• Toko Dua Samudra/Adek Jalan Pasar Kliwon Kudus.Putusan 433/Pid.B/2013/PN.SMG Halaman 4 dari 14Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa menerbitkan BG baru diluar terbitankedelapan toko tersebut diatas dan BG terbitan terdakwa tersebut ternyata tidak adadananya yaitu berjumlah 40 lembar BG berupa BG Bank Bumi Arta, BG Bank Panin danslip penarikan koperasi simpan pinjam jasa Cabang Semarang yang mana jatuh temponyalebih lama dari BG yang diserahkan oleh para tokotoko;Bahwa setelah dilakukan pengecekan

  DGI maksimal pembayaran baik secara tunaimaupun BG adalah 3 (tiga) bulan dari pengiriman barang.Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa menerbitkan BG baru diluar terbitankedelapan toko tersebut diatas dan BG terbitan terdakwa tersebut ternyata tidak adadananya yaitu berjumlah 40 lembar BG berupa BG Bank Bumi Arta, BG Bank Panin danPutusan 433/Pid.B/2013/PN.SMG Halaman 5 dari 14slip penarikan koperasi simpan pinjam jasa Cabang Semarang yang mana jatuh temponyalebih lama dari BG yang diserahkan

  DGI maksimal pembayaran baik secara tunaimaupun BG adalah 3 (tiga) bulan dari pengiriman barang.Bahwa benar terdakwa untuk menutupi perbuatannya ia menerbitkan BG baru diluarterbitan kedelapan toko tersebut diatas dan BG terbitan terdakwa tersebut ternyata tidakada dananya yaitu berjumlah 40 lembar BG berupa BG Bank Bumi Arta, BG Bank Panindan slip penarikan koperasi simpan pinjam jasa Cabang Semarang yang mana jatuhtemponya lebih lama dari BG yang diserahkan oleh para tokotoko.Bahwa kejadian terdakwa

  DGI maksimal pembayaran baik secaratunaimaupun BG adalah 3 (tiga) bulan dari pengiriman barang.Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa menerbitkan BG baru diluar terbitan 8toko tersebut diatas, dan BG terbitan terdakwa ternyata tidak ada dananya berjumlah 40lembar BG,berupa BG Bank Bumi Arta, BG Bank Panin dan slip penarikan koperasisimpan pinjam jasa Cabang Semarang yang mana jatuh temponya lebih lama dari BG yangdiserahkan oleh para tokotoko;Bahwa kejadian penggunaan uang PT.DGI oleh terdakwa

  Toko Dua Samudra/AdekJLPasar Kliwon Kudus, yang kesemuanya telah membayar kepada terdakwa ;Bahwa uang pembayaran dari 8 toko tersebut oleh terdakwa tidak dikirm kerekeningyang yang telah ditentukan oleh PT.DGI pusat Bandung, tetapi tanpayin/sepengetahuan PT.DGI pusat Bandung terdakwa telah menggunakan uangpembayaran dari 8 toko tersebut, yang semuanya sejumlah Rp.490.387.000,;Bahwa untuk menutupi penggunaan uang tersebut, terdakwa menerbitkan BG barudiluar terbitan 8 Toko, dan BG terbitan terdakwa

• Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam BukuPedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum, edisi 2007, BalitbangDiklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, padahalaman 44, angka (4) (catatan: mengenai tahunpenerbitan termasuk namun tidak terbatas padaPedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum terbitan setelah tahun2007) menyatakan apabila:"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohoan apabila hal itu ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Walaupun

  Nomor 2554 K/PDT/2013Namun, ternyata produk dari permohonan pembubaran Yayasanyang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya diimpact dengan keluaran Putusan, dan bukan Penetapansebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang DiklatKumdil Mahkamah Agung RI 2007 (catatan: mengenai tahunpenerbitan termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terbitan setelahtahun 2007), pada halaman

  sepanjang diperintahkanoleh Peraturan Perundangundangan yanglebin tinggi atau dibentuk berdasarkankewenangan (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;Bahwa, Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, edisi2007, Balitbang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI 2007, pada halaman 44, angka(4), (catatan: mengenai tahun penerbitantermasuk namun tidak terbatas padaPedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum terbitan

  Nomor 2554 K/PDT/2013jelas apabila Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi2007, Balitbang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI 2007, pada halaman 44, angka(4), (catatan: mengenai tahun penerbitantermasuk namun tidak terbatas padaPedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum terbitan setelahtahun 2007) merupakan peraturanperundangundangan yang wajib menjadiacuan bagi para Hakim (Judex Facti)seluruh Indonesia;Bahwa, oleh karenanya, jelas apabilapermohonan pembubaran

  Yayasan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi diakomodirPengadilan Negeri Surabaya denganPutusan dan bukan Penetapansebagaimana dimaksud dalam PedomanTeknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum, edisi 2007, BalitbangDiklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007,pada halaman 44, angka (4), (catatan:mengenai tahun penerbitan termasuknamun tidak terbatas pada PedomanTeknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum terbitan setelah tahun2007), adalah merupakan bentuk kelalaianpemenuhan syaratsyarat yang

• social WhasApp dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng yang diunggah akun WhasApp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp Aktivis KNPI dan OKP / Ormas;

• 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshoot unggahan Terdakwa pada media social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
• 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan

  hari Jumat, tanggal 9 November 2018, dengan judul berita Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar);

• 1 ( satu ) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

• ., tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Dalam eksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;Dalam pokok perkara:e Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;e Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;e Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugatmelalui Media Masa selama kurun waktu 3 (tiga) hari berturutturutmelalui terbitan Harian Banjarmasin Post, Harian Radar Kalimantan,Harian Kompas dan Harian Jawa Post dengan

  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru karenatelah memutuskan untuk menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk meminta maaf kepada Terbanding dahulu Penggugatmelalui pengumuman di media massa.Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin DalamPokok Perkara butir 3 yang menyatakan bahwa menghukumPembanding dahulu Tergugat untuk meminta maaf kepadaTerbanding dahulu Penggugat melalui media masa selama kurunwaktu 3 (tiga) hari berturutturut melalui terbitan HarianBanjarmasin

  Bahwa mendasarkan pada alasan A. di atas, maka perbuatanmelawan hukum Pembanding dahulu Tergugat tidak terbukti,sehingga sudah sepantasnya putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghukum Pembanding dahuluTergugat untuk meminta maaf kepada Terbanding dahuluPenggugat melalui media masa selama kurun waktu 3 (tiga) hariberturutturut melalui terbitan Harian Banjarmasin Post, HarianRadar Kalimantan, Harian Kompas dan Harian Jawa Post denganmewajibkan Pembanding dahulu Tergugat memulihkan

  Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding Ilsemula Tergugat Il untuk meminta maaf kepada Penggugatmelalui Media Masa selama kurun waktu 7 (tujuh) hari berturutturut melalui terbitan Harian Banjarmasin Post, Harian RadarKalimantan, Harian Kompas dan Harian Jawa Post denganmewajibkan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasamamemulihnkan dan membersihkan nama baik Penggugat di BankIndonesia..

  semula Tergugat maupun secaratanggung renteng dengan Terbanding II semula Tergugat Ilmembayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesarHalaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 23/PDT/2017/PT.BJM2010.11.12.13.Rp.5.000.000.000, ( Lima Milyar Rupiah ) sekaligus dan seketikasetelah putusan ini diucapkan.Menghukum Terbanding Ill semula Tergugat Ill mengakuikesalahan yang dilakukannya disertai permohonan maaf kepadaPenggugat dalam Media Masa selama kurun waktu 7 ( tujuh)hari berturutturut melalui terbitan

• Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Neger Balikpapan berpendapat lain, mohonmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya menurut hukum, Menimbang , bahwa pada persidangan ditetapbkan Penggugat hadir sendiri,sedang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, masingmasing melalui Kantor Walikota Balikpapan tanggal 10 Desember 2012 untuksidang hari Selasa tanggal 8 Januari 2013, Relaas melalui Surat KabarBalikpapan Pos terbitan tanggal

  pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarKEMAMPUANNYA 5 2 noe noe non non nnn nn nn nee nnn nnn nn nen ne nee nnn nnn nn en ne ne Menimbang , bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkankehadiran pihakpihak dalam Perkara inl ; Menimbang , bahwa dalam persidangan, Penggugat hadir sendiri , sedangkanpihak tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut menuruthukum masingmasing dengan Relass Panggilan masingmasing dengan melaluiHarian Balikpapan Pos terbitan

  tanggal 21 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 5Desember 2012, Harian Balikpapan terbitan tanggal 7 Desember 2012 untuksidang tanggal 8 Januari 2013 tanpa diwakili oleh Kuasanya untuk itu sehinggaharus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnyaTRSECSUNGAE, sess see Menimbang , bahwa berdasarkan buktibukti P1 sampai dengan P5 dansaksisaksi : Abdullah dan Sumarno, bahwa antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan antara Penggugat dan Tergugatsudah

• RelasPanggilan pada tanggal; 20 Mei 2015 dan pada tanggal; 9 Juni 2015, untukmenambahkan panjar biaya perkara ;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan kemudian setelah di cek oleh Panitera ternyata biaya Panjaryang di setorkan oleh Penggugat telah habis;Halaman 3 dari 6, Putusan Perdata No.01/PDT.G/2015/PN.PdlMenimbang bahwa terkait dengan biaya Panjar hal ini di atur di dalamBuku Il tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, terbitan

  dan denganSurat Nomor : W29U2/677/Pdt.04.10/V/2015, pada hari pada hari Selasa,tanggal; 9 Juni 2015, yang mana pokok dari surat tersebut adalah Panggilankepada Penggugat untuk menghadap di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPandeglang, guna menambah Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat;Menimbang bahwa pada waktu yang telah ditentukan di atas ternyataPenggugat tidak datang menghadap sehingga dengan berpedoman pada BukuIl tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, terbitan

• biaya perkaranya;Menimbang bahwa sesuai agenda persidangan pada hari Kamis tanggal27 Agustus 2015, Penggugat dan Kuasa Tergugat sampai Tergugat III danKuasa Turut Tergugat tidak hadir, sedangkan Kepaniteraan perdatamemberitahukan bahwa panjar perkara sudah habis, dengan demikian tidakdapat dilakukan panggilan karena biaya perkara telah habis;Menimbang bahwa terkait dengan biaya panjar hal ini diatur di dalamBuku II tentang pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum edisi 2007, terbitan

  Menimbang bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Pandeglangtelah mengirimkan Surat Panggilan kepada Penggugat dengan Surat NomorW29.U2/46/Pdt.04.10/IX/2015 pada tanggal 7 September 2015 yang manapokok surat tersebut adalah pemberitahuan penambahan biaya perkara kepadaPenggugat;Menimbang bahwa pada waktu yang telah ditentukan di atas ternyataPenggugat tidak datang menghadap sehingga dengan berpedoman pada bukuIl tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umumEdisi 2007, terbitan

• No. 2126 K/Pid/2009KUD Kembang Paseban (Hasbi Ansori) tentang tumpang tindih lahan selamaini dan keterangan tersebut, Terdakwa meminta untuk ditulis/dimuat di koran ;Bahwa isi keterangan Terdakwa kepada Beni Murdani, S.E. bin Samsu yangdimuat di koran Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yanglengkapnya sebagai berikut :Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Paseban, Kecamatan Mersam,Kabupaten Batang Hari dinilai tidak transparan oleh anggotanya M.

  No. 2126 K/Pid/2009dimuat di koran Jambi Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yanglengkapnya sebagai berikut :Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Paseban, Kecamatan Mersam,Kabupaten Batang Hari dinilai tidak transparan oleh anggotanya M. Alpandi.Salah seorang warga Mersam yang mengaku orang tuanya M.

  No. 2126 K/Pid/2009Ekspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 disangkal oleh Ketua KUDKembang Paseban, Hasbi Ansori, karena masalah hutang para petani telahdisosialisasikan kepada para petani pada hari Rabu tanggal 11 Oktober2006 di Kantor KUD Kembang Paseban sebesar Rp8.900.000,00 (delapanjuta sembilan ratus ribu rupiah)/hektare tanpa bunga selama 3 (tiga) tahunyang dihadiri oleh para petani, KUD Kembang Paseban, PT Gatra KembangPaseban, Pemkab Batang Hari.

  Alpandi bin Nasir, denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar koran harian Jambi Ekspres terbitan hari Jumattanggal 18 Juli 2008 yang pada halaman 17 ada tulisan "KUD KembangPaseban dinilai tidak transparan ;Dikembalikan kepada saksi korban Hasby Ansori, S.E., M.M. bin M.

  Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar koran harian JambiEkspres terbitan hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 yang pada halaman 17 adatulisan KUD Kembang Paseban dinilai tidak transparan, tetap terlampirdalam berkas perkara ini ;6.

• maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti Surat yang diajukan di persidangan, bahwa dari perkawinan Penggugatdan Tergugat tersebut, dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu Novilia WidyaWiku, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampung Kuma KecamatanTabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 16Nopember 2002 sebagaimana terbitan

  Kutipan Akta Kelahiran Nomor :03/A/2003 ( Vide bukti surat P3) dan anak lakilaki ,Prayer AndhikaWiku lahirdi Tomohon pada tanggal 2 Oktober 2006 sebagaimana terbitan kutipan aktakelahiran Nomor 2923/Ist/2008 (Vide bukti surat P4) adalah anak dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, olehnya Majelis Hakim berpendapatbahwa anakanak tersebut adalah berkedudukan sebagai anak sahPenggugat dan Tergugat terbukti (vide Pasal 42 UU Nomor O1 Tahun 1974);Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal

  mendidik, serta melindungianakanak mereka sebaikbaiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapatberdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipunperkawinan kedua orang tuanya telah putus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangandalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anakyaitu Novilia Widya Wiku, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampung KumaKecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal16 Nopember 2002 sebagaimana terbitan

  Kutipan Akta Kelahiran Nomor :03/A/2003 ( Vide bukti surat P3) dan anak lakilaki ,Prayer AndhikaWiku lahirdi Tomohon pada tanggal 2 Oktober 2006 sebagaimana terbitan kutipan aktakelahiran Nomor 2923/Ist/2008 (Vide bukti surat P4) dan Penggugat telahmenyatakan dalam gugatannya dalam petitum angka 3 (tiga) untukditetapbkan hak asuh kedua anaknya yang sekarang berada dalampengasuhan Penggugat sambil membebankan kepada pihak tergugat untukdapat membiayai kebutuhan hidup anak tersebut sampai ia dewasa

• Abubakar)

  Sebagaimana bidang tanah bagian tengah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kabupaten Mamuju;

  2.2.Rubiana binti alm. H.

  Agus Nawan/Ambo Tuo;

  Barat : Juana;

  Sebagaimana bidang tanah sebelah timur dari Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kabupaten Mamuju.

  3. Menyatakan penerima hibah yaitu :

  3.1.Juana binti Alm. H.

  Abubakar);

  Sebagaimana bidang tanah bagian tengah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kabupaten Mamuju.

  3.2.Rubiana binti Alm. H.

  Agus Nawan/Ambo Tuo;

  Barat : Juana

  Sebagaimana bidang tanah sebelah timur dari Sertifikat Hak Milik Nomor 42 Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kabupaten Mamuju;

  DALAM REKONVENSI

  DALAM EKSEPSI

  Menolak eksepsi para tergugat

  DALAM POKOK PERKARA

  Menolak gugatan para penggugat seluruhnya

  DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

  <

• Fotokopi berita kehilangan pada koran Malut Post terbitan tanggal 11 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi berita kehilangan pada koran Malut Post terbitan tanggal 12 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda bukti P5;5. Fotokopi berita kehilangan pada koran Malut Post terbitan tanggal 14 Juni 2019,selanjutnya diberi tanda bukti P5;6.

• Yahya Harahap, SH, dalam bukuknya berjudulKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undamgundang Nomor 7 tahun 1989 pada halaman 219, terbitan PustakaKartini menerangkan sebagai berikut: Menurut ketentuan pasal 66cerai talak ialah perkara perceraian yang pengajuan gugat ataupermohonannya datang dari pihak suami. Cara menentukankompetensi relative dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnyaditentukan oleh factor tempat kediaman Termohon dengan acuanpenerapan:.

  Bahwa menurut Yahya Harahap, SH. dalam bukuknya berjudulKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undamgundang Nomor 7 tahun 1989 pada halaman 221, terbitan PustakaKartini menerangkan sebagai berikut: Atas segala macam problemhukum yang kurang serasi dalam pasal 66 ayat (2) sayamenghimbau agar penerapan pasal tersebut lebih tepatberpedoman kepada factor tempat kediaman Termohon tanpamempersoalkan apakah kepergiannya meninggalkan tempatkediaman bersama atas izin Pemohon.

  Gemala Dewi, SH, LLM. dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Peradilan Agama di Indonesia pada halaman 103,terbitan Prenada Media menerangkan sebagai berikut:Menurut Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwakompetensi relative dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnyaditentukan oleh factor tempat kediaman Termohon. Hal ini dikecualikandalam hal Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediamanbersama, tanpa izin Pemohon.

• IKAN LOMBOKtersebut.Bahwa bahwa dalam kurun waktu pemberitaan tersebut, Penggugat sangatberkeberatan dengan isi berita pada terbitan hari Senin tanggal 27 Mei 2013 yangtercantum pada halaman utamanya yang berjudul BISNIS KORAL DIDUGAILEGAL; Bahwa didalam beritanya, Tergugat menyatakan Pemilik UD. IKANLOMBOK yang diduga melakukan bisnis pengambilan, dan penjualan sertapengiriman koral (terumbu Karang) illegal adalah milik Penggugat/Giovanni Ardizzon(berita tanggal 27 Mei 2013 alinea ke3).

  Padahal Penggugat bukanlah Pemilik dari3Perusahaan Tersebut dan tidak pernah merasa melakukan bisnis koral ilegal; Olehkarenanya Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;4 Bahwa Penggugatpun sangat berkeberatan dengan isi pemberitaan Terbitan tanggal 28Mei 2013 yang berjudul Diduga Dijual 100 Dolar Amerika per buah, dikirim malamhari, dalam pemberitaan tersebut terpapar sebuah gambar yang bertuliskan GILIGEDE, Disekitar Gili Gede inilah UD.

  seBahwa kemudian apa yang didalilkan penggugat yang pada intinya menyatakanTergugat menuduh Penggugat mencuri coral adalah pernyataan yang salah dantidak benar karena dalam setiap pemberitaan yang dilakukan ataupun yangdipublikasikan oleh Tergugat selalu menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah(Presumption Of Innocence) sehingga di setiap judul terbitan menyangkut perkaraAquo selalu menggunakan kata DIDUGA yang berarti bahwasetiap kalimatberita setelahnya juga terjaga dari fitnah / hal hal yang

  IkanLombok Tergugat telah mempunyai banyak nara sumber yaitu antara lain:e Saudara Imam dan Juniadi alias Memet dalam Terbitan tertanggal 27 Meidengan judul Bisnis koral diduga Iegal e Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar drh.

  I Nyoman Sembahterbitan tanggal 30 Mei 2013 dengan Judul BLH Lobar Telusuri Asal SKA e Dislut Lobar MS.Rohadi R.SH terbitan tanggal 1 Juni 2013 dengan judul Dislutkan Lobar Hentikan Operasional UD.Ikan Lomboke Saudara Supardi dan Hamdan terbitan tanggal 3 Juni 2013 dengan judul Koral diduga disembunyikan dilaute Wilker Karantina Ikan LembarBahwa adapun terhadap beberapa berita Tergugat yang tidak menyebutkan nama narasumber karena permintaan nara sumber sendiri adalah hal yang diperbolehkan dantelah

• An International Perspective,terbitan Kluwer Law International, 2001.

  Graydan Effie Bouzalas, Terbitan Kluwer Law International, 2001.Halaman 327)..

  Gray dan EffieBouzalas, Terbitan Kluwer Law International, 2001. Halaman 180).. Di India.In order for a design to be registered under the Designs Act, 2000,certain requirements must be met.

  Gray dan Effie Bouzalas, Terbitan Kluwer LawInternational, 2001. Halaman 135 dan 136).. Didalam European Community Design Law.The novelty test is satisfied if no identical design has been madeavailable to the public before the filing date or priority date. Designsare deemed to be identical if their features differ only in immaterialdetails.(Robyn Durie, dalam buku Industrial Design Rights. An InternationalPerspective, yang di edit oleh: Brian W.

  Gray dan Effie Bouzalas,Terbitan Kluwer Law International, 2001.

• tanah a quo bukan milik kaumnya ;5.Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa PenggugatRekonvensi 1 bukan orang asli dan malakok serta menghalangi pendaftaran tanahdalam rangka sertifikasi merupakan penghinaan dan pencemaran nama baikPenggugat Rekonvensi 1 serta seluruh anggota kaum Penggugat Rekonvensi,untuk mana Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik moril mapun materil,karenanya patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi danminta maaf melalui media massa terbitan

  No. 3003 K/Pdt/2010lain dari tanah hak milik pusaka tinggi kaum, merupakan penghinaan danpencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi 2 bukan saja di mata anggotakaum juga di masyarakat Jorong Mandiangin Koto Selayan dan Jorong GugukPanjang, karena masalah makam adalah masalah yang sakral dan dihormatisecara adat dan kaum sehingga Penggugat Rekonvensi Il dirugikan secaramoril dan materil, patut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugidan minta maaf melalui media massa terbitan Padang sebagai

  dimasyarakat Jorong Mandiangin Koto Selayan dan Jorong GugukakPanjang yang tidak dapat dinilai dengan uang, dalam hal ini ditaksirsebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;" Kerugian materil akibat terganggunya penguasaan, pemilikan danpenggarapan tanah milik kaum Penggugat Rekonvensi 2 dan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum atas tanah a quo sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta Rupiah) ; Pemintaan maaf dari Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRekonvensi Il malelui Koran Singgalang terbitan

  No. 3003 K/Pdt/2010* Permintaan maaf dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 hari berturutturut melalui Koran Singgalang terbitan padang sejakputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;6.Menyatakan sah menurut hukum tanah yang letak dan batasbatasnya : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Syamsidar ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basa Maran/Jamaran ; Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak lama ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah E. St.

  sah menurut hukum 2 (dua) buah makam anggota keluarga kaumPenggugat Rekonvensi di atas tanah milik kaum Penggugat rekonvensi ;8.Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan penghinaandan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi 2 ;9.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk : Membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat Rekonvensi 2sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;= Permintaan maaf dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat RekonvensiIl melalui Koran Singgalang terbitan

• MASHURI LAHAYalias ULI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulanpenjara, dengan perintah agar terdakwa segeraditahan ;e Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KoranNuansa Pos terbitan hari jumat tanggal 08 Januari 2010yang bertuliskann M.

  Lahay Otak Pelaku KerugianNegara Miliaran Rupiah Di Touna adalah DamsikLadjalani Bupati Tojo UnaUna ;e 1 (satu) lembar koran mercusuar terbitan hari Rabutanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati Tounadilapor ke KPK ;e 1 (satu) lembar surat dari Drs.

  LahayOtak Pelaku Kerugian Negara Miliaran Rupiah Di Tounaadalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo UnaUna ;1 (satu) lembar koran mercusuar terbitan hari Rabutanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan Bupati Tounadilapor ke KPK ;1 (satu) lembar surat dari Drs.

  Mashury Lahay kepadaBupati Tojo Unauna tentang permintaan maaf atasberedarnya berita melalui Median Nuansa Pos ;1 (satu) lembar surat dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor : S365/PW19/5/2010 tanggal22 Januari 2010 tentang hasil Inventaris pekerjaanPenanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan denganalat bukti, maka di peroleh' fakta fakta hukum sebagaiberikutBahwa, benar terbitan

  Menetapkan barang bukti berupae 1 (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari jumattanggal O08 Januari 2010 yang bertuliskann M. LahayOtak Pelaku Kerugian Negara Miliaran Rupiah DiTouna adalah Damsik Ladjalani Bupati Tojo UnaUna;e 1 (satu) lembar koran mercusuar terbitan hari Rabutanggal 13 Januari 2010 yang bertuliskan BupatiTouna dilapor ke KPK ;e 1 (satu) lembar surat dari Drs.

• Menghukum Para Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat secara tertulis yang atas biaya Para Tergugat yang dimuat dan diterbitkan pada koran/surat kabar terbitan lokal Kediri dan Nasional selama 1 (satu ) hari dengan ukuran (seperempat) halaman;

  4.

• Maluku di atasnya, tanpa menyebutkan secara jelasmengenai tandatanda batas dan luasnya, sehingga objek sengketa tersebutadalah tidak jelas dan/atau kabur (obscur Libel) ;Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17April 1979 No. 1140 K/SIP/1975 sebagai berikut: Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (Himpunan KaidahHukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RITahun 19692001 terbitan

  Soepomo, SH,cetakan keempat, terbitan Pradnya Paramitha Jakarta, Tahun 1971,(Halaman 119121) ;.

  No. 39/Pdt/2002/PT.MAL jo No. 1741K/Pdt/2003 jo No. 144 PK/Pdt/2008, sehingga terhadap gugatan Penggugatsekarang ini haruslah diberlakukan asas "Nebis in idem" ;Dibandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal20 Mei 2002 No. 1226 K/Pdt/2001 sebagai berikut :Meskipun kedudukan subyek berbeda, tetapi obyeknya sama denganperkara yang sudah diputus terdahulu dan telah memperoleh kekuatanhukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in idem (YurisprudensiMahkamah Agung RI tahun 2006, terbitan

  Tahun 2006, terbitan Mahkamah Agung RI. Tahun2007, halaman 20 28)";Hal. 10 dari 12 hal. Put.

• SALIM (alm) oleh kepolisianDitpolairud Polda Aceh dikarenakan Nakhoda melakukan Bongkar muatShip to Ship tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan OlahGerak Kapal (SPOG) dari Syahbandar Pelayaran Kapal Niaga;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Personil Ditpolairud PoldaAceh adalah sebagai berikut :DOKUMEN KM ESKA JAYA : 1 (satu) lembar PAS BESAR terbitan 21 Agustus 2013;DOKUMEN KAPAL TONGKANG TANPA NAMA:.

  Dapat Saksi jelaskan kapal Tongkang tanpa nama tersebut tidakmemiliki dokumen;DOKUMEN KAPAL TONGKANG TK ESKA JAYA 01 : 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 82/QQi (tidak berlakulahi); 1 (satu) lembar Surat Pas Besar terbitan 30 Januari 2017 (tidakberlaku lagj); 1 (Satu) lembar Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang N:PK.001/1/3/KSOPMBO2017 (tidak berlaku lagi); 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara terbitan 19 April 2016; 1 (Satu) lembar Sertifikat keselamatan konstruksi kapal

  barang N:PK.001/1/1/KSOPMBO2017 (tidak berlaku lagj); 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 82/QQi tanggal 19 April2016;DOKUMEN KAPAL KM ESKA JAYA L: 1 (satu) lembar Pas Besar terbitan 18 oktober 2013; 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 70/QQi;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal kapal Km EskaJaya I, Kapal Tk Eska Jaya 01, Km Eska Jaya dan kapal Tongkangmengangkut minyak kelapa sawit (CPO) milik PT.

  Aceh baratProvinsi Aceh adalah sebagai berikut :DOKUMEN KM ESKA JAYA: 1 (satu) lembar PAS BESAR terbitan 21 Agustus 2013;DOKUMEN KAPAL TONGKANG TANPA NAMA: Dapat Saksi jelaskan kapal Tongkang tanpa nama tersebut tidakmemiliki dokumen;DOKUMEN KAPAL TONGKANG TK ESKA JAYA 01 : 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 82/QQi (tidak berlakulahi); 1 (satu) lembar Surat Pas Besar terbitan 30 Januari 2017 (tidakberlaku lagj); 1 (Satu) lembar Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang N:PK.001/1/3/

  KSOPMBO2017 (tidak berlaku lagi); 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara terbitan 19 April 2016; 1 (Satu) lembar Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang N:PK.001/1/1/KSOPMBO2017 (tidak berlaku lagi); 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 82/QQi tanggal 19 April2016.Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN MboDOKUMEN KAPAL KM ESKA JAYA L: 1 (satu) lembar Pas Besar terbitan 18 oktober 2013; 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 70/QQi;Saksi menyebutkan, menurut spengetahuan