Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Penggugat disuruh Tergugat hanyaduduk dikantor dan hal ini berlanjut sampai tanggal 19 Maret 2016 bersamaandengan keluarnya surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa alasan Tergugat mengkualifikasikan Penggugat mengundurkan diriadalah alasan tanpa dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 168 UU.No.13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, karena faktanya Tergugat secarasepihak membuat absensi Penggugat dengan katakata "Mangkir" danPenggugat tidak pernah menerima Surat

Peringatan dari Tergugat ;Bahwa sangat aneh bila Tergugat mengacu pada PKB BKS PPS Pasal VIIItentang Mangkir karena PKB tersebut tidak ditunjukkan pada saat Mediasi dantidak pernah disosialisasikan atau disampaikan kepada Penggugat dan PKBdan PKB tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 PERMEN.NO.28TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PeraturanPerusahaan serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat

Peringatan keduadari Tergugat kepada Penggugat mengenai Pengosongan Rumah; P6 SuratPeringatan ketiga dari Tergugat kepada Penggugat mengenai PengosonganRumah;Halaman 14 dari 2 halaman Penetapan No 10/Pid.Pra/2016/PN.Pbr.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahan dalamJawabannya, Tergugat mengajukan alat Bukti, yakni : T1 Foto dokumentasimogok kerja 27 Maret 2016; T2 Risalah Pertemuan Bipartit antara Karyawan danManager; T3 Risalah Pertemuan Bipartit antara Serikat Pekerja denganManagemen

Ross, The Right and TheGood, hal 22) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para Ahli diatas, maka Keadilan diterapkan dengan mengakui Hak orang lain, dilakukan dengan cara tidakmerugikan orang atau membuat orang lain kehilangan sesuatu yang berharga dandimanfaatkan untuk kepentingan bersama, oleh karena itu, dinubungkan denganTindakan Mogok Kerja yang dilakukan Penggugat yang merupakan Mogok Kerjayang Tidak Sah untuk mana terhadap hal itu, Penggugat harus dinyatakanmangkir dan Patut diberikan Surat

Peringatan dan disamping itu, secara nyatanyata, Mogok Kerja tersebut telah menimbulkan kerrugian pada PerusahaanTergugat, oleh nya berdasarkan Uraian dan Pertimbangan mengenai Keadilandiatas, dihubungkan dengan Kemanfaatan dan terciptanya Kepastian HukumHalaman 19 dari 2 halaman Penetapan No 10/Pid.Pra/2016/PN.Pbr.dalam Lingkungan Kerja, Majelis Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugatdan Tergugat Putus sejak 18 Juli 2016, berdasarkan Ketentuan Pasal 161 ayat(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tergugat selaku Kreditur (Pemberi Kredit) bertiakuntuk tidak memperpanjang perjanjian kredit dengan mengirimkanSurat Peringatan kepada Penggugat melalui Surat Peringatan i.12.

ini Sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinyasuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, = setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggangwaktu yang telah dilampaukannya".5 Bahwa terhadap Perbuatan Wanprestasi dari Penggugatdan Turut Tergugat, Tergugat dengan itikad baikmasih menyampaikan Surat

Peringatan kepada Penggugatmelalui Surat Peringatan (Pertama) No. 15/REG.2/0086 tanggal6 Oktober 2015, Surat Peringatan II (Kedua) No. 15/REG2/0094tanggal 29 Oktober 2015 agar Penggugat melakukanpelunasan atas kewajibannya kepada Tergugat.6 Bahwa akibat wanprestasinya Penggugat, maka Penggugatmempunyai kewajiban kepada Tergugat yang belum dibayarterhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 berjumlah Rp 9.157.058.403,(sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta lima puluh delapanribu empat ratus tiga rupiah

Surat Peringatan No. RMV/6/3.4/1067/R tanggal 11 September2014;Dimana atas dasar permohonanpermohonan tersebut oleh Tergugat telah diberikan kelonggaran untuk dapat menyelesaikan kewajibannyasesuai dengan permohonanpermohonan penundaan yang disampaikanoleh Penggugat, namun hingga batas waktu yang ditetapkan Peng gugattidak terdapat realisasi penyelesaian kewajibannya;8.

Bahwa kemudian, menindaklanjuti permohonan Tergugat untukmelaksanakan lelang tersebut, Tergugat II telah memberikan penetapanjadwal lelang melalui Surat Nomor: S1723/WKN.09/KNL.08/2015 tanggal 18November 2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang;10.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan PertamaNo.POC/1/2/011/R tanggal 3 Februan 2014; Surat Peringatan KeduaNo.POC/1/6/076/R tanggal 05 Maret 2014; dan Surat Peringatan KetigaNo.POC/1/6/144/R tanggal 7 April 2014;11.Bahwa pihak debitur tetap tidak

,M.Kn Notaris Kota TangerangSelatan, karena sudah tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT untukmelakukan pembayaran atas kewajibannya, maka TERGUGAT denganiktikad baik melakukan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku dengancara mengirimkan surat peringatan kepada PENGGUGAT sebanyak 3 kalidengan rincian sebagai berikut :a. Surat Peringatan No. 698/BSD.III/CMLU/III/2015 tanggal 20 Maret2015; (Bukti T20);b. Surat Peringatan Il No. 997/BSD.II/CMLU/IV/2015 tanggal 21 April2015; (Bukti T21);c.

Surat Peringatan Ill No. 1251/BSD.III/CMLU/V/2015 tanggal 20 Mei2015; (Bukti T22);Bahwa ternyata Surat Peringatan yang disampaikan TERGUGAT tersebuttidak ditanggapi oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian makaPENGGUGAT dengan itikad tidak baik telah terbukti berusahamenghindari kewajibannya kepada TERGUGAT;Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tidak membayar angsuran sepertidiatur di dalam Perjanjian Kredit dan Perubahannya khususnya Pasal 4Tetang Pengembalian Kredit terbukti sudah tidak memenuhi prestasisebagaimana

rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tetappada dalildalil semula yang telah dituangkan dalam konvensi di atas;Adapun gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam bekerja sudah malasmalasan karena terbuktibahwa Tergugat Rusmiatun sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 10 April sudahtidak pernah lagi masuk kerja lebih dari lima hari berturut turut, dan oleh karena itumaka Penggugat Rekonvensi mengeluarkan surat

peringatan ringan dan surat peringatankeras;2 Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menerapkan Pasal 168 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan melakukan panggilan Iterhadap Tergugat Rekonvensi Rusminiatun pada tanggal 4 April 2013 secara patut dantertulis, dan terhadap Tergugat Rekonvensi Agus Sudiwiyono pada tanggal 26 Maret2013 yang mana tujuan surat panggilan tersebut adalah untuk segera masuk kerjakembali seperti biasanya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau

peringatan pertama yang diberikan oleh PenggugatRekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah sah;4 Menyatakan panggilan terhadap Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi IIyang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 168 ayat 1UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;5 Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dikualifikasikanmengundurkan diri sejak tanggal 11 April 2013;6 Menghukum Penggugat untuk membayar

peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Berdasarkan ketentuan tersebut, PHK karena pelanggaran PKB dilakukan setelahdiberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut.

Namun, justru memutuskan PHK karena melanggar PKB dengantidak menjelaskan dan merincikan pelanggaran PKB mana yang JudexFacti maksudkan;Sebaliknya, tidak adil bagi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi IIkarena apabila benar telah melanggar PKB, quod non, maka tidak adiljika Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II diberikan sanksi PHKtanpa adanya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Pdt.G.S/2019/PN Smg, telah mengajukangugatan sederhana yaitu sebagai berikut :Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN SmgBahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat dengan melakukantindakan kunjungan ke rumah dan komunikasi via telepon, Tetapi belum adarespon dari pihak Tergugat;Bahwa Penggugat melakukan tindakan dengan mengirimkan suratperingatan ke 1 (satu) dengan Nomor :19/SPI/BPRPB/01.18, tanggal 6Januari 2018 tidak ada tanggapan dari Tergugat;Bahwa Penggugat juga telah memberikan surat

peringatan ke 2 (kedua)kepada tergugat dengan Nomor: 72/SPII/BPRPB/01.18, tanggal 24Januari 2018 tidak ada tanggapan sama sekali dari tergugat;Bahwa kemudian Penggugat kembali memberikan surat peringatan ke 3(tiga) Nomor: 446/SPIII/BPRPB/06.18, tanggal 9 Juni 2018, juga tidakada tanggapan dari Tergugat;Bahwa setelah upaya yang Penggugat jelaskan dari angka 1 sampai angka4 diatas, kemudian Penggugat mengambil langkah melakukan tidakanteguran secara hukum melalui Somasi Pemberitahuan Pemasangan Plangpada

Membantu collector melakukan penagihan;Bahwa dalam melakukan akivitas di lapangan, Penggugat sudah bekerjasemaksimal mungkin mencari calon debitur ke pasarpasar, sekolahsekolah, keluar pusat kota yaitu Palas, Kulim, Rumbai, Pandau danmenyebarkan brosurbrosur ditempat keramaian;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 adalah titik awal bagi Penggugatmendapat surat peringatan, karena menurut Tergugat target tidak tercapaisejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada waktu itu tercapaiRp25.000.000,00

Nomor 731 K/Pdt.SusPHI/2015Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terbukti pihak Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pelanggarandan telah berkalikali diberikan Surat Peringatan yang dapat dikenakanpemutusan hubungan kerja, maka pihak Tergugat/Pemohon Kasasiberkewajiban memenuhi hakhak Penggugat/Termohon Kasasiterkaitpemutusan hubungan kerja a quo sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)

Dengandemikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut telan mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12 (Surat Peringatan Pertamadari PT.

MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO/Pembanding kepada Franki Badjarad/Terbanding tertanggal 6/6/2017) dan buktiT13 (Surat Peringatan Terakhir tertanggal 13/6/2017), pihak Pembanding telah2 (dua) kali mengingatkan Terbanding untuk memenuhi kewajibannya(melakukan pembayaran angsuran dan denda), namun Terbanding tidakmemenuhinya.

Bahwa perbuatan Tergugat melakukan peringatan kepada Penggugat denganmemberi Surat Peringatan Terakhir tersebut pada posita angka 3, adalah prematurkarena jangka waktu pelunasan kredit belum jatuh tempo yakni tanggal 21 Februari2017, maka perbuatan tergugat tidak sah dan bertentangan dengan praktek dalamdunia perbankan serta asas kepatutan sehingga termasuk perbuatan melawan hukum,5.

Bahwa Terbanding melakukan peringatan kepada Pembanding denganmemberikan Surat Peringatan Terakhir nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal13 April 2015 adalah prematur karena jangka waktu pelunasan kredit antaraPembanding dengan Terbanding belum jatuh tempo yakni tanggal 21 Februari2017, maka perbuatan Terbanding tidak sah dan bertentangan denganpraktek dalam dunia perbankan serta azas azas kepatutan sehinggatermasuk Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan azasazasUndangundang Republik Indonesia

B.046/SPI/SMEC/0906 perihal Surat Peringatan I tanggal 5 September 2006 dan ataskelalaian Penggugat tersebut Tergugat I telah mengirimkan surat peringatanterhadap kelalaian Penggugat dalam memenuhi kewajiban pembayaranUtang sesuai dengan suratsurat Tergugat I yaitu:1 Surat No. B.046/SP.1/SMEC/0906 tanggal 5 September 20062 Surat No. B.048/SP.2/SMEC/0906 tanggal 27 September 20063 Surat No.

B.041/SP.3/SMEC/0906 tanggal 15November 2006 hal Peringatan Tunggakan III...Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkanoleh Majelis Hakim Tingkat Kedua tersebut di atas adalah keliru, salah dan tidakberdasar hukum karena:Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernahmendapatkan Surat Peringatan dari Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam bukti T19 s.d T111.

Hal tersebutdibuktikan dan dikuatkan atas tidak adanya atau tidak diajukannya bukti tandaterima atas telah diterima surat peringatan Termohon Kasasi I;Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atasadalah keliru dan salah, karena bukan saja tidak ada bukti tanda terima atas suratperingatan (Bukti T19 s.d bukti T111), namun bukti tersebut juga merupakancopy dari copy yang tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung No.2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret

Kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksudadalah mengenai keabsahan suatu surat karena hukum positif Indonesia tidakmengenal bukti fotokopi sebagai bukti tertulis yang bisa dipakai di persidangan,kecuali jika ada aslinya lalu kemudian dimintakan otentifikasi pada notaris ataupanitera di pengadilan;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkantidak adanya bukti tanda terima atas surat peringatan Termohon Kasasi I,sedangkan berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata perbuatan dianggap

dilakukanRestrukturisasi Kredit sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Kredit(Restrukturisasi) Nomor : 5001395ADDPK75 130413, tanggal 18 April 2013yang merupakan itikad baik dari Bank danupaya perbaikan yang dilakukan oleh bankterhadap debitur yang berpotensi ataumengalami kesulitan untuk memenuhikewajiban,.Bahwafaktanya PENGGUGAT telahWanprestasi karena tidak dapatmelaksanakan kewajiban berupa angsurankredit kepada TERGUGAT II, selanjutnyaTERGUGAT II telah mengingatkan denganmemberikan kepada PENGGUGAT yaitumelalui Surat

Peringatan I tanggal 25Pebruari 2014, Surat Peringatan II tanggal 4Maret 2014 dan Surat Peringatan HI tanggal24 Maret 2014 untuk segera menyelesaikankewajibannya.

Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan, atau dengan aktasejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bilaperikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.9Selanjutnya menurut pendapat dari Prof.R.Subekti, S.H., dalam bukunya HukumPerjanjian, PT Intermas, Jakarta 2008,cetakan ke 22, halaman 45, disebutkanbahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, makadikatakan

Bahwa telah jelas atas fasilitas kredit Penggugat dapat dinyatakan telah lalaidalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat Il.Akibat kelalaian Penggugat dalam memenuhi kewajiban tersebut, Tergugat Iltelah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat peringatan kepadaPenggugat untuk mengingatkan dan meminta agar Penggugat segeramenyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat Il.

Adapun peringatan secaratertulis yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut: Surat Peringatan No. 007/SPVDSP PS BANGKO/2629/0411 tanggal 27April 2011; Surat Peringatan Il No. 013/SPIVDSP PS BANGKO/2629/0540 tanggal 13Mei 2011; dan Surat Peringatan Ill No. 021/SPIVDSP PS BANGKO/2629/0511 tanggal20 Mei 2011;Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat tetap tidakdapat menyelesaikan kewajiban pembayar angsuran kepada Tergugat Il.Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan

Bahwa oleh karena Para Penggugat belum melakukan pembayaranangsuran kredit KPR maupun pembayaran bunga kredit KURPRKkepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat menyampaikan SuratPeringatan yang telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1) Surat Peringatan tanggal 07 Desember 2018 dengan kewajibanpembayaran Penggugat kepada Tergugat per tanggal 07Desember 2017 dengan tunggakan : Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 7.608.562,83 Bulan November 2017 sebesar Rp. 7.633.388,33 Total Tunggakan sebesar Rp.

15.241.951,16Denda Keterlambatan Oktober 2017 sebesar Rp. 476.804,46 November 2017 sebesar Rp. 162.845,60 Total denda keterlambatan sebesar Rp. 639.650,06Total kewajiban sebesar Rp. 15.881.601,22*Jatuh tempo angsuran tanggal 21 setiap bulannyaMeminta Penggugat menyelesaikan kewajiban pembayaran diataspaling lambat tanggal 27 Desember 2017;2) Surat Peringatan II tanggal 08 Januari 2018 dengan kewajibanpembayaran Penggugat kepada Tergugat per tanggal 08 Januari2018 dengan tunggakan : Bulan Oktober

Desember 2017 sebesar Rp. 7.633.388,33 Total Tunggakan sebesar Rp. 22.875.339,49Denda Keterlambatan Oktober 2017 sebesar Rp. 801.436,46Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BDG November 2017 sebesar Rp. 488.536,80 Desember 2017 sebesar Rp. 183.201,30 Total denda keterlambatan sebesar Rp. 1.473.174,56Total kewajiban sebesar Rp. 24.348.514,05*Jatuh tempo angsuran tanggal 21 setiap bulannyaMeminta Penggugat menyelesaikan kewajiban pembayaran diataspaling lambat tanggal 24 Januari 2018;3) Surat

Peringatan III tanggal 09 Februari 2018 dengan kewajibanpembayaran Penggugat kepada Tergugat per tanggal 08 Januari2018 dengan tunggakan : Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 7.608.562,83Bulan November 2017 sebesar Rp. 7.633.388,33Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 7.633.388,33Bulan Januari 2018 sebesar Rp. 7.633.388,33 Total Tunggakan sebesar Rp. 30.508.727,82Denda Keterlambatan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.126.068,46 November 2017 sebesar Rp. 814.228,00 Desember 2017 sebesar Rp. 508.892,50 Januari 2018

Bahwa disamping Surat Peringatan I, Il dan Ill tersebut diatas, ,Tergugat juga telah memanggil Penggugat untuk hadir di KantorTergugat guna menyelesaikan tunggakan fasilitas kredit yang belumdibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat , namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepadaTergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan Surat Tergugaran /Somasi tertanggal 20 Maret 2018 dengan memberikan batas waktukepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibanpembayaranHalaman 17

Penggugat Memiliki Persona Standi In Judicio Sebagai PenggugatDalam Perkara IniPenggugat merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya, dikarenakanperbuatan ingkar janji dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATselaku pembeli cessie.Bahwa sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kredit hingga saat ini,TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT,meskipun telah diberikan Surat Peringatan, oleh karenanya sudahsepatutnya TERGUGAT dinyatakan telah wanprestasi.Berdasar faktafakta dan penjelasan

JKT/MKT/MLW/101/2003, tanggal 5 Februari 2003perihal Surat Peringatan , diberi tanda P9;10. Foto copy Surat No. JKT/MKT/MLW/363/2003, tanggal 24 Maret2003 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda P10;11. Foto copy Surat No. JKT/MKT/MLW/1067/2003, tanggal 4September 2003 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda P11;12. Foto copy Surat No. SK/011/SAM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018,diberi tanda P12;13.

Surat Peringatan nomor 201208409SP204117 tanggal 7 Agustus 2012(Bukti T5),b. Surat Peringatan nomor 201209409SP204713 tanggal 7 September 2012(Bukti T6),c. Surat Penegasan nomor 201209409SP303291 tanggal 12 September2012 (Bukti T7),d. Surat Penegasan nomor 201212409SP304480 tanggal 13 Desember2012 (Bukti T8),e. Surat Peringatan nomor 201301409SP200107 tanggal 5 Januari 2013(Bukti T9),f.

Surat Peringatan nomor 201304409SP201825 tanggal 5 April 2013(Bukti T11),b. Surat Penegasan nomor 201304409SP301405 tanggal 16 April 2013(Bukti T12).Oleh sebab itu akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran olehPENGGUGAT tersebut di atas, maka berdasar bagi TERGUGAT II untukmengenakan denda sebesar 0,5 % per hari sesuai kesepakatan dalam pasal4.2 PERJANJIAN juncto angka 8 huruf e dalam Lampiran PERJANJIAN.

BFl FINANCE INDONESIA Tbk kepadaSupplier tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda bukti T23 (sesuai denganaslinya) ;Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.010712.AH.05.01 TAHUN 2013,diberi tanda bukti T24 (sesuai dengan aslinya) ;Surat Peringatan Nomor : 201208409SP204117 tanggal 7 Agustus 2012,diberi tanda bukti T25 (copy dari copy) asii di Penggugat ;Surat Peringatan Nomor : 201209409SP204713 tanggal 7 September2012, diberi tanda bukti T26 (asli di Konsumen) ;Surat Penegasan Nomor : 201209409SP303291

tanggal 12 September2012, diberi tanda bukti T27 (asli di Konsumen) ;Surat Penegasan Nomor : 201212409SP304480 tanggal 13 Desember2012, diberi tanda bukti T28 (copy dari copy) ;Surat Peringatan Nomor : 201301409SP200107 tanggal 5 Januari 2013,diberi tanda bukti T29 (asli di Konsumen) ;Surat Penegasan Nomor : 201303409SP301029 tanggal 19 Maret 2013,diberi tanda bukti T210 (copy dari copy) ;Surat Peringatan Nomor : 201304409SP201825 tanggal 5 April 2013,diberi tanda bukti T211 (copy dari copy) ;Surat

Dan apabila tidakditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debiturmelakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yangdiberikan kepada debitur.

telahmemberikan Surat Peringatan (SP 1), Surat Peringatan II (SP II) danSurat Peringatan Ill (SP Ill) dan termasuk somasi hukum kepadaPenggugat sebagai debitur, kesemua tahapantahapan tersebut sudahsesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidakdapat disanggahkan lagi dan dapat dibuktikan melalui dalampersidangan;Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan sita eksekusiselanjutnya telah dilakukan Aanmaning (Teguran) melalui PengadilanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT

Bahwa sebelum mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadapobjek jaminan tersebut, Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat DalamRekonpensi telah memberikan tenggang waktu yang cukup sesuaiperjanjian kredit di atas kepada Penggugat Dalam Konpensi/TergugatDalam Konpensi sebagai debitur, namun Penggugat telah macet atauwanprestasi sejak 30 November 2015 hingga saat ini, kemudianTergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telahmemberikan Surat Peringatan (SPI), Surat Peringatan II (SPII) danSurat

Menyatakan bahwa surat peringatan (kesatu), surat peringatan Il(kedua), dan surat peringatan Ill (ketiga) tidak sah;3.

Photo copy, surat peringatan , yang selanjutnya diberitanda bukti T6;7. Photo copy, online ticket reservation, yang selanjutnya diberi tanda buktiT7;8. Photo copy, surat panggilan ke 2, yang selanjutnya diberi tanda bukti T8;9. Photo copy, instruksi kerja oleh perusahaan, yang selanjutnya diberitanda bukti T9;10. Photo copy, surat panggilan ke 3, yang selanjutnya diberi tanda bukti T10;11.

SwadharmaIndotama Finance membuat surat Peringatan kepada Terdakwa untuksegera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT.Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untukmenyerahkan kendaraan.

SwadharmaIndotama Finance membuat surat Peringatan kepada Terdakwa untuksegera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT.Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untukmenyerahkan kendaraan. Namun demikian Terdakwa tidak mengindahkansuratsurat yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwamasih tetap menggunakan truk sebanyak 16 (enam belas) unit tersebutuntuk menjalankan usahanya;Hal. 5 dari 18 hal. Put.

Swadharma IndotamaFinance membuat surat peringatan kepada Terdakwa untuk segeramelunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT. SwadharmaIndotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkankendaraan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dan saatpihak PT. SIF Surabaya melakukan penarikan atas truktruk pihak PT.

MuhammadNajib Harahap yaitu melalui :Surat peringatan I No. B.4271/KCII/ADK/11/2013tanggal 18 Nopember 2013;Surat Peringatan II No. B.2657/KC.II/ADK/06/2015 tanggal 24 Juni 2015;Surat Peringatan HI No.

B.3712/KC.II/ADK/08/2015 tanggal 01 September2015;yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, PemohonKeberatanmenyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan dansecara tegas menyatakanbahwa Termohon Keberatan agar segeramenyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan TermohonKeberatantidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalamPerjanjian Kredit tersebut diatas dan untuk selanjutnya apabila TermohonKeberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan

olehTermohon Keberatan,dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelumpembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPKtersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perludibicarakan kembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPKtersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam surat

peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rincikewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbanganhukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan Termohon Keberatan ke BPSK BatuBara merupakan alasanalasan yang tidak berdasar hukum dan dibuatbuat,Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor60/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPpemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung keTermohon Keberatan dengan menyertakan rekening Koran pinjaman TermohonKeberatan;Terhadap

Peringatan I No.B.4721.KC.1/ADK/11/2013tanggal 18 Nopember 2013, selanjutnya diberi tandaBukti P8a;Fotocopy Surat Peringatan II No.B. 2657.KC.II/ADK/06/2015tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P8b.Fotocopy Surat Peringatan II No.B. 2657.KC.II/ADK/06/2015tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P8cFotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 088/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember2015 perihal penyelesaian sengketa konsumen yang ditujukan

Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06.Tahun 2013, Pemohon Keberatan telahmemberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakankepada Termohon Keberatan berupa: Surat Kanca Bri Tanjung Balai Nomor B.1370/II/KC/ADK/06/2016 tanggal29 Juni 2016 perihal Surat Peringatan ; Surat Kanca Bri Tanjung Balai Nomor B.2033

/II/KC/ADK/07/2016 tanggal14 Juli 2016 perihal Surat Peringatan Il; Surat Kanca Bri Tanjung Balai Nomor B.2217/II/KC/ADK/08/2016 tanggal5 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan III;yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatanmenyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dansecara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segeramenyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan TermohonKeberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikanPerjanjian

Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelumpembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadapSPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidakperlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapatdalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahuiataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yangmana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secaranotaril;Didalam surat peringatan Pemohon

Salinan/fotocopy Surat Peringatan (pertama) yang dibuat Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. Kantor Cabang/KC TanjungBalai dan diberikan kepada Konsumen/Bincar Silalahi;5. Salinan/fotocopy Surat Peringatan II (kedua) yang dibuat Pelaku Usaha/PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok.