Ditemukan 9551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejapanan
Penelusuran terkait : Merusak kesopanan Kejahatan terhadap kesopanan Dimuka umum Merusak kesopanan dimuka umum Secara bersama-sama merusak kesopanan di muka umum Sidang tertutup untuk umum Delik kesopanan Muatan kekerasan seksual
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 179/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat:
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
204 — 46
  • direncanakan dengan baik tersebutgagal dan akibatnya merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi yang mengklaimtanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi dengan bukti yangterindikasi tidak benar atau lancung, dengan motif kurang baik membongkar paksapagar, dan membangun bangunan tempat sewa untuk berjualan tanpa izinPenggugat Rekonvensi / Tergugat Il konvensi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, dan bertentangan dengan kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
71 — 13
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui bataskewenangannya atau tanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan denganhak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor :1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor :1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangan dengan azasazas hukum tidaktertulis, maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat, kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — MOH. FATHOL BAHRI als PA'ONG KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
70 — 13
  • Melawan hukum formil lebih dititikberatkan padapelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telahmemenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalammasyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - JON RISMAN DAMANIK, KASDIAMAN SITOPU, RACHMAD PURBA
87 — 31
  • Melawan hukum formil lebih dititikoeratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara maiteriil, apabila perbuatanitu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutanyang hidup dalam masyarakat.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
86 — 61
  • Bertentangan dengan kesusilaanKesusilaan berarti kesopanan, kehalusan, adat( Sutan Muhamad Zain :755). Olehkarena itu tindakan / tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidupdimasyarakat, demikian juga adat isti adat yang hidup dan terpelihara dalamkehidupan masyarakat sebagai norma hukum adalah perbuatan melawan hukum .d.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANDI MUSTAFA, S.E. Bin ANDI THAMRIN
122 — 91
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian MelawanHukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangandengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 08-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/MIL/2016
Tanggal 8 Juni 2016 — MAKHER MATHIJS REHATTA T1; GERGORIUS BERNADUS GETA T2;
163 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 90 K/MIL/2016harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lainyang lebih baik;2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapatkepentingankepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan,dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yangmendadak (pada saat itu juga).
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU - LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
195 — 774
  • arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkan dalamPengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luasdimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis jugadapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atauperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.ADING SUHERMAN
87 — 23
  • Bag.tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangan denganazasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat unum menurut kepatutandalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2817 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Drs. AGUS SUBIYANTO, MA
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara KS.Natalegawa);Dari uraian tentang pengertian melawan hukum sebagaimanadikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukumpasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah sebagai tidak hanyamelanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, dan hal yang demikian itumerupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yanglazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalampergaulan masyarakat ataupun dipandang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 21 April 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR melawan KIERON SAMUEL PRENTER, dkk.
368 — 259
  • sebagai berikut :1 Tahapan Pendirian adalah ketika para pendiri sepakat untuk membentuk suatubadan hukum kemudian masingmasing pendiri mengambil bagian dalambentuk kepemilikan saham, kemudian mendapat Akta dan mendapat pengesahandari Notaris;2 Tahapan Pengesahan adalah tahapan agar Akta mendapatkan pengesahan darikantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahapan tersebut akandilakukan pengecekan untuk memeriksa identitas yang ada pada Akta, akandicek tujuan dari PT apakah sesuai dengan asas kesopanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
396 — 268
  • Tentang : Peradilan Militer
  • sebaikbaiknya dengan tidak mengurangikebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.Selain itu diadakan juga larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusanpengadilan, pengusaha, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadiliolehnya, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Petunjukpetunjuk yang menimbulkan prasangka keras, bahwa seorang hakim telah melakukan perbuatan terceladipandang dari sudut kesopanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-10-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Oktober 2014 — 1. HARI MUJOKO, S.Ag ; 2. FENDY HADI SETYAWAN, ST ; 2. RUDI WAHONO ; KEJAKSAN NEGERI MALANG
72 — 12
  • Melawan hukum formil lebih dititikberatkan padapelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telahmemenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalammasyarakat ; 2222222 nono nn nnn nnn nnn nanan nnn129Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukumBahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim) telah menganggarkandana hibah dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 28 September 2016 — HERMINTA SEMBIRING, SKM
100 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai unsur dari suatu tindak pidanadalam beberapa hal, kata "melawan hukum (wederrechtelijkheid) olehkalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yanglazim ada dalam pergaulan masyarakat (in striid met de zorgvuldigheiddie in het maatschappelijk verkeer betaamt). Prof. Dr. Jur.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
68 — 17
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagaitanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izinyang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376);ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
141 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Dalam .... dan seterusnya" ;Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilinat perbedaan pengertianmelawan hukum secara formil" dan "melawan hukum secara materiil" ;Telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum secara formil adalahperbuatan melawan hukum terhadap perundangundangan tertulis secaranormatif yang memuat sanksi pidana, baik berupa kejahatan ataupelanggaran, sedangkan melawan hukum secara materiil adalah perbuatanyang bertentangan dengan normanorma kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
80 — 15
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui bataskewenangannya atau tanopa kKewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hakorang lain atau tanpa izin yang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis,maupun azasazas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat,kesopanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
120 — 24
  • atau melampaui bataskewenangannya atau tanoa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yangberwajio atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376), ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 135-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — - Sertu Ashar
189 — 105
  • ., terkait Pasal 49 KUHPmengatakan bahwa agar tindakan ini benarbenar dapatdigolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapatdihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macamsyarat sebagai berikut :a) Tindakan yang dilakukan itu harus benarbenarterpaksa untuk mempertahankan (membela) diri.b) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan ituhanya terdapat kepentingankepentingan diri sendiriatau orang lain, peri kesopanan, dan harta bendakepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.17)18)19)20)21
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
67 — 14
  • tanggal 29 Desember 1983; atau melampaui batas kewenangannya atautanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagaitanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izinyang berwajib (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober1986 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman376);ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan