kepatuhan LHPLKPD Lamandau

untuk 4 (empat) Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiridari :e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta Sembilan ratusribu rupiah);e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);e Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);e Tanggal 14 agustus 2008 sebesar Rp. 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah);Merupakan bukti tindak lanjut atas temuan Nomor 7 Kepatuhan LHPLKPD Lamandau TA

, baru pada bulan April2008 diperiksa BPK baru ada temuan yakni ada 10 kegiatan yang tidakdilaksanakan;Bahwa memang pada tanggal 29 Nopember 2008 BPK ada melakukan auditpada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dan hanyamemeriksa kas saja dan ditemukan ada beberapa penyimpangan terdapat sisauang persediaan, keterlambatan dan kegiatankegiatan yang belumdipertanggungjawabkan, perjalanan Dinas fiktif, terdapat kegiatan yang tidakdirealisasikan; Bahwa terhadap hasil temuan BPK tersebut,

Indonesia, berdasarkan informasi masyarakattersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar jam12:30 Wita saksi Akhmad Baihaki membeli 1 (Satu) buah mouse Wirelesshavit HVMS989 blue dengan harga Rp. 67.000, dengan diberikan notapembelian tertanggal 11 Oktober 2017, setelah melakukan pembeliankemudian dilakukan pemeriksaan terhadapA 1 (Satu) buah mousetersebut, dari hasil pemeriksaan diketahui mouse tidak dilengkapidenganA label dan petunjuk dalam bahasa Indonesia; Bahwa berdasarkan temuan

orange, 12 (dua belas) pcs modem E5220, 1 (satu) pcsspeaker quarto 2 cool warna abuabu, 1 (Satu) pcs Mprolink, 1 (Satu) pcsMProlink blossom macaroon, 1 (Satu) pcs Mprolink tribal earth, 1 (Satu)pcs crystal petal yang kemudian terhadap barang bukti yang ditemukandilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahui barang yangditemukan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan juga tidakterdapat petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi purna jualdalam Bahasa Indonesia; Bahwa dari temuan

termasuk saksi Akhmad Baihaki yang ada di Kampung BaruRt. 03 Rw.02 Jalan seroja No. 11 Landasan ULin Kota Banjarbarau untukselanjutnya dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahanditemukan 28 (dua puluh delapan) pcs mouse havit MS98GT, 12 (duabelas) pcs modem E5220 yang kemudian terhadap barang bukti yangHalaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2017/PN Bjmditemukan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan diketahulbarang bukti yang ditemukan tidak memiliki SDPPI dan PGLID; Bahwa dari temuan

benar bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017sekitar jam 12:30 Wita saksi membeli 1 (Satu) buah mouseWireless havit HVMS989 blue dengan harga Rp. 67.000, dengandiberikan nota pembelian tertanggal 11 Oktober 2017, setelahHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2017/PN Bjmmelakukan pembelian kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap1 (Satu) buah mouse tersebut, dari hasil pemeriksaan diketahulmouse tidak dilengkapi dengan label dan petunjuk dalam bahasaIndonesia;Bahwa benar berdasarkan temuan

denganbahasa indonesia; Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017sekitar jam 12:30 Wita saksi Akhamd Baihaki berpurapura membeli 1(Satu) buah mouse Wireless havit HVMS989 blue dengan harga Rp.67.000, dengan diberikan nota pembelian tertanggal 11 Oktober2017, setelah melakukan pembelian kemudian dilakukan pemeriksaanterhadap 1 (Satu) buah mouse tersebut, dari hasil pemeriksaandiketahul mouse tidak dilengkapi dengan label dan petunjuk dalambahasa Indonesia; Bahwa benar berdasarkan temuan

WIRIA INDO NIAGA,yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, Kecamatan Mundu,Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT. WIRIA INDO NIAGA tidakmelaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangansaksi; 2. Saksi II CHRISTINA ASTRI NUGRAHANI, Umur 34 tahun Alamat Jl.

WIRIA INDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No.25 Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena adanyainformasi masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.WIRIA INDO NIAGA tidak melaporkan keadaan ketenagakerjaan diperusahaan tersebut; Bahwa benar PT WIRIA INDO NIAGA tidak pernah melaporkan keadaanketenagakerjaan karena kekurang pahaman dan ketidak tahuanOleh karena segala hal yang diajukan dipersidangan sesuai dengan berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik

WIRIAINDO NIAGA, yang beralamat di Jalan Raya Suci No. 25 Desa Suci, KecamatanMundu, Kabupaten Cirebon karena adanya informasi masyarakat dan setelahdilakukan pemeriksaan didapati temuan PT.

Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XX/12/2017 tanggal 4Desember 2017, ada temuan Perhitungan Nilai Kerugian Negara;4.

Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor68.C/LHP/XVIII.MDN/O9/ 2016;.

BarusRaya Putra Sejati menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah KotaSibolga karena adanya temuan atas 3 (tiga) paket pekerjaan yangdilaksanakan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan PemerintahKota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/09/2016;6.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II membantah serta menolak secarategas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 20.Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:" Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan atas pelaksanaan 3 (tiga)paket pekerjaan yang diperoleh PT.

Bahwa dari halhal yang Tergugat dan Tergugat II uraikan di atas,jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenaseperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat menyetorkan sejumlahuang ke Kas Daerah Kota Sibolga berdasarkan temuan ataspelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang diperoleh PT.

LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018

tentang kesalahan pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m3 menjadi 270,8545 m3 di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019

Provinsi Maluku Tanggal 28 Desember 2018

mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangkawaktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelahpungutan yang terutang dilunasi.bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan halhalsebagai berikut :Menurut Terbandingbahwa berdasarkan LHA86/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 30 April 2012 terdapattemuan audit berupa selisih kurang finished goods pada Divisi Display yang tidak dapatdipertanggungjawabkan;bahwa uraian dalam Daftar Temuan

Uraian Kegiatan Temuan Audit Rekomendasi Keterangan Tanggapan AuditeeD Barang jadi selanjutnya Auditee harus Lampiran Tidak diterimadisebut Finished Rekapitulasi memberikan D KKA No.Goods dan pengujian penjelasan 6e s.d. 6h Stock awal (stocktelah disertai bukti Lampiran akhir LHA 2008). dilakukan. bukti terkait D KKA No.) berbeda dengan dataRekapit Hasil dan apabila 10 sistem.ulasi Saldo pengujian tidak makaAwal kedapatan auditee wajib Kami sudahFinished beberapa item melunasi membandingkan DTSGoods

Jika menggunakan stock awal dari sistemdata maka selisih bisa dikatakan nol atau tidak ada.e Pendapat Tim AuditTerhadap adanya selisih kurang Finished Goods pada Devisi Display, Media, danRefrigeratorTim Audit telah menerima dan meneliti dokumen tambahan yang diserahkanAuditee, maka temuan ini akan dicantumkan dalam temuan yang dipertahankan.Menurut Pemohon Banding :bahwa Pemohon Banding menyatakan :e Stock awal (stock akhir LHA 2008) berbeda dengan data sistem.

Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukanpencoblosan lebih dari satu kali pada saat pemungutan suara diPemilihnan Umum (Pemilu) tahun 2019 ; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkanlaporan temuan dari Sdr.

PanitiaPengawas Pemilu Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTml Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersamasamadengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KabupatenBarito Timur lainnya melakukan pembahasan pertama di SentraGakkumdu dengan melakukan penyusunan kajian terhadap laporantemuan tersebut lalu hasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalampembahasan kedua di Sentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwalaporan temuan

tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikanselanjutnya saksi melaporkan laporan temuan tersebut ke Polres BaritoTimur ; Bahwa hasil penyusunan kajian tersebut diantaranya diperoleh dari fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di TPS 003 atasnama SAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR, fotocopy Surat Pemberitahuan Memilih (C6) atas nama SAFRUDINOR diTPS 004 serta foto copy Daftar Hadir Pemilih (C7) di TPS 003 atas namaSAFRODINOR K dan TPS 004 atas nama SAFRUDINOR ; Bahwa

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut laluhasil penyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua diSentra Gakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuantersebut dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksiDWI DARMA PUTRA melaporkan laporan temuan tersebut ke PolresBarito Timur ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Barito Timurlainnya melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu denganmelakukan penyusunan kajian terhadap laporan temuan tersebut lalu hasilpenyusunan kajian tersebut dibahas dalam pembahasan kedua di SentraGakkumdu kemudian disimpulkan bahwa laporan temuan tersebut dapatditingkatkan ke proses penyelidikan selanjutnya saksi DWI DARMA PUTRAmelaporkan laporan temuan tersebut ke Polres Barito Timur ;Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.Sus/2019/PNTmlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Res Narkoba Polresta Medan menggeledah rumahterdakwa lalu dari samping Loadspeaker yang berada didalam kamar tidurterdakwa diketemukan 1 (satu) bong / alat hisap Narkotika jenis shabu yangterbuat dari kemasan botol minuman sprite, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1(satu) karet kompeng dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapatHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2016/PN.MdnNarkotika jenis shabu yang tidak dapat dipisahkan seberat 1,67 (satu komaenam puluh tujuh) gram, berdasarkan temuan

ada diketemukan apaapasehingga petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan menggeledahrumah terdakwa lalu dari samping Loadspeaker yang berada didalam kamartidur terdakwa diketemukan 1 (satu) bong / alat hisap Narkotika jenis shabuyang terbuat dari kemasan botol minuman sprite, 2 (dua) pipet plastik warnaputin, 1 (satu) karet kompeng dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapatNarkotika jenis shabu yang tidak dapat dipisahkan seberat 1,67 (satu komaenam puluh tujuh) gram, berdasarkan temuan

ada diketemukan apaapa sehinggapetugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan menggeledah rumahterdakwa lalu dari samping Loadspeaker yang berada didalam kamar tidurterdakwa diketemukan 1 (satu) bong / alat hisap Narkotika jenis shabu yangterbuat dari kemasan botol minuman sprite, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1(satu) karet kompeng dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapatNarkotika jenis shabu yang tidak dapat dipisahkan seberat 1,67 (satu komaenam puluh tujuh) gram, berdasarkan temuan

Medan PetisahKota Medan;Bahwa menerangkan terdakwa FAJAR PERWIRA RAMBE tidakmemiiiki ijin dan pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki,menguasai dan menggunakan Narkotika ienis shabu;Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa FAJARPERWIRA RAMBE dan temuan barang bukti 1 (satu) alat hisap Narkotikajenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman sprite yangterdiri dari 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) karet kompeng, 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika

Medan PetisahKota Medan;Bahwa menerangkan terdakwa FAJAR PERWIRA RAMBE tidakmemiiiki ijin dan pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki,menguasai dan menggunakan Narkotika ienis shabu;Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa FAJARPERWIRA RAMBE dan temuan barang bukti 1 (Satu) alat hisap Narkotikajenis shabu (bong) yang terbuat dari kemasan minuman sprite yangterdiri dari 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) karet kKompeng, 1(satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika

Semester 1 Tahun 2016 ataudikenal dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada KemendesPDTT, dimana hasil dari temuan pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskandalam Laporan Hasil Pemeriksaaan No. 02/HP/XV1I/01/2017 Tanggal 18 Januari2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat temuan dengan jumlah uangyang besar dan merupakan temuan berulang pada Laporan KeuanganKemendes PDTIT pada TA 2015 yakni mengenai pertanggungjawabanpembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada TenagaPendamping

Semester 1 Tahun 2016 ataudikenal dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada KemendesPDTT, dimana hasil dari temuan pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskandalam Laporan Hasil Pemeriksaaan No. 02/HP/XV1I/01/2017 Tanggal 18 Januari2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, terdapat temuan dengan jumlah uangyang besar dan merupakan temuan berulang pada Laporan KeuanganKemendes PDTT pada TA 2015 yakni mengenai pertanggungjawabanpembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada TenagaPendamping

(satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BAenyelesaian.satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI.((satu) bundel TP21 Pemukiman Trans.(satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih.(satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman.(satu) bundel TP25 Pembangunan Rumah Trans Takalar(satu) bundel TP26 Pembangunan Jalan.(satu) bundel TP28 Pembangunan Jalan Non Aspal.(satu) bundel TP33 Dueker.(satu) bundel TP34 Saluran/ Segmen 1.(satu) bundel TP35 Saluran/ Segmen 2.(satu) bundel TP36 Saluran/ Segmen 4.

/lJ/05/2017,Tanggal Mei 2017, perihal PEMBAHASAN TINDAK LANJUTATAS TEMUAN BPK RI.1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan,t/ temuanPemerniksan BPk.halaman 71 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI45.46.1(satu) bendel Dokumen dari BPK RI kepada SekretarisJenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingaldan Transmigrasi, yang terdiri dari :a. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 17/LKKEMENDES/04/2017,1April 2017 Perihal PENYAMPAIAN TEMUAN PEMERIKSAANyang ditandatangani oleh ANDI BANANGANOM (Ketua Tim).7

auditor atas selisih lebihPO receipt dengan laporan penerimaan barang (receiving) pada warehouse, Tim AuditKepabeanan tidak dapat menyatakan kesalahan tersebut terjadi pada PIB yang mana;bahwa denda administrasi yang timbul akibat temuan audit berupa selisih lebih antara POdan Laporan Penerimaan Barang adalah dikenakan berdasarkan Pasal 86A UndangundangKepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk beberapa butir temuan, bahkan jumlah barang dalam PO danPIB telah sesuai namun tetap dicatat dan diperhitungkan sebagai temuan, dengan demikiansesungguhnya tidak ada selisih jumlah barang yang tidak dilengkapi PIB;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : bahwa memperhatikan tanggapan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakanbahwa sebagaimana langkahlangkah pemeriksaan untuk menguji kebenaran

Adanya perubahan system IT dan penamaan PO;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang menjadi temuan auditor adalah POPerubahan;bahwa pada awal 2004 perusahaan Pemohon Banding mengganti system IT termasuksystem untuk inventory yang mengakibatkan perubahan nomor PO.

Vendor perusahaan Pemohon Banding menyediakan barang dari dalam negeri, tidakmelalui proses impor;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa PO yang dipermasalahkan meminta vendoruntuk menyediakan barang dalam negeri, sehingga tidak terjadi proses impor (localdelivery), seharusnya temuan ini tidak dimasukan dan diperhitungkan dalam laporan;bahwa Terbanding dalam Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Data antara PemohonBanding dan Terbanding menyatakan halhal sebagai berikut : Bahwa untuk Purchase

Dan ini menunjukkan ketidakonsistenandari Pemohon Banding setelah ada temuan audit; Selain hal tersebut diatas bahwa Purchase Order Nomor : 9988 pada proses keberatansudah diakui oleh Pemohon Banding sebagai temuan dan merupakan barang impor,karena berdasarkan data Ship to Number dan Destination yang sama dengan PurchaseOrder 11493 dan 11494;.

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Bener Meriah Nomor :270/36/KIPBM/IV/2013tanggal 07 April 2013;Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;Asli Surat KIP Kab.

Yan mengatakan akandibayarkan untuk pengembalian temuan tersebut dan terdakwa Drs.

Asli Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Hasil Temuan BPKRI PerwakilanAceh antara KIP dengan Ketua PPK Se Kabupaten Bener Meriahtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada Tahun 2012;5. Asli Notulen Rapat Karifikasi Hasil Temuan BPKRI perwakilan Acehtentang Penyaluran Dana Rutin PPK Pemilukada tahun 2012 Kab.Bener Meriah;6. Asli Surat KIP Kab.

Bahwa penerbitan surat Nomor : 1117/155/A.CKR/2013, tanggal 02Desember 2013 berdasarkan temuan pemeriksaan pada meteran listrikPENGGUGAT sebagaimana dalam BERITA ACARA PEMERIKSAANPENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) INSTALASI/SAMBUNGAN LISTRIK 3 FASA No. AA 002201A.CKR, tanggal 11Nopember 2013, tidak sesuai dengan prosedur yakni tidak sesuai denganPasal ketentuan Pasal 11 ayat (3) Jo.

TERGUGAT tidak pernah memanggil PENGGUGAT untuk klarifikasimengenai temuan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) pada tanggal 11 Nopember 2013, namun TERGUGATtelah langsung menerbitkan surat TERGUGAT Nomor1117/155/A.CKR/ 2013, tanggal 02 Desember 2013, PerihalPeringatan , yang memuat tagihan susulan sebesar Rp.1.362.121.763, (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratusHal. 3 dari 35 Put.

Bahwa demikian juga untuk menentukan klasifikasi pelanggaranyang akan dikenakan kepada pelanggan/konsumen listrik i.c.PENGGUGAT, sudah seharusnya TERGUGAT terlebih dahulumelakukan uji laboratorium karena temuan dari pemeriksaan padameteran listrik di tempat PENGGUGAT pada tanggal 11 Nopember2013 dalam salah satu point pada Kesimpulannya disebutkanterdapat INDIKASI terjadi kelalaian, hal mana harus dibuktikankebenarannya terlebin dahulu melalui uji laboratorium, namun haltersebut tidak dilakukan oleh

Bahwa berdasarkan hasil temuan P2TL di atas, sesuai denganKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1486.

Pengendalian Susut PJU danP2TL terkait hasil temuan P2TL, namun justru Penggugatkeberatan dan menolak untuk menyelesaikan hasil temuantersebut dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).7.2. Bahwa Tergugat berhak untuk menetapkan Tagihan Susulansebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Keputusan DireksiPT PLN (Persero) Nomor : 1486.

1. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 Tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016

perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan atau Putusan lain yang mencabutnya;

yang Saksi Merry bawa karena kemasan tersebut masihpenuh berisi serbuk kopi namun kondisi kemasan dalam keadaan robek, karena melihathal tersebut Saksi Iknsan pun memeriksa kemasan kopi tersebut dengan cara merabaraba disekelilingnya dan akhirnya Saksi Iknsan merasakan ada sebuah benda keras didalam kemasan kopi tersebut, lalu Saksi Iknsan menuangkan isi dari kKemasan kopitersebut ke dalam piring dan hasilnya dari dalam kemasan kopi tersebut keluar sebuahbenda yang terlilit isolasi hitam, atas temuan

tersebut Saksi Ikhsan langsungmengamankan Saksi Merry serta melaporkannya kepada pimpinan Lapas karena SaksiIkhsan mencurigai bahwa isi dari barang yang dililit isolasi hitam tersebut adalahnarkotika, selanjutnya perintah pimpinan Lapas agar barang tersebut jangan diganggubentuknya terlebin dahulu/dibiarkan saja pada posisinya, karena pimpinan Lapas akanmelaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian;Bahwa atas informasi atau laporan dari pimpinan Lapas kepada pihak kepolisisanResor Solok Kota

beserta tim, yang mana pada saat itu posisiyang diduga Narkotika tersebut telah berada di atas piring yang terlilit isolasi bewarnahitam dan juga terdapat serbuk kopi di atas piring tersebut, lalu Saksi Yosverizalmemerintahkan Saksi Merry untuk membuka benda yang dililit isolasi hitam tersebutyang didalamnya ditemukan benda yang dibungkus dengan kertas timah rokok dansetelah kertas timah rokok tersebut dibuka oleh Saksi Merry di dalamnya ditemukan 5(lima) paket kecil Narkotika jenis Sabu5Bahwa atas temuan

tersebut Saksi Ikhsan langsung mengamankan Saksi Merry sertamelaporkannya kepada pimpinan Lapas karena Saksi Ikhsan mencurigai bahwa isi daribarang yang dililit isolasi hitam tersebut adalah narkotika, selanjutnya perintah pimpinanLapas agar barang tersebut jangan diganggu bentuknya terlebih dahulu/dibiarkan sajapada posisinya, karena pimpinan Lapas akan melaporkan temuan tersebut kepadapihak Kepolisian; 22222222 2022 n nn nnn nnn nnn nnn nn cence nnn nn ne nee neeBahwa atas informasi atau laporan

beserta tim, yang mana pada saat itu posisiyang diduga Narkotika tersebut telah berada di atas piring yang terlilit isolasi bewarnahitam dan juga terdapat serbuk kopi di atas piring tersebut, lalu saksi Yosverizalmemerintahkan Saksi Merry untuk membuka benda yang dililit isolasi hitam tersebutyang didalamnya ditemukan benda yang dibungkus dengan kertas timah rokok dansetelah kertas timah rokok tersebut dibuka oleh Saksi Merry di dalamnya ditemukan 5(lima) paket kecil Narkotika jenis Sabu;5Bahwa atas temuan

. ; Bahwa yang menyelesaikan temuan dan laporan sengketapenyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana. ;Bahwa yang menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/kota untuk ditindaklanjuti.

;Bahwa yang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yangberwenang. ; Bahwa yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasaruntuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkatKabupaten/kota.

Nias Selatan sesuai nomor temuan 008/TM/PILEG/IV/2014. ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Matius KuharapkanDuha sebagai petugas PPL di TPSII Hilialitosaua melaporkandugaan pelanggaran Pemilutersebut. ; = Bahwa petugas KPPS TPSII Hilialitosaua tidak memberikansalinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta hasilpenghitungan suara (formulir model C1) kepada Pengawas PemiluLapangan (PPL) yang bertugas di TPSIIHilialitosaua. ; Bahwa dasar saksi meneruskan laporan temuan tersebutadalah

;Bahwa saksi meneruskan temuan tersebut kepada Polres NiasSelatan pada tangal 14 April 2014 sekira pukul 15.50Wib. ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja petugas KPPS di TPSIHilialitosaua dimana yang lebih mengathuinya adalah petugasPengawas Pemilu Lapangan (PPL) an.

;Bahwa saksi melaporkan seluruh temuan yang sebutkan sebelumnyakepada Panwaslu Kab. Nias Selatan pada tanggal 11 AprilBahwa sesuai keterangan saya sebelumnya bahwa Daftar PemilihTetap (DPT) tidak ditempelkan di TPS dimana jumlah pemilih diDPT sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang diantara 238(dua ratus tiga puluh delapan) ada yang sudah meninggal dunia danada yang sudah keluar daerah, dan jumlah pemilih pada saat ituadalah 115 (seratus lima belas) orang.

64 Ayat (1) KUHP sebagaimana DakwaanSubsidiair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN,S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dandenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair6 (enam) bulan kurungan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN;Menyatakan barang bukti berupa:1)Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan

BPK RI atasKekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorBappeda T.A. 2012 Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16Desember 2014 (Rp186.004.032,43):Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atasKekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorBappeda T.A. 2012 Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014sebesar Rp200.000.000, 00;Fotokopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atasKekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorBappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 #sebesarRp10.000.000

, 00;Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas KekuranganVolume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A.2012 Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013sebesar Rp10.000.000, 00;Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD NomorSPM 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012:Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 375/SPP LSmodal/DPU.NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012(Rp200.202.750,00);Hal.3 dari 17 hal.

No.288 PK/Pid.Sus/2018Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Bersama antaraBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan KejaksaanAgung Republik Indonesia Nomor 01/KB/IVIII.3/07/2007 danNomor KEP071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut PenegakanHukum Terhadap Hasil Temuan Badan Pemeriksa KeuanganYang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana;2.10.

Bahwa berhubung Hasil Temuan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timursehubungan penyimpangan yang menimbulkan kerugiankeuangan Negara dan adanya rekomendasi yang telahdiselesaikan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional,maka menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, putusan kasasidalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidaktepat menurut hukum sebab perbuatan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana meskipun terbukti akan tetapi perbuatantersebut bukan