tigaratus ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 dibiayai dari dana bakalcalon Walikota atau dana pendaftaran bakal calon Walikota ;Bahwa yang mencatat dan membukukan dana fraksi serta danabantuan sumbangan sukarela bakal calon Walikota adalah saksiHARTATI;Bahwa sesuai penjelasan saksi HARTATI, pencataan atau pembukuandana fraksi dibuat pada tahun 2014 atau setelah permasalahan inimuncul atas perintah terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar ;Bahwa saksi pernah beberapa kali diklarifikasi oleh BPKP

setiap bulannya dipotongmasingmasing Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) sehingga setiap bulan terkumpul Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ;Bahwa yang mengambil dana tersebut dari Bendahara Setwan adalahterdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar dan terhadap uang tersebuttidak diserahkan kepada Bendahara karena bendahara tidakdifungsikan atau tidak melakukan pengelolaan atas keuangan DPDPartai Golkar Salatiga sejak tahun 2010 ;Bahwa saksi pernah beberapa kali diklarifikasi oleh BPKP

1 Tahun 2004 adalah berkurangnya nilaiuang / barang / surat berharga yang jumlahnya pasti sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja ;Bahwa apabila dana bantuan keuangan tidak dipergunakan oleh partaipolitik penerima bantuan maka hal tersebut bisa saja, namun terdapatkonsekwensi, yaitu pada tahun berikutnya partai politik tersebut tidak bisamendapatkan bantuan keuangan kembali ;Bahwa auditor dibagi menjadi 2 (dua), yakni auditor eksternal (BPK) danauditor internal (BPKP

pemeliharaan kantor, sewa kantor sekretariatjika tidak mempunyai kantor tetap ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2009, yang mempunyai kewenangan melakukan audit adalah BPK,dimana kewenangan yang adantersebut diberi dan tidak dapat diciptakansendiri ;Bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenaikewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuanganNegara, Ahli berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebuttidak untuk menguji apakah BPKP

oleh saksiHARTATI ketika terdakwa diperiksa di Polres Salatiga pada bulan Mei2015 ;Bahwa terdakwa tidak merangkap tugas sebagai Bendahara ;Bahwa untuk barangbarang inventaris, saksi HARTATI yangmengetahuinya dan yang membelinya ;Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), terdakwamembenarkan uang tersebut sebagai uang miliknya yang dititipkankepada Penyidik Polres Salatiga untuk membayar kerugian Negarasebagaimana audit BPKP

Bahwa Terdakwa selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa padaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab KonaweKepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang dalam kegiatanpelatinan Siskeudes Tahun 2019 memiliki tugas yaitubertangungjawab mengarahkan para peserta, membantu parapeserta pada saat dilaksanakan pemberian materi oleh pihak BPKP,dan melakukan pembayaran kepada pihak baik di Hotel AthayaKendari maupun di Hotel Dblitz Kendari, sehingga dalam hal iniTerdakwa sebagai pengelola keuangan dalam

Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudahdibungkus kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa; Bahwa ada punuang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihansiskeudes Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 445.000.000,(empat ratu sempat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwakelola untuk pembayaran hotel dan biayabiaya yang dibutuhkanuntuk kegiatan tersebut salah satunya pembayaran honoriumpemateri dari BPKP yang dibayarkan oleh Saksi Keis RosmiyatiLawude.

Bahwa yang membuka untuk kegiatan tang dilakukan di Hotel AthayaKendari adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudiandilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkankegiatan pelatinan gelombang ke2 yang dilaksanakan di Hotel Dblitz Kendaritidak lagi dilakukan lagi pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP ProvinsiSulawesi Tenggara kemudian di hari ketiga dilaksanakan penutupan kegiatanHalaman 118 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN KdiPelatinan Sistem Keuangan

Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara danberdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkanbahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000, (tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEISROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri.6.

Bahwa fasilitas yang diberikanhotel terhadap penyelnggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu Fasilitas menginap di kamar hotele Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paketsoundsystem dan Layar LCDe Sarapan/Breakfast Coffee break 2 kali dalam seharie Makan Siang / lunche Makan malame Alat tulis berupa ballpoint dan memo padMenimbang, bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatinan Sistem KeuanganDesa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaan;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaanBahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwapelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa di 21 SMP diKab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa Asri Komsani, SIP, M.Si Als Asri Bin M. Rasidi,terdakwa Zainal Arifin, M.Pd.

Penunjang Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat BagiAnggota Linmas Aktif Kota Bekasi Tahun 2014, dan dijawab serentak oleh seluruhpersonil anggota Linmas Kota Bekasi yang hadir bahwa untuk honor bulan April, Meidan Juni 2014 mereka tidak menerima uang Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman,Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota BekasiTahun 2014;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP

Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat BagiAnggota Linmas Aktif Kota Bekasi Tahun 2014, dan dijawab serentak oleh seluruhpersonil anggota Linmas Kota Bekasi yang hadir bahwa untuk honor bulan April, Meidan Juni 2014 mereka tidak menerima uang Honor Penunjang Kegiatan Ketentraman,Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota BekasiTahun 2014;halaman 53 dari 164 halamanBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai ahli 1kali dan semua keterangan yang sudah saksi berikan yang terdapat di BAP Penyidik benarsemua ;Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :e Auditor pada Tim Gabungan BPKPDitjen Pajak Jakarta(19931994) ;e Auditor pada Tim Gabungan BPKPBapeksta Keuangan ,Jakarta (19941997) ;e Auditor pada Tim Optimalisasi Penerimaan PBB DKIJakarta (19971998) ;e Auditor pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu(1998) ;e Auditor pada Perwakilan

BPKP Propinsi KalimantanBarat (2002 2011) ;e Auditor pada Perwakilan BPKP Jawa Barat (2011 sekarang) ;Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negaradalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penunjang kegiatan Satlinmasdi Satpol PP Pemerintah kota Bekasi sebesar Rp.1.041.600.000, adalah Surat KepalaKejaksaan Negeri Bekasi Nomor.

B4795/0.2.25/Fu.1/09/2014 tgl. 24 September 2014 hal.Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kemudian ditindaklanjutidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat No.ST2533/PW 10/5/2014 tgl.3 Oktober 2014 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa saksi melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan ruanglingkupnya sejak keluarnya Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jabar.

ASEP ROHMAT hanya menerimadana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,* Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

Pemerintah Kota Bekasi sebesar kurang lebih Rp.185.780.000, (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atausetidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun

ASEP ROHMAT hanyamenerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor: SR601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014,Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangannegara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran BantuanKeuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI danSMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 183.100.000, (seratus delapan puluh tiga juta seratus riburupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3jo.pasal 18 Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Baratsebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapanpuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan riobu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014.momen Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Cane (Median) 7 3.850.000 968.000Jumlah 35.420.000 8.905.600 Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal iniPemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 135.877.500,00 (seratus tigapuluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan LaporanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Rp.82.969.800, (delapan puluhdua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR64/PW02/5/2014 tanggal 02 Juli 2014 ;erence nnne= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

DJANAKA RADJI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, denganJabatan sebagai ketua team ;Bahwa ahli bertugas sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;Bahwa untuk melakukan Audit pada keuangan Negara, atas pengadaanlampu jalan di Berastagi dan Kabanjahe ;Bahwa pengadaan lampu jalan dilakukan pada tahun 2012 ;Bahwa pertama dilakukan pemapaaran, lalu disimpulkan dan unsurunsurnya telah terpenuhi ;Bahwa penyimpangannya

;Bahwa penyebab terjadinya kerugian adalah karena kelalaian sebagaipengawasan ;Bahwa tidak wajar pagu kontrak tersebut tidak dibayarkan ;Bahwa berdasarkan semua dokumendokumen yang ada kamiperbandingkan semua ;Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian ;Bahwa sertifikat itu diberikan oleh BPKP dari pusat ;Bahwa BPKP juga berhak melakukan pemeriksaan kerugian Negara,karena di dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,kemudian No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,109disitu

Rp121.299.000,00 = Rp110.272.000,00 Nilai kontrak pekerjaan supervisi seharusnya sesuai Peraturan Menteri41Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tanpa PPN5,20% X Rp572.420.000,00 = Rp29.765.000,00Kelebihan nilai pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap nilai kontrak yangseharusnya adalah Rp.80.507.000,00Jumlah nilai Kerugian Negara (1 + 2) adalah sebesar Rp 286.097.400,00 (dua ratusdelapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). sesuai Laporanhasil Audit BPKP

Cimanggis Kota Depok pada tahun anggaran 2012 yangdiduga adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi dan Tim saksi diminta untukikut melakukan audit ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BPKP Perwakilan Prop DKIJakarta sudah 34 tahun lamanya ;Bahwa ahlitermasuk ahli dalam bidang akuntansi dan auditor muda sejak tahun2008 ;Bahwa yang menjadi tugas ahli dalam melakukan audit adalah membuat danmenyusun laporan hasil audit ;Bahwa peningkatan proyek Jalan Pondok Rangon ini dilaksanakan pada tahun2012

, ;140Bahwa ahli melakukan Audit dengan menggunakan audit jenis investigasi ;Bahwa perbedaan audit investigasi dengan audit perhitungan negara, antara lain :Audit investigasi adalah Indikasi adanya penyimpangan terhadap peraturanyang berlaku dan tidak diketahui kerugian negara secara keseluruhan, sedangkanaudit perhitungan negara sudah ada indikasi nilai kerugian negara, sehingngakita tinggal mematangkan kerugian negara tersebut ;Bahwa Standart audit yang ahli gunakan berdasarkan Putusan Kepala BPKP

Marlon Panggabean ;Bahwa jaminan pelaksana dalam perkara ini sudah benar yaitu PT BungaTanjung Raya ;Bahwa ahli melakukan audit terhadap Proyek peningkatan Jalan Pondok Rangonpada bulan September 2013 dan ahli melakukan pengecekan dilapangan ;Bahwa ahli (BPKP) melakukan pengecekan kelokasi didampingi oleh pihak dariLPJK dan pihak penyidik ;J.

nilai kontrak (kelebihanbayar) sebesar Rp. 80.505.943,09 (delapan puluh juta lima ratus lima ribuSembilan ratus emapat puluh tiga rupiah, nol Sembilan sen);Sehingga total nilai Kerugian Negara 1) + 2) sebesar Rp 286.096.387,53 (duaratus delapan enam juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuhrupiah koma lima puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKPProvinsi DKI Jakarta Nomor : SR566/PW09/5/2012 Tanggal 17 Desember 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP

SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK atas kegiatan dimaksudyang ditandatangani Kepala Dinas Sosial tenaga Kerja KotaPematangsiantar.Dengan adanya potongan atas bantuan tersebut, programpemerintah tidaktercapai (gagal) kususnya di Kota Pematangsiantar, dan menurut saksinegara mengalami kerugian, negara mengalami kerugian perekonomian.Dan saksi menjelaskan tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau auditinternal atau bahkan audit eksternal terhadap pelaksanaan kegiatan ini,baik inspektorat Jenderal, BPKP

Bahwa benar AHLI menjelaskan bahwa dasar dalam melakukan perhitungankerugian keuangan negara adalah adanya permintaan dari Kepolisian ResortPematangsiantar dengan Nomor B/188/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 danSurat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara Nomor S476/PW02/5.2/2019 dan ST202/PW02/5.2/2019 tanggal 29 Maret 2019.

usaha ekonomi produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2013 ditandatangani KepalaPerwakilan BPKP Sumut YONO ANDI ATMOKO, dengan lampiran SuratTugas Nomor : ST 202 / PW02/5.2/2019, tanggal 29 Maret 2019 yangditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Sumut atas nama YONO ANDIATMOKO.Bahwa benar AHLI menjelaskan bahwa metode penghitungan kerugiankeuangan negara yang AHLI menjelaskanlakukan adalah jumlah realisasipembayaran sesuai Surat perintah pencairan (SP2D) yang

Ahli: Sudirman, memberikan pendapat :Bahwa ahli adalah Mantan Auditur Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP).Halaman 157 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn.Bahwa metode PKN (Penghitungan kerugian negara) yang dilakukan olehAhli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara, kurang tepatBahwa dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Stimulan UsahaEkonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KotaPematangsiantar

Pasaribu. ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran danPenggunaan Dana Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran2013, yang dibuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR22 / PW.02 / 5.2 / 2019,tanggal 9 Mei 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkankerugian keuangan negara sebesar

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 2/.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

makayang digunakan adalah yang hasil yang ada saat ini;Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan;Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan untuk menjalankansuatu kewenangan adalah berdasarkan atau bersumber atas hukum;Bahwa parameter penyalahgunaan wewenang adalah dapat dilihat dari:apakah ada penyimpangan terhadap normanorma kepemerintahan, atau adaatau tidaknya peraturan yang disimpangi; Bahwa apabila tidak ada perbaikan Perda dianggap benar,Bahwa sebagai

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaananggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKUTahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuatoleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.wonn Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugiannegara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan padaSetda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

) tidak diberikan wewenang untuk itu;Menimbang, menanggapi nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebutbahwa kewenangan BPKP dan BPK masingmasing telah diatur secara jelas dalamperaturan perundangundangan, yaitu BPKP diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 :BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakuPasal 1 angka 4 PP No. 60 Tahun 2008 :Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP,adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada

menemukan adanyakerugian keuangan Negara sebagaimana keterangan ahli BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan sebanyak Rp.3.005.841.420,11 ( Tiga Milyar limajuta delapan ratusempat puluh satu ribu empat ratus duapuluh rupiah sebelas sen), namun tidak serta mertadapat dibebankan kepada Terdakwa untuk dijatuhi hukuman berupa pembayaran uangpengganti kerugian keuangan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 hururf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Hukuman tambahan berupa pembayaran uang

Pertama Rp. 9.317.591,00Pembayaran Tahap Kedua Rp. 13.302.409,00Jumlah yang diterima rekanan Rp. 226.200.000,00Jumlah yang diterima seharusnya berdasarkan prestasi pekerjaan Rp. 175.263.070,30(56,94%) Rp. 50.936.929,70Kelebihan Pembayaran berdasarkan penghitungan volume pekerjaanSelisih mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40 +Jumlah Kelebihan Pembayaran Rp. 59.615.158,10 Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Yusri Zakaria (Alm), dan tidak ada hubungan keluarga.Putusan Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 77 dari 124 Bahwa ahli sebgai ketua tim BPKP untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanPenggantian Kerb Beton JI. A. Yani Sekitar Bundaran Simpang Empat s/d BatasKota, Penggantian Kerb Beton Jembatan Kembar s/d JI. R.O.

Sedangkan Hasil Audit Teknis oleh Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar56,94% sehingga terjadi selisin bobot kemajuan pekerjaan sebesar 15,89 %yang berakibat pada kelebihnan pembayaran/Kerugian Negara; Bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh TIM Audit BPKP adalah sebagaiberikut :a.

AUDI VINA sebesar Rp. 226.200.000,00e Jumlah yang diterima berdasarkan prestasi sebesar Rp. 175.263.070,30e Kelebihan bayar berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 50.936.929,70e Selisin mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40e Jumlah kelebihan bayar Rp. 59.615.158,10Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: SR197/PW16/5/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Pembayaran Tahap Kedua Rp. 13.302.409,00Jumlah yang diterima rekanan Rp. 226.200.000,00 Jumlah yang diterima seharusnya berdasarkan prestasi pekerjaan Rp. 175.263.070,30(56,94%) Rp. 50.936.929,70Kelebihan Pembayaran berdasarkan penghitungan volume pekerjaan Selisin mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228.40 +Jumlah Kelebihan Pembayaran Rp. 59.615.158,10 Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan

Bahwa ahli sebgai ketua tim BPKP untuk melakukan Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanPenggantian Kerb Beton JI. A. Yani Sekitar Bundaran Simpang Empat s/d BatasPutusan Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 78 dari 129Kota, Penggantian Kerb Beton Jembatan Kembar s/d Jl. R.O.

Sedangkan Hasil Audit Teknis oleh Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar56,94% sehingga terjadi selisin bobot kKemajuan pekerjaan sebesar 15,89 %yang berakibat pada kelebihan pembayaran/Kerugian Negara; Bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh TIM Audit BPKP adalah sebagaiberikut:a.

AUDIVINA sebesar Rp. 226.200.000,00Jumlah yang diterima berdasarkan prestasi sebesar Rp. 175.263.070,30Kelebihan bayar berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 50.936.929,70Selisih mutu beton K225 pekerjaan kerb beton Rp. 8.678.228,40Jumlah kelebihan bayar Rp. 59.615.158,10Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: SR197/PW16/5/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Pst.klarifikasi hasil audit BPKP perwakilanDKI Jakarta Pengadaan.94.1 (satu) eksemplar company profile PTFormitra Multi Prakasra Light Trap.95.1 (satu) bundle asli buku cek serino.BD.900101 s/d BD 900125 atasnama Agus Irwanto dari Bank BCA KCPGraha Inti Fauzi nomor rekening3753015368.96.1 (satu) bundle asli buku cek seri no.AB777576 s/d AB 777600 atas namaGatema Consulindo dari Bank BCAKCP Graha Inti Fauzi nomor rekening3753019939.97.1 (satu) bundle asli buku cek seri no.AB977476 s/d AB 977500 atas

HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BuJl, NomorRangka/NIK/VIN : 1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA,Buku Petunjuk dan Buku Garansi.573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) FakturKendaraan bermotor No.000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A No BB054516/KP, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan BermotorNo.FA181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012.574.

Dirjen8)Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikanNotulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain ituuntuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akandiambil maka pada tanggal yang sama Udhoro KasihAnggoro juga menerbitkan surat Nomor: 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada KepalaLKPP untuk meminta saran dan masukan ataspermasalahan dimaksud;Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antaralain Inspektorat Jenderal, BPKP

HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BJI, Nomor Rangka/NIK/VIN :1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388 berikut Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA, Buku Petunjuk dan Buku Garansi.573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Faktur Kendaraanbermotor No.000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A No BB 054516/KP, SuratKeterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor No.FA181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012.574.

Akan tetapi meskipun demikian,Terdakwa dengan sepengetahuan dan bahkan rapat bersama dengan DirekturJenderal Tanaman Pangan, saksi Udhoro kasih Anggoro dan DirekturPerlindungan Tanaman Pangan, saksi Erma Budiyanto, membahas hasil audittersebut dengan LKPP dan BPKP, yang juga memberi masukan bahwa atas hasilaudit investigatif tersebut Terdakwa selaku PPK dapat memutus kontrak secarasepihak sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan negara.

Aceh Tamiang adalah Tim Penyidik Polres AcehTamiang, Tim BPKP Perwakilan Aceh, Ramlan,ST selaku PPTK dan 2 (dua) orangpengawas lapangan dari PU kab. Aceh Tamiang selaku pengawas lapanganterhadap pekerjaan;Bahwa item pekerjaan yang dilakukan pengukuran adalah Sbb :Pekerjaan Persiapan :Pengukuran / bowplang;Papan Nama Proyek;Pondok Kerja / Direksi Keet;Pw NM PRMobilisasi alat / Demobilisasi;Pekerjaan tanah :1. Striping;2. Timbunan tanah didatangkan;3.

UMAR :Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Bahwa ahli sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe AcehDarussalam;Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara padapekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang tahun 2009, yang dilaksanakan oleh PT. Kayu Mas Alam Indahberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov.

Reskrim Polres Aceh Tamiang;Bahwa tujuan dilakukannya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Timdari Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Prop.

Kayu Mas Alam Indah sesuai denganhasil audit ahli dan Tim Ahli BPKP Perwakilan Aceh adalah terhadap PekerjaanStruktur sbb : No URAIAN SATU VOLUME HARGA KELEBIHANANDibayar Seharus Selisih SATUAN PEMBAYARANnya RP RP1. Pengadaan &Transportasi Ln.M 2.17893 918 4.260,93 370.00000 466.544.100,00tiang Site Pile2. Pemancangan finm 1.21050 918 292,50 63.000,00 18.521.100,00Tiang Site Pile3. Beton bertulangCor 1:2:3Cor Didinding 43 85,83 57 28,23 912.400,00 26.304.492,00tebing tebal 10Cm Lantai atas4.

Jumlah 511.369.692,00 Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh No : SR0247/PW.01/05/2013, tanggal 07Juni 2013, nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak PidanaKorupsi pada pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang, Kota KualaSimpang Kab.