• BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN.Tbk-Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Republik Indonesia C.q. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Jawa Tengah-Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Cq. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa Perwakilan Propinsi Jawa Tengah

• BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Pusat, berkedudukan di Jakarta Cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Diwakili Oleh : IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.,CLA
  Terbanding/Penggugat : PT. SINTA AGRO MANDIRI (DALAM HAL INI DI WAKILI OLEH ARYANTO PRAMETU SEBAGAI DIREKTUR)

• 1.Insinyur INDAR ATMANTO,2.PT INDOSAT, Tbk,3,PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2);1.DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,2.TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31 OKTOBER 2012

  .; Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi PemerintahDaerah pada Deputi Bidang Investigasi BPKP;6. BIMA SUJATMIKO, S.H. ; 2222 222222222 2=Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Humas BPKP;; 7. MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.; 2 2Jabatan : Kepala Subbagian Penelaahan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 8. WAHYU WIBAWA, S.H.; nee nnnJabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 9.

  Wilg namann oman manne ne nmnnnnnnJabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 13. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.; Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 14.NASARUDIN, S.H.; 0nnncennc nnn ncn ncn ncnJabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP;; 15. PUSPITA DEWI PUTRI, S.H.; Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 16.Z.M.

  . ; 2222 222222222 2=Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Humas BPKP;; 7. MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.; 2 >Jabatan : Kepala Subbagian Penelaahan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 8. WAHYU WIBAWA, S.H.; n2nene eneJabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; Halaman 5 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUNJKT9. HOTMA MAYA MARBUN, S.H.; 222222 =Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 10.

  . ; Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 11. TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H.; Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 12. DEDI SUDJARWADI, S.H. ; 22n2nene neeJabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum dan Humas BPKP; 13.

  .; Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 4, WASAPALIIDIIG,, SH gg mm nam amma naan aanJabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 15.PUSPITA DEWI PUTRI, S.H.; Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 16.Z.M. YENI ROSLITA, S.H.; Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan BantuanHukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; 17.

• Menetapkan barang bukti berupa :- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 ; Dikembalikan kepada yang berhak ;- 2 lembar kartu pengenal Intelijen BPKP NKRI an.

  SUHADI MS dengan pangkat TK-II, 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKP-NKRI/I/2017 tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPP BPKP NKRI), 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Maarif I Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Maarif I Jombang, 2 lembar Instrumen Pemantauan Dana BOS

  tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Tambak Beras Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS BU Tambak Beras Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Wahab Hasbullah Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Al-Ihksan kali Kejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Al-Ihksan

  kali Kejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS mambaul Maarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Denanyar Jombang.

  SUHADI MS denganpangkat TKIl 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKPNKRVV2017 tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan DewanPimpinan Pusat Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara NegaraKesatuan Republik Indonesia (DPP BPKP NKRI), 2 lembar InstrumenMenantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolahMA Maarif Jombang, 2 lembar Insttumen Menantauan Dana BOStahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Maivarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah

  MTSN Tambak BerasJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS BU Tambak BerasJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Wahab HasbullahJombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Allhksan kali KejambonTembelang Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOStahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS Allhksan kaliKejambon Tembelang Jombang, 2 lembar Instrumen

  MenantauanDana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSmambaul Maarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana2BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN DenanyarJombang.

  SUHADI MS denganpangkat TKlIl, 1 lembar surat Tugas Nomor ST.002/BPKPNKRI/V2017tanggal 28 Januari 2017 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat BadanPemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia(DPP BPKP NKRI), 2 lembar Instrtumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MA Maiarif Jombang, 2 lembarInsttumen Menantauan Dana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI ansekolah MTS Maiarif Jombang, 2 lembar Instrumen Pemantauan DanaBOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah

  MenantauanDana BOS tahun anggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTS mambaulMaarif Jombang, 2 lembar Instrumen Menantauan Dana BOS tahunanggaran 2016 BPKP NKRI an sekolah MTSN Denanyar Jombang.Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

• - MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, Penggugat/Pembanding;----------- M E L A W A NKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROPINSI SULAWESI SELATAN, Tergugat/Terbanding;---------------

  ;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates,berkantor di Jalan Vidaview Building 2" Floor Jalan1 dari hal 12 Put 48/B/2014/PT.TUN.MKSAndi Pangerang Pettarani No. 49 Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;MELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PROPINSI SULAWESISE IST AN maBerkedudukan di Gedung BPKP Jalan

  Nasarudin, S.H; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala PerwakianBPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SKK10/$U04/2/2013 tanggal 8 Juli 2013dan Nomor: SKK14/$U04/2/2013 tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya disebutsebagai Tergugat/Terbanding; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1.

• Penggugat:
  PT.Mirtada Sejahtera
  Tergugat:
  1.Aminudin
  2.PT.Sayaga Wisata Bogor
  Turut Tergugat:
  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat

• Citarum RT 7 RW 8 Kelurahan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / Byson No. Ka.MH343POO3DK218282 No. Sin 43-P228287 warna putih tahun 2011 atas nama BPKP Eko Saputra dengan nilai Pinjaman Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;2. Perjanjian pembiayaan (Akad Murabahah) dengan Nomor 821600791, hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 atas nama nasabah (Creditur) Toyo Suwatno Alamat Jl.

  Kudaile RT 2 RW 2 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Kawasaki Ninja 150 RR No. Ka.MH4KR151LAKP24840 No. Sin KR-150LEP82169 warna hitam tahun 2010 atas nama BPKP Fahmi Alamsyah dengan nilai Pinjaman Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;3.

  Blanak No 2 RT 3 RW 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No. Ka.MP31PA020DK081119 No. Sin IPA018262 warna biru tahun 2014 atas nama BPKP Abdullah dengan nilai Pinjaman Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;5.

  Ir Juanda RT 2 RW 4 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No. Ka.MH31PA003DK300536 No. Sin IPA300413 warna putih tahun 2013 atas nama BPKP Aliyanto dengan nilai Pinjaman Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;7.

  Juanda RT 2 RW 4 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Honda CB150R No. Ka.MH1KC441DK095876 No. Sin 8261600798 warna white red tahun 2013 atas nama BPKP Mung Prananto dengan nilai Pinjaman Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;10.

• BHANDA GHARA REKSA Persero
  Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara
  Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP cq Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

  Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) cq.

  angka 4) padahal Tergugat Ill (BPKP) tidakterikat kontrak apapun dengan Penggugat.Dengan demikian nyatanyata Penggugat telah keliru dalam menarikTergugat Ill (BPKP) dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).f.

  Bahwa dalam gugatan a quo, pada pokoknya Penggugat mendalilkanbahwa telah merasa dirugikan karena adanya pekerjaan yang tidakdibayar oleh Tergugat I.Bahwa Penggugat tidak memiliki Nubungan hukum denganTergugat III (BPKP) karena Tergugat III (BPKP) tidak terikat kontrakapapun dengan Penggugat.Bahwa dalam perkara a quo, yang memiliki hubungan kontrak dalamrangka Pembangunan Gudang Cold Storage adalah PT BhandaGhara Reksa (Persero) (Tergugat I) dengan PT. Wisanggeni MitraSejahtera (Penggugat)..

  Bahwa Tergugat Ill (BPKP) melakukan audit atas PembangunanGudang Cold Storage PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) CabangDKI Jakarta Tahun 2016 tersebut adalah untuk memenuhi permintaanresmi dari PT Bhanda Ghara Reksa.Bahwa permintaan PT Bhanda Ghara Reksa (PT BGR) kepadaTergugat Ill tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Keuangan danUmum PT BGR (Persero) Nomor DKU/467/UM/XI/2016 tanggal7 Nopember 2016.b.

  Bahwa pada saat melakukan audit, Tergugat Ill (BPKP) menperolehfaktafakta antara lain sebagai berikut:> Bahwa area Gudang A yang dibangun sebagai Gudang Cold StoragePT BGR (Persero) cabang DKI adalah termasuk zona jalur hijau (H4)dan bidang tanah yang terkena rencana Jalan 10 meter.

• -------------- 1 (satu) buah ATM Bank BRI ; --------------------------------------------------------- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Khusus Pemantau dan Peliputan atas nama ANTONIUS LABA ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah ID Card Surat Tugas Operasional atas nama ANTONIUS LABA ; --------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah lencana intelejen BPKP

  NKRI ; ----------------------------------- 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; ---------------------------------------------- 1 pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; ------------------------------ 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; ------------------------------------- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----------------------------------------------Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ; -------------------

  ----------------- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ANTONIUS LABA Alias ANTON ; ------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; ------------------------------------------------------ 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung / desa ; -------------------------------------------------------------------------

  ---------------- 1 (satu) lembar kwitansi ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor 0042/DPP/BPKP-NKRI/1/2017 ; ------------------------------------------------------ 1 SK CPNS atas nama ANTONIUS LABA ; ----------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---------------------------------------------6.

  Bank Papua atas nama terdakwa ; 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver atas nama terdakwa ;1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru atas nama terdakwa ; 1 (satu) ID Card Surat Khusus Pemantau dan Peliputan atasPEIN: TENOR Wa: 5 eens seer crac1 (satu) buah lencana BPKPNKRI ; 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK NKRI No0042/DPPNKRVV2017 ; 2292 2 === 10 (sepuluh) lembar pemesanan alat basis online kampung ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Air Bone ; 1 (satu) buah pasang pakaian dinas BPKP

  ; e 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; e 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia ; e 1 (satu) lembar kwitansi ; 1 (satu) buah SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI ; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ANTONIUS LABA Aliasa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan hukuman ; "0"a Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya ; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap

  RICKY HOWAY datang mencari Saksi dan mengatakanKAKA ITU ORANG BPKP ADA DATANG, KEPALA KAMPUNG ADA SURUHSAYA DATANG PANGGIL KAKA, setelah itu saksi MICHAEL HOWAY langsungpergi menuju rumah Kepala Kampung. Saat itu Terdakwa sudah berbicara3dengan Kepala Kampung kemudian saksi MICHAEL HOWAY masuk kedalamrumah, Terdakwa langsung meminta NPWP dan Laporan Dana Kampung,kemudian saksi MICHAEL HOWAY langsung memberikan Laporan Dana Desadan memperlihatkan NPWP yang diminta tersebut.

  TONCEMAGA bahwa untuk bertemu dengan Anggota BPKP. Kemudian Saksi HANOKADIOLO bersama dengan Sdr. ESAU WOLOIN dan Sdr. MARKUS WOLOINpergi menggunakan mobil untuk menuju ke Kampung Sungguer Jati. Saatsampai di Kampung Sungguer Jati, disana sudah ada Kepala Kampung BoldonSdr. TONCE MAGA yang sedang duduk berbicara dengan Terdakwa. KemudianSdr. TONCE MAGA duduk bercerita menjelaskan bahwa Terdakwa adalahAnggota BPKP Kab.

  NKRI ; e 1 (satu) bundel SK Dewan Pimpinan Pusat BPK BPKP NKRI Nomor0042/DPP/BPKPNKRI/1/2017 ; = 2 722222222 one noonee 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Alat berbasis Online ke kampung /COS@ 5 n= nn nnn nnn nnn no nnn nen nen nnn nnn nnn cnn nn ccc nne cen nena nnn nce cane nnne 1 (satu) buah tas transel warna hitam ; e 1pasang pakaian dinas BPKP NKRI warna hijau ; e 1 (satu) buah topi BPKP NKRI warna hitam ; e 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; e 1 (satu) lembar kwitansi ; e 1 (satu) bundel

• Menyatakan dan mengangkat serta menetapkan 1 (satu) TIM AHLI dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; ------------------------4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan oleh TIM Auditor / Akuntan / Pemeriksa dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) paling lama 90 (sembilan puluh) hari, serta memerintahkan Tim melaporkan hasil pemeriksaan paling lambat dalam jangka waktu tersebut ; -----------------5.

  Memerintahkan setiap anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Termohon serta pihak lain terapiliasi (swasta maupun pemerintah) memberi segala keterangan yang diperlukan oleh Tim Auditor / Akuntan / Pemeriksa dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan pemeriksaan ; --------------------------------------------------------6.

  Menetapkan dan memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; ---------7. Membebankan segala biaya pemeriksaan kepada Termohon dengan jumlah maksimum berdasarkan penetapan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------8.

  Tata cara dan materi pemeriksaan lain dariTIM AHLI (BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN/BPKP) tersebut adalah bersifat tuntas sesuai peraturan, kode etik dan standarpemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPKP sehingga TIM dapat menentukanmateri lain berdasarkan kaidahkaidah pemeriksaan yang berlaku/ sehingga laporanPEMOHON kepada PEMPROP DKI JAKARTA bernilai dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dan dibuat berdasarkan standar auditing ataulaporan keuangan yang berlaku ;Bahwa demikianlah

  Menyatakan dan mengangkat serta menetapkan 1 (satu) TIM AHLI dari BADANPENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) ;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan oleh TIM AUDITOR / AKUNTAN /PEMERIKSA dari BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN(BPKP), paling lama 30 (tiga puluh) atau 60 (enam puluh) hari, serta memerintahkanTIM melaporkan hasil pemeriksaaan paling lambat dalam jangka waktu tersebut ;5.

  Memerintahkan setiap anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan KaryawanTERMOHON serta Pihak Lain terafiliasi (Swasta maupun Pemerintah) memberisegala keterangan yang diperlukan oleh TIM AUDITOR/AKUNTAN/PEMERIKSAdari BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP)dalam pelaksanaan pemeriksaan ;6. Menetapkan dan memerintahkan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN danPEMBANGUNAN (BPKP) untuk hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kepadaPEMOHON ;7.

  Menyatakan dan mengangkat serta menetapkan (satu) TIM AHLI dariBADAN PENGA WASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP)Bahwa petitum point 3 tersebut sama sekali tidak menguraikan denganjelas dan tegas untuk apa Tim ahli dari BPKP tersebut diangkat danditetapkan, sehingga sekiranya petitum tersebut dikabulkan, makapenetapan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim akan menjadi tidakjelas untuk apa mengangkat serta menetapkan 1 (satu) TIM Ahli dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut

  Tata cara dan materipemeriksaan lain dari Tim Ahli (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan /BPKP) tersebut adalah bersifat tuntas sesuai peraturan kode etik dan standarpemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPKP sehingga TIM dapat menentukan materilain berdasarkan kaidahkaidah pemeriksaan yang berlaku, sehingga laporan Pemohonkepada Pemprop DKI Jakarta bernilai dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukumdan dibuat berdasarkan standar auditing atau laporan keuangan yang berlaku.

• Citarum RT 7 RW 8 Kelurahan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / Byson No. Ka.MH343POO3DK218282 No. Sin 43-P228287 warna putih tahun 2011 atas nama BPKP Eko Saputra dengan nilai Pinjaman Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;2. Perjanjian pembiayaan (Akad Murababaha) dengan Nomor 821600791, hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 atas nama nasabah (Kreditur) Toyo Suwatno Alamat Jl.

  Kudaile RT 2 RW 2 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Kawasaki Ninja 150 RR No. Ka.MH4KR151LAKP24840 No. Sin KR-150LEP82169 warna hitam tahun 2010 atas nama BPKP Fahmi Alamsyah dengan nilai Pinjaman Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;3.

  Blanak No 2 RT 3 RW 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No. Ka.MP31PA020DK081119 No. Sin IPA018262 warna biru tahun 2014 atas nama BPKP Abdullah dengan nilai Pinjaman Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;5.

  Ir Juanda RT 2 RW 4 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No. Ka.MH31PA003DK300536 No. Sin IPA300413 warna putih tahun 2013 atas nama BPKP Aliyanto dengan nilai Pinjaman Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;7.

  Juanda RT 2 RW 4 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Honda CB150R No. Ka.MH1KC441DK095876 No. Sin 8261600798 warna white red tahun 2013 atas nama BPKP Mung Prananto dengan nilai Pinjaman Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;10.

  Kudaile RT 2 RW 2 Kelurahan Kudaile KecamatanSlawi dengan jaminan BPKP sepeda motor Kawasaki Ninja 150 RR No.Ka.MH4KR151LAKP24840 No. Sin KR150LEP82169 warna hitam tahun2010 atas nama BPKP Fahmi Alamsyah dengan nilai Pinjaman Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;3.

  IrJuanda RT 2 RW 4 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi denganjaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No.Ka.MH31PA003DK300536 No. Sin IPA300413 warna putih tahun 2013atas nama BPKP Aliyanto dengan nilai Pinjaman Rp 13.000.000, (tigabelas juta rupiah) ;.

  Blanak No 2 RT 3 RW 2 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Baratdengan jaminan BPKP sepeda motor Yamaha / New Vixion Ligtni No.Ka.MP31PA020DK081119 No. Sin IPA018262 warna biru tahun 2014atas nama BPKP Abdullah dengan nilai Pinjaman Rp 17.000.000, (tujuhbelas juta rupiah) ;.

• ., Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

  MKS.MELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT, Tempatkedudukan di Jalan Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari,Provinsi Papua Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. TRIYONO HARYANTO, S.H.,M.H; 222222222222No. M. MUSLIHUDDIN, S.H.,M.H.; =3. PIPING EFFRIANTO, SE.,M.Si.,CfrA.; 4. MUHAMAD SATATO, AK,CA,CRGP, CfrA; 5. RAHMAT SYA BAN N.Y,S.H.,M.H.;. 26. MUFTI MARGA SANTOSO/S.H.; 7. JOKO PURWONDO, 5.6,

• Penggugat:
  1.Syukur Bagiyo
  2.Punijan
  3.Bagiyo
  Tergugat:
  1.BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Tengah QQ BPKP (Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan) Pusat
  2.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pusat QQ Kanwil BPN Jawa Tengah QQ Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
  3.Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah QQ Kejaksaan Agung
  4.YAKKAP (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura)
  5.PT. Angkasa Pura I

• ., PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;--------- M E L A W A N :- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA, TERGUGAT/TERBANDING ; ----------

  No. 29/B/2013/PT TUN Mks.Selanjutnya disebut sebagai 0.0.0... eeescceesscesseeceeseeceesteeeesteeeeaaeessRoNeueaea am oneneeeeceMmeRaeNECEES PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Pasifik Indah IIPasir Dua, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama : MOMOCK BAMBANG SUMIARSO, SH., IDHAM KOLIQ, SH.,FADJAR IRAWAN, AK.,M.Sc., SYAIFUL RAHMAT HASIBUAN,AK., Drs.

  YENI ROSALITA, SH., TITTO JAELANI, SH., ARIEF SETIANUGROHO, SH., MAULVI NAZIR, Kesemuanya WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka No.33 Jakarta Timur dan di Jalan Pasifik Indah III, Pasir Dua, Jayapura,Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK1087/$U04/2/2012, tertanggal 13 September 2012 ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaca : 22 202" 2 1 Penetapan Ketua Pengadilan

  Para Penggugat/Pembanding, Laporan Hasil PerhitunganKerugian Negara (LPHKKN) Pekerjaan Pembangunan Jalan dan JembatanRuas Jalan Waley Molof tahun 20072008 dengan nomor LPHKKN360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Papua dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp. 2.186.000.000, (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Enam JutaRupiah) harus dibatalkan/dianulir karena tidak sesuai dengan prosedurBahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, hasil audit BPKP

  No. 29/B/2013/PT TUN Mks.Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dengan Nomor: LHPKKN360/PW/26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiPapua atas kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatanPembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 20072008dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH secara Hukum; dan agar MajelisHakim Pemeriksa perkara ini memerintahkan

  Namun dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalahLHPKKN yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provisi Papua, dimanamenurut pendapat Saksi Ahli Mulia Ardi, Ak. MM mengatakan bahwa darisudut Auditor, Audit tersebut bukanlah bagian dari penyidikan.

• PENTAS MENARA KOMINDO
  Tergugat:
  1.Abdul Karim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan II) Tahun Anggaran 2022
  2.Bambang Hendraman selaku Kepala Kantor Cabang Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
  Turut Tergugat:
  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

• Kadis PU/PUPR Bengkayang
  Turut Tergugat:
  1.YONATHAN PENO
  2.pokja / panitia Pengadaan tahun 2013 Dinas PU Bengkayang
  3.BPKP RI perwakilan Pontianak

• M E N E T A P K A N

  1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
  3. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
  4. Menetapkan dilakukannya pemeriksaan terhadap Termohon;
  5. Menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan dengan ketentuan agar BPKP menunjuk

  ARP;

• Menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PT. ARP kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Ahli.

7. Membebankan biaya pemeriksaan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemohon

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan Terdakwa M.Faiz tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda

  Beat Nomor Polisi AG4873E;

• 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;
• 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
• ikembalikan kepada Rizaldi Yuniar.

• 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi L 5783 YO;

Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono.

• 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;
• 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat NomorPolisi AG4873E; 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance; 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat NomorPolisi AG4873E;Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar. 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza NomorPolisi L 5783 YO;Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono. 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter; 1 (satu) buah potongan

sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiAG4873E;1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiAG4873E;1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor PolisiL 5783 YO;1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar

putusan ini telah dianggaplayak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidanganadalah berupa :1 (satu) lembar fotokopy BPKP

sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiAG4873E; 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance; 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiAG4873E;Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar. 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor PolisiL 5783 YO;Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono. 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter; 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat NomorPolisi AG4873E; 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance; 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat NomorPolisi AG4873E;Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar. 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza NomorPolisi L 5783 YO;Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono. 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter; 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1(satu) buku BPKP sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Tahun 2011 Nomor Polisi: F-2165-TG Nomor Rangka: MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama Jalaludin Nomor BPKP: 1-00424419;- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun Tahun 2011 Nomor Polisi: F-2165-TG Nomor Rangka: MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama Jalaludin Nomor BPKP: 1-00424419;dikembalikan kepada Saksi Rian Ariana bin Hidayat;6.

  pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa ABDUL MUKIT Als BULE Bin ADE bersalahmelakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa penjara selama 2(dua)tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa:e (satu) buku BPKP

  BPKP: 100424419;e (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maruntahun 2011 No. Pol: F2165TG No. Ka: MH350C001BK103186 No. Sin:50C103217 atas nama JALALUDIN No.

  BPKP: 100424419;1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maruntahun 2011 No. Pol: F2165TG No. Ka: MH350C001BK103186 No. Sin:50C103217 atas nama JALALUDIN No.

  sepeda motorYamaha Jupiter MX warna merah marun Tahun 2011 Nomor Polisi: F2165TG NomorRangka: MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama JalaludinNomor BPKP: 100424419 dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MXwarna merah marun Tahun 2011 Nomor Polisi: F2165TG Nomor Rangka:MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama Jalaludin Nomor BPKP:100424419 adalah disita dari Saksi Rian Apriana bin Hidayat berdasarkan Penetapanyang sah, maka Majelis Hakim berpendapat buktibukti tersebut

  sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merahmarun Tahun 2011 Nomor Polisi: F2165TG Nomor Rangka:MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama JalaludinNomor BPKP: 100424419;e (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merahmarun Tahun 2011 Nomor Polisi: F2165TG Nomor Rangka:MH350C001BK103186 Nomor Mesin: 50C103217 Atas Nama JalaludinNomor BPKP: 100424419;dikembalikan kepada Saksi Rian Ariana bin Hidayat;6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,(dua

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemeriksaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap/Termohon;
4. Menetapkan pelarangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aksi Cepat Tanggap ;
5. Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

6. Menetapkan Pemeriksa yang ditunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap serta dapat meminta keterangan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan Karyawan Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

7. Memerintahkan Pemeriksa yang ditunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setalah 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;
8. Menghukum Termohon membayar biaya perkara Rp.392.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah );