Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
531 — 239
  • lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.bersama saksi ANDY RIKIE LAM menandatangani surat perjanjian (kontrak)Nomor ADKSP140001 tertanggal 29 Mei 2014 tentang Kegiatan MPPT BlokADK, yaitu: ReEntry Sumur NGBUO3, ReEntry Sumur NGBU04, ReEntrySumur NGBT01, ReEntry Sumur ALSD01, dan ReEntry Sumur ALSD04dengan nilai konrak sejumlah US$34,188,800.00 (tiga puluh empat juta seratusdelapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar Amerika Serikat), sekali punTerdakwa mengetahui proses lelangnya sarat
    Energi Tata Persada untuk diikutsertakansebagai peserta lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK PT.PEPCADK.Pada akhirnya proses lelang dilaksanakan oleh saksi ARI TRIANSA dan saksiDICKY IRAWAN atas arahan Terdakwa kemudian PT.ABS dinyatakan sebagaipemenang lelang, sekali pun PT.ABS seharusnya tidak lulus karena tidakmempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan Integrated Contractmanagement (IPM).Sekali pun proses lelang pengadaan kegiatan MPPT di Blok ADK sarat rekayasadari Terdakwa, pada akhirnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
629 — 1258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara tersebut bukanlah pengadaan barang dan jasa ataupenyediaan jasa, seperti yang diatur dalam pasal 22 maupunpenjelasannya, tetapi proses mencari investor atau partner kerjayang berkaitan dengan projek gas LNG di Matindok dan Senoro.Karena tujuan projek tersebut adalah untuk mencari investoruntuk kerjasama, maka dalam memutuskan pemenangnya,sarat dengan pertimbangan seperti: perencanaan kerja yangbaik, profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yangberkaitan dengan projek Matindok dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
290 — 133
  • Yaitu dalam sarat materiil harus menyebutkan locus dantemus delictie tindak Pidana itu dilakukan kemudian ayat (2)menyebutkan apabila tidak dipenuhi syaratsyarat tersebut maka suratdakwaan batal demi hukum;Bahwa llustrasi : perkara pidana proyek pembangunan gedungterhadap saksisaksi hanya ditanyakan tentang pembangunan gedungSMKSMK di Medan, demikian juga hasil audit hanya menyentuh hasilaudit SMK di Medan namun dalam surat dakwaan dan dalam prosessidang oleh PU dimasukkan pula pembangunan gedung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan PenyehatanPerbankan Nasional dengan Keluarga salim sebagai carapenyelesaian diluar Pengadilan (aut of cour Settlement) untukmenghindari penyelesaian secara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang sertadasar hukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas danUndangundang Nomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebutadalah sarat akan kebijakan Pemerintah walaupun substansinyaadalah penyelesaian hutang Keluarga Salim kepada PemerintahRepublik Indonesia oleh karenanya Pengadilan
    Propenas dan UndangundangNomor 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim TingkatPertama bahwa MSAA adalah kebijakan publik".vide hal. 221 dan 222 dari Putusan Pengadilan TinggiPertimbangan hukum tersebut jelas tidak bisa dipertahankan karena TapMPR No.
    Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan
    No. 2446 K/Pdt/2009Nasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
249 — 191
  • 249 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGbatu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalamKartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah KabupatenManggarai Barat kepada diri Terdakwa/ Pembanding adalah tidakberdasar dan patut untuk tidak dibenarkan secara hukum, sebabsesungguhnya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini justru menjadisatusatunya pejabat Bupati Manggarai Barat yang perduli danberjuang untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan obyek tanahperkara yang faktanya sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
987 — 693 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isu MonopoliTelekomunikasi Adalah Industri Sarat RequlasiTelekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat(highly regulated) oleh Pemerintah. Ada regulasi dalam bidangtelekomunikasi yakni UndangUndang No. 36 Tahun 1999dengan aturanaturan penjabarannya (PP 52 dan 53, Tahun2000), yang memfasilitasi persaingan serta adanya peranregulator yang independen.
    Buku Putihmenyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran UndangUndang No. 5/1999.Secara khusus, Buku Putih (Berkas Termohon/KPPU C1) menyatakan :"E. lsu Monopoli.Telekomunikasi Adalah Industri Sarat Regulasi.Telekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated)oleh Pemerintah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
195 — 303
  • RIRIH S RAHARDJO, AHT,MT, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Sahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli auditor padaKejaksaan Tinggi Jawa Sarat ;Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa;Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa dantelah memiliki sertifikat berdasarkan keahlian dan sertifikat kompetensitermasuk sertifikat untuk duduk dipersidangan dan kebetulan saksi jugaadalah Ahli pengadaan barang dan Jasa Nasional, dan disini saksl akanmemberikan
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum
Register : 12-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-08-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 2 Agustus 2017 — ARBIANSYAH Anak dari SUDUN.
129 — 15
  • Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan yang baik secara formil maupun materiil yang sarat manipulasi fakta persidangan (onslag ban recht vervolging)3. Menyatakan terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN tidak terbukti bersalah dan segera membebaskan terdakwa dari tahanan;4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN;5.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
162 — 56
  • Perawat pada Pustuataupun Polindes;Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cashtidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisikdan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawatinap yang diganti Semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lamaseingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (Satu) meter karena seringbanjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit GawatDarurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaanangkutan sarat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
87 — 31
  • LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkanbahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%)jika barang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamSarat Sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
37 — 8
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
45 — 12
  • Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 —
72 — 19
  • LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya,Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%) jikabarang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1522 — 1230
  • ahli saksimengatakan bahwa karena butir i itu bertentangan denganregulasi maka norma yang tadinya berbunyi tidak pernahdijatuhi hukuman disiplin menjadi tidak sedang dijatuhihukuman disiplin maka dengan perubahan ketentuan butir itersebut sehingga HARIS HASANUDIN berhak untuk ikutmelanjutkan proses seleksi berikutnya dengan alasan bahwa :Oo Seseorang yang sudah menjalani hukumannya maka diamenjadi normal kembali dan punya hak yang samao Bahwa ketentuan tidak pernah dijatuhi hukuman itubukanlan sarat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
108 — 44
  • Sarat Benam Air (T) : 1.30 meter.Halaman 348 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb= Gross Tonnage (GT) : 30 GT.= Mesin penggerak marine Diesel : 170 HP.. Kecepatan jelajah (V) : 9 Knot. Volume Ruang Palka : 40 Ton. Tanki Bahan Bakar (FOT) : 4000 liter.= Tangki Air Tawar (FWT) : 2000 liter.= Jangkauan Operasi dari Pantai : 100 mil Awak kapal (ABK) :1012 Org.LAMBUNG KAPAL. Terdiri dari : Balok Penguat.Pondasi mesin.; Palka Ikan. Susunan Pembangian Lambung.TRIM & STABILITAS.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
334 — 365
  • Perintah Humam sutopo memang tidakmengandung ancaman namun sarat dengan tekanan;Bahwa tekanannya bersifat psikologis diantaranya jika saksi tidak bisamelaksankan perintah Humam sutopo maka dianggap tidak mampu dantidak loyal kepada pimpinan;Halaman 278 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN YykBahwa benar saat Humam sutopo meminta perangkat desa untukmelaksanakan perintah tersebut sempat terlontar kalimat kalau kitamengerjakan itu maka kita semua akan selamat;Bahwa memang benar pada kenyataanya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
114 — 22
  • tahap II hanya menerima sejumlah Rp.4.125.000, jadijumlah keseluruhan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat penerimabantuan hanya Rp.6.684.000, semua mendapat sama rata, karena ada potongan ;Bahwa adapun jumlah uang potongan bantuan dana BLMP RR Susulan yangdiserahkan kepada Fasrum tahap I sebesar Rp.3.300.000, dan tahap II sebesarRp.3.100.000,;Bahwa dengan adanya potongan dana bantuan BLMP RR Susulan tesebutsebenarnya tidak diperbolehkan, dan kalau dipotong melanggar aturan;Bahwa salah satu sarat