2011 ;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;Kepmenkeu Nomor : 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB padaGubernur dan Bupati Walikota ;Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1010/KNK/04/1985tanggal 28 Desember 1985 ;Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 665/KNK/04/1989tanggal 15 Juni 1989 ;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83

Dalam = perkara = Nomor83/Pid.Sus/2011/PN.Bdg, tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa IMAS DIANASARI,SH.,MH dipidana penjara selama 6 Tahun dan denda Rp. 200 juta. Putusan TipikorPengadilan Negeri Bandung tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding,sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor:09 / TPK /2012 /PT.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Halini bisa kita lihat sebagai contoh dalam putusan dalam perkara firsttravel dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor83/Pid.B/2018/DPK. Maka Hakim praperadilan tidak menyinggungmasalah wanprestasi perkara No.119/Pdt.G/2020/PN Jmb karenaditemukan peristiwa pidananya;Dengan demikian terpenuhi;Halaman 103 dari 108 Halaman Putusan Nomor : 103/Pid.Pra/2021/PN Jmb5.

Surat Perintah Membayar (SPM)nomor83/LSBTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokop! Surat Perintah Membayar (SPM)nomor90/LSBL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 29987469sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokop!

dua milyar seratus delapan puluh enam juta empatratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danPasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.

Mohammad Syahrialsebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset(Persero);Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN beserta lampirannya;Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun2004 tanggal 27 Februari 2004;1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

Halmana dapat dilihat dari Akta Nomor51 tanggal 4 Nopember 2007 yangdibuat dihadapan Notaris AugiNugroho Hartadji, yang mana aktatersebut telah di daftarkan dalambuku register di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungpinangdengan nomor83/N/CV/II11/2009/PN.TPI tanggal 11Maret 2009, dan telah dilakukanperubahan ~ terakhir dengan aktanomor 120 pada tanggal 23 September2008 yang dibuatNugroho Hartadjitelah didaftarkandihadapan Notarisdan perubahandiNegeriAugiterakhir inikepaniteraan PengadilanTanjungpinang.Bahwa

tertanggal 27Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN beserta lampirannya;Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)di Bidang Pengelolaan Aset;Halaman 78 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun2004 tanggal 27 Februari 2004;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam MengajukanGugatana) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik bidang tanah yaitupersil No. 40 Klas Il, Klasiran Tengah, seluas +23.5 ha yang terletakdi Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, PropinsiBali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor83/Pdt.G/2000/PN.Dps tanggal 138 Desember 2000 jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps tanggal20 Maret

membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 13Mei 2019 Nomor : 83/Pdt.G/2018/PN Bkn tentang Pergantian MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 05 Desember 2018 dalam Register Nomor83

., dan rekan Cabang Labuan Bajo, Alamat di jalanWisat, wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat,berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 31 Mei 2018 yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor83/SK.PDT/V1/2018/PN.LBJ tanggal 4 Juni 2018;3.

Hal tersebut sesuai dengan nomor register perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor83/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021;Hal 63 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG13.14.15.Bahwa pada tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 Wib, telahdilaksanakan pemeriksaan persiapan pertama di ruang sidang PengadilanTata Usaha Negara Semarang.

Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisalyang berwenang.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namunsebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harusmenyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagaiPemegang Saham Pengendali PT.

Bank Maluku, terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE bersamasama saksi IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenanganyayang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanoa adanyapenilaian dari KJPP appraisal, tanoa adanya negosiasi, telah mengajukan izinke Dewan Komisaris untuk melakukan perobuatan membeli tanah danbangunan yang berada di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan

Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor83/DK/2014, tangal 13 November 2014.

Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor83/SPPD/PKPRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT 686 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor :84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tanganioleh Drs.

Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor83/SPPD/PKPRNTT/V/2013, yang di tanda tangani oleh Ir EdoIskandar, MT 957 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Besar Rachmad Nomor :84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang di tanda tanganioleh Drs.

Nomor83/Perk.Pid/2021/PN Mdn tertanggal 20 Januari 2021:PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;3.

Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ,sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor83/Gugatan, Mahkamah Partai berpandapat bahwa pihak Termohontelah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melaluiMahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuaidengan Rekomendasi Mahkamah

Surat Pemerintah Kabupaten Agam(Sekretariat Daerah) Nomor83/BL/SPD/2008 tanggal 1 Juli 2008tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2008.56.

Penetapan Ganti Kerugian tanpa melalui musyawarah;20.21.22,Bahwa sejak 2013 lalu, Para Pemohon mendapatkan informasi daripihak lurah setempat bahwa tempat tinggal Para Pemohon akan terkenarencana pembangunan Jalur Kereta Api Bandara SoekarnoHattadengan nama proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Sepanjang 12,2KM Batu CeperBandara SoekarnoHatta dan Pengembangan StasiunBatu Ceper sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor83 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang penugasan kepadaPT KAI