Ditemukan 49013 data
227 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
1041 — 626 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
Nomor 1016 K/PID.SUS/2017orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakanbagian dari setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan asaslex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjaditidak tepat dan tidak proporsional.
Toyib Hasan,SH
Terdakwa:
Dakirwan Bin Dulla
471 — 388
Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Asas Lex Specialis Derogat LegiGeneraliBahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHPidana Jika suatuperbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum di atur pula dalamaturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwaTerdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalamketentuan pasal 264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHPidana sangatlahbertentangan
dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali .
Hal ini yang menjadilandasan penuntut umum untuk mendakwa Terdakwa menggunakanaturan yang umum sebagaimana dimaksud pasal 264 ayat (2) KUHPatau pasal 263 ayat (2) KUHP.Dengan demikian surat dakwaan yang kami ajukan tidak bertentangandengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, untuk itu keberatanPenasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak..
Surat Dakwaan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasaneksepsi/keberatan dari penasehat hukum Terdakwa, alasan eksepsi daripenasehat hukum Terdakwa tidak mengenai kompetensi absolut ataukompetensi relatif terhadap kewenangan mengadili dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa alasan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaituSurat dakwaan bertentangan dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalisebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP Jika suatu perbuatanmasuk
BahwaPenuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengandugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam ketentuan pasal264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHP sangatlah bertentangan denganAsas Lex Specialis Derogat Legi Generali karena dugaan tindak pidanapemalsuan ijazah secara jelas telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 UndangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengandemikian maka ketentuan
102 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjut juga disampaikanbahwa Undangundang Pajak Penghasilan yang menjadi dasar Pemeriksasama sekali tidak bertentangan dan tidak menghapuskan KeputusanBersama Pajak Royalti, mengingat Keputusan Bersama Pajak Royaltimerupakan ketentuan yang bersifat khusus dari ketentuan yang bersifatumum yaitu Undangundang Pajak Penghasilan (/ex spesialis derogat lexgeneralis);3.
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/201410.11.12.undang yaitu Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal PajakDepartemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan FilmDepartemen Penerangan Nomor : KEP266/PJ.2/1978, tidak bolehbertentangan dengan Undangundang Pajak Penghasilan.Bahwa berdasarkan asas /ex posterior derogat legi priori dinyatakan bahwaaturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturanhukum yang lama.
Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkanmenggunakan hukum yang baru.
Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/201414.mengenai PER33/PJ/2009 dan SE58/PJ/2009 terkait dengan asas lexsuperior derogat legi inferiori;bahwa mengenai pernyataan Pemohon Banding bahva Keputusan Nomor:KEP266/PJ.2/1978 tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Direktorat JenderalPajak karena berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan bahvasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasanalasan yangoleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata mengatursebagai berikut :"Persetujuam itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatankedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang";bahwe telah diuraikan dibagian terdahulu yaitu yang mengenai asas "lexposterior derogat legi priori", berlakunya UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun
Pembanding/Penggugat II : Budi Sada, S.IP.,M.M. Diwakili Oleh : Jamaluddin Syarif, S.H.
Terbanding/Tergugat : Komisi Pemilihan Umum RI Cq Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulsel Cq KPU Kota Palopo
Terbanding/Turut Tergugat I : DRS.HM.JUDAS AMIR, M.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir.H.RAKHMAT MASRI BANDASO
46 — 19
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo kelirumenilai gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesainpermasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan padaasas umum hukum yang menyebutkan lex specialis derogat legi generalisMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 26 alinea 4 halaman 27 menyatakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, makaterhadap dalil Penggugat yang mempermasalhkan mengenai
perbuatanTergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota PalopoNomor: 0361/N23/PM.00.02/IV/2018 maka Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh aturan penyelesainnya permasalahan tersebut telah diatursecara khusus, maka berdasarkan pada asas umum hukum yangmenyebutkan lex specialis derogat legi generalis yang mengandungHim 7 dari 14 him Put No.216/PDT/2019/PT MKSmakna bahwa~ aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general), dansebagaimana pertimbangan
Bahwa terhadap keberatan kedua dari Memori Banding Pembanding yangpada intinya dikutip sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negara Palopo kelirumenilai Gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesaianpermasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan padaasas umum hukum yang menyebutkanlex specialis derogat legi generalis.Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dalammenerapkan asas hukum/ex specialis derogat legi generalisdalam perkaraa
quo, asas hukumlex specialis derogat legi generalis yang mengandungmakna bahwa aturan yang bersifat khusus (Specialis) mengesampingkanaturan yang bersifa tumum/(general).
Menurut Bagir Manandalam bukunyayang berjudaul Hukum Positif Indonesia (hal. 56) bahwa adapun prinsipdalam asas lexspecialis derogat legi generalis salah satunya yaituketentuanketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetapberlaku, kecuali yang diatur knusus dalam aturan khusus tersebut, Dengandemikan Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 26 alinea 4halaman 27 yang pada intinya adalahdalam perkara a quo merupakan kewenangan atau kompetensi DewanKehormatan
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 24 K/MIL/2013302)hanya ceroboh dalam mengadili perkara Terdakwa, namun juga malasmelakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam mengadili perkaraTerdakwa.Baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim TingkatBanding dalam menerapkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, dalammengadili perkara Terdakwa hendaknya dilihat dari dua sisi yaitu :a) Syarat Penerapan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis.Mengkaji penerapan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis,sebagaimana ketentuan
Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka yang harus kitaketahui adalah bahwa KUHP tidak pernah menuliskan adanya asas LexSpesialis Derogat Lex Generalis dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.
Susilo dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) serta KomentarKomentarnya lengkap Pasal demi Pasal,yang menyebutkan Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yang berartiUndangUndang khusus meniadakan UndangUndang umum,selanjutnya ditegaskan pula apakah yang diartikan UndangUndangkhusus (istimewa) tersebut, yaitu suatu yang khusus itu harus memuatsemua unsurunsur dari yang umum, ditambah dengan sesuatu lagiyang lain.Untuk menerapkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, RSusilo juga memberikan
Sugandi dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya, yangmenyebutkan Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang berartiUndangUndang khusus meniadakan UndangUndang umum.Demikian juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan UndangUndang khusus menurut R. Sugandi adalah UndangUndang yangberisikan unsurunsur dari UndangUndang umum ditambah dengansesuatu lagi yang lain.Demikian juga untuk menerapkan Lex Specialis Derogat LexGeneralis, tersebut R.
Sianturi, S.H. dalam bukunya AsasAsasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwaprinsip pemberlakuan Lex Specialis Derogat Lex Generalis,sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP adalah hukum pidanakhusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum.Memperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang tidakmemberikan penjabaran atau persyaratan tentang bagaimana menerapkanketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka untuk melaksanakan ataupunmenerapkan ketentuan asas Lex
113 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PajakPenghasilan sangat tidak beralasan, mengingat Keputusan Bersama PajakRoyalti tersebut dibuat atas kesepakatan dua Departemen yang berbedasehingga pencabutannyapun harus atas persetujuaan dua Departementersebut;. bahwa pendapat dari Terbanding pada saat pemeriksaan berpendapatbahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut bertentangan Undangundang Pajak Penghasilan, juga tidak beralasan mengingat KetentuanKeputusan Bersama Pajak Royalti adalah merupakan ketentuan yang bersifatLex Spesialis Derogat
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaituKeputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur JenderalRadio, Televisi dan Film Nomor KEP266/PJ.2/1978I/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara PelaksanaanPemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) AtasRoyalty Penggunaan Hak Edar Film Impor yang menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanketentuan yang bersifat knusus dari ketentuan yang bersifat umumyaitu UndangUndang Pajak Penghasiian (/ex specialis derogat
besarnya objek Pajak Penghasilanatas royalti sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto adalahmerupakan ketentuan yang berlaku umum, sedangkan untuk royaltiatas film telah diatur secara khusus dalam Keputusan Bersamaantara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan DirekturJenderal Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor:KEP266/PJ.2/197811/KEP/D1RJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret1978 sehingga Majelis berpendapat bahwa atas Keputusan bersamaa quo yang bersifat lex special is derogat
Bahwa azas hukum /ex specialis derogat legi generalis tidak bisaditerapkan dalam konteks sengketa ini dan azas yang berlakuseharusnya adalah /ex superior derogat legi inferiori karena yangdiperbandingkan adalah ketentuan peraturan yang diatur dalamundangundang dengan ketentuan yang diatur dalam keputusanDirektur Jenderal;.
Bahwa berdasarkan azas lex superior derogat legi inferiori makadalam hal ketentuan yang diatur dalam peraturan pelaksanaanyang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan yang diaturdalam peraturan yang lebih tinggi maka ketentuan yangdiberlakukan adalah ketentuan yang diatur dalam peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Bahwa berdasarkan asas hukum /ex superior derogat legi inferioriserta dengan memperhatikan adanya pertentangan mengenaiketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yangberlaku
107 — 26
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda
sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding
Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan abhli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat
172 — 37
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak bolehbertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur
107 — 23
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur
173 — 21
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur
109 — 29
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda
sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding
Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat
120 — 36
1320 KUHPerdata yaitu suatusebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifatsebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalahterlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan denganunsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1820 KUHPerdataadalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legigenerali terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimanayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang denganUndangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umumsementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yangsatu mengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidakdapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal danpada saat bersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yangsama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidak dapatdiberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan denganhukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat Pemohon
Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat
101 — 31
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak bolehbertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur
106 — 20
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur
111 — 28
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda
sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding
Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat
161 — 36
1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda
sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding
Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat
172 — 17
sebagaimana diatur dalam Pa:KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdatasebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke ersahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sakbertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generaliperaturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan medua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanydiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur samayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatukhusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara
khusus dan ymengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi general tidak dapat diberdemikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada pperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legi generdapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, tperaturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan karakteristik Kontrak Karya yang berspisialis, Majelis
Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaittLex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang samesubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang NTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yangdimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahmerupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalam Undangundang
119 — 28
1320KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifatsebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke empat darisahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabilabertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat
legi generali terhadapperaturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakandua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimanayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secarakhusus, namun bila produk hukum
berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidakdapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasukperaturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat
Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrinLex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak