Ditemukan 4872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diterima ditetrima diperma ditarma dierman dimeria
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 30 Maret 2012 — SULARSO HADI. S.E, MM bin SUTARMIN (TERDAKWA)
78 — 26
  • hal tersebut tidak boleh;Bahwa saksi juga mengetahui ada disposisi Kepala Dinas yang isinya, memerintahkanuntuk uang sebesar 30% dengan nilai sama dengan Rp 3,5 Mihar terdiri dari : Rp. 300Juta, Rp. 1,5 Miliar terbagi 3 cek dari TITIK SETIANINGSIH diserahkan kepada SRIYUDOKO, setelah itu saksi tidak tahu, kemudian uang senilai Rp. 77 Juta, Rp 1,5Miliar diserahkan kepada siapa saksi juga tidak tahu namun saksi mengerti hal tersebuttidak boleh;63 Bahwa dengan dicairkannya anggaran tersebut, yang diterma
    BalaiPustaka;Bahwa dengan adanya pengendapan tersebut Diknas diuntungkan karena adanyabunga dan saksi mempunyai kebebasan untuk mengelola uang tersebut, selain itujuga bertambah kekayaan Dinas Pendidikan;Bahwa uang diterma Walikota sebesar 50% jadi walikota diuntungkan danbertambah kekayaan Walikota;Bahwa dana dibayarkan kepada PT. Balai Pustaka seharusnya setelah 100%pekerjaan selesai, namun belum 100% pekerjaan diselesaikan, dana sudah dibayarkanjadi PT.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 13
  • Bgr, gugatannya tidakdapat diterma meskipun dapat mengajukan lagi gugatan baru aknt tetapidalam perkara ini baik subjek hukum Para Penggugat isinya sama begitujuga mengenai objek hukumnya sama dalam perkara NomXXXX :496/Pdt.G/2018/PA.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; IGNATIUS KRISTIANTO;
118 — 40
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,antara lain :a.Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 447 K/Sip/1976, tanggal 20Oktober 1976, yang menyatakan :Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karenaadanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterma.. Yurisprudensi Mahkamah Agung R. Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, yang menyatakan :Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurangJelas.145.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
210 — 321
  • ADI TEKNIK EQUIPINDO 74 Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus yang telah diserahkanmasingmasing penyedia barang dan diterma oleh Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, dan telah dilakukan pembayaran atas barangbarang berupa busHal 331 dari 438 Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/201 4/PN.Jkt.
    ADITEKNIK EQUIPINDO 74 Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus yang telah diserahkanmasingmasing penyedia barang dan diterma oleh Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, dan telah dilakukan pembayaran atas barangbarang berupa busyang telah diserahkan yaitu Busway Articulated paket I, Busway Articulated paketIV, Busway Articulated paket V, dan Busway Single paket II;Bahwa proses pengadaar/ lelang Busway Articulated paket I, Busway Articulatedpaket IV, Busway Articulated paket V, dan Busway
    DRAJAD ADHYAKSA menyerahkan hasil perencanaantersebut kepada terdakwa SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku ketua PanitiaPengadaan;Bahwa kemudian terdakwa SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. melaksanakanpelelangan untuk 15 paket pekerjaan pengadaan armada bus busway dan bussedang tersebut, namun 1 (satu) paket gagal lelang sehingga ada 14 paket yangberhasil dilelang;Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus yang telah diserahkanmasingmasing penyedia barang dan diterma oleh Dinas Perhubungan ProvinsiDKI
    PST.Bahwa dari 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan bus yang telah diserahkanmasingmasing penyedia barang dan diterma oleh Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, dan telah dilakukan pembayaran atas barangbarang berupa busyang telah diserahkan yaitu Busway Articulated paket I, Busway Articulated paketIV, Busway Articulated paket V, dan Busway Single paket II;Bahwa proses pengadaar/ lelang Busway Articulated paket I, Busway Articulatedpaket IV, Busway Articulated paket V, dan Busway Single paket II
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-05-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 15 Mei 2013 — dr.H. SUHARDI M. NUR, MM
121 — 44
  • SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5557/050/114 tanggal 21 Desember 2009;dimana setelah dipotong PPN/PPH 22 sebesar Rp. 500.424.120,00, maka jumlahkeseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa dan telah diterma oleh PT.CIPTA PRIMA JAYA, adalah sebesar Rp. 4. 286.241.380,00,; uang tersebut ditransferHal.93 s/d 111Putusan No.14/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.GTLO13.14.15.16.17.kepada Rekening atas nama PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg
Tanggal 4 Februari 2016 — drg. INDRA LUKMANA Bin LUKMANA
178 — 59
  • foto copy lampiran 5 Nomor 900/04Keu/RSUD/VII/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Daftar Penggunaan Dana JamkesmasTahun 2012 :1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Nomor 900/ .Keu/RSUD/VII/2013 Tanggal Juli 2013 yang isinya penyerahan buktibuktikwitansi asli penggunaan dana Jamkesmas dan Buku Harian dari tahun2008 s/d tahun 2012 ;1(satu) lembar foto copy lampiran daftar kwitansi yang diserahkan tahun2008 s/d 2012 ;1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 001 tanggal 1 Pebruari 2011yang isinya telah diterma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — TONO Alias ASIA
164 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan PerundangUndangan, Varia Peradilan, Tahun VI, Nomor65 hal. 136);Mahkamah Agung dalam Instruksinya Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1Juni 1998 mengintruksikan agar Para Hakim memantapkan profesionalisme dalammewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan Hakim yang eksekutabel berisikanethos (Integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama dan pertama), filosofis(berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata budaya yang berlakudi masyarakat), logos (diterma
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pnn
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 37
  • pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksud untuklansung atau tidak lansung memindahkan hak milik kepada orang asing,kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraanIndonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badanhukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaktub dalam pasal 21ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh ke negara, denganketentuan, hakhak pihak lain yang membebaninya tetap berlansung sertasemua pembayaran yang telah diterma
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 79/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 7 Nopember 2016 — Ir. H. PRAYITNO
122 — 62
  • Gabah / beras yang memenuhi persyaratan diterma oleh Kepala Gudang untukkemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barangKepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) danPPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untukdiserahkan kepada Mitra Kerja;e.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-08-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor NOMOR : 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BJM.
Tanggal 8 Agustus 2017 — NURUL HIDAYAH Binti (Alm) SYAHRANI.
32 — 10
  • ,Benar Terdakwa NURUL HIDAYAH melakukan penyimpangan terhadap dana (UPKPNPMMPd) Kecamatan Batulicin Dengan cara menarik tunai uang yang ada di rekeningUEP (Usaha ekonomi Produktif) dan membuat atau mencatat fiktif setoran dari kelompokSPP (Simpan Pinjam Perempuan) dengan tidak menyetorkan ke Bank atau Rekening SPP;Benar setoran dari kelompok mereka dibayarkan kepada terdakwa dan dalam setiapkali penyetoran ada dibuat kwitansi tanda terimanya ;Benar ada setoran dari Ketua Kelompok SPP yang telah diterma
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
174 — 43
  • Bahwa karena obyek sengketa bukan milik ParaPenggugat maka gugatan tersebut tidak dapat diterma danterhadap seluruh dalil gugatannya harus ditolak sertadikesampingkan.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menolak gugatan Para Penggugat atausetidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).3. Exceptio Peremptoria.a. Bahwa dalam Doktrin M.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 108 /PID.SUS/2010/PN.Tg.Slr
Tanggal 24 Februari 2011 — Pidana LERIN LAHANG,A.Md.SE.
108 — 35
  • lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)dan tanda terima dana SOA sebesar Rp. 27.692.000, sebanyak 1 (satu) kalidan Rp. 33.231.000, sebanyak 3 (tiga) kali masingmasing sebagai ongkosangkut Raskin Desa se Kecamatan Peso, tetapi saksi hanya menerima uangBantuan Ongkos Angkut sebesar masingmasing 1 (satu) kali Rp.21.150.000, (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga)kali Rp. 25.380.000, (dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)total untuk tahun 2008 yang diterma
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
201 — 88
  • Renaldy beserta bunga total sejumlah Rp.3.500.000.000, (tiga milyarlima ratus juta rupiah) dibuatkan akta notariil, sehingga diterbitkan AktaPerjanjian Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 oleh Notaris BUNTARIO TIGRISDARMAWA NG, yang pada pokoknya Terdakwa selaku pihak Pertama dansaksi korban Afandi Bunnawan selaku Pihak Kedua sepakat bahwa :* terdakwa memiliki hutang kepada saksi korban Afandi Bunnawan sebesarRp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diterma olehterdakwa secara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2016 — - ARLIN HARUN alias AI
57 — 9
  • Setelah dana diterma oleh Bendahara makaBendahara akan memasukkannya dalam buku kas kelompok lalu dananya masuk kerekening Bank dan setiap bulannya diperiksa oleh Ketua dan diperiksa olehHal 109Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2015/PN GtoFasilitator Kabupaten maka akan ketahuan ketika ada salah satu kelompok yangsudah menyetor tapi tidak dimasukkan ke rekening;Bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman, kelompok perempuan mengajukanproposal.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 3 Oktober 2016 — - SAKTIAWAN HAFID,SKM,M.Kes
93 — 40
  • dilakukan olehtim dari teknis dan tidak melibatkan tim dari Dinas; Bahwa terdakwa tahu Usulan calon pemenang datang dari Panitia Teknissedangkan panitia dari Dinas sipatnya menerima saja; Bahwa setahu terdakwa tidak ada untuk memprogram PT.Prindo karsa selakuPemenang dan tidak ada dari Perusahaan menemui terdakwa; Bahwa terdakwa tahu tidak ada Kualifikasi teknis diadakan dan tidak adameminta Surat Kuasa dari peserta lelang; Bahwa terdakwa tahu ada koreksi HPS yang dilakukan oleh saksi Mahyudinyang diterma
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Wanprestasi
Register : 14-07-2011 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2012 — Dr. TOMMY SIHOTANG, SH.LL.M dan Dr. JUNIVER GIRSANG, SH.MH beralamat di Jl. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya LAW FIRM TOMMY SIHOTANG & JUNIVER GIRSANG, berkantor di Golden Centrum Jln. Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; m e l a w a n 1. PT. SALINDO PERDANA FINANCE (dalam likuidasi) – beralamat di Menara BDN Lantai 17, Jalan Kebon No. 83 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I ; 2. PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE – beralamat di Menara Mulia Suite 2007 Jalan Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II ; 3. PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK – beralamat di Menara Kebon Sirih Lantai 25 Jalan Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat 10430. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III ; 4. PT. EQUITY DEVELOPMENT FINANCE – beralamat di Wisma Sudirman Lantai 8 Jalan Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta Selatan 10220, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – IV ; 5. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK – beralamat di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – V ; 6. PT. CAPITALINC FINANCE – beralamat di Recapital Building Lantai 9, Jalan Adytiawarman No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VI ; 7. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE – beralamat di Mega Plaza Lantai 6 Jalan HR. Rasuna said Kav. C3, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – VII ; 8. BEI ( BURSA EFEK INDONESIA ) – beralamat di Gedung BEJ Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT – I ; 9. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) – beralamat di Gedung Baru Depkeu RI Jl. Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT – II;
204 — 80
  • Penggugat adalah gugatan yang belum waktunya ataupremature, karena dalam gugatan Penggugat jumlah tuntutan yang diajukan oleh Penggugatkepada Para Tergugat untuk membayar success fee 10% dari Rp.26.058.283.566, ( dua puluhrenam milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluhenam rupiah) atau sebesar Rp.2.605.828.356,60 ( dua milyar enam ratus lima juta delapan ratusdua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sen), sedangkan tagihanyang diterma
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2016/PNPdg
Tanggal 27 Januari 2017 — Sri Martiani binti Sutan Gondok
95 — 12
  • Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli inspektorat di persidangan,bahwa walau dana tersebut berbentuk hibah, namun Pembayaran PPH 10 %, atasbarang barang yang dibeli untuk pelaksanaan rehab kelas SDN 05 Pasar Tikutahun 2011 di Toko Material Melly SF dibayarkanRp. 5.144.500, (lima juta seratusempat puluh empat juta lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan,sisa dana rehabilitasi pembanguan 3 buah lokal SDN 05 Pasar Tiku sebesar RpDana rehabilitasi yang diterma
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Putus : 15-09-2016 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN BLORA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bla
Tanggal 15 September 2016 — AHMAD SHOHIB SUHADAK lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI / KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI,
142 — 43
  • putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewjsde).Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 431K/TUN/2002 tanggal 10 Maret 2005 Penggugat telah mengajukanupaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan PK tersebuttelah diputus sebagaimana putusan mahkamah Agung RI Nomor : 13PK/TUN/2012 tanggal 15 Mei 2012, dengan amar putusan sebagaiberikut : Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali SOEMOREJOLOSO / SOEMOLOSOtersebut tidak dapat diterma
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
98 — 51
  • beradadi bawah pembinaannya, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sah,adapun cara mencabutnya adalah dengan melakukan upaya hukumsehingga surat keputusan tersebut dinyatakan tidak sah olehPengadilan ; Bahwa, sebuah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintahharuslah merupakan keputusan yang didasarkan kepada suatukesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut ditarik dari sebuahpenelitian, lalu kKeputusan tersebut haruslah memiliki motif yangdapat diterima secara sosial, adapun motif yang dapat diterma
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PNJBI
Tanggal 23 Juli 2013 — Dr. Ir. ELIYANTI, M.Si Binti ZAIDAN AKUAN
65 — 31
  • Jambi,sumbangan orangtua dan SPP mahasiswa tidak dikelola melalui mekanisme APBNdimana PNBP tidak disetor ke kas negara dan digunakan langsung oleh pengelolaPSPD Unja;= Penggunaan langsung PNBP yang diterma PSPD Unja untuk pembayaran honorariumpengelola PSPD Unja adalah berdasarkan Keputusan Rektor Unja;= Jumlah pembayaran honorarium pengelola PSPD Unja melebihi Standar Biaya Umum(SBU) tahun 2007, 2008 dan 2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 96/PMK.02/2006 tanggal 16 Oktober