Ditemukan 3793 data
284 — 95
Penggugatdalam angka 10 posita gugatannya dimana saat diminta memperlihatkankepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Para Penggugat tidak mampumemperlihatkannya.22.Bahwa Tergugat juga mensomir Para Penggugat untuk membuktikandalil Para Penggugat dalam angka 14 posita gugatannya yang52menyatakan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atastanah dan bangunan yang ditempati Para Penggugat.23.Bahwa walapun
97 — 27
memenuhi isi putusanini, maka layak menurut hukum PARA PENGGUGAT menuntut uangpaksa (dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus olehPengadilan sampai TERGUGAT I, II dan III melaksanakan isi putusan ini.Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikdan dikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180HIR sudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walapun
194 — 90
sampai dengansekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut;Bahwa secara hukum, apabila Pewaris telah meninggal dunia maka terbukalahwarisan untuk dibagi di antara seluruh Ahli waris yang berhak hal tersebutselaras dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPewarisan hanya terjadi karena kematian, namun TERGUGAT ;TERGUGAT Il; TERGUGAT Ill; TERGUGAT IV; TERGUGAT V danTERGUGAT VI tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembagianatas harta warisan dimaksud, walapun
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
69 — 19
BHSserta tidak diminta untuk ditetapbkan masingmasing memperoleh '%2 (seperdua)bagian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur,Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatanPara Penggugat kabur karena petitum tersebut merupakan hak ParaPenggugat, walapun Para Penggugat tidak pernah meminta untuk ditetapkanharta bersama antara Almh. RIH dengan Alm.
42 — 17
14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding /Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
38 — 8
dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun
187 — 423
MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namunternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMATARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dilapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana LaporanPenyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr.Ir.
227 — 150
MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namun ternyatahasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMA TARUNAselaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa di lapangan tidaksesuail spesifikasi dalam kontrak sebagaimana Laporan Penyelidikan VisualRunway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir.
MBD selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namunternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINAPRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway BandaraMoa di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimanaLaporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. MalukuBarat Daya) oleh Dr. Ir.
114 — 176
., H.Azis Husein Alwidan Senin Simora,walapun telah dipanggil secara sah danpatut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dihadapan persidangan,untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelahditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakankeberatan, selanjutnya keterangan para saksi tersebut yang diberikannyadihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong sebagaimana tercantum dalamberita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:
yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan di satusisi, mereka telah menerima uang yang berasal dari APBD KabupatenKaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tetapi tidak ada realisasikegiatan pemberangkatan calon jemaah haji yang dibiayai dari APBDKabupaten Kaimana dimaksud adalah kerugian keuangan negarakarena tidak ada prestasi yang diterima oleh Pemerintah KabupatenKaimana; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa ahliahli:Tawwabuddin dan Gandjar LakmanaBonaprapta,walapun
95 — 205
Bahwa menurut Terdakwa ada anti rayap untuk beton, yaituuntuk mencegah rayap mengeluarkan faeces yang menggerogoti beton daridasar, dan walapun jenis kontraknya Unit Price namun berapapun kondisibangunan, progress nya harus diperhitungkan bukan dinolkan;Ahli AMUS NUSSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidangAkuntansi dan Auditing;= Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyaisertifikat : pernah mengikuti
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
210 — 112
UMBUNDAKUNAU walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukanoleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikanjaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahuiSTEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut,namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaanSTEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepadaUMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah),selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK)
89 — 22
Wiwithanya membantu) pengolahan sawah yang sifatnyaberbagi pengalaman atas pengelolaan sawah dari PT.Saputra Nutrisi, selain dari itu Ir Wiwit tidakdigaji serta tidak menerima imbalan apapun dalammembantu. pengolahan sawah tersebut walapun hanyasebulan sekali atau pada saat diminta bila yangbersangkutan tidak ada hal angan untuk mengevaluasiperkembangan pertumbuhan padi apabila ada hal halyang menonjol contoh wereng dan hama.5.
127 — 37
usulannya dari yang terhormat Dewan ;Bahwa yang mengusulkan dana yang berasal dari Bansos yang dananya dialokasikan khususnya di Cipta Karya merupakan ajuan dari Dewan kepadaBupati yang di tanda tangani oleh Tim Dewan walaupun usulan ini tidak dirapatkan dan tidak langsung tetap di proses, kalau tadinya kita membuatprioritas ijin ini di dinas sekarang ini di tunggu dulu karena ada usulanmasyarakat yang di bantu di Dewan di ajukan kepada Pemda, Pemdakembali kepada saya, saya tetap prosesnya sama walapun
45 — 12
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
260 — 129
Walapun demikian demi kepastian hukum terkait diajukannyagugatan PMH ini, kerugian imateril yang diderita Penggugat juka dihitungdengan uang adalah: Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah)3. Bahwa kerugian di atas termasuk karena Penggugat juga harus mengeluarkanbiaya jasa pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000.
492 — 66
Penggugat.Menghukum TergugatTergugat gatas tanggungan sendirisendiri ataubersamasama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari tunai sekaligus kepada Penggugatapabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusandaiam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusantersebut oleh para Tergugat.Halaman 13Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTN11.12.13.14.15.16.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walapun
117 — 237
lain;Bahwa benar saksi sampai sekarang sebagai apoteker dibeberapaapotik ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau sebagai Panitia pengadaanobat;Bahwa benar saksi tahu Keputusan Menteri tahun 2005 tentangpedoman pengadaan obat yang dilaksanakan harus dari farmasi atauPBF;Bahwa apabila ada 2 (dua) patokan harga yaitu Apotik dan ISOmaka yang paling tepat dipakai adalah harga dari ISO ;Bahwa yang menentukan Harga Eceraan Tertinggi (HET) adalahpemerintah ;Bahwa tidak mungkin harga Vicalcine Rp. 650 walapun
70 — 21
sudah bisa dicairkan nanti diberitahu lewattelephon ; Bahwa saksi menerima uang bantuan untuk GOW tersebut sesuai dengan kwitansiyang ada, ada diperlihatkan kwitansi tersebut kepada saksi sewaktu menerima uangtersebut, akan tetapi kadangkadang kwitansi itu tidak dimintak oleh saksi, namunkalau diminta akan diberikan kepada saks1; Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penerimaan uang bantuan tersebut dimanasetiap kali pencairan saksi laporkan kepada ketua dan dicatat dalam pembukuan,sebagai uang masuk walapun