Ditemukan 5020 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JODI VALDANO, SH
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
144 — 55
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
144 — 55
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikHalaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015tanggal 08 Juni 2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanHalaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal O8 Juni2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawanyang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 27
63 — 27
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Putus : 03-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 85/Pid.B/2017/PN Grt Tanggal 3 Agustus 2017 — RESTU FAUZI BIN (Alm) H. TOTONG PATONAH
237 — 102
237 — 102
Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1278/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
219 — 469
MUSTOFA
Terdakwa:
U M A R
219 — 469
MAKI dan SULTAN yang isinyatidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapatkeuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitusebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makaMajelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang Pengawai negeri Sipilyang bekerja di KPP Pratama Jakarta Koja telah mengeluarkan faktur pajak atasnama PT.
Register : 21-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 139 â K / PM.III-12 / AL / VIII / 2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — Terdakwa-II. MOHAMAD DENI Kls Bah NRP 112888;
79 — 32
79 — 32
Bahwa barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalamperkara ini tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya fotonya sajasebab dijadikan barang bukti di Kepolisian dalam perkara orang sipilyang ikut samasama dengan para Terdakwa melakukan pencurian.Hal.15 dari 54 hal. Put No : 139K/PM.II112/AL/VIII/2017Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Il Kls Bah M.
Register : 13-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2017/PTUN.ABN Tanggal 12 Juli 2017 — 1. Nama : IDRUS SOAMANGON, S.Pi.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada:
1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.;
2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.;
3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor di Jalan Yasin Gamsungi, RT/RW 002/001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Melawan:
1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA;
Tempat Kedudukan : di Jl. Lintas Halmahera, Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/264/G, tertanggal 13 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :
1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
2. BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
3. MUSTAFA HASAN, S.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
4. MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
5. A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, S.H., M.Eng., Kepala Sub Bagian NonLitigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
6. MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
7. SOFYAN HADI, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
8. SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Nama : HIDAYAH T. SOAMOLE, S.T.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD;
Tempat tinggal : di Aspol RT.006/RW.012, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Nama : MULKI PORA, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPRD;
Tempat tinggal : di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017 keduanya memberikan kuasa kepada :
1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.;
2. BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kelurahan Wainitu, RT.002/ RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
754 — 132
754 — 132
menjelaskan sebagai berikut : dalam hal anggotaHalaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNpartai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentiannya sahsetelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;4) Bahwa selain itu Asas Akuntabitilas, tidak dilaksanakan saat prosesdikeluarkannya objek sengketa a quo, yang mana dalam objeksengketa a quo di proses oleh subjek yang bukan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/020/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/108/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukarmin.
Putus : 27-01-2011 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 259/PID/2010 /PT- BNA Tanggal 27 Januari 2011 — 1.dr. H. ABD. HAMID, M. Si
2.H. M. DAHLAN, S.H., M.M.
37 — 23
37 — 23
M Dahlan, SH, MM selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Din Bima Program DinasKesehatan Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie BERDASARKAN SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV.A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tanggal 14 Maret 2002 (30 Zulhijjah 1422H),pada dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Februari 2006 sampaidengan bulan November 2007 atau setidaktidaknya pada
Putus : 23-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 94/Pid.B/2015/PN Msb Tanggal 23 Oktober 2015 — SITTI HAMRAH ALIAS MAMA ARINDA BINTI JAMIN
102 — 31
102 — 31
ajukan kepada Bank BRIUnit Kappuna yang berisi SK Pertama, SK Terakhir, Kartu Taspen, KartuKepegawaian, Ampra Gaji, dan Kesra digunakan oleh Saksi karenaTerdakwa menjelaskan bahwa berkas tersebut nama Saksi mirip dengannama dalam berkas tersebut;Bahwa pada waktu Saksi menyetorkan berkas tersebut ke pihak BRI dankemudian dilakukan wawancara maka saat itu Saksi mengakui bahwasemua berkas tersebut adalah milik Saksi dan nama Saksi, kemudianSaksi juga mengakui bahwa Saksi benar seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 28/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 31
YATI DIMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 31
OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/079/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/287/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YatiDimiati.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi selakuPegawai Negeri Sipilyang ditunjuk secara lisan menjadi PLT. KepalaDinas PU Bina Marga telah menerima hadiah berupa uang dari SaksiMaman Suherman Bin Karto selaku PPTK kegiatan pemeliharaan jalanrutin Kabupaten Triwulan dan Il TA 2007 sebesar Rp. 36.577.000, sebagaiHal. 36 dari 66 hal. Put.
Register : 06-06-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 65 / PID. 2011 / PT. BKL Tanggal 16 Agustus 2011 — Drs. H. M. LISAM ALS. LISAM TANAWI BIN TANAWI
64 — 27
64 — 27
harus dipertimbangkankeseimbangan hukum itu sendiri berfungsi,kepentingan masyarakat itu tercapal, jugakepentingan terdakwa beserta keluarganya dan hukumitu. tidak berguna seketika tetapi hukum yangbermanfaat untuk keseimbangan yang berazaskanparadigma hukum itu memperbaiki atau. bermaknamaksudnya orang yang dipidana semakin baik danmempunyai harapan dikemudian hari ;Menimbang, bahwa shal ikhwal peristiwaterjadi semula didasarkan pengurusan pengangkatancalon Honorer menjadi Calon Pegwai Negeri Sipilyang
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
123 — 117
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
123 — 117
bUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwaPNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;... dstnya.MEMUTUSKAN:KESATU:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipilyang
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
337 — 208
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
337 — 208
Bahwa norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukanmengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
219 — 176
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
219 — 176
.), makaPara Penggugat adalah sebagai korban sistem yang burukdalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkarapidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 18
49 — 18
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 57
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
150 — 57
Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-01-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky Tanggal 25 Nopember 2013 — H. Zaini Nur bin Abu Bakar vs Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim
50 — 22
50 — 22
Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
Putus : 23-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M, Ec vs REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, dkk
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110 Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
37 — 17
37 — 17
Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa