Hal ini merupakan konsekwensi daripemberian jujur/mas kawin/belis dalam perkawinan (penelitian danKompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, FakultasHukum undana tahun 2001, halaman 174);Bahwa yang menjadi dasar sistim pewarisan dalam adat Manggarai adalahsusunan kekerabatan/keturunan patrilineal. Dalam susunan/kekerabatantersebut kedudukan anak lakilaki lebih menonjol daripada kedudukan anakperempuan. Pada prinsipnya anak lakilakilah yang berkedudukan sebagaiahli waris.

Atau bagaimana prosedur pewarisan menurut adatManggarai?, melainkan langsung berpendapat bahwa hak waris perempuandisamakan dengan lakilaki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnyapada Konstitusi, Peraturan PerundangUndangan dan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI;Bahwa sebagaimana uraian tentang ruang waktu berlakunya hukum adatyaitu hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempatdan sosial.

pewarisan;Bahwa sistem kekerabatan masyarakat Manggarai bersifat Patrilineal atauPatriarkat (sistim kekerabatan berdasarkan keturunan lakilaki) dan dalamhukum adat Manggarai terdapat perbedaan antara anak lakilaki dan anakperempuan.

Anak perempuan karena termasuk orang luar (ata peang) yang artinyakeluar dari keluarga orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris.Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris)untuk melakukan pembagian harta warisan;Dengan demikian pewarisan dalam hukum adat Manggarai sangat eratkaitannya dengan sistim kekerabatan anak rona (keluarga pemberi wanita)dan anak wina (keluarga penerima wanita).

Dengan sistim pewarisan demikian, maka terjadi keseimbangandan harmoni bahwa anak perempuan hanya mewaris dari satu sisi yaitu darisuaminya.

;eC Bukti Identitas ahliWaAallS; === ooo nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaituBuktiT2,T3,T4,T5 dan T 6 terdapatnya fakta hukum yang berupa permohonanperalihan hak karena warisan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Mariatultertanggal 11 Juni 2008 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa denganmelampirkan antara lain yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Hamri, Surat1415Keterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan

yang kesemuanyatertanggal 11 Juni2008 ; 722 $222 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn n nena n=Menimbang, bahwa Majelis Hakim mememandang perlu' untukmempertimbangkan keberadaan Surat Keterangan Kematian atas nama Hamri, SuratKeterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5dan T 6) sebagai salah satu syarat untuk lahirnya obyek sengketa aquo 5Menimbang, bahwa dari sudut pandang ilmu logika dengan pembahasankebenaran ontologis (kesesuaian suatu realitas pada keadaan aslinya), maka

pernyataan tertanggal 20 Desember 2010 yangmenyatakan bahwasannya dirinya masih hidup dan di tindak lanjuti dengan adanyaSurat Keterangan Pencabutan atas Surat Keterangan Kematian Nomor:Pem/15.2/261/V1/2008, tertanggal11 Juni2008...11 Juni 2008 yang mana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Syukri HS(Kepala Desa Labuhan Kuris) di persidangan pada tanggal 19 April 2011, makaMajelis Hakim berpendapat Keterangan Kematian atas nama Hamri, SuratKeterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan

(bukti T 4, T 5dan T 6) yang diajukan oleh Mariatul mengandung' keterangan yang tidakbenar;Putusan No. 449/Pid.B/2014/PN BJ Hal. 15 dari16Menimbang, bahwa memberikan keterangan tidak benar dalam SuratKeterangan Kematian atas nama Hamri, Surat Keterangan Warisan, dan SuratKeterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5 dan T 6) sedangkan faktahukumnya Hamri (Penggugat) masih hidup hingga saat ini (bukti P 1, P 2) adalahmerupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan mengandung suatu unsur bedrog(tipu

muslihat) yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan TataUsaha Negara, dikarenakan alasan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidakboleh mengandung cacat kehendak (willsgebreken); 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukumpada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia, dalam arti bahwa sejakitu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru (komentar pasal 42 ayat 1Peraturan Pemerintah

Kendari, Kota Kendari (videbukti P1 dan P6), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari,maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkaraPermohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadimaksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa Dalam penerapan hukum waris, apabila seorangpewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakanadalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum

Waris sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata)Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata secara garis besarmenentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Orang akanmenggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudahada atau sudah dilahirkan, ia juga harus masih ada (masih hidup) pada saatmeninggalnya si pewaris (Pasal 836 dan Pasal 899 ayat KUHPerdata).Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 75Pat.P/2021/PN KdiMenimbang bahwa Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinyasuatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);2.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena materi gugatanadalah perbuatan melawan hukum atau pewarisan ; Bahwa secara jelas dan terang dalam petitum gugatan disebutkan adanyapermohonan penetapan : meninggalnya pewaris, harta waris dan ahli waris(ahli waris yang lain tidak pernah disebutkan), sehingga perkara ini jelasmenyangkut pewarisan, sedangkan notabene seluruh ahli waris dan pewarisadalah beragama Islam, maka kewenangan mengadili adalah merupakankewenangan Pengadilan Agama ; Bahwa

mengingat gugatan tersebut adalah mengenai Pewarisan, makasecara tegas kami menolak dan tidak akan tunduk pada ketentuan PeradilanUmum ; Bahwa secara yuridisoun gugatan telah cacat hukum karena dalampenetapan seseorang menjadi ahli waris sepanjang ada orang lain yangberhak pula menjadi ahli waris, maka orangorang tersebut haruslahdijadikan pihak pula ; Bahwa atas hal tersebut di atas, maka selayaknya gugatan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil

Hakhak dan kewajibantersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hakdan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana tertera dalam pasal 830KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya,Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Bdgbahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannyaberalih/berpindah kepada ahli warisnnya.

Cara ini dikenal dengan pewarisan ab instestato, yaituperolehan warisan berdasarkan adanya hubungan darah atau disebut pulapewarisan undangundang, yang mana undangundang dengan sendirinyamenjadi ahli waris.

Carapewarisan ini dikenal sebagai cara pewarisan testamentaire. Pihak ketiga yangHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Bdgmenerima warisan ini disebut /egataris sedangkan harta peninggalan tersebutdisebut /egaat.Menimbang, bahwa pada dasarnya proses beralinnya harta kekayaanseseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karenakematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapaunsurunsur persyaratan yang harus dipenuhi:1.

SJAMSUDIN (alm)sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor:474.3/13/WRS/2012 tanggal 31 Juli 2012, sebagaimana Bukti P4(2), termasukdalam pewarisan undangundang (ab instetato) golongan , dan berhak untukmewarisi atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.Sehingga oleh karena itu. telah memenuhi syarat pewarisan dan berhakmenggantikan kedudukan H.D.

Bukti Identitas ahliMenimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaituBuktiT2,T3,T4,T5 dan T 6 terdapatnya fakta hukum yang berupa permohonanperalihan hak karena warisan yang diajukan oleh pemohon yang bernama Mariatultertanggal 11 Juni 2008 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa denganmelampirkan antara lain yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Hamri, Surat1415Keterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan yang kesemuanyatertanggal 11 JuniMenimbang, bahwa

Majelis Hakim mememandang perlu untukmempertimbangkan keberadaan Surat Keterangan Kematian atas nama Hamri, SuratKeterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5dan T 6) sebagai salah satu syarat untuk lahirnya obyek sengketa aMenimbang, bahwa dari sudut pandang ilmu logika dengan pembahasankebenaran ontologis (kesesuaian suatu realitas pada keadaan aslinya), maka denganmemperhatikan bukti P dan P 2 yang menerangkan pada pokoknya Penggugat(Hamri) telah membuat surat pernyataan

tertanggal 20 Desember 2010 yangmenyatakan bahwasannya dirinya masih hidup dan di tindak lanjuti dengan adanyaSurat Keterangan Pencabutan atas Surat Keterangan Kematian Nomor:Pem/15.2/261/V1/2008, tertanggal11 Juni2008...11 Juni 2008 yang mana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Syukri HS(Kepala Desa Labuhan Kuris) di persidangan pada tanggal 19 April 2011, makaMajelis Hakim berpendapat Keterangan Kematian atas nama Hamri, SuratKeterangan Warisan, dan Surat Keterangan Pembagian Pewarisan

(bukti T 4, T 5dan T 6) yang diajukan oleh Mariatul mengandung' keterangan yang tidakPutusan No. 449/Pid.B/2014/PN BJ Hal. 15 dari16Menimbang, bahwa memberikan keterangan tidak benar dalam SuratKeterangan Kematian atas nama Hamri, Surat Keterangan Warisan, dan SuratKeterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5 dan T 6) sedangkan faktahukumnya Hamri (Penggugat) masih hidup hingga saat ini (bukti P 1, P 2) adalahmerupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan mengandung suatu unsur bedrog(tipu muslihat

) yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan TataUsaha Negara, dikarenakan alasan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidakboleh mengandung cacat kehendak (willsgebreken); 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukumpada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia, dalam arti bahwa sejakitu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru (komentar pasal 42 ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 24

BukitTempayanKecamatan Batu Aji Kota Batam berawal pemilik Hak AtasNama Slamet Purwanto, kemudian beralin ke Pemohon dan Anakanaknya karena Pewarisan;Bahwa pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunantersebut bertindak atas nama Anakanaknya yang masih dibawah umur,yaitu untuk Anak Laki laki Kedua bernama Djuni Rudiarto yang berumur16 tahun, dan Anak Ketiga Perempuan bernama Zahra Imelsa yangberumur 13 tahun;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohonmembenarkan dan tidak ada keberatan

BukitTempayanKecamatan Batu Aji Kota Batam berawal pemilik Hak AtasNama Slamet Purwanto, kemudian beralin ke Pemohon dan Anakanaknya karena Pewarisan;Bahwa pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunantersebut bertindak atas nama Anakanaknya yang masih dibawah umur,yaitu untuk Anak Laki laki Kedua bernama Djuni Rudiarto yang berumur16 tahun, dan Anak Ketiga Perempuan bernama Zahra Imelsa yangberumur 13 tahun;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 130Padt.P/2021/PN BtmMenimbang, bahwa atas' keterangan

tersebut, pada pokoknyaadalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeriberwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ljin Jual Harta pemohonuntuk anaknya yang masih dibawah umur;Menimbang, bahwa sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3601 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 di Komplek MukaKuning Paradise Blok S Nomor 9 Desa/ Kelurahan Bukit TempayanKecamatanBatu Aji Kota Batam berawal pemilik Hak Atas Nama Slamet Purwanto beralihkarena Pewarisan

dalam dan diluar Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.3 dapat diketahui Karmila SariSukarno, Ratu Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif Aurelio Perwira Wijaya adalahahli waris dari almarhum Wijaya Kusuma Ari Asmara ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.8 menunjukkan tanah SHM 2994yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatat atas namaKarmila Sari Sukarno, Ratu Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif Aurelio PerwiraWijaya yang diperoleh berdasarkan pewarisan

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menunjukkan tanah SHM 1391yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatat atas namaKarmila Sari Sukarno, Ratu Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif Aurelio PerwiraWijaya yang diperoleh berdasarkan pewarisan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 menunjukkan tanah SHM01558 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatatatas nama Karmila Sari Sukarno, Ratu Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif AurelioPerwira

Wijaya yang diperoleh berdasarkan pewarisan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 menunjukkan tanah SHM 472yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatat atas namaKarmila Sari Sukarno, Ratu Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif Aurelio PerwiraWijaya yang diperoleh berdasarkan pewarisan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 menunjukkan tanah SHM2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatat atasnama Karmila Sari Sukarno, Ratu

Meriza Ayu Amelia, dan Attalla Al Hanif AurelioPerwira Wijaya yang diperoleh berdasarkan pewarisan ;Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No :147/Pdt.P/2018/PN.Krg.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Saat Suami pemohonmasih hidup mempunyai hutang yang dipergunakan sebagai biaya pengobatansuami pemohon yang mengalami kecelakaan dan harus dioperasi tempurung kepalaserta perawatan di ICU selama 3 ( tiga ) bulan ; Bahwa, selain itu setelah suaminyameninggal dunia , pemohon tidak bekerja

mengikuti agama suaminya (Katolik), serta mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu:1) Petronela Deo,2) Regina Rei,3) Yakobus Deko Day;Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere danNenek Simo Woda yang bernama Aminah Ghele menikah denganHasan Usman dan mempunyai seorang anak perempuan yangbernama Fatima Musatafa (Penggugat saat ini);Bahwa selain memiliki 5 (lima) orang anak sebagaimana disebutkanpada point 5 di atas, semasa hidup Nenek Simo Woda juga memilikisebidang tanah berdasarkan pewarisan

MuhamadRenga dan Muhamad Saleh Rambari,e Sebelah Selatan :berbatasan dengan tanah milik SwediMandaka (Sekarang dengan Jalan raya);e Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah milik SwediMandaka (sekarang dengan Anton Ringgi,Desi Darius Paju dan Musa Neno),Yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selaindengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengankedaluwarsa, dengan pewarisan

Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimanadimaksud pada point 11 dalam gugatannya tersebut adalah sebidangtanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga KecamatanEnde Timur Kabupaten Ende adalah milik Penggugat karena pewarisandari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda, melalui ibundaPenggugat yang bernama Aminah Ghele;Adalah tidak benar tanah tersebut adalah merupakan tanah milikPenggugat karena pewarisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda, melalui ibunda Penggugat

Halaman 19 dari 28Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yangdiperoleh berdasarkan pewarisan dari Almarhum GHELE GERE danAlmarhumah SIMO WODA berdasarkan garis keturunan ibu Penggugatyang bernama Almarhumah AMINAH GHELE ?

AtauApakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat ll, Tergugatlll, Tergugat IV, dan Tergugat V yang diperoleh berdasarkan jual beliantara para Tergugat tersebut dengan Tergugat yang memperolehtanah sengketa tersebut berdasarkan pewarisan dari Almarhum TauGhele ?;8.

;Bahwa terhadap Bukti Surat Kode P. 9 tersebut yaitu berupa Surat KeteranganPewarisan, ternyata oleh Majelis Hakim Judex Facti telah menjadikan BuktiSurat Kode P. 9 tersebut sebagai pertimbangan hukum yang menentukanuntuk memutus perkara ;Bahwa buktidipertimbangkan Majelis Hakim Judex Facti, yang menentukan gugatankode P. 9 berupa Surat Keterangan Pewarisan yangdikabulkan adalah suatu kesalahan atau kekeliruan yang nyata ;Bahwa bukti Surat Keterangan Pewarisan secara hukum tidak benar, baikbentuk

maupun isi/redaksinya salah dan bertentangan dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain ituSurat Keterangan Pewarisan tersebut tidak dikuatkan oleh Camat serta tidakdibubuhi materai secukupnya ; eBukti P. 9 Surat Keterangan Pewarisyang diajukan oleh Penggugat yangbertentangan dengan PP.

No. 24Tahun 1997 ;e Surat Keterangan Pewarisan yangsesuai dengan PP.

No. 24 Tahun1997 ; "Keterangannya memuat para abhiwaris beserta harta warisan ;"Keterangannya pewaris membagibagikan harta warisannya kepadapara ahli warisnya ;tidak dikuatkan* Suratnya olehCamat ;"Keterangannya hanya memuat ahiwaris saja ;"Tidak ada pembagian harta warisankepada setiap ahli waris ;*Harus dibubuhi materai secukupnya# Harus dikuatkan oleh Camat ; Bahwa dengan adanya kenyataankenyataan yang merupakan fakta hukumbahwa bukti P. 9 Surat Keterangan Pewarisan tersebut di atas bertentangandengan

permohonan Para Pemohon;