M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melanjutkan proses Pensertifikatan terhadap tanah hak milik Nomor: 1981/Desa Pemogan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod), seluas 200 M2 (dua ratus meter per segi), Gambar Situasi No. 5371/1993 tanggal 29-6-1993 terletak di Desa Pemogan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod

), Kecamatan, Denpasar Selatan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Denpasar Barat), Kota Denpasar dalam sertifikat tersebut tercatat atas nama NI GST.KT RAI SUDARSI menjadi atas nama Pemohon (RAVINDER SINGH SODHI);

3. Memberikan ijin kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memproses Peralihan Hak atas tanah Hak Milik Nomor: 1981/Desa Pemogan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod) seluas

200 M2 (dua ratus meter per segi), Gambar Situasi No. 5371/1993 tanggal 29-6-1993 terletak di Desa Pemogan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod), Kecamatan, Denpasar Selatan (kini setelah pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Denpasar Barat) Kota Denpasar atas nama NI GST.KT RAI SUDARSI menjadi atas nama Pemohon (RAVINDER SINGH SODHI);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- ( sembilan puluh enam ribu rupiah

wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod),Kecamatan Denpasar Selatan (kini setelah pemekaran wilayah menjadiKecamatan Denpasar Barat), Kota Denpasar, dalam sertifikat tersebuttercatat atas nama NI GST.

Sebidang tanah hak milik Nomor: 1980/1993. seluas 6.700 M2(enam ribu tujuh ratus meter persegi) Gambar Situasi No.5370/1993 tanggal 2961993 terletak di Desa Pemogan (kinisetelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pemecutan Klod)Kecamatan Denpasar Selatan (kini setelah pemekaran wilayahmenjadi Kecamatan Denpasar Barat) Kota Denpasar, dalamsertifikat tersebut tercatat atas nama NI GST.KT RAI SUDARSI;Bahwa NI GST.

wilayah menjadi Desa PemecutanKlod), Kecamatan Denpasar Selatan (kini setelah pemekaran wilayahmenjadi Kecamatan Denpasar Barat), Kota Denpasar, dari atas nama NiGst.

RA SUDARSI, yang terletak diDesa Pemogan yang setelah pemekaran Wilayah menjadi DesaPemecutan Kelod, masih Pemohon kuasai Sampai sekarang; Bahwa karena Sertipikat atas nama penjualnya (NI GST. KT.

., masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Tergugat:
1.Rusbani Bin Demu Calem
2.Maksudi
3.Kepala Desa atau Kuwu Desa Kerticala dahulu pemekaran Desa Karangkerta
Turut Tergugat:
Camat Kecamatan Tukdana

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, (dahulu sebelum ada pemekaran wilayah disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya) Dkk

Kepala Kantor PertanahanKota Surabaya Il, (dahulu sebelum ada pemekaran wilayah disebut Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya), berkedudukan di Surabaya, Jalan Krembangan BaratNo. 57, Surabaya selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, GedungDjuanda It. 12, Jalan Wahidin Raya No. 1, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta Cq.

Silitonga
Turut Tergugat:
LURAH KELURAHAN SEMPAKATA, KECAMATAN MEDAN SELAYANG ( dahulu sebelum Pemekaran = KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG II, KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN ) KOTA MEDAN

Suami Tergugat terhadap sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov.

Riau tertanggal 18 Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991 luas 20.000 M2;

Suami Tergugat terhadap sebidang tanah lahan kebunkelapa sawit yang dahulunya sebelum pemekaran Kecamatan terletakdi Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelan Pemekaranterletak di Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten KamparProvinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atasnama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yang terletak di DesaSei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov.

Riau tertanggal 18Mei 1991, Surat Ukur Nomor: 15810/1991 tanggal 25 Februari 1991luas 20.000 M2;Menyatakan sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunyasebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, KecamatanSiak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa MuktisariKecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimanaBuku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm.Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak HuluKab. Kampar Prov.

Kecamatan terletak diDesa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang setelan Pemekaran terletakdi Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riauseluas 20.000 M?

SuamiTergugat terhadap sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunyasebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan SiakHulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa Muktisari KecamatanTapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana Buku Tanah Hak MilikNomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm. Suami Tergugat) yangterletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Prov.

Menyatakan sebidang tanah lahan kebun kelapa sawit yang dahulunyasebelum pemekaran Kecamatan terletak di Desa Sei Garo, KecamatanSiak Hulu, sekarang setelah Pemekaran terletak di Desa MuktisariKecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimanaBuku Tanah Hak Milik Nomor: 353 atas nama ASO SUPRIYATNA (Alm.Suami Tergugat) yang terletak di Desa Sei Garo, Kecamatan Siak HuluKab. Kampar Prov.

(tiga ratus tujuh puluh meter persegi) yangterletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, yang saat inikarena pemekaran wilayah masuk dan menjadi Kelurahan Harjamukti, KecamatanCimanggis, Kota Depok;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462/Desa Harjamukti, Gambar SituasiNomor 7992/1997, seluas 200 M?

(lima ratus empat puluh tiga meter persegi) yangterletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, yang saat inikarena pemekaran wilayah masuk dan menjadi Kelurahan Harjamukti, KecamatanCimanggis, Kota Depok;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1465/Desa Harjamukti, Gambar SituasiNomor 7934/1997, seluas 143 M?

(seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yangterletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, yang saat inikarena pemekaran wilayah masuk dan menjadi Kelurahan Harjamukti, KecamatanCimanggis, Kota Depok;Sertipikat Hak Milik Nomor 02640/Kelurahan Harjamukti, Surat Ukur Nomor 2307/Harjamukti/2005, seluas 247 M?

(dua ratus meterpersegi) yang terletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Bogor, yang saat ini karena pemekaran wilayah masukdan menjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, KotaDepok;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1468/Desa Harjamukti,Gambar Situasi Nomor 7929/1997, seluas 334 M?

(tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi),yang terletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, yangsaat ini karena pemekaran wilayah masuk dan menjadi Kelurahan Harjamukti,Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atas nana PT.

SAIDUNOK Asisten IIl Pemda Kabupaten Morowali selaku Atasan LangsungBendaharawan Khusus Pemekaran Daerah Kabupaten Morowali untukmencairkan dana pemekaran sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)tersebut ;Bahwa kemudian Terdakwa Drs.

SAID UNOK selaku Asisten Ill dan selakuAtasan Langsung Bendaharawan Khusus Pemekaran Daerah KabupatenMorowali memerintahkan kepada Bendaharawan khusus Pemekaran DaerahKabupaten Morowali untuk mencarikan Dana Pemekaran sejumlahRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) bukan untuk halhal yang berhubungandengan kegiatan pemekaran Kabupaten Morowali, akan tetapi realisasinyasebahagian penggunaannya telah menyimpang dari peruntukannya yaitu :1. bahwa pada tanggal 31 Desember 2003, ia Terdakwa Drs.

Dana tersebutbukan untuk kegiatan Pemekaran Daerah Kabupaten Morowali ;12.

No.1913 K/Pid/2006Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi 2 (dua)Kabupaten dimana didalam Surat Keputusan tersebut ANDI MUHAMMAD,AB.S.Sos. selaku Penanggung Jawab Pemekaran Kabupaten Morowali dan iaTerdakwa berkedudukan selaku Anggota TIM Pemekaran KabupatenMorowali, akan tetapi ternyata Tim Pemekaran yang dibentuk oleh Bupatitersebut tidak difungsikan ; Bahwa ANDI MUHAMMAD, AB.

Pemekaran Daerah sebesarRp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) ;Hal. 17 dari 42 hal. Put.

Kabupaten Seram Utara Raya makadibentuklah Tim Pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya yang diketuaioleh Terdakwa ADLIN SALAPUTA, dimana Tim tersebut telah melakukanlangkahlangkah secara administratif akan tetapi ada yang masih kurangyaitu pemekaran Kecamatan Seram Utara Teluk Dalam, dan untuk haltersebut telah dibahas di Pleno DPRD Kabupaten Maluku Tengah danDPRD telah menyetujui pemekaran Kecamatan tersebut dengan hak inisiatifDPRD, hal itu juga telah mendapat rekomendasi persetujuan pemekarankecamatan

para pelaku yang bertanggung jawabsendiri pada perbuatannya;Bahwa untuk membeli semen sebagai campuran perintang jalandidapat dari bendahara Tim pemekaran sdri.

Maluku Tengah;Bahwa yang bertanggung jawab untuk membangun perintang jalanadalah Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemekaran Kab. Seram UtaraRaya;Bahwa pembangunan perintang jalan dikordinir oleh terdakwa dan yangmengerjakan adalah massa dari Desa Wahai, Desa Pasanea, DesaHorale dan Galegale sebagai bentuk protes atas kekecewaan merekakarena Ranperda pemekaran Kab.

jalandikordinir oleh terdakwa dan yang mengerjakan adalah massa dari Desa Wahai,Desa Pasanea, Desa Horale dan Galegale sebagai bentuk protes ataskekecewaan mereka karena Ranperda pemekaran Kab.

>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan agarTerdakwatetap ditahan;

5.Menyatakan barang bukti berupa:

• 59 (lima puluh sembilan) lembar Kwitansi Biaya Operasional CPNS pemekaran

bulan lagi akan ada pemekaran KabupatenBogor Barat dan membutuhkan tenaga kerja CPNS Bogor Barat.

MH,kemudian setelah mendengar cerita itu saksi tergiur untuk menjadi salahsatu CPNS di pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan saksi bertukarnomor Handphone.

Nomor 320/Pid.B/2018/PN.CbiForm01/SOP/15.8/2018pemekaran Bogor Barat dan diberikan kewenangan untuk merekrut calonCPNS Persiapan Pemekaran Bogor Barat dan memang saksi mendengarada kabar yang beredar bahwa kabupaten bogor bagian barat akandimekarkan sehingga hal itu lan yang membuat saksi percaya bahwaterdakwa bisa menjadikan saksi CPNS di pemekaran Kabupaten BogorBarat; Bahwa Saksi pernah mendatangani surat kesiapan menjadi CPNSdi pemekaran kabupaten bogor barat, dan surat tersebut saksi dapatkandari

IrwanSH., MH. dalam pembahasan pemekaran Bogor Barat; Bahwa yang memiliki ide merekut masyarakat untuk menjadi CPNS dipemekaran Kab. Bogor Barat adalah Sdr. H. Invan, SH. MH selaku ketua TimTransisi pemekaran Kab. Bogor Barat dan memberikan jatah titipan CPNSsebanyak 87 orang untuk tersangka dan Sdr.

kemudian memasukan berkasnya dan anaknya dua orang.Kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi Ade Supriatna apakah maumencarikan Masyarakat yang ingin menjadi CPNS di pemekaran Bogor Baratdikarenakan terdakwa memiliki jatah titipan dari tim transisi pemekaran BogorBarat dan Saksi Ade Supriatna merespon siap untuk mencarikan Masyarakatyang minat menjadi CPNS di Pemekaran Bogor Barat dengan Biaya Bop Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus).

Banjar Tamblingan ; Bahwa setahu saksi syarat suatu Banjar menjadi DesaPakraman salah satunya adalah harus ada persetujuan darikrama desa induk ; Bahwa setahu saksi setelah rapat paruman tanggal 17Maret 2003 tidak ada lagi rapat yang membahas tentangpemekaran Banjar Tamblingan dan setelah ada SK dariMUDP mengenai pemekaran Banjar Tamblingan menjadiDesa Pakraman baru ada rapat lagi ; Bahwa setahu saksi tidak ada rapat tanggal 11 Mei 2007 diPuri Lumbung Bali yang membahas isu pemekaran BanjarTamblingan

Desa Pakraman, akan tetapi DesaMunduk saat itu menolak Banjar Tamblingan menjadi Desa22Pakraman karena sudah ada putusan rapat tanggal 17Maret 2003 yang intinya menolak pemekaran DesaMundulk ; Bahwa alasan Jro Bendesa menolak pemekaran pada saatitu adalah karena ada dasar sejarah terbentuknya DesaAdat Munduk dan kramanya disamping itu banyak tanahtanah di wilayah Tamblingan milik warga dari Desa Munduk,sehingga saat itu sudah tidak ada lagi Paruman mengenaipemekaran Tamblingan ; Bahwa setahu saksi

yang ditanda tangani oleh Putu Sumarjaya dan Mangku Nyoman Selamet tersebutadalah bahwa ada paruman tanggal 11 Mei 2007 yangmenyetujui pemekaran Banjar Tamblingan menjadi DesaPakraman Tamblingan, surat pernyataan tersebut diberi capDesa Munduk ; Bahwa selama SK diproses MUDP tidak pernah memanggilJro Bendesa ataupun pengurus Desa Pakraman Mundukuntuk konfirmasi tentang permohonan pemekaranTamblingan tersebut ; Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai keinginanuntuk pemekaran Tamblingan adalah Nengah

yang mempunyai prakarsa pembuatansetra di Banjar Tamblingan adalah Bapak Mangku NengahPunia dan warga Banjar Tamblingan tahun 2001 ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kelian BanjarTamblingan periode tahun 2007 sampai tahun 2008 saksitidak pernah mendengar bahwa Bapak Mangku NengahPunia sebagai Bendesa Adat Tamblingan ;Bahwa di Banjar Tamblingan ada 2 (dua) kelompok yaitukelompok yang setuju adanya pemekaran dan kelompokyang tidak setuju adanya pemekaran, dan saksi sendiriadalah kelompok yang tidak

setuju adanya pemekaran ;Bahwa awalnya ada 175 KK yang ikutikutan setuju adanyapemekaran namun kemudian mereka tidak setuju ;Bahwa saksi pernah mendengar Jro Bendesa Munduk adamemanggil para kelian banjar, namun saksi tidak dipanggilkarena selama saksi menjabat sebagai Kelian BanjarTamblingan periode tahun 2007 sampai 2008 tidak pernahmengusulkan pemekaran Tamblingan ; Bahwa setelah ada SK dari MUDP Bali terbit saksi baru tahubahwa ada pemekaran ;Bahwa saksi pernah membaca SK dari MUDP Bali namunSurat

Camat Bacan sekarang Camat Bacan Tengah (pemekaran), ; PERTIWI TOGUBU, dkk.

Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonan kepadaKantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajakpemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Poolingof Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telah mendapatkanpersetujuaan pemekaran usaha dengan nilai buku dari Kantor WilayahDJP WP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010 tanggal 03 Februari2010; Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Pemekaran usaha yang memenuhi syaratpemekaran usaha yang telah memenuhi syarat denganmenggunakan nilai buku adalah tax neutral expansion;Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012Butir 3.2.1.1. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihanharta dalam rangka pemekaran usaha;induk perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian ataspengalihan sebagian hartanya kepada anak perusahaan baru dalamrangka pemekaran usaha yang memenuhi syarat.

Oleh karena itu aktiva dankewajiban yang kepemilikannya dialihkan tersebut harus dicatat sesuaidengan Nilai Buku seperti halnya dalam pemekaran usaha berdasarkanmetode penyatuan kepentingan (pooling of interest); Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalah perbuatan hukumyang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yangmengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralin karenahukum kepada dua Perseroan atau lebih atau

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangka penggabungan,peleburan atau pemekaran usaha tidak terutangPajak Penghasilan, sepanjang =memenuhiketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubahHalaman 28 dari 45 halaman. Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.d. ... Ast.4.

Menyatakan sah demi hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dan kebun kelapa dengan ukurang panjang 325/325 M2, Lebar 42,60/42.60 M2 seluas 13.845 M2 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 03 Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur saat wilayah pemekaran yang dahulu sebelum pemekaran di RT XIII, Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja Kabupaten Tingkat II Kutai Kalimantan Timur, dengan batas-batas

Menyatakan penerbitan surat pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah (SPPT) seluas 13.845 M2 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), yang tercatat di SPPT atas nama Hade Bibi Tergugat, yang terletak di RT XIII Kelurahan Samboja Kuala Kecamatan Samboja Kabupaten Tingkat II Kutai sebelum pemekaran yang sekarang setelah pemekaran masuk dalam wilayah RT 03 Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebelah utara :

Latar Belakang1 Bahwa Penggugat telah melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan NilaiBuku dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passivadan operasi Divisi Noodle (Pabrik Mie Instan dan Bumbu) kepada PT IndofoodCBP Sukses Makmur (sesuai Akta No. 25 tanggal 2 September 2009);Bahwa persetujuan Pemekaran Usaha dengan Nilai Buku telah diperoleh dariDirektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar berdasarkan SuratKeputusan Nomor : KEP19/WPJ.19/2010 tanggal 03 Februari

13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a Pemekaran usaha adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badanyang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib PajakBadan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru danmengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usahabaru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badanusaha yang lama;b Wayjib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai

Buku dengan mengajukan permohonankepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempatWajib Pajak pemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Poolingof Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telah mendapatkanpersetujuan pemekaran usaha dengan nilai buku dari Kantor Wilayah DJPWP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010 tanggal 03 Februari 2010;Halaman 5 dari 48 halaman.

Pemekaran usaha yang memenuhi syaratpemekaran usaha yang telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilaibuku adalah tax neutral expansion; Butir 3.2.1.1. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihanharta dalam rangka pemekaran usaha;induk perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian ataspengalihan sebagian hartanya kepada anak perusahaan baru dalam rangkapemekaran usaha yang memenuhi syarat.

Oleh karena itu aktiva dan kewajiban yang kepemilikannyadialihkan tersebut harus dicatat sesuai dengan Nilai Buku seperti halnyadalam pemekaran usaha berdasarkan metode penyatuan kepentingan (poolingof interest);Bahwa Pasal angka 12 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa pemisahan ( pemekaran ) adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkanseluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada duaPerseroan atau lebih atau

Kauh (Pemekaran) Wayan Sudiana ;5) Timbrah Desa (induk) Gede Suarsa ;6) Timbrah Desa ll (Pemekaran) Nengah Karya ;7) Asak Kangin (Induk) Ketut Warta ;8) Asak tengah (Pemekaran) Nengah Mesir ;9) Asak Kawan (Induk) Nengah Wardana 5Ditetapkan di : Timbrah; September 2005; oleh Nengah Suastika, selakuPerbekel Pertima dan Drs.

Wayan Winda selaku Perbekelterus memperjuangkan mengenai pemekaran tersebut. Dan setelahmendengar informasi pemekaran Banjar Dinas Desa Pertima akandikabulkan, maka Drs.

Wayan Winda selaku Perbekel Desa Pertimamembentuk Tim Pemrakarsa Pemekaran Bajar Dinas Desa Pertimadengan Keputusan Perbekel Pertima Nomor : 09 Tahun 2013 TentangPembentukan Tim Pemrakarsa Pemekaran Bajar Dinas Desa Pertimatanggal 23 September 2013 ; =Bahwa kemudian Tim Pemrakarsa Pemekaran Banjar Dinas DesaPertima bersamasama dengan Tim Fasilitasi Pemekaran Desa/Kelurahan Kabupaten Karangasem mengadakan Verifikasi administrasidan lapangan.

Dalampengusulan pemekaran Banjar Dinas salah satu diantaranya harusdicantumkan calon Kelian Banjar Dinas masingmasing banjar yangdimohonkan pemekaran, yang saat itu nama Penggugat dicantumkansebagai Kelian Banjar Dinas Perasi Kauh.

pemekaran dusundan pada tahun 2004 Desa Dinas Pertima sepakat ada pemekaranmenjadi 13 banjar dinas.

ALIMUDDIN ; ---------------- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/05/02/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pengkajian Pemekaran Kota Sofifi yang ditandatangani pleh BAHRUDDIN M.

ALIMUDDIN ; ----------------- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/11/02/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang Rekomendasi DPRD atas Usulan Pemekaran Kota Sofifi menjadi Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh BAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ; --------------------------Dikembalikan kepada yang berhak yakni DPRD Kota Tidore Kepulauan 5.

suatu wilayah ;Bahwa pengambilan Keputusan dalam Paripurna adalah sahbilamana kehadiran anggota paripurna memenuhi % + 1 darijumlah keseluruhan Anggota Komisi ;Bahwa dalam pemekaran suatu daerah harus melalui kajian,dalam hal ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bekerja samadengan Universitas Gajah Mada (GAMA) untuk melakukan kajianterhadap pemekaran Kota Sofifi dan hasilnya adalah wilayah KotaSofifi belum dapat dimekarkan ; Bahwa telah dilakukan Rapat Paripurna mengenai pemekaran KotaSofifi yang

KotaBahwa Saksi mengetahui adanya Pemekaran Kota Sofifi menjadiDaerah Otonom Baru tersebut pada saat menghadiri Pertemuandengan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Dapil III di rumahAlmarhum Hi.

dan dijawab bahwamasalah rekomendasi pemekaran Kota Sofifi kemudian Saksimenyarankan bahwa Pemekaran Kota Sofifi sebaiknya digiring keVoting saat Paripurna dengan hitungan bahwa Anggota Dapil Illada 7 (tujuh) orang kemudian Saksi bertugas meminta dukunganke Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Partai PDIPerjuangan sebanyak 2 (dua) orang, sementara Terdakwa Il.ABDURRAHMAN MUHAMMAD dan~ Saksi BAHRUDDIN M.ALIMUDDIN meminta dukungan kepada ANAS ALI dan Hj.

suatu wilayah ;Bahwa dalam pemekaran suatu daerah harus melalui kajian,dalam hal ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bekerja samadengan Universitas Gajah Mada (GAMA) untuk melakukan kajianterhadap pemekaran Kota Sofifi dan hasilnya adalah wilayah KotaSofifi belum dapat dimekarkan ; Bahwa telah dilakukan Rapat Paripurna mengenai pemekaran KotaSofifi yang hasilnya adalah menolak Pemekaran Kota Sofifimenjadi daerah Otonom Baru berdasarkan Surat Keputusan DPRDKota Tidore Kepulauan Nomor : 170/11/02

KotaSofifi yang hasilnya adalah menolak Pemekaran Kota Sofifimenjadi daerah Otonom Baru berdasarkan Surat Keputusan DPRDKota Tidore Kepulauan Nomor : 170/11/02/2011 tanggal 25 Juni2011 tentang Rekomendasi DPRD atas Usulan Pemekaran KotaSofifi menjadi Daerah Otonom Baru dalam Wilayah Kota TidoreKepulauan Provinsi Maluku Utara ; Bahwa adapun mekanisme atau prosedur untuk melahirkan suatuKeputusan Pemekaran dalam Instansi DPRD Kota Tidore Kepulauanyakni awalnya adanya aspirasi dari masyarakat kemudianditindaklanjuti

Pengalihan HartaDalam Rangka Pemekaran Usaha;bahwa Penggugat mengajukan Permohonan SKB PPh Final AtasPenghasilan Dari Pengalinan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan keKPP Madya Palembang namun ditolak dengan alasan tidak diaturpengecualian untuk kewajiban pembayaran/pemungutan PPh final atasPenghasilan Dari Pengalihat Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan DalamRangka Pemekaran Usaha Yang Telah Memperoleh jin Nilai Buku padaPP No. 71/2008, KMK No. 243/KMK.03/2008, SE6/PJ.03/2008, danPER30/PJ/2009 dengan

, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha,Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapat menggunakanNilai Buku dengan mengajukan permohonan kepada Kantor WilayahDJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Pooling of Interest ) tidak ada penghasilan

Pemekaran usaha yang memenuhi syarat Pemekaranusaha yang telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilaibuku adalah tax neutral expansion;e Butir 3.2.1.1. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibatpengalihan harta dalam rangka pemekaran usahaIndukperusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian ataspengalihan sebagian hartanya kepada anak perusahaan barudalam rangka pemekaran usaha yang memenuhi syarat.

Kesimpulan Pemekaran usaha dengan nilai buku yang telah disetujui DJP tidakterdapat penghasilan (fax neutral); Pemekaran usaha dengan nilai buku tidak terdapat kewajiban pajakobjektif; Dengan demikian, tidak terutang PPh atas penghasilan dari pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha ygtelah memperoleh ijin penggunaan nilai buku dari DJP.V.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 627 B/PK/PJK/2014Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995.d. ... dst..9.

Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapat menggunakanNilai Buku dengan mengajukan permohonan kepada Kantor WilayahDJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;Halaman 3 dari 45 halaman.

Pemekaran usaha yang memenuhi syarat Pemekaranusaha yang telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilai bukuadalah tax neutral expansion;e Butir 3.2.1.1. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihanharta dalam rangka pemekaran usaha;Induk perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian ataspengalihan sebagian hartanya kepada anak perusahaan baru dalamrangka pemekaran usaha yang memenuhi syarat.

Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012Bahwa alasan penerbitan SKB : Pemekaran Usaha, memenuhiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 1994s.t.d.td Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, jo.

Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012atas pengalihan sebagian hartanya kepada anak perusahaan barudalam rangka pemekaran usaha yang memenuhi syarat.

Latar Belakang;1Bahwa Penggugat telah melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan NilaiBuku dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passivadan operasi Divisi Noodle (Pabxik Mie Instan dan Bumbu) kepada PT IndofoodCBP Sukses Makmur (sesuai Akta No. 25 tanggal 2 September 2009);Bahwa persetujuan Pemekaran Usaha dengan Nilai Buku telah diperoleh dariDirektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar berdasarkan SuratKeputusan Nomor : KEP19/WP1 19/2010 tanggal 3 Februari

, dan pengambilalihan usaha;c Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, WajibPajak yang melakukan pemekaran usaha dapat menggunakan Nilai Bukudengan mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah DJP yangmembawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;d Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Poolingof Interest) tidak ada penghasilan karena

Pemekaran usaha yang memenuhi syarat pemekaran usahayang telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilai buku adalah taxneutral expansion; Butir 3.2.1.1. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihanharta dalam rangka pemekaran usaha induk perusahaan tidakmemperoleh keuntungan atau kerugian atas pengalihan sebagian hartanyakepada anak perusahaan baru dalam rangka pemekaran usaha yangmemenuhi syarat.

Kesimpulan Bahwa pemekaran usaha dengan nilai buku yang telah disetujui DJP tidakterdapat penghasilan (tax neutral); Bahwa pemekaran usaha dengan nilai buku tidak terdapat kewajiban pajakobjektif; Bahwa dengan demikian, tidak terutang PPh atas penghasilan dari pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha yg telahmemperoleh ijin penggunaan nilai buku dari DJP;V.

Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2012rangka pemekaran usaha yang memenuhi syarat.