pada barang mainananakanak tersebut harus ada label bahasa Indonesia dan SNI;Bahwa Label bahasa indonesia atau SNI bisa ditempel padakemasannya dan bisa juga melekat pada barang tersebut;Bahwa yang berwenang mengeluarkan SNI tersebut adalah BadanStandarnisasi.Bahwa untuk semua jenis mainan anakanak harus ada label bahasaIndonesia dan SNI dan sudah disampaikan secara lisan kepadaterdakwa;Bahwa di toko mainan milik Terdakwa ada jenis mainan anakanakyang memiliki SNI.Bahwa perkara ini adalah hasil temuan

dibuat;Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang KUP2007 disebutkan : Tata cara pemeriksaan diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Menteri Keuanganmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 PMK 199/PMK.03/2007disebutkan : Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan(Closing Conference) adalah pembahasan antara WajibPajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan

2012 Penggugat oleh Tergugat hanya diberikan untuk memanfaatkanlimbah abu shotpeen dan abu gerinda saja dikarenakan Penggugat sesuai jin SKMentri Lingkungan Hidup Nomor 254 Tahun 2010 tidak memiliki ijinPemanfaatan Limbah Skeal Quenching dan Cat Painting;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 pihak BPLHD Kabupaten Bekasi kembalimelakukan verifikasi lapangan dan diketemukan faktafakta salah satunya adalahpemanfaat limbah B3 tidak memiliki 1jin dari KLH dan tidak sesuai dengan jenislimbahnya sehingga atas temuan

saksi Johanes Pardede yang mengetahui haltersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasikeuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukanpemeriksaan sistem aplikasi kKeuangan pada pabrik gula takalar yanghasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

,Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesPardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI)PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisihtersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN Xmelakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldokas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp1.598.813.776, (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan jutadelapan ratus

SPP) sebesarRp. 171.661.350, (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluhsatu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jasanya Rp. 30.665.700,(tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) danuntuk selisin Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pokok sebesar Rp.48.519.241, (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu26dua ratus empat puluh satu rupiah) dan jasanya sebesar Rp.10.291.500, (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Bahwa selain temuan

tersebut ada temuan lain yaitu :1.

Temuan saya pada kelompok BUNGA PADI di desa Banua Anyar,kelompok sudah membayar dengan bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) yaitu saksi KARTINAH menggunakan tanda terimaakan tetapi tidak disetorkan ke Bank dan yang bertanggung jawabatas tidak disetorkannya pinjaman tersebut adalah sdri KARTINAH,yang mana uang pinjaman sejumlah pokok Rp. 7.000.033, (tujuh jutatiga puluh tiga rupiah) dan jasa Rp. 1.260.000, (satu juta dua ratusenam puluh ribu rupiah) ;2.

ketiga/penyediabarang/Jasa Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas dan disusun pula darikwitansi/nota pembayaran pada intern PanwasLu Kab.Sidrap sendiri yangdibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan terdakwa II dan hanyadidasarkan/disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yangmenjadi acuan awal kegiatan Panwaslu Kab.Sidrap dalam pemiluGubernur dan wakil QUDernUT ;2 monn nnn ne nnn nnn n cnn n nnnBahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

2013 tersebutsebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan Notanota /Hal.27 dari 79 hal.Put.41/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.kwitansikwitansi (Bukti Bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/Jasadimana terdapat satuan harga (Kuantitas) yang tidak sesuai dan dibuat sendirioleh terdakwa II dan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan RencanaKegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal ; Bahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

Pemerintah Provinsi SulawesiSelatan mengalami kerugian sebesar Rp. 102.546.729,00 (Seratus Dua Juta LimaRatus Empat Puluh Enam riou Tujun Ratus Dua Puluh Sembilan rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan InspektoratK@b.

Atas temuan tersebut,selanjutnya saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutandan petugas keamanan Rutan, yang kemudian Terdakwa langsungdibawa ke ruang keamanan; Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di ruangkeamanan karena saksi tidak mengikutinya; Bahwa adapun cara Terdakwa membawa paket narkotika jenissabu tersebut adalah dengan cara membungkus benda tersebut denganplastik klip warna bening kemudian diisolasi lalu memasukannya kedalambungkusan nasi dan dititipokan kepada saksi

Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi Matius Rudi Suzantolangsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutan dan petugas keamananHalaman 34 dari 58 Putusan Nomor 61/Pid.SUS/2018/PN BlaRutan. Dan atas temuan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudiansaksi Sariyo yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bloradiperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk mendatangi Rutan Blora danbertemu dengan petugas Rutan yang pada saat itu telah mengamankanTerdakwa I.

.* Penilaian pemenang lelang memasukkan penilaian administrative sebagaipenilaian tambahan disamping penilaian teknis dan harga penawaran sehinggatidak sesuai dengan pedoman pengadaan.Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas JasaKeuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank Sumutdi Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M.

Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas JasaKeuangan (OJk) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. BankSumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M. Yahya selaku DirekturOperasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan EsterJunita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE.MBA.selaku Direktur CV.

Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentangKonfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank SumutTanggal 31 Januari 2014.Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai beritaacara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor :695/Dir/DprPP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT.

,LLM Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31Januari 2014dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pengadaan JasaSewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.Disita dari : Drs. M. YAHYA1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan olehNotaris An.

Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentangKonfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank SumutTanggal 31 Januari 2014.Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acarapenyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).1.1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor695/Dir/DprPP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT.

kering dimasukkan ke dalam mobil, kemudianterdakwa dan Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Witno Suwito, Andi Pranatadan pergi menuju ke Posko Sahran Motor di Jalan Padang Sidempuan Sibolga Desa SigiringGiring Kota Padang Sidempuan sedangkan Gaya danKOCUK (DPO) tidak ikut, Setibanya di Posko Sahran Motor sekira pukul 17.00wib lalu Witno Suwito, terdakwa, Andi Pranata, Dedi Azwar Anas Harahap,Damanik, Rudi Hartono dan Antoni Fresdy Lubis serta merencanakan agarDaun Ganja tersebut dijadikan barang temuan

plastik berisi ranting, daun dan biji keringdengan berat kotor 571,83 (lima ratus tujun puluh satu koma delapan puluh tiga)gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang NarkotikaMenimbang, bahwa tujuan Witno Suwito dan terdakwa bersama rekanrekan terdakwa membuat tempat kejadian pekara (TKP) yang baru, yangseolaholah ke 19 (Sembilan belas) karung plastik berisi daun ganja tersebutadalah barang bukti temuan

yaitu PTPNIII;Bahwa dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa tersebut harusdiketahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yanghendak dicapai terdakwa, sehingga antara motif, perbuatan dan tujuan harusada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di persidanganternyata sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata tujuan Terdakwa tersebutadalah agar barang barang bukti 19 (Sembilan belas) goni diduga ganja tersebutdijadikan barang temuan

Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Kantorkementerian BUMN RI terkait hasil temuan BPK RI Tahun 2015 terhadapKerugian Negara atas Ganti Rugi Lahan Bersertifikat MasyarakatMantadulu, Kec. Angkona pada tg!. 8 dan 9 Februari 2017, diberi tanda PGj8. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Berita Acara HasilPemeriksaan/Penelitian Sertifikat Hak Pakai / Hak Milik masyarakat diDesa Mantadulu tertanggal Senin 11 Agustus 2008, diberi tanda P8;9.

Asli dan Fotokopi, Surat PTPN XIV Nomor : S.307/00N14/IX/2015Tgl. 21 September 2015 ditujukan kepada Bupati Luwu Timur PerihalPenyampaian Hasil Temuan BPK RI, diberi tanda P18;19. Asli dan Fotokopi, Notulensi hasil temuan BPK RI Tahun 2015terhadap kerugian negara atas ganti rugi lahan bersertifikat masyarakatMantadulu, tgl. 19 Januari 2017, bertempat di BPK Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan, Lt. 3, diberi tanda P19;20. Fotokopi dan Fotokopi Peta lokasi Transmigrasi di DesaMantadulu, Kec.

Elnusa Petrofin di Belawan;Bahwa saudara saat Nababan diberhentikan karena berakhirnya masakontrak pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada bulan Januari 2020sudah tidak bekerja lagi;Bahwa saudara saat Nababan ada melakukan pelanggaran dalammenjalankan tugasnya yaitu tindakan indisipliner dimana ada temuan fotodisitu ada indikasi kegiatan sedang melakukan penurunan BBM di tempatyang bukan lokasinya;Bahwa tindakan pelanggaran itu juga sudah di BAP (Berita AcaraPemeriksaan) oleh Bapak saksi Canon dan

diinvestigasi oleh BapakCanon;Bahwa pada saat investigasi ada pengakuan dari Sahat Nababan terkaitpelanggaran itu dan ada pernyataannya serta ada juga didalam BAP;Bahwa Sahat Nababan di PHK bukan karena pelanggarannya tapi karenaada temuan terkait pelanggaran maka menurut perusahaan kontraknyatidak layak diperpanjang lagi dan Penggugat tidak diberhentikan karenapelanggarannya;Bahwa PT.

2020 tidak bekerja lagi karena habis masakontraknya atau tidak diperpanjang;Bahwa saksi mengetahui pelanggaran Sahat Nababan disaat melakukanmenurunkan BBM yaitu ketika kami Panggil dan kami BAP dan mengakudijual ke pihak lain dengan cara segelnya dilepas;Bahwa ada unsur kesengajaan dengan lamanya pengantaran BBMsehingga kita melalui deteksi melihat adanya pemberhentian mobil BBMThe Black zone, dan Sahat Nababan melakukan penurunan BBM di Blackzone bersama temannya Mahadip Ibrahim;Bahwa pada saat temuan

Mandiri Finance, tetapisaat itu Terdakwa hanya menjawab Tidak tahu pak, kalau disetorselalu kurang dan tidak mengakui kemana uang yang tidakdisetorkan oleh Terdakwa tersebut;Bahwa Total jumlah uang yang telah digelapkan oleh Terdakwaadalah Rp. 62.530.920, (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluhribu sembilan ratus dua puluh rupiah);Bahwa berdasarkan temuan dari data transaksi Keuangan yang adadi sistem komputer di PT. Mandiri Finance Palangka Raya, kerugianPT.

ratus tiga puluh saturibu sembilan ratus dua puluh rupiah) jadi total uang yangdiserahkan sdri KRISTINE, S.E Rp. 18.781.920, (delapanbelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratusdua puluh rupiah) dan uang yang ada di box besi hanya Rp.8.166.000, (delapan juta seratus enam puluh enam riburupiah) dan jumlah uang yang tidak ada berdasarkankuitansi dan tanpa kuitansi tersebut adalah Rp. 10.615.920,(sepuluh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus duapuluh rupiah).Bahwa berdasarkan temuan

Dan atashasil audit dan temuan tersebut saksi melaporkan hal tersebutkepada saksi SYAIFUL RACHMAN dan pada tanggal 17 September2014 pagi hari terdakwa LIA PUSPITA SARI dipanggil oleh saksiSYAIFUL RACHMAN dan saat saksi diminta menemani terdakwaLIA PUSPITA SARI dan saat didalam ruangan saksi SYAIFULRAHMAN, sdri LIA PUSPITA SARI menerangkan kalau dari totaluang 6 (enam) kwitansi tersebut memang tidak diserahkan kerekening PT.

Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016perbaikan atas temuan pemeriksaansebagaimana tercantum dalamKonfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusustanggal 2 Mei 2013;c Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudpadabutir b merupakan pelanggaran prinsip kehatihatian di bidang perbankan dan/atau asasasasperbankan yang sehat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 huruf a butir3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tanggal 29 Desember 2010 tentang UjiKemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)Juncto angka Ill.A.3.c Surat Edaran

No.415/SK/DIRUM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanahdan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk. dan pokokpokok arahanyang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012.Bahwa Pokokpokok temuan mengenai penyimpangan/pelanggaran di tanggal 6 November 2012 yaitu:(1) Telah terjadi eskalasi harga yang kemudian disetujui direksi,yaitu dari harga kisaran appraisal independen maksimumsebesar Rp35 juta/meter persegi dengan hargahasilnegosiasi di tanggal 5 November 2012 sebesar Rp38juta/meter persegi.(2) Sdr

Dalam PBI dimaksud antaralain diatur mengenai Direksi yang bertanggung jawab penuhdalam kepengurusan bank, kewajiban Direksi melaksanakanGood Corporate Governance dan seluruh tingkatan jenjangorganisasi, kewajiabn direksi menindaklanjuti temuan ataurekomendasi dari SKAI, ekternal audit, hasil pengawasanOJK atau otoritas lain;(2) Bahwa terkait dengan proses pengadaan gedung kantor PTBPD BJB, Tbk., telah dilakukan pembayaran (uang mukasebesar 40% yaitu sebesar Rp. 197,6 M) yang ditandatanganioleh direksi

. : 126/G/2019/PTUN.SBYBahwa caranya penghitungan yang pertama dengan penghitungan yangkedua tidak sama, penghitungan yang pertama menggunakan teknishitung cepat dan ada 4 (empat) meja, sedangkan penghitungan yangkedua lebih detil dengan cara bergantian, suara Ahmad Sholeh dihitunglebin dahulu setelah selesai baru suara Pak Sugeng, untuk surat Suara tidak sah disepakati tidak dihitung ulang ;Bahwa Panitia Pilkades tetap memutuskan dan menetapkan hasilnya ;Bahwa di Rw 03 ada temuan surat suara bekas

saat ini yang disepakatiadalah hitung ulang bukan lagi masalah surat Suara sah dan tidak sahataupun lubang besar di Surat Suara ; Bahwa dengan saksi dari Pak Sugeng tetap keberatan waktu itu ;Bahwa ada berita acaranya dan keberatan saksi suruh tulis di berita acara (bukti T4 dan bukti T5) ;Bahwa Berita acara ini tanpa lampiran ; Bahwa ada rekapitulasinya, Surat ini menunjuk kepada bukti T4 dan T5 ;Bahwa saksi tidak hafal ada orang luar Desa bernama Temujanah nyoblos di Wirotaman ;Bahwa saksi tahu temuan

suara tidak mengunakan alat yangsudah disediakan panitia pilkades tetapi panitia tetap mengesahkan hal inibertentangan dengan pasal 14 angka 8 huruf f Tata tertib pemilinan KepalaDesa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2019 yang berbunyi sebagai berikut Suratsuara dicoblos dengan tidak memakai alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia Pilkades,Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas telah pula didengar keterangansaksi Ketua Panitia Pilkades Wirotaman yaitu Sdr.Jemadi yang menerangkanBahwa di Rw. 03 ada temuan

.= Hasil pemeriksaan sidang di tempat di dapatkan fakta yangbernilai sebagai bukti dan temuan Hakim dalam persidangan ,bahwa ;Objek sengketa tersebut secara fisik tanah nya benar benarada dan sekarang di kuasai oleh Tergugat 2 ( JAKIM ) .Dalam buku leter C Desa tanah tersebut asalnya dari nomor C .2 .persil 16 kelas D.II atas nama TASWI bin PAK.

MATMI . tercatat seluas : 14.410.m2 bukti mana menurutketentuan hukum tidak bernilai sebagai bukti atas suatukepemilikan hak , akan tetapi hanya bernilai sebagai petunjukbagi Hakim untuk menetapkan suatu kebenaran hukum.Hasil pemeriksaan sidang di tempat di dapatkan fakta yangbernilai sebagai bukti atau temuan Hakim dalam persidangan .bahwa ;Objek sengketa tersebut secara fisik tanah nya benar benarada dan sekarang di kuasai oleh Tergugat 2 ( JAKIM ) .Hal. 55 dari 73 hal. Put.

No. 1071/Pdt.G/2012/PA.Bdw.tanah sawah tersebut adalah tidak pula di dasarkan ataskebenaran alat bukti yang sah menurut hukum .= Pula bahwa dalam hasil pemeriksaan ditempat ditemukanhasilsebagai temuan fakta dalam persidangan bahwa leter C Desanomor 2 persil 34 atas tanah sawah seluas: 0.170.

Sekitar pukul 20.00 wita, saya dipanggil oleh Pak RIANSYAH untukmenyaksikan temuan di bawah kasur tempat tidur Sdr. ANDRIANTO als. LOLOdan saya menyaksikan temuan tersebut berupa 1 (Satu) buah Alquran yangdidalamnya terselip 1 (Satu) Paket shabu. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) korekgas, 1 (satu) Pireks, 1 (Satu) Pipet dan 2 (dua) buah pipet yang dirakit denganpenutup botol lalu saya mengamankan barang bukti tersebut dan membawanyake Pos Utama.

Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan ataupengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dangeologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikutalasanalasan pengurangan atau pengembalian serta data lapanganyang dihasilkan dari kegiatankegiatan;20.2. Peta dari wilayah yang dikurangi atau dikembalikan beserta koordinatkoordinatnya;20.3. Bukti pembayaran untuk kewajibankewajiban keuangan;20.4.

Hal tersebut diantaranyaadalah kewajiban bagi pemegang IUP untuk memberikan permohonanresmi untuk penciutan dari wilayah izin usaha pertambangan, disertaidokumendokumen berikut:28.1.Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan ataupengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dangeologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikutalasanalasan pengurangan atau pengembalian serta data lapanganyang dihasilkan dari kegiatankegiatan;28.2.Peta dari wilayah yang dikurangi atau

Berita Acara Temuan BahanBahan Pembuat NarkotikaJenis SabuSabu di Ruang Kerja Penggugat. Penyerahan / tanda terima uang sebagai jasa peminjamanruang kerja Penggugat.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

BERITA ACARA TEMUAN BAHANBAHAN PEMBUATNARKOTIKA JENIS SABUSABU di Ruang KerjaPENGGUGAT; Halaman 40 dari 42 halaman.

No.349/B/PK/PJK/2010Vil Surabaya untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Verifikasi Dokumen Pabeandan Cukai sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang Verifikasi;Bahwa KPBC Tanjung Perak diminta untuk menindaklanjuti PIB danNota Hasil Analisis Verifikasi Dokumen ("NHAVD).

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in litis tidakmemenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentangadanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasusdugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut danHalaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2017tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugatataupun pihakpihak lainnya dalam kasus a quo...

Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Auditdari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan PerwakilanSumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yangdijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. dan dalam LaporanHasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugatataupun pihakpihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukumbaik Pidana maupun Administrasi.

Dalam Suratsurat KeputusanObjek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanyaKerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaanpenyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atastindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Suratsurat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untukmemenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulanbahan dan keterangan dalam proses Penyidikan.