Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
Polisi karena adanya Tindak PidanaPornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 (Terdakwa dalam berkasterpisah); Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun kelapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi 4(Terdakwa dalam berkas terpisah)); Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah; Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada dipelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 55
80 — 55
tidak tahu apakah mereka masihberkomunikasi atau tidak;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusahamendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggalbersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksitidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anakanak;Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negri Sipilyang
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentangKeikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Pembinaannya (PPKeikutsertaan Perancang) (vide Bukti P7);Pasal 1 angka 1:Perancang Peraturan Perundangundangan = yangselanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancangyang diberi tugas, tanggung jJawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenang untukHalaman 13 dari 62 halaman
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN. Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
123 — 44
123 — 44
Bupati MalukuBarat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada SekretarisWilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketuamerangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka darihasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasiltemuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.G/2014/PN.BDG Tanggal 13 Nopember 2014 — Benny Halim LAWAN Ganda, DKK
190 — 80
190 — 80
Dan patut untuk majelis pemeriksa perkara ketahui bahwaterhadap objek perkara aquo telah dilekatkan sita semenjak dahuluberdasarkan Surat Penetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni1958 perihal tentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objek Persil 68S.ll sehingga tentu sangatlah tidak berdasarkan kepada hukumapabila Pembantah mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milikPembantah
Register : 10-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 268/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
107 — 44
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
107 — 44
Banding administratif atas nama saudara Thonni Hutagaol NIP196606.251986021001, Tanggal 8 Agustus 2019, memutuskan tidak dapatmenerima permohonan banding administratif tersebut karena tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengambil keputusanBahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objeksengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
46 — 23
46 — 23
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 166/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
B. Dewi Korawati, SKM
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
102 — 62
B. Dewi Korawati, SKM
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
102 — 62
Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 28seamooooDSehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Gubenur/Bupati/Walikotasebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklajuti PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiman jugaditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Putus : 08-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/201 Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
93 — 17
93 — 17
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 406/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — Nurcahya Binti Samsuar.
43 — 8
43 — 8
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
44 — 8
44 — 8
Akibat katakata yang diucapkanterdakwa sambil menunjuk kearah saksi DJONI ASTONO, SH, saksi DYANSUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MM yang saat ituberada dihadapan khalayak ramai yaitu para peserta unjuk rasa yang jumlahnyasekira 50 (lima puluh) an orang tersebut maka saksi DJONI ASTONO, SH, saksiDYAN SUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MMmenjadi merasa malu dan terserang kehormatannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang saat itu sedang menjalankan tugas dan jabatannya
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 97
135 — 97
terang dan nyata pekerjaanPemohonyaitu Pegawai Negeri Sipil /PNS (bukti P3).5,Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan pada dokumentasi suratsurat Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwapekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelasPemohon memiliki Nomor Induk Pegawal (NIP)196308282006041009 dimana berdasarkan NIP Pemohon tersebutdapat diketahui bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS sejak bulanApril 2006.6.Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
IIdiperintahkan untuk mengevaluasi sistem penentuan Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang ada selama ini jugabukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenanganmutlak badan peradilan dan atau lembaga lain yang diatur secaratersendiri dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa sebaliknya jika maksud gugatan adalah agar Tergugat Ilmemberikan tindakan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;
169 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Kurang Pihak;a.Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui,mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam prosespengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangHalaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zahara, dkk;Bahwa, selain Tergugat telah salah dalam mengutip amar putusanputusantersebut di atas dan lagi putusanputusan tersebut tidak mengikat kepadaPara Penggugat, Tergugat dalam suratnya yang menjadi objek sengketapada angka 2 telah mengemukakan antara lain bahwa Tergugat mempunyaiwewenang yang mutlak untuk melakukan penertiban rumah negara, hakuntuk menghuni rumah negara telah berakhir pada saat pegawai negeri sipilyang bersangkutan berhenti/pensiun/mutasi/dan/atau meninggal duniaseperti tercantum
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
23 — 5
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
23 — 5
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 29 Juli 2013 — Drs JALALUDDIN, SH,MH,Drs ARMAN SAMARA, SH VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
113 — 54
113 — 54
Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/KepalaDesa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak adaSurat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).Pasal 3Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan padaKantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.Pasal 4Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipilyang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepadaKepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.Menimbang
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA MATARAM Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Mtr Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 32
32 — 32
Bahwa setelah Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensimembaca dan menganalisa selurun gugatan Rekonpensi dariPemohon Rekonpesi / Termohon Konpensi adalah gugatanRekonpensi yang sangat memberatkan Termohon Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang punya penghasilan sangat minim yaitu gaji kotor Rp. 5.260. 300.,, dan dipotong dengan pinjaman bank MANDIRIHim. 17 dari 50 him / Put.