1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapatmelepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralisdan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaan pengenaantarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3Batas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehinggaberdasar prinsip ex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 1 B.V ketimbang P3B,maka Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmemperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk wajib tunduk dan patuhterhadap undangundang yang berlaku, dan melaksanakan hasil putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus/2008antara Perum Damri dengan Pujiono;Karena kedua putusan tersebut memiliki kKesamaan permasalahanhukum dengan perkara a quo;Karena berdasarkan adagium lex superior derogat lex inferior,peraturan/hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan/hukumyang dibawahnya;6.

Nomor 203 K/Pdt.SusPHI/2019yang telah berhasil mendapat putusan yang telah berkekuatan hukumtetap, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dari MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 739 K/PDT.SUSPHI/2015., antaraPerum Damri dengan Ujang Sopandi dan kawankawan, karena keduaputusan tersebut memiliki kKesamaan permasalahan hukum denganperkara a quo;Berdasarkan adagium lex superior derogat lex inferior, peraturan/hukumyang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan/hukum yang dibawahnya;Menghukum

dan memerintahkan Tergugat untuk wajib tunduk dan patuhterhadap undangundang yang berlaku, dan hendaknya kedua hasilPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus/2008 antara Perum Damri dengan Pujiono dan juga Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 739 K/Pdt.SusPHI/2015., antaraPerum Damri dengan Ujang Sopandi;Karena kedua putusan tersebut memiliki kKesamaan permasalahanhukum dengan perkara a quo;Berdasarkan adagiumlex superior derogat lex inferior, peraturan/nukumyang lebih

Nomor 203 K/Pdt.SusPHI/2019jelas pulalah penerapannya;Karena berdasarkan adagiumlex superior derogat lex inferior,peraturan/hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan/hukumyang dibawahnya;Bahwa putusan Judex Facti keliru dalam penerapan hukum, karenalalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Dengan kata lain kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) ituadalah berarti tepat hukumnya

perkara a quo;Tetapi Judex Facti dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkaraa quo mengabaikan keterangan saksisaksi dan bukti yang dihadirkandan disampaikan dalam sidang seluruhnya sebagaimana terkemukadalam persidangan dengan dalih kekuasaan kehakiman yang merdekasebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perubahan Keempat UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dalampertimbangan dan putusannya salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku;Karena berdasarkan adagium lex superior derogat

KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi infenori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukanoleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic law,Halaman 4 dari

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A,dan (6b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (Kakap 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UndangUndang PPh.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BVketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

terhadap subyek pelakuPerorangan atau Badan Hukum dan Penguasa atau Pemerintahatau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau PenyelenggaraHlm. 6 Putusan No.75/PDT/2017/PT SMGNegara sehingga dikenal istilah Perbutan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dan ada pula istilah Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad).Bahwa di dalam hukum dikenal adanya asas preferensi hukum yangdiberlakukan apabila ada terdapat konflik antar norma hukum;Bahwa asas preferensi hukum Lex Posteriori derogat

legi a Posterioriberarti Peraturan PerundangUndangan yang Baru mengalahkanPeraturan PerundangUndangan yang lama atau Peraturan yangbaru mengesampingkan peraturan yang lama dan asas preferensihukum Lex Specialist Derogat Legi Generali berarti Peraturan yangkhusus mengalahkan/mengesampingan peraturan yang umum;Bahwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan mengatur : Pasal1:Angka (1)Administrasi Pemerintahan adalah Tata Laksana dalamPengambilan Keputusan dan/atau Tindakan

Bahwa berdasarkan uraian di atas berdasar menurut hukum apabiladengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang telah diundangan dan berlaku sejak17 Oktober 2014,khususnya Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Adminisitrasi Pemerintahan, maka berpedomanpada asas Lex Posteriori derogat legi a Posterioridan asasLexSpecialist Derogat Legi Generali : sejak tanggal 17 Oktober 2014gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PenguasaHim. 8 Putusan No.75

Lebihlanjut juga disampaikan bahwa UndangUndang Pajak Penghasilanyang menjadi dasar Pemeriksa sama sekali tidak bertentangan dantidak menghapuskan Keputusan Bersama Pajak Aoyalti, mengingatKeputusan Bersama Pajak Royalti merupakan ketentuan yang bersifatkhusus dari ketentuan yang bersifat umum yaitu UndangUndang PajakPenghasilan (/ex spesialis derogat lex generalis);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang

Bersama antara DirekturJenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio,Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor KEP266/PUJ.2/197811/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret 1978, sehingga peraturandi bawah Undangundang yaitu Keputusan Bersama antara DirekturJenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio,Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor KEP266/PJ.2/1978,tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang Pajak PertambahanNilai;Bahwa berdasarkan asas /ex posterior derogat

Asas /ex posterior derogat legipriori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/201413.14.Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, oleh karena itujelas bahwa Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak DepartemenKeuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film DepartemenPenerangan Nomor KEP266/PJ.2/1978 danIl/Kep/Dirjen/RTF/1978batal demi hukum karena ada perundangundangan yangbaHsebagaimana asas "/ex posterior derogat legi prior;Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)sebagaimana dikemukakan di atas juga ditegaskan

10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansekaligus menghapuskan berlakunya ketentuan dalam UndangUndang Pajak atas Bunga, Dividen dan Aoyalti 1970, oleh karenaitu jelas bahwa Keputusan Bersama Direktur Jenderal PajakDepartemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi danFilm Departemen Penerangan Nomor KEP266/PJ.2/1978 danII/Kep/Dirjen/RTF/1978 batal demi hukum karena ada perundangundangan yang baru sebagaimana asas /ex posterior derogat

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralis dan LexSuperior derogat Legi /Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu : (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga Sanga Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarifBPT 20% UU PPh.

KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex superior derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu:(a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 2 BVdaripada P3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarifBPT 20% UU PPh.

Putusan Nomor 2796/B/PK/Pjk/2018suatu bentuk perikatan hukum keperdataan yang dikonstruksikandalam lapangan hukum publik (verbentennis recht van het bestuur)yang berlaku doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori serta presumptio iustae causa.

disetujui oleh Pemerintah RepublikIndonesia setelan mendapat rekomendasi dari Dewan PerwakilanRakyat dan Departemen terkait maka akan mengikat secara hukummulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karenaitu. sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor$1032/MK.04/1988, tanggal 15 Desember 1988, dan$1427/KMK.01/1992, tanggal 25 November 1992, sebagai pemangkumandatory kebijakan fiskal memiliki kewenangan secara hukum, untukmenentukan in casu bersifat khusus yaitu Lex specialis derogat

innerlijkesamenhang) dengan putusan badan peradilan yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) yang tercatat di antaranya dalam Register Nomor114/B/PK/PJK/2006, 456/B/PK/PJK/2016 dengan beberapapertimbangan bahwa Pertama, bahwa suatu Perjanjian atau KontrakKarya antara Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan Pemerintah RI adalah suatu bentuk perikatan hukumkeperdataan yang dikonstruksikan dalam lapangan hukum publik(verbentennis recht van het bestuur) yang berlaku doktrin hukum Lexspecialis derogat

lex generalis dan Lex Supenor derogat LegiInferior serta presumptio iusteae causa, Kedua, Perjanjian a quo yangtelah disetujui oleh Pemerintah RI setelan mendapat rekomendasi dariDewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait maka akan mengikatsecara hukum mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah,oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor:S$1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 dan$1427/KMK.01/1992 tanggal 25 November 1992 sebagai pemangkumandatory kebijakan

fiskal memiliki kKewenangan secara hukum, untukmenentukan in casu bersifat khusus yaitu Lex specialis derogat lexgeneralis dan berlaku norma hukum sebagai UndangUndang bagiHalaman 5 dari 9 halaman.

Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lexspecialis derogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori,maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndangPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan

Ketiga, karenaada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsiplex consumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BVketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigenerali terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapatmelepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralisdan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan, untuk Masa PajakJanuari s.d.

Ketiga, Karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Exxonmobil OilIndonesia Inc ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh. Pemberlakuan iniHalaman 5 dari 9 halaman.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapatmelepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalisdan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaan pengenaantarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domesticlaw, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip Jex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BP Berau Ltd.Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3338/B/PK/Pjk/2019ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halaldimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yanghalal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturanperundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lexspecialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yangsama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogatlegi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengaturhal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namunbila produk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi general hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapatmelepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralisdan lex superior derogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan untuk Januari s.d.Halaman 4 dari 9 halaman.

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halaldimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yanghalal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturanperundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lexspecialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yangsama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur