Ditemukan 5020 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997 374 — 206
- Tentang : Peradilan Militer
Sebagai contoh orang sipilyang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.Huruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).Pasal 66Huruf aCukup jelasHuruf bUntuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasiproses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan
Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Mei 2016 — I Dewa Nyoman Putra,S.H(T1),DK
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gianyar mengeluarkanSurat Peraturan Direksi tersebut tidak pernah memintapersetujuan dari Badan Pengawas PDAM KabupatenGianyar;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 24 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Gianyar, yang menyatakan Keduduakan hukum pegawai, gaji, pensiunan dariDireksi dan Pegawai, diatur dengan Peraturan Bupatidengan memperhatikan ketentuanketentuanpokokkepegawaian dan peraturan gaji pegawan Negeri Sipilyang
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
228 — 98
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
228 — 98
,Bahwa dalam materiele Daad terdapat dua kehendak(bersegi dua), yakni kehendak pemerintah dan kehendak sipilyang tidak sama kedudukannya. Dilihat dari segi materiil, makadalam materiele daad terdapat perbuatan hukum dalam hukumperdata, misalnya: perjanjian kerja dalam perkara a quo dan jikaPutusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 148 dari 268dilihat dari segi formil, dalam materiele daad perbuatanperbuatanhukum tersebut dibungkus dalam baju keputusan badan ataupejabat TUN.
Register : 16-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Dps. Tanggal 12 Mei 2015 — I WAYAN SUTAMA, S.Pd.
135 — 60
135 — 60
ayat (1) diberikan dalamrangka peningkatan kesejahteraan pegawaiberdasarkan beban kerja atau tempatbertugas atau kondisi kerja atau kelangkaanprofesi atau prestasi kerja.2) Tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pegawai negeri sipil yangdibebani pekerjaan untuk menyelesaikantugastugas yang dinilai melampaui bebankerja normal.3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempatbertugas sebagaimana dimaksudkan padaayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipilyang
Putus : 26-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — Drs. H. YAMAN, M.M.
137 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
orangdalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas sudah nyata dan terang adalah orangsebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang kepadanya dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada alasan pembenar ataualasan pemaaf sesuai dengan apa yang dimaksud oleh undangundangdalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP,Pasal 51 KUHP serta Pasal 55 KUHP.Dalam hal ini akan menjadi suatu pertanyaan atau pendapat yang keliruNantinya dalam hukum pembuktian, apakah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini terlalu sumir mengartikan bahwapembuktian unsur setiap orang tidak terbukti dalam kKasus a quo denganpertimbangan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil yang karena faktanya memang Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat.Dalam perkara ini, apakah seorang PNS bukan selaku subyek hukum dalamsebutan undangundang sebagai barang siapa, setiap orang, korporasi danlain sebagainya
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Januari 2014 — Dr. ISMAIL.,M.Ag;
133 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJamil Bukittinggi Nomor :Sti.04.1/KP.00.3/002/2009 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilYang Menerima Insentif Pada STAIN Sjech M. Djamil DJambekBukittinggi tanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh KetuaSTAIN Sjech M. Djamil DJambek yaitu Dr. H. Ismail, M.Ag, dimana didalam lampiran surat keputusan Ketua STAIN Sjech M.
DJamil Bukittinggi Nomor :Sti.04.1/KP.00.3/014/2010 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilYang Menerima Insentif Pada STAIN Sjech M. Djamil DJambekBukittinggi tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KetuaSTAIN Sjech M. Djamil DJambek yaitu Dr. H. Ismail, M.Ag, dimana didalam lampiran surat keputusan Ketua STAIN Sjech M.
Register : 28-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
138 — 23
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
138 — 23
Memastikan hasil pemeriksaan akurat, komprehensif, dan tepatwaktu.Bahwa benar Ahli melakukan bantuan audit penghitungan kerugiankeuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsitentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakankewenangan, jabatan yang ada padanya yang dapat merugikanHalaman 351 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan Negara dengan cara penggelembungan TambahanPenghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipilyang terjadi
Smr:1.10.11.12.2 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.2 (dua) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2013 . SD025 Kuaro.4 (empat) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2014 .SD 025 Kuaro.10 (Sepuluh) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2015 . SD 025 Kuaro.11 (Sebelas) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2016 .
Smr1)22 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.Dikembalikan kepada Saksi NISMAN Bin REJO PRAWIRA (alm)melalui Saksi MOHAMMAD NOR Bin H.
Register : 08-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 27-K/PM.II-08/AD/II/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
157 — 85
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
157 — 85
Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dihubungioleh Kapten Inf Agi Suprapto melalui Handpone memberitahukanbahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapatperintah lisan dari Dandim 0505/JT yaitu Saksi13 (Kolonel KavRahyanto Edy Yunianto) untuk ikut bergabung dalam PoskoPengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang laindengan tugas untuk menerima pengaduan terhadap warga sipilyang pada saat kejadian pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 29Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB
Register : 01-08-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA.Mtp Tanggal 8 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
19 — 2
Nomor0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PAMtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari19 halamanPutusan Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusanNomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor0527/Pat.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanNomor 3728/LPSEKAP/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, olehkarenanya syarat formil dari Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang
Register : 27-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MELLY DIANA
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
120 — 86
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
120 — 86
(FotoCopy Legalisir)Halaman 180 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG818.819.820.1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd.
(FotoCopy Legalisir)1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd. (FotoCopy Legalisir);2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45174Tahun 2015 tentang Alin Tugas Guru yang Diberi TugasTambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri DiLingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi, S.Pd.
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 30 Desember 2016 — Mustaf, S.Pi Pgl Mustaf Bin Azhari
87 — 24
87 — 24
sepertiTerdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dankedudukan yang dimaksud;Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/20 16/PN PdgMenimbang, bahwa Terdakwa Mustaf dipersidangan telahmembenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan,serta benar bahwa pada tahun2011 Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkatberdasarkan (Petikan SKGubernur Propinsi Sumbar No.821.13/1078/Kepeg2001 tanggal 30 Juni 2001);Menimbang, bahwa di samping selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 120/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg Tanggal 13 Juli 2015 — RONNY ANGGREK
91 — 78
91 — 78
Bendahara pengeluaran adalah pegawai Negeri Sipilyang ditunjuk oleh Menteri Perumahan Rakyat dan diberi Kewenangan untuk mengelola Uang Persediaan(UP) Satuan Kerja dan Bertanggungjawab kepadaKepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna anggaran;Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Rumah Khusus Alor1sebesar Rp.10.340.000.000 (Untuk 400 Unit Rusus)sedangkan untuk Alor 2 sebesar Rp.5.170.000.000 ( untuk200Unit) ;Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan di atas yaitu : No. PaketLokasi Nama No. dan Tgl.
Register : 14-01-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 10/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn Tanggal 22 Mei 2013 — - KAHARUDDIN NASUTION
108 — 31
108 — 31
berdasarkan SKKepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003, yang juga bertindaksebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja DanaPuskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin diPuskesmas Sei Berombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Nomor : 440.444/1606.A/VV/2008 tanggal 29 Juni 2008 dannomor : 440.444/VIV2009 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, bersama denganSOFYAN, SKM (dituntut dalam berkas terpisah) Pegawai Negeri Sipilyang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 288 — 111
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
Putus : 16-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 16 Agustus 2017 — 1. KASIMAN BERUTU,SE,AK,M.Si
2. SUKARDI MH PURBA,ST
3. SRI MULYANI,ST
208 — 308
208 — 308
pada pokoknya adalah :Terdakwa 1 KASIMAN BERUTU, SE, Ak, M.Si, :> Bahwa Terdakwa selama dilaksanakanya Kegiatan Pengadaan danPemasangan Lampu Jalan tenaga Surya ( Solar Cell ) Tahun 2012 diDinas PU Kab.Pakpak Bharat adapun jabatan atau kedudukan sayaadalah sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ( ULP )Kab,.Pakpak Bharat, dan saya menduduki jabatan tersebut adalahberdasarkan dengan SK Bupati Pakpak Bharat Nomor : 7 Tahun 2012tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
162 — 58
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
162 — 58
AgusBudiarso saat itu Saksi jawab normative.Bahwa saksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1985 golongan Il/bsampai dengan IV/b, jabatan Sekretaris Dinas itu hanya Pegawai Negeri Sipilyang boleh menjabat termasuk Kepala Bidang harus ASN.Setahu saksi bahwa Terdakwa itu ASN, golongan Ill/c.Bahwa dalam hubungan pekerjaan hubungan saksi dengan Terdakwa dekatsekali tidak, sudah kenal lama saat saksi menjadi Kepala Bidang KWP,Terdakwa pindahan dari Lampung, kurang lebih dua tahunan kenalnya sejaktahun
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
375 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun untuk KPK, penyelidik diatur oleh pasal 39ayat (3) UndangUndang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwapenyelidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalahpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipilyang diberi wewenang khusus oleh undangundang.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1089 — 255
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
Register : 20-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN Tanggal 31 Juli 2017 — PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
63 — 23
63 — 23
pula Andi Hamzah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 3 lebih tepatditerapkan karena adanya katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitassebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.Menimbang, bahwa Terdakwa PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLANdihadapkan di persidangan sesuai dakwaan Penuntut Umum yang identitasnyatelah dibacakan di depan persidangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 — Nama lengkap : Bambang Trisnawan
Pangkat,NRP : Pratu/31100155870788
Jabatan : Ta Denlat-3 Unit-1 Tim Denlat
Kesatuan : Denlat Paspampres
189 — 256
189 — 256
Lawanggintung Bogor Selatan.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1,Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika masuk danberdinas di Denlat Paspampres, dan antara Terdakwa dan Saksi tidak adahubungan kluarga atau famili tetapi hanya sebatas sinior dan junior .Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Pratu AndiPelis keluar mencari makan di Pajajaran lalu menuju ke warung pecel lelemelikPraka Sodikun di Tajur Bogor dan sampai di warung sudah ada orangorang sipilyang