Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umumsejak bertahuntahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaanpada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut;Dalam contoh ini sudah terjadi itikad baik dari peniru karena setidaktidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru MerekDagang yang sudah dikenal tersebut;Bahwa disamping itu, sangat menarik sebagai pertimbangan Hakim dalamkasus merek dagang TANCHO yang dalam pertimbangannya antara lain(kutip

Perihal ltikad Tidak Baike Bahwa gugatan pembatalan merek POP LADY diajukanPenggugat/ Pemohon Kasasi didasarkan ketentuan Pasal68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yangberbunyi, kutip: gugatan pembatalan pendaftaran merekdapat diajukan oleh pihak yang berkepentiganberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Pasal 5, atau Pasal 6;Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,berbunyi, kutip:Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan olehPemohon yang

Tidak memiliki daya pembeda;c. ... dstPasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kutip:(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merektersebut:a. mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan merek milik pihak lain yangsudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ataujasa yang sejenis;b. ... dste Bahwa dalam perkara a quo telah terbukti Penggugat/Pemohon kasasi adalah pemilik dan pendaftar pertama darimerek dagang POP LADY sejak 11 Juni 2001 dibawahnomor

: Gugatan pembatalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepadaPengadilan Niaga;Bahwa Pasal 69 ayat (1), kutip: Gugatan pembatalan pendaftaranmerek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal pendaftaran merek;Sedangkan Pasal 69 ayat (2) telah menegaskan: Gugatanpembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yangHal. 12 dari 15 hal Put.

No. 587 k/Pdt.SusHKI/2013bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atauketertiban umum;Dan juga Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek, kutip: Pengertian bertentangan denganmoralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah samadengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5huruf a.

Mataram Nomor703/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

TerongTawah Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok BaratA A atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Mataram, aoetelah mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutual, perbuatan mana dilakukan terdakwa denganCaracara sebagai berikut:Perbuatan terdakwa diatur dan diancamsebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1)A ke4 KUHP(KUTIP

SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN MitrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela NOMOS ........cccccccceeeesseteeeeeeeeees tanggal .......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:De leeeececeeeee cece seas eee etree eee e eee

, Terdakwa memberikanDENGAP AN YA 20... eeeeeececccc cece ecceeeeeaeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeaaaeaaaeaaees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:De leeeee eee eeeee eee e esac eee etree eee e eee eeeee esa eeeeeeeeeeaeaaeeeeeeesaanneeeess dibawah sumpah /(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

Bahwa guna melindungi hakhak hukum Tergugat serta gunamencegah bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh Tergugat akibattindakan wanprestasi dari Penggugat, kemudian Tergugat melaksanakan hakTergugat berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan yakni memintaPenggugat untuk menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat selakuPemegang Jaminan Fidusia atas Kendaraan, berikut Tergugat kutip kembaliisi Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan dimaksud:Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan1.

Bahwa perlu pula Tergugat jelaskan bahwasannya dalam pelaksanaanfungsi penagihan, Tergugat melakukan Kerjasama dengan pihak lain yaitu PT.Mata Elang Sumatera (yang seharusnya juga dijadikan Tergugat) yang manatertuang dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Penagihan tertanggal 13 Juni2020 yang mana hal tersebut diatur didalam Pasal 48 Ayat 1 PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang akanTergugat Kutip sebagai berikut

Tergugat perlu ingatkan kembali bahwasannya hal tersebut sudahdiatur didalam Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 2 Ayat 4 alinea kedua danPasal 8 Ayat 4 yang akan Tergugat kutip sebagai berikut :Pasal 2 ayat 4 alinea Kedua Perjanjian PembiayaanDebitur juga diwajibkan membayar biaya administrasi penagihan yangditentukan oleh KREDITUR, minimum sebesar Rp 55.000, (lima puluh limaribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) untuksetiap penagihan dan setiap Angsuran yang tertunggak/

Penggugat terkesan mengadangada karenasebelumnya sudah dijelaskan didalam angka 4 (empat) PerjanjianPembiayaan yang akan Tergugat kutip sebagai berikut :Angka 4, Perjanjian Pembiayaan4. Debitur setuju untuk membayar biayabiaya yang timbul atau mungkintimbul dikemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini,termasuk tetapi tidak terbatas pada : Biaya Administrasi : Rp. 3.450.000, Biaya Asuransi (3 Tahun) : Rp. 1.395.000, Biaya Provisi : Rp. 1512.000, Biaya Survey : Ro.

Bahwadi dalam Pasal 1365 KUHPer sebagaimana Tergugat kutip diatasterdapat 3 (tiga) Frasa yakni Frasa tlap perbuatan melanggar hukum, Frasamembawa kerugian pada orang lain, dan Frasa karena salahnya.

Ishaka), meskipun dalam redaksi kuasanya mengatakanPerdamaian, Adalah melanggar hukum/ batal demi hukum karena untukmewakili pihak pada Tahapan Mediasi harus memiliki surat kuasa khususuntuk itu (Mediasi) dengan syarat dan alasan yang Sah menurut Hukum;Merujuk pada Pasal 18 ayat 3 Perma no. 1 tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di pengadilan dapat kami kutip sbb:Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan Sahsebagaimana yang di maksud dalam pasal 6 ayat (4), Kuasa hukum dapatmewakili

Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukan suratkuasa Khusus yang memuat kewenangan Kuasa hukum untuk mengambilKeputusan;Bahwa Mediasi yang merupakan salah satu Tahapan dalam proses perkaradi peradilan yang menitiberatkan pada Kehadiran para pihak yangberperkara sebagaimana yang di maksud dan tersirat pada PERMA No. 1Tahun 2016 pasal 6 dapat kami kutip sebagai berikut :Ayat 1 Para Pihak wajid menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi denganatau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.Bahwa

lebih Lanjut pada pasal 6 ayat 3 di lanjutkan pada ayat 4 yang diantaranya yang mana dapat Kami Kutip sebagai berikut :Ayat 3 Ketidak hadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanyadapat dilakukan berdasarkan alasan sah.Ayat 4 Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuanMediasi berdasarkan surat keterangan dokter;b. di bawah pengampuan;c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar

Bmtertanggl 11 September 2017, secara hukum tidak dapat menandatanganiSurat Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut, yang mana haltersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 huruf a s/d e dan ayat 3serta 4 PERMA No. 1 tahun 2016 yang mana dapat kami Kutip sebagaiberikut :Pasal 18Ayat . 1 Kuasa hukum wajid membantu Para Pihak melaksanakan hak dankewajibannya dalam proses MediasiAyat 2 Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:a. menyampaikan penjelasan

Perdamaiandapat di batalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan ataupaksaan;Berujuk pada pasal 1320 KUHPerdata bahwa syaratsyarat sahnya suatuperjanjian dapat kami kutip sebagai berikut :Supaya dapat terjadi Persetujuan yang Sah, perlu di penuhi empat syaratsebagai berikut :a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;c. Suatu pokok persoalan tertentu;d.

./03/2015 (Perjanjian Sewa MenyewaGudang), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (Vide sBuktiT1 dan Vide Bukti T2):Halaman 1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang:Bahwa Pihak Pertama memiliki Gudang dan lapangan terbuka untukdisewakan dikenal dengan nama Kawasan Berikat Nusantara terletak diHalaman 10 dari 38 Put Nomor 685/Pdt/2017/PT.DKIJl.

Perusahaan Listrik Negara) denganterlebih dahulu memberitahukan tentang hal itu kepada Pihak Kedua.Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (VideBukti T1) sebagaimana yang telah kami kutip di atas, Pihak Pertama (incasu PT.

pada suratsurat resmi perusahaan;* biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga namasingkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar ataupapan nama.Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, menurut pendapat M.

Bahwa Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUHPer sebagaimana yang telahkami kutip di atas diperuntukan bagi penyelanggara kegiatan usaharumah penginapan/losmen. Namun pada faktanya kegiatan usaha dariTergugat bukanlah sebagai penyelenggara rumah penginapan/losmennamun penyedia jasa pengiriman barang ke dalam dan luar negerimelalui darat, laut, dan udara.

Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebutoleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yangamarnya: gugatan tidak dapat diterima.Sebagaimana yang telah kami kutip di atas, bahwa petitum haruslahdidukung oleh posita yang diuraikan baikfaktanyamaupunsegihukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;Bahwa menurut pendapat M.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu daritanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 11 Mei 2018PKWT pada poin b diatas merupakan perpanjangan dari PKWTpada poin a diatas, hal ini tentunya telah sesuai dengan Pasal 59Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang kami kutipsebagai berikut : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang ataudiperbaharui.Pasal 59 Ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yangTergugat kutip sebagai berikut :Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan

PKWT nomor00001/BKL/05/2018 tertanggal O09 Mei 2018, bukan berdasarkanpenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa Penggugat sudah sangat mengetahui mengenai tidak mungkinlagi Penggugat bekerja dengan Tergugat, karena berdasarkan PKWTantara Tergugat dengan Penggugat jangka waktu Perjanjian Kerjatersebut telah berakhir, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1PKWT yang kami kutip sebagai berikut:Penanjian kerja ini ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu selama12

(dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2018 sampaidengan tanggal 08 Mei 2019.Pasal 7 ayat 1 PKWT yang kami kutip sebagai berikut :Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :1.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telahberakhir sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 8 Perjanjian WaktuTertentu Nomor 00001/BKL/05/2018 Tertanggal 9 Mei 2018 yangditandatangani oleh Josmodi selaku wakil dari Tergugatdan Penggugatyang kami kutip sebagai berikut :Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :8.

sebagai berikut:Penanjian kerja ini ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu selama12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2018 sampaidengan tanggal 08 Mei 2019.Pasal 7 ayat 1 PKWT yang kami kutip sebagai berikut :Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :2.

Sus/2019/PN MII(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagaiDOVIKUt: oe ee ceeeceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeecaeaeeaeeeaeeeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeseeaaees (apabila adapembelaan)*Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyaMOENYAtAKAN ooo. ee cecccccecececeeceeeeeeeeeeaaaeeeaeeeeeaeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseseaees ; (apabila tidakada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*Setelah mendengar tanggapan

BukanTanamanal,A (KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela NOMOS ............cccccceceeeeeeseeeeeeeees tanggal .......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Vl leeeeeceeeeeee eee e eee eeeee eee eee ee teers esse saaeeeeeeeeeaaaaeeeeeeeesaaeeeeeeees

keterangan saksi, Terdakwa memberikanPENGAPANY A 2... eee eee e cece cece eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeseeaeeaaaeaeaeeeeeees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:OL. 8c seer epromsenems acecstemaener Semen eReERREE HEMRERWEMEN ameraemcmE ace dibawah sumpah /(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

Bahwa dalam kondisi yang belum membaik makaPenggugat kemudian beritikad baik denganmenyampaikan kepada Tergugat I untuk melakukanpelunasan dengan skema, sebagai berikut :Dan pada angka (5) bagian POSITA gugatannya,PENGGUGAT menyatakan (kami kutip) :5.

Bahwa selain itu, meskipun dari seluruh dalil PENGGUGAT padabagian POSITA gugatannya, TIDAK MENGURAIKAN hubunganhukum yang jelas antara PENGGUGAT dengan TURUTTERGUGAT, tetapi pada angka angka (12) bagian POSITAgugatannya,yang menyatakan (kami kutip) :12.

Bahwa bagian POSITA angka (1) sub (2) halaman (3),PENGGUGAT mendalilkan (kami kutip) :1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanahdan bangunan berikut : Tanah dan Bangunan Toko Bangunan, SHMnomor 128/Cemplang, atas namaH. Mulyadi,luas tanah 1.000 M2 dan luas bangunan 70 M2yang terletak di JI. Raya Bogor Leuwiliang Km.21, Kp. Galuga, Kec. Cibungbulan, Bogor.2. Bahwa bagian POSITA angka (5) alinea (2) halaman(4), PENGGUGAT mendalilkan (kami kutip):5.

Bahwa bagian POSITAangka (1) sub (2) halaman (3),PENGGUGAT mendalilkan (kami kutip) :1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah danbangunan berikut : Tanah dan Bangunan Toko Bangunan, SHMnomor128/Cemplang, atasnamaH. Mulyadi, luastanah 1.000 M2 dan luas bangunan 70 M2 yang terletakdi JI. Raya Bogor Leuwiliang Km. 21, Kp. Galuga, Kec.Cibungbulan, Bogor.2. Bahwa pada angka (2) halaman (3) bagian POSITAgugatannya, Penggugat menyatakan (kami kutip) :2.

Bahwa pada angka (8) halaman (5) bagian POSITAgugatannya, Penggugat menyatakan (kami kutip) :8. Bahwa Penggugat berpendapat proses lelang yang telahdilimpahkan dari Tergugat kepada Turut Tergugat .... dst.5. Bahwa pada PETITUM bagian POKOK PERKARA, angka (4)dan (5), PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini (kami kutip) :Halaman 28 dari halaman 40 Putusan Nomor 38 / PDT / 2021 / PT.BDG4.

Pusat Nomor670/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst tanggal 31Mei 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

PstMenimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:primair pasal 114 ayta (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no.35/2009sbs. pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no.35/2009(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dantelah diputus dengan Putusan Sela NOMOP oe... cceeeeecceeseeeeeeeeeeestanggal ..

........ yang amarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:De leeeeeeteeeee cece ee eeeeeee ee ee eee tense eeeesaaeeeeeeeeeaaaaeeeeeeeseaaeneeeeees dibawah sumpah / Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikanPONGAPAL ........ cece ceeeeeeeceeeeeceeeeeeeeeeeeeaeaeeeaeeeceeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeeeees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)2 eeeeeeee teeta eeeee eee eeaeceeeeeeeeeeaeeeeeeeeaesaeeeeeeeeesaaaeeeeeeeeesee

Pst(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;DAKWAAN SUBSIDERITASMenimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan

2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN MII tanggal 2Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN MIlSetelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP

Hukum Pengadilan NegeriMalili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,aoePencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yangadanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampaipada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsuall(KUTIP

SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN MIldengan Putusan Sela NOMOS ........cccccecceeeceeeceeeeeeerenees tanggal .......... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Dl leceeeeeeeeeee cette eae e eee e tree eee e

keterangan saksi, Terdakwa memberikanDENGAP ANY A 20... cece cece cece cece cc eee ee eaeeeaeeeeeseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaaaeaaees(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:ts stor em oun ane RE aes SER AEROS ae eRe sRIEGINEG ONE GEG eaERERN Oa sAG SEE dibawah sumpah /(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2. dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:(KUTIP

sebagai berikut :Pasal 67Permohonan Peninjauankembali putusan perkara Perdata yang telahmemperoleh hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata.Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 14 Tahun 1985yang kami kutip sebagai berikut :1) Dalam pemeriksaan Peninjauankembali perkara yang diputus olehPengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan

No. 01 PK/PKHS/2009.3).4).5).Bahwa berikut penjelasan Pasal 14 ayat (1) yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencarikeadilan datang padanya untuk mohon keadilan.

Muchtar Pakpahan, dalamperkara Gandhi Memorial, dan dalam perkara Djoko Chandra Sugiarto,dimana permohonan peninjauankembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdikabulkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang nyatanyabertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang KUHAP.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c UndangundangNomor. 4 Tahun 2004 tentang ketentuanketentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang kami kutip sebagai berikut :2.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :a) dst...b) dst ....c) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undangundang hal itudikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004 yang kami kutip sebagai berikut :Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat.Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2009.Il.Bahwa berdasarkan halhal yang dikemukakan diatas dimohon kepadaMahkamah Agung RI.

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquotelah keliru menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (4)huruf b yang isinya kami kutip sebagai berikut :b) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melaluiRapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurangkurangnya tiga % (tigaperempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil denganpersetujuan sekurangkurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRDyang hadir.3.

PENETAPANNomor 35/Pdt.G/ 2020/PN TglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam gugatan yang diajukan oleh :( kutip identitas Penggugat ) , yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;melawan ;( kutip identitas Tergugat ) , yang selanjutnya disebut sebagaiTergugatPengadilan Negeri tersebut ;Setelahn membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan

Sebagaimana Pasal155 ayat (2) Jo ayat (3) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang saya kutip berbunyi sebagai berikut:Pasal 155 ayat (2) Jo ayat (3)Ayat (2) "...Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya..."

Nomor 97 PK/Pdt.Sus/20121.6,2.2.1.22.jelas jelas bertentangan dengan pasal 28 D ayat (2) UUD 1945Amademennya, sebagaimana saya kutip berbunyi sebagai berikut:"...9etiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..."

Sebagaimana yangsaya kutip berbunyi sebagai berikut:Pasal 142 ayat (2) :" Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan keputusan Menteri...".Hal. 17 dari 24 hal. Put.

Nomor 97 PK/Pdt.Sus/2012Adapun Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud didalam pasal142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalahsebagai berikut:Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : KEP. 232 /MEN/2003 Tentang akibat mogokkerja yang tidak sah Pasal 6 yang kami kutip berbunyi sebagaiberikut:Pasal 6:1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagi mangkir.2.

Bahwa kalau Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Klas A Bandung memperhatikan secara seksamapasal 65 ayat 14 PKB sebagaimana saya kutip berbunyi :"Melakukan mogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalamPerjanjian Kerja Bersama ini /peraturan perundangundangan"yang kemudian ditafsirkan secara gramatikal bahwa tandabaca " / (garis miring) " adalah " atau sehingga jika kitaHal. 18 dari 24 hal. Put.

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkansebagaimana mestinya;1) Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, Kutip:"Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;2) Bahwa Hakim memutus perkara tanggal 29 November 2011No.Reg.Perkara: PDM93/TGR/10/2011 yang amarnya berbunyisebagai berikut

: Menyatakan Terdakwa Ali terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuatdan mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri";3) Bahwa alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, kutip:1.

,M.H,dalam keterangannya, kutip: "Sesuai Sertifikat DesainIndustri nomor ID 0 010 156D untuk judul desain korekkuping (cutton bud) atas nama pendesain dan pemeganghak Sdr. Ali maka bentuk perlindungan yang diberikanadalah konfigurasi";Bahwa dari keterangan saudara Rikson Sitorus S.H.

nilai pembuktian dari bukti petunjukdilakukan untuk mencegah terjadinya kesewenanganHakim dalam hal memutus suatu perkara, sehingga alatbukti petunjuk hanya digunakan apabila bukti yang lainbelum mencukupi batas minimum pembuktian;Bahwa dengan jelasnya Akta Bukti Otentik berupaSertifikat Desain Industri yang dimiliki Terdakwa/PemohonKasasi saudara Ali, maka sudah seharusnyabuktipetunjuk tidak digunakan Hakim dalam memutus perkaraint;1.5 Bahwa alat bukti Keterangan TerdakwaPasal 189 Ayat (1) KUHAP, kutip

Oleh karena itumemenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sudah seharusnya Hakim tidakdapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpadidukung oleh alat bukti yang cukup;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, yurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 28 K/Kr/1977 (kutip hal 569, PEMBAHASAN PERMASALAHANDAN PENERAPAN KUHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, 2000), dalam halPemohon Kasasi mengajukan keberatan kasasi mengenai kesalahanpenerapan hukum pembuktian, yang membenarkan Mahkamah Agung telahmelanggar

Bahwa adapun pemaknaan Kuasa Pengguna Anggaran atau disebut KPA(berdasarkan ketentuan pasal 1, angka 6 Jo. pasal 10, ayat (2) PerpresNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,disebutkan :pasal 1, angka6 berbunyi :buka kutip Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPAadalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untukmenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD tutup kutippasal 10, ayat (2) berbunyi :buka kutip KPA pada pemerintahan merupakan

pejabat ditetapkan olehKepala daerah atau PA tutup kutip pasal 10, ayat (4), berbunyi :KPA memiliki kKewenangan sesuai pelimpahan oleh PA tutup kutipbuka kutip2.

Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timbuka kutip Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKadalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaanBarang Jasa tutup kutip pasal12, ayat(1), berbunyi :buka kutip PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tutup kutip6.

kutip.huruf b berbunyi :buka kutip Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian, dan tutup kutiphuruf c berbunyi :buka kutip Membuat dan menandatangani berita acara serah terimahasil pekerjaan tutup kutipHal. 8 dari 44 hal.

Memiliki sertifikasi keahlian pengadaanbarang/Jasa tutup kutip pasal17, angka(1), huruff berbunyi :buka kutip Anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan memenuhipersyaratan sebagai berikut : f. Memilki sertifikasi keahlian pengadaanbarangq/jasa* sesuai kempotensi yang dipersyaratkan tutup kutipHal. 9 dari 44 hal.

tersebut terdakwa berperan sebagai penulis / juru tulis yangmenulis / merekap nomornomor angka tebakan judi Togel dari pembeliyang memesan nomor angka tebakannya melalui SMS (pesan singkat)dari hand phone pemasang ke hand phone milik terdakwa yang terdiridari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, kemudiannomornomor angka tebakan Togel tersebut direkap terdakwa kedalamkertas rekap, lalu kertas rekapan tersebut dan seluruh uang pembeliandari para pemasang diserahkan terdakwa kepada tukang kutip

permainan judi jenis Togel tersebutterdakwa berperan sebagai penulis merekap nomornomorangka tebakan judi Togel dari pembeli yang memesannomor angka tebakannya melalui SMS (pesan singkat) darihand phone pemasang ke hand phone milik terdakwa yangterdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat)angka;Bahwa kemudian nomornomor angka tebakan Togeltersebut direkap terdakwa kedalam kertas rekap, lalu kertasrekapan tersebut dan seluruh uang pembelian dari parapemasang diserahkan terdakwa kepada tukang kutip

judi jenis Togel tersebutterdakwa berperan sebagai penulis merekap nomornomor angkatebakan judi Togel dari pembeli yang memesan nomor angkatebakannya melalui SMS (pesan singkat) dari hand phonepemasang ke hand phone milik terdakwa yang terdiri dari 2 (dua)angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;e Bahwa kemudian nomornomor angka tebakan Togel tersebutdirekap terdakwa kedalam kertas rekap, lalu kertas rekapantersebut dan seluruh uang pembelian dari para pemasangdiserahkan terdakwa kepada tukang kutip

Pasal 118 ayat (2) HIR, berikut kami kutip: "Jika yang digugatlebihdariseorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukumpengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketuaHal 4 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKIpengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih olehpenggugat.

: Kedaulatanperhimpunan berada di tangan anggota berdasarkan proporsionalhaksuara yang dimilikinya;JunctoBerdasarkan Pasal 16 ayat (3) AD TKC, berikut kami kutip: Hak suarapemilikan yaitu hak suara pada anggota untuk menentukan halhal yangmenyangkut hubungan antar sesama penghuni, pemilihan pengurus danbiayabiayaatas satuanrumahsusun.

Hak suara pemilikan dihitungberdasarkan nilai perbandingan proporsional yang dimiliki oleh anggota;JunctoBerdasarkan Pasal 18 ayat (2) AD TKC, berikut kami kutip: Pengurusdipilihdaridanolehanggotadalamrapatumumyangkhususdiadakan untuk itu;JunctoBerdasarkan Pasal 3 ayat (1) ART TKC, berikut kami kutip: Pengurusdipilih dari dan oleh anggota perhimpunan dalam rapat umumuntukmasa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan oleh rapatumum;Hal 16 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKI18.19.Bahwa

564/PDT/2019/PT.DKIJunctoBerdasarkan Pasal 1867 BW, berikut kami kutip:"Pembuktian dengantulisan dilakukan dengan tulisan autentikatau dengan tulisan di bawahtangan;JunctoBerdasarkan Pasal 1868 BW, berikut kami kutip: "Suatu akta autentik ialahsuatuakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat aktaitu dibuat;JunctoBerdasarkan Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, berikutkami kutip: "Bagi para pihak yang berkepentingan

PEMOHONAN AGAR MENGHUKUM PARA TERGUGAT SEBAGAI49.50.PIHAK YANG MENANGGUNG SELURUH BIAYA YANG TIMBUL UNTUKMENYELENGGARAKAN PERKARA AQUO SECARA PRO RATA;Berdasarkan Pasal 181 HIR, berikut kami kutip: (Z) Barangsiapadikalahkandengan keputusanhakim, akan dihukumpulamembayarbiayaperkara.

Nomor ..........TANS scrccensavs tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor ............. tanggal ........... tentangpenetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa / ParaTerdakwa* serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN

(apabila ada duplik)*kMenimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / ParaTerdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukankeberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ....... tanggal ....... yangamarnya sebagai berikut:(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

(demikian terhadap saksisaksi berikutnya)Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan Ahlisebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:Loo. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :(demikian terhadap ahliahli berikutnya)2 dst.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTDMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang

perkawinan dan mendapatkan surat nikah tidak melalui prosedur yangbenar menurut peraturan pemerintah dan yang diakui oleh Negara; Bahwa, itikad tidak baik dalam pernikahan, orang tua kami dalam kondisi sakit,selama bersama orang tua kami tidak pernah memperhatikan kami, antara lainnafkah kami dibiayai kakek dan paman, berbeda pada saat orang tua kami masihBahwa, itikad tidak baik ditunjukkan surat gugatan saudara TERMOHON tentangahli waris (putusan belum diterima); Bahwa, sertifikat nikah dalam tanda kutip

Nikah orang tua SUAMITERMOHON beragama Islam sedangkan keterangan Lurah (dalamgugatan TERMOHON) bergama non Islam;e Tidak ada satu surat pun, bila mengacu kepada buku nikah, kepaladesa Kabupaten Melawi memberi keterangan tentangTERMOHON; e Tidak ada satu surat pun bila mengacu KTP, Kepala DesaKabupaten Melawi memberi keterangan tentang TERMOHON;Datadata register Kantor urusan Agama Kabupaten Melawi ada keganjilan,termasuk daftar pemeriksaan nikah yang tidak jelas saksi keberadaannya dan dalam tanda kutip

Adapun yang mengeluarkan buku/surat nikah yang saat itu adalah saudaraKepala Kantor Urusan Agama NIP. sebagai Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Melawi, telah mengeluarkan Surat Nikah tanpa mengikuti aturan,prosedur administrasi yang benar dan merekayasa data tidak benar / dalamtanda kutip palsu dan tidak berhak Buku Nikah kepada penduduk yang bukan daerah Kecamatan KUA setempat;Kepala KUA Kabupaten Melawi, saudara Kepala Kantor Urusan Agamamengeluarkan buku Nikah berdasarkan secarik kertas/sehelai