Ditemukan 5012 data
24 — 0
Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 2
ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SAâÂÂADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
293 — 83
AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
50 — 25
Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
45 — 25
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
142 — 44
dalildalil Penggugat pada angka19, 20, 21, dan 22 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
90 — 55
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
283 — 159
., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
39 — 42
Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
128 — 71
Maret1985 ;Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah saksi lurus kearah jalan tembuske Bangko ;Bahwa saksi mengatakan luas perkarangannya setengah (1/2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan luas perkebunannya seluas dua (2) hektar ;Bahwa saksi mengatakan masih mengelola lahan tersebut ;Bahwa pertama kali status tanah transmigrasi adalah hak pakai,selanjutnya diberikan langsung sertipikat oleh pihak transmigrasi ;AHMAD, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi mengatakan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
70 — 24
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
63 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
detakriaunews.com 08 Maret 2016) (Bukti P22);Fotokopi Kalau Indonesia Ingin Jadi Negara Yang Jaya di Masa Depan(http:/www.kemendagri,go.id/artile/20155/03/02/kalauindonesiainginjadnegarayangjayadimasadepan) (Bukti P23);Fotokopi Wapres JK jelaskan tidak ada PHK untuk PNS(http://www.antaranews.com/berita/565018/wapresjkjelaskantidakadaphkuntukpns) (Bukti P24);Fotokopi PP No. 11/2017 dan Jeritan Peneliti (KOMPAS, 23 Agustus 2017,him. 6) (Bukti P25);Fotokopi PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
MARCUS LESMANA ALS YOHANES WIJAYA GOUW ALS HERI YANSYAH ALS DICKY WIJAYA ALS HERI YANSAR
160 — 56
PN.Jkt.Brtmembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
206 — 92
persetujuan Kredit atas nama Murni adalah saksi Abdi Zakhirsyahkarena Terdakwa pada 31 Desember Tahun 2013 sudah dimutasikan ke Bankmandiri Bieruen; Bahwa kewenangan Mengenai verifikasi data dan dokumen adalah kewenganMikro Kredit Sales (MKS) dan diverifikasi kembali Mikro Kredit Analisis (MKA) ;dasarnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ; Bahwa terjadinya macet karena 3 (tiga) pegawai negeri sipil yang diajukan olehsaksi Alfi Laila ini orangnya fiktif begitu juga 5 (lima) orang pegawai negeri sipilyang
SYAMSUL RIJAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
88 — 38
dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
128 — 56
Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 29
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
93 — 31
pidana, namun kata kataantara lain dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikanbahwa pasal ini membuka pintu terhadap tindak pidanakejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang tidaktermaksud dalam pasal pasal KUHPtersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukumterkait dengan pasal pasal diatas selanjutnya MajelisHakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan faktafakta hukum ~yyang terjadi dipersidangan sebagaimanaberikut : Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
120 — 82
DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilpada satuan Organisasi/Unit Kerja Dinas Kaluatan dan PerikananKabupaten Halmahera Utara sejak tanggal 30 Desember 2006berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:813.3/498/PD/2006, tanggal 30 Desember 2006, denganpangkat/golongan Il/a;Bahwa setelah itu Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang kemudian berdasarkan