Ditemukan 10844 data
216 — 36
/Pdt SusPHI/2018/PN.Mnd, tanggal 14 Februari 2019(Vide Bukti T1), yang dalam eksepsinya tersebut Tergugat mendasarkan pada SuratEdaran Ketua Mahkamah Agung RINomor : 3 Tahun 2002 (Vide Bukti T9).Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem.Oleh karena
1.MARTO SUWITO
2.MURYATI
3.KIYEM
4.SUTARMIN
5.SUPARNO
6.SUMARNI
7.WATIYANI
8.SURANTO
9.HENI
Tergugat:
1.SAYADI
2.DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
4.BERNADET BINTARI, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akte Tanah
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
6.FAJARUDIN
81 — 15
dan tujuan gugatan Para Pelawan yangpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatasMenimbang, bahwa karena eksepsi Terlawan Ill mengenai perkaraNomor 9/Pdt.Bth/2018/PN Wno adalah nebis in idem telah dikabulkan, makagugatan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan tidak dapatditerima, maka para Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biayaperkara.Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.Bth/2018/PN WnoMemerhatikan Pasal 1917
64 — 24
T11d.............Td : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Sosialisasi PermendiknasNo. 76 Tahun 2008 di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20Maret 2009 ; 4223 T : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas No. 1917/H32/KP/2009,tanggal 17 April 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ; 24 T : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kerukunan Warga Jl.Simpang Bogor 17 Malang tanggal 30 Mei 2009 ; 25 T : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas NegeriMalang No
58 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor30/PDT.G/2009/PN.Pbr yang telah diputuskan oleh hakim PengadilanNegeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2010 adalah sama yaituperbuatan melawan hukum, menyangkut keabsahan hak kepemilikanatas tanah Sertifikat Nomor 14 tahun 2002 milik Pemerintah Provinsi Riau(Tergugat III) dan Sertifikat Nomor 15 tahun 2002 milik DepartemenPendidikan Nasional yang penguasaannya diserahkan kepada pihakUniversitas Riau yang terletak di Desa/Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan Kota Pekanbaru.Mengingat Pasal 1917
89 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap perkara Nomor 123/Pdt.G/2013/PN.PBR telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru denganPutusan Nomor 181/PDT/2014/PN.PBR tanggal 9 Desember 2014dan tidak terdapat adanya upaya hukum kasasi terhadap putusantersebut:Bahwa dengan demikian, perkara a quo telah memenuhi unsurunsurnebis in idem seperti yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdatayakni obyek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yangsama,
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai kekuatan Pembuktian alatbukti persangkaan undangundang yang tidak dapat dibantah adalah sempurna, mengikatdan memaksa (volledig, bindende en beslissende bewijskracht), oleh karena itu tidakdapat dikesampingkan dengan bukti lawan (tegenbewijs).Bahwa berdasarkan Pasal 1917 ayat 2 yang berbunyi :Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh Pihak yang samadan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan
243 — 117
Sesuai azas hukum sesuatu yang telah ditentukan statusnyaharus diikuti untuk kepastian hukum ;Bahwa oleh karena BPSK Kota Medan telah memeriksan &mengadili (memutus) halhal yang dipersengketakan Penggugatdalam perkara ini (khususnya tentang uji eksistensi PeranjianPengikatan Jual Beli No : 67/A7/BUENA VISTA/2008 tanggal 25November 2008 dan tentang tuntutan gantikerugian/pengembalian uang), maka gugatan Penggugat dalamperkara ini patut dinyatakan telah melanggar prinsifprinsif Ne BisIn Idem ;Pasa 1917
78 — 69
Dan diatur dalamketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran MahkamahAgung No. 03 th 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan nebis in idem;Maka sudah tak terbantahkan lagi dalam kapasitasnya atasPembantah yang sudah tidak lagi untuk beralasan hukum, makaHal 12 dari 37 halaman putusan perk No. 271/PDT/2017/PT.DKIdengan demikian dengan adanya gugatan bantahan penggugat yangne bis in idemtersebut harus ditolak;7.
34 — 3
(baca Pasal 1917 BW) Demikian pula, merujuk padaputusan yurisprudensi MARI No.647/K/Sip/1973, tertanggal 13 Maret 1976menyatakan ada tidaknya nebis in idem suatu perkara tidak sematamata ditentukanoleh para pihak saja, melainkan mengenai objek dari sengketa sudah diberi statustertentu oleh putusan Pengadilan yang lebih dahulu, memiliki dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dengan alasan hukum yang sama ;Halaman 45 dari52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SkgMenimbang, bahwa oleh karena
TOMMY TUASIHAN
Tergugat:
ARWAN KOTY
157 — 252
Jakarta Pusat dengan Perkara perdata No.28/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST,namun perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkarasesuai Penetapan tertanggal 21 Februari 2019, bahwa alasan digugurkanperkara tersebut karena Pemohon PKPU (TOMMY TUASIHAN) tidakpernah hadir di muka persidangan selama tiga kali berturutturut namunperkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesualPenetapan tertanggal 21 Februari 2019;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
130 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan azasNebis in idem perkara dalam Gugatan Penggugat daftar Nomor200/Pat.G/2014/PN.Sby seharusnya tidak dapat diadili lagi, karena berdasarkanPasal 1917 BW yang menentukan nebisinidem terjadi apabila tuntutandidasarkan atas alasan yang sama dan terhadap Objek Sengketa yang samadan dalam hubungan yang sama pula, dan dapat dikawatirkan apabiladilanjutkan perkara ini akan dapat menimbulkan putusan yang tumpang tindih(Overlap) serta putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetapadalah
177 — 72
Laweyan Kota Surakartatersebut, dimiliki serta dikuasai oleh Raden MasTumenggung Wirjodiningrat sebagai tempat Pesanggrahan dantempat beristirahat Almarhum beserta keluarga besarnya.3.Bahwa Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat telahmeninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1917 denganmeninggalkan ahli waris diantaranya adalah PARA PENGGUGATdan dengan telah meninggalnya Raden Mas TumenggungWirjodiningrat dimaksud, maka secara hukum obyeksengketa aquo sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebutdiatas menjadi
397 — 182
mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU No. 30 Tahun1999, yang menyatakan bahwa sifat daripada FINAL, BERKEKUATAN HUKUM TETAP,dan MENGIKAT PARA PIHAK yang bersengketa dan seiring dengan telahdidaftrakannya Putusan Arbitrase No. 31/ARB/BANISBY/I.2012 pada kepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Juli 2012, maka dengan demikian PutusanArbitrase tersebut telah mempunyai ketentuan Eksekutorial untuk dapat ternsdilakukannya proses pelaksanaan eksekusi sebagaimana dinyatakan tegas dalamPasal 1917
77 — 34
Dan saat ini Penggugatmenggajukan gugatan dengan pihak yang sama, obyek sengketa yang sama,dan materi gugatan yang sama dengan gugatan perlawanan terdahulu;Berdasarkan pada Pasal 1917 KUH Perdata, yang pada intinyamenyatakan : Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis inidem atau res judicata. (M.
1.DHANI DIAH PERMANA, S.H.,
2.INDRA HADI
Tergugat:
1.R. LUKMAN WIRIAATMADJA Bin MAS SAPUTRA WIRIAATMADJA
2.KOMALA Binti MAS SAPUTRA WIRIAATMADJA
3.DJARKASIH WIRIAATMADJA Bin MAS SAPUTRA WIRIAATMADJA
4.SURJATIN WIRIAATMADJA Binti MAS SAPUTRA WIRIAATMADJA
5.JAJAH KOMARIAH WIRIAATMADJA Binti MAS SAPUTRA WIRIAATMADJA
Turut Tergugat:
1.AIP SARIPUDIN
2.SITI KHOERIAH
44 — 13
bantahan ini ;Menimbang, bahwa di dalam gugatan bantahannya Para Pembantahmendalilkan bahwa di dalam gugatannya pada perkara perdata Nomor66/Pdt.G/2014/PN Tsm jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor429/PDT/2015/PT.Bdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 827 K/PDT/2016 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 443 PK/Pdt/2018 Para Pembantah tidakdimasukkan sebagai pihak Tergugat oleh Para Terbantah ;Menimbang, bahwa mengenai syarat dalam Pasal 1917
48 — 35
Bahwa untuk melindungi kepentingan Tergugat dari GugatanPenggugat dengan materi pokok gugatan yang sama danberulang, sebaiknya dapat diterapkan prinsip Hukum dalam Hukumperdata mengenai Pengertian Nebis in Idem sebagaimana maksudpasal 1917 KUHPerdata, menurut Yahya Harahap, SH suatuperkara baru dikatakan Nebis in Idem, mengandung pengertianbahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yangsama, materi pokok yang sama yang putusannya mengabulkanatau menolak, dan putusan bersifat positif
93 — 30
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht) di karenakan register perkara Tertanggal 08 Desember 2020 Noperkara 2766/Pdt.G/2020/PA.Smdng atas nama PENGGUGAT, lahir tanggal05121981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempatkediaman di Dusun Cijeungjing RT.O7 RW.03 Desa Cijeugjing KecamatanJatigede Kabupaten Sumedang, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima dikarenakan N .O ( Niet onvankerlijk ) didalam ranah hukum perdataasas NEBIS IN IDEM sesuai dengan ketentuan pasal 1917
157 — 22
No. 1917 No. 129, mereka yang termasuk dalamgolongan Tionghoa/Cina secara otomatis tunduk pada ketentuan hukumyang berlaku di Indonesia dan untuk mereka berlaku hukum perdataIndonesia sebagaimana terdapat dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata)/BW : Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalahdidasarkan pada bukti P1 berupa foto copy Akta Kelahiran No.825/1968atas nama Jusup, Iwan Kurniwan, yang diterbitkan oleh Kantor CatatanSipil Bandung yang menerangkan bahwa Jusup, Iwan
51 — 13
Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN MdnPanggabean, SH, di Medan dinyatakan, untuk perjanjian ini dan segala akibatserta pelaksanaannya, domisili yang tetap dan seumumnya ditetapkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di Medan, dan hukum acara perdataketentuan Pasal 142 RBg memberikan hak kepada para pihak untuk membuatpilihan hukum penyelesaian dalam sebuah perikatan ketika timbul sengketa;Menimbang, bahwa untuk gugatan dinyatakan nebis in idem, harusmemenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Dalam Rekonvensi : Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesarRp 1.679.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilanribu Rupiah);Bahwa Nebis in idem lazim disebut execeptio rei judicatae ataugewijsde zaak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata.Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan