Ditemukan 12026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem system sintia sitti sitam sitim sartim
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 08-01-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Wsb
Tanggal 21 September 2015 — NY. KHOLIYAH, DKK Melawan SUDARMAN, DKK
124 — 51
  • yang lainnya ;Bahwa dalam suatu akta jual beli jika salah satu batasnya salah makabatasbatas yang merupakan syarat mutlak dalam sertipikat akanmengikuti proses pendaftaran yang merupakan dasar dalam Akta JualBeli tersebut, karena jika Akta Jual Belinya keliru maka produknya jugakeliru sepanjang sertipikat tersebut dapat dibuktikan cacat administrasi ;Bahwa proses pendaftaran tanah menurut PP 10 TAHUN 1961 dapatdilakukan secara Sporadik karena yang memohon orang perorang atasinisiatif sendiri dan sistim
    dalampendaftaran, dalam PP 10 TAHUN 1961 ada 2 (dua) azas yaitu azasLegalitas dan azas Publisitas dan azas Publisitas sangat mutlak karenadapat batal demi hukum jika prosesnya tidak diumumkan ;e Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terdapatazas Spesialitas, karena dapat mengukur tanah jika ada surat tugaskarena hasilnya akan memberikan kepastian hukum, juga azas Publisitaskarena dalam pendaftaran tanah di negara kita adalah Negatif yangbertendensi karena diupayakan mendekati sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1243 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juli 2012 — Ir. TEDDY SIBUALAMO ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi
121 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lokasi tersebut seluas 200Ha untuk dikerjakan oleh CIPTO alias KI FANG.Bahwa perbuatan Terdakwa dan CIPTO alias KI FANG sebagaimana dimaksuddi atas bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan(Perluasan Sawah) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan Areal DirjenPengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI, yang mengatur bahwa perluasansawah adalah suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahanyang belum diusahakan untuk pertanian dengan sistim
    No. 1243 K/Pid.Sus/2012Departemen Pertanian RI, yang mengatur bahwa perluasan sawah adalah suatu usahapenambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum diusahakanuntuk pertanian dengan sistim seperti lahan irigasi, pasang surut dan tadah hujan.Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan pekerjaan konstruksi perluasan sawahkepada CIPTO alias KI FANG pada lahan belas gusuran yang sudah diusahakan untukpertanian sebagai lahan sawah tadah hujan, menimbulkan kelebihan pembayaran kepadaSdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — Novianty Iriane, SE binti Emon, dk.
504 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkanperubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEE menjadi cashsupervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.
    Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yangmenunjukkan perubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEEmenjadi cash supervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 3 Maret 2015 — WILSON DT BAGINDO
60 — 8
  • Ini memang harus diputuskan pertanggung jawabnnya tetap pada Kepala Dinasdan PPKnya;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu tadi saksimenerangkan strukturnya tidak ada, padahal strukturnya ada Ketua, Sektretaris danBendahara;3.Indrawati,Bahwa Saksi sebagai Bendaharawan;Bahwa ada beberapa kegiatan tahun 2011 yaitu :Program Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, PengelolaanAir irigasi untuk pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian,Pengelolaan sistim
    penyediaan dan Pengawasan alat mesin pertanian, DukunganManajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,Fasilitas pupuk dan Prestisida, Pelayanan pembiayaan Pertanian dan PengembanganUsaha Agribisnis Pedesaan, dan pengadaan 6 sistim;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai bendaharaMenerima dan menyampaikan menatausahakan, mempertanggung jawabkan uanguntuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuankerja;Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PID/SUS/ TPK/2013/ PN.BDG
Tanggal 13 Januari 2014 — ELIN BERLIANSYAH
81 — 28
  • PDAM tahunan ;Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional PDAM;Membina pegawai ;Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan;Menyusun rencana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melaluiDewan Pengawas;Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari rencana Stategis Bisnis yang disahkan olehwalikota melalui Dewan Pengawas ;Melaksanakan kegiatan Sistim
    melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPPmenyelenggarakan fungsi :a.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedurdi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usahadalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha ;b.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manuasia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya ;d.Pembinaan dan pengembangan sistim
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
183 — 194
  • Majalengka bertempat di Balai Desa Cigaleuh dansepakat untuk dilaksanakan.Bahwa terdakwa tahu pedoman pelaksanaan pembangunan = yakniPeraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 tentang sistim prosedurpengolaan keuangan dana desa tahun Anggaran 2016.Bahwa uang Dana Bantuan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 tersebutsetelahnya di ambil oleh saksi ENDANG PURNAMA selaku bendaharaDesa. Melalui Rekening Desa.
    Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim , organisasi dan struktur yang baik;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Agustus 2015 — Dr. ISMAIL, M.Ag
131 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndangPerikanan, UndangUndang Pasal Modal, UndangUndang Pertambangan,termasuk didalamnya adalah UndangUndang Pendidikan Nasional besertaseluruh perangkat Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa yang Pemohon pahami adalah hampir seluruh perundangundangan adminstrative penal Law hukum acaranya menggunakanKUHAP, sedangkan /ex specialis seperti Tindak Pidana Korupsi memilikiaturan khusus hukum acara, misalnya sistem pembuktian, sistempemidanaan, dll, sedangkan di dalam administrative penal law sanksinyaatau sistim
    pemidanaan, sistim pembuktianya berlaku ketentuan umum;Terkait hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepatjika pelanggaran terhadap adminstrative penal Law langsung diabsorsisebagai tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik serta akibatyang berbeda dengan perbuatan yang melanggar adminitsrative penalHal. 61 dari 114 hal.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 48/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI
Tanggal 3 Mei 2013 — H. ARIFUDDIN YASSAK, Sm.Hk, SE. Bin MUHAMMAD YASSAK
79 — 24
  • tahu setelah ditunjukkanoleh Djoko staf saksi;Bahwa sepengetahuan saksi benar pembahasan anggaran mobil Damkar tersebutsehubungan dengan adanya Radiogram;Bahwa yang melaporkan hasil pembahasan anggaran tersebut pada Walikotaadalah tim panggar eksekutif;Bahwa mata anggaran yang dirubah/digeser untuk memenuhi anggaran pengadaanke 2 (dua) Mobil Damkar adalah Mata anggaran rehab Kantor Lurah, RehabGedung SD;Bahwa usulan pengadaan mobil Damkar dari unit menjadi 2(dua) unit atasusulan dari Dewan;Bahwa sistim
    Walikota Jambi;Bahwa untuk pengadaan mobil Damkar Kota Jambi dilakukan melalui denganpenunjukan langsung Berdasarkan laporan nomor SR746D6/1/2009 tanggal 24Juni 2009 hal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mobil PemadamKebakaran Type V80ASM pada Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004,dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan mobilpemadam kebakaran dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung;Bahwa dengan sistim
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
1.YAYA SURYANA, S.Ip., Bin TOHA alm
2.YENI WARDANIATI Binti MAMAT al Binti KARSIH alm Binti DULHASAN Alm
3.ELIS BINTI Bin TOHA alm
4.ETIK SULASTRI Bin TOHA alm
5.MARI AH Binti HALIMI alm
6.NONO Bin WARLAN alm
7.DEDE SUHENDAR Bin WARLAN Alm
8.TETI Bin ITONG Alm
9.APIPUDIN Bin ITONG Alm
10.JUMHARI alias ENCENG Bin DUL HASAN Alm
11.CUCU Binti AMUN
12.ASEP S Bin AMUN
13.ENOK NENDAH Binti AMUN
14.AJAT SUDRAJAT Bin AMUN
15.EDI SETIADI Bin AMUN
16.ETIN SURTINI Binti AMUN
17.LILIS LISNAWATI Binti RATMAN Alm
18.DEDE SUNARYA Bin RATMAN Alm
19.IWAN SETIAWAN Bin RATMAN Alm
20.DEDI RUSDIANTO Bin RATMAN Alm
21.ENDUT Bin O DARJO Alm
22.OMA Bin O DARJO Alm
23.UNDANG Bin O DARJO Alm
24.BAHRO Bin O DARJO Alm
25.EMIS Bin O DARJO Alm
26.TAROM Bin O DARJO Alm
Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq.Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya
2.H. AA HARMAWAN H.HARMAWAN
3.SUMINTO alias SUNSUN
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya Walikota Tasikmalaya
2.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
156 — 43
  • Foto Copy Data Sismiop (Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak) Blok004 Persil 0453, selanjutnya diberi tanda T.T I5;6. Foto Copy Data Sismiop (Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak) Blok005 Persil 0218, selanjutnya diberi tanda T.T I6;Halaman 99 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2019/PN Tsm7.Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB per Tahun2010, Kel. Sukamanah, Kec.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte
Tanggal 2 Juli 2012 — Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si
176 — 58
  • (anggota) ;Bahwa tugas dari panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalahmembuat pelelangan ;Bahwa sistim kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasadilaksanakan dengan sistim bagi tugas ;Bahwa saya ditugaskan sebagai panitia Pengadaan barang danJasa untuk paket bidang pertanian, dan tidak untuk paketrumput laut ;Bahwa awalnya ada pengumuman lelang seluruh proyekproyekdana DCU secara bersamaan ;Bahwa saya tahu pemenang paket rumput laut adalah CV.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 69/PDT.G/2015/PN DPK
Tanggal 25 April 2016 — 1.HENDRIKO WIJAYA 2.HILDA WIDJAYA MELAWAN 1.IDA FARIDA 2.M. A. HENDRO 3.MAJ. UDARA S. KARDONO 4.PT.UNGGUL MAS SEJAHTERA 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK. 6.KURNIA HERMAWAN 7.Ny. DJURNAWATI SOETARMONO 8.PPAT Ny. ISMIATI DWI RAHAYU 9.PPAT Drs. TEDDY HASANUDDIN
334 — 123
  • Apabila syaratsyarat tidak terpenuhi maka cacat hukumdan batal demi hukum;Bahwa Ahli tidak sependapat dengan itu disini saksi diminta untukmenjelaskan bahwa pendapat saksi sebagai ahli adalah bahwa karenaIndonesia menganut sistim negatif kecenderungan positif harus dilihatbahwa sistim pendaftaran tanah harus ada perbuatan hukum danhubungan hukum serta dalam pembuatan Sertifikat tersebut sekali lagiHal. 80 dari 126 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN Dpk.saksi katakan dilihat unsur kronologis kepemilikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
136 — 32
  • aplikasi database hydrologyHydrology Explorer) ;Hydrologye Memonitor prosedur aplikasi hydrology khususnya pengukuranaliran untuk grafik aliran rata2, menyiapkan danpublikasidata2 ;Hal.72 Putusan No. 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pste Membantu melaksanakan inspeksi tahunan termasukpemeliharaan stasion dilakuka Dinas PU Kabupaten daninstansi lainnya dan dimonitor oleh Balai PSDA ;Alokasi Aire Membantu aktifitas persiapan untuk alokasi air di semua balaiPSDA ;e Mengkoordinir O&M dan program rehabilitasi sistim
    Adapunyang dikerjakan adalah : Memberikan dukungan /bantuan teknis /advisory untuk meningkatkan kapasitas / mengembangkaninstitusi, rekrut staf, menyiapkan program hydrology, memberibantuan sistim GIS /database, data base pengalokasian air,monitoring kualitas air, O&M Sungai, payau, dan penyiapanWISMP daninformasi tentang monitoringHal.74 Putusan No. 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pstpelaksanaan tanggung jawab Balai PSDA dan Dinas Propinsi yangterkait.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN_Bna
Tanggal 14 Desember 2015 — Jaksa Penuntut: IRWANSYAH, SH., MH. Terdakwa: JUFRI, S.H., M.M.
145 — 30
  • Rp.74.756.257.179.16, rinciantersebut tercantum pada buku catatan dan Laporan keuangan untuktahun anggaran yang berakhir per 31 Desember 2008 dan 2007halaman 57 (terlampir) dan perlu diinformasikan juga bahwa selamasaksi menjadi BUD (1 Januari 2007 s/d 3 Maret 2009) setiap bulanselalu membuat Laporan Rekonsiliasi Bank.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendaharawan UmumDaerah adalah: Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaandan pengeluaran khas daerah.
    Melaksanakan sistim akutansi dan pelayanan keuangandaerah.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY
Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
113 — 19
  • Banyuasin adalahselain selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bagian Keuangan, saya juga selakuBendahara Umum Daerah (BUD) yang tugasnya :Menyusun kebijakan dan pedoman dan pelaksanaan APBD.Mengesahkan DPA SKPD.Melakukan pengendalian pelaksaan APBDMemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas daerahMenetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)Melaksanakan sistim akuntasi dan pelaporan keuangan DaerahMenyajikan informasi keuangan daerah Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 38/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
136 — 65
  • ;Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugatmenyampaikan Repliknya tertanggal 17 Desember melalui sistim informasiPengadilan pada persidangan tanggal 19 Desember 2019, dan selanjutnyapada persidangan tanggal 19 Januari 2020 Pihak Tergugat tidak menyampaikanDupliknya secara tertulis namun menyampaikan bertetap pada Jawabannya,dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya cukupditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DKK VS JANSEN CHANJAYA alias N. HUSEN bernama TAN BOEN SEN, DKK
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Eng Tek Lie;Bahwa akan tetapi buktibukti Surat Tergugat II (Bukti Surat BP/T.I1 sampaidengan Bukti Surat BP/T.II32) serta Bukti Surat Tergugat X (Pemohon Kasasi)yang telah diserahkan atau diajukan di Tingkat Banding tersebut di atas, tidakdimuat dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Banding33dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 23 Agustus 2011 No. 202/PDT/2011/PT.MDN. tersebut;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam Sistim
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 25-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 28 Januari 2015 — ANDY NAJANURDIN >< HARRY SUCIPTO, CS
656 — 288
  • antaraPenggugat dan Tergugat I , akan tetapi berakhir di pelaporan ke Kepolisian ;Bahwa saksi mengetahui dari pedagang pedangan lain di Pintu Kecil bahwaTergugat I sering melakukan perbuatan pemalsuan barang milik pedaganglainnya;Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah mendapat Putusan atas perbuatannya diPengadilan Negeri Jakarta Barat ;Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang sering melakukan pemalsuan merek milikorang lain berakibat pemilik merek dirugikan ;Bahwa dalam berdagang saksi menggunakan pembukuan sistim
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mam
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
1.H.M. NAWIR, HM
2.MUH. SUDIRMAN
3.ACHMAD KHAIDIR, SH.MH
Tergugat:
1.HJ. SURIANA
2.SAFRUDDIN
3.SATRIANI
Turut Tergugat:
ARLAN, SH. M.Kn.,
123 — 60
  • Safaruddin;Bahwa saksi mengerjakan 2 (dua) koppel atau 4 (empat) unit rumah;Bahwa saksi mengerjakan bangunan perumahan berdekatan denganrumah yang dikerjakan oleh tukang Baharuddin;Bahwa terakhir saksi kerjakan sudah pemasangan kudakuda tinggalpasang atap;Bahwa saksi sebagai ketua kelompok dan sistim penggajian pekerjaansesuai dengan persentase kerja atau kontrak dan 1 (satu) kopelnya itusenilai Rp.29 juta;Bahwa saksi tinggal dilokasi pada saat saksi bekerja bangunanperumahan selama 2 (tiga) bulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 264/PID.B/2011/PN.AB
Tanggal 15 Maret 2012 — DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN;
53 — 22
  • penegak hukum terhadap hakhak sipil wargaNegara ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkanperkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidanakepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dansebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum, karena dalam konteks Criminal Justice Sistim
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Waris
Putus : 05-11-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Kpn
Tanggal 5 Nopember 2014 — PAISO PAIMO MUJIATI melawan MISTIN SUPI’I Kepala Desa Jatiguwi 4. Camat selaku PPAT
100 — 40
  • Kepala Desa;Bahwa benar setelah disepakati sistim pembayaran, hari itu jugadibuatkan akta jual beli tersebut dengan Penjual membubuhkan capjempol dan pembeli menandatangani akta tersebut;Bahwa benar dalam kalimat pertama pada lembar pertama masihkosong, karena yang mengetik adalah Kecamatan;Bahwa hal tersebut sering dilakukan di desa dari dulu semasa saksimasih perangkat memang seperti itu;Bahwa setahu saksi silsila saudara Tarni: Raseman, Padi, Jasirah, Paiso,Daim dan Tarni, dan mereka mempunyai