No. 112/Pat.G/2018/PA.BkyPengadilan Agama Bengkayang dengan perkara Nomor112/Pdt.G/2018/PA.Bky, dengan dalildalil sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 7 Oktober 2013;2.

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPenggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkanTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugatagar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usahatersebut berhasil, dan Penggugat secara lisan mohon mencabut perkara Nomor112

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor112/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag.

D 15,RT 001, RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, KecamatanBacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Februari2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor112/Pdt.G/2019/PA Pare, beserta semua surat surat yang berkaitandengan berkas perkara tersebut.Telanh membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaParepare bertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya telah menegurPenggugat agar dalam waktu

tidak memenuhi isi Surat teguran tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoretperkara tersebut dari register.Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi Yustisial, makadiperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari registerperkara dan membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara.MENETAPKAN Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor112

tinggal di xxxx, sebagaiPemohon;melawanTermohon, Balikpapan, 16 November 1979, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal 14 Maret 2016 dengan register perkara Nomor112

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor112/Pdt.P/2016/PA.Bpp dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

./2020/PTJAP tanggal 10 Januari 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor112/Pid.B/2019/ PN Mrk, tanggal 18 Nopember 2019 dalam perkaraterdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa LEWI GEBZE pada hariSenin tanggal 18 Februari 2019sekira pukul 11.54 Wit, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanFebruari

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor112/Pid.B/2019/PN Mrk atas nama Terdakwa LEWI MIH GEBZE alias LEWIGEBZE tersebut di atas;3. Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir;Menimbang , bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukantuntutan tanggal 14 Oktober 2019 Yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

.3.000, (tiga ribu rupiah )Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauketersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukanpermintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan bandingNomor 112/Pid.B/2019/PN Mrk tertanggal 22 Nopember 2019 yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke ,Menimbang , bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauketersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor112

/Pid.B/2019/PN Mrk tertanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2019sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor112/Pid.

amar putusan ini;Mengingat pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 1angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, Undang undang nomor 49 tahun 2009 , perubahan UndangUndang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Peraturan Perundangundangan Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturanperundang undangan yang lainnya ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor112

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar ongkosperkara masing masing sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/ PT.K. tanggal 27 Agustus 2010 yang amarHal. 7 dari 11 hal. Put.

Bentuk putusan pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/PT.K tanggal 27 Agustus 2010 tidak sesuaidengan Ketentuan Hukum yang berlaku' tentang BentukSuatu Keputusan alasannya Dimana Pertimbangan Hukumnya Tidak Bersandar padasaat pembuktian di persidangan Pengadilan NegeriRuteng yang pada saat itu Para Terdakwa tidakberada di lokasi pada saat tanggal 9 September2009 justru mereka masih dalam acara pestakenduri/pesta adat bersama Bapak Bupati ManggaraiTimur pada tanggal 9 September 2009 dan telahdikonfrontir

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/PT.K. tanggal 27 Agustus2010 didasarkan atas pertimbangan yang berlainandenganHal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2079K/Pid/2010Ketentuan Hukum yang berlaku~ tentang bentuk SuatuKeputusan ;Bahwa di dalam pemeriksaan perkara tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kupang didasarkan ataspertimbangan yang berlainan dengan fakta fakta hukum diPengadilan Negeri Ruteng.

Dimana pertimbangan hukum olehMajelis Hakim Tinggi Kupang tidak menerapkan' systempembuktian hukum acara pidana, sehingga merugikan ParaPemohon Kasasi padahal seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tersebutharus memberikan suatu penilaian yang obyektif dan tidakhanya mendengar memori banding dari Jaksa Penuntut Umumyang bersifat sepihak saja ;Sehingga jelas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/PT.K. tanggal 27 Agustus 2010 ~s sangatbertentangan dengan

Sehingga = sangatmencolok kalau putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor112/PID/2010/PT.K. tanggal 27 Agustus 2010 telah bermainCcurang dengan pihak Pembanding yaitu) Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Ruteng. Bahkan Majelis Hakim PengadilanTinggi Kupang telah mengenyampingkan hukum materiil danhukum formil yang mengakibatkan Pemohon Kasasi menderitakerugian akibat Penerapan Hukum yang tidak mencerminkanKeadilan dan kebenaran Sejati ;Ill.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 Juni 2021 Nomor112/Pid.B/2021/PN. Ton yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Sumiyah als.

terhadap hal hal yang telahdisampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal hal tersebutsudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim TingkatPertama sehingga tidak ditemukan hal hal yang baru yang perludipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;Halaman 6 Putusan Nomor 699/PID/2021/PT SBYMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 Juni 2021 Nomor112

terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum PengadilanTingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambilalin sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 Juni 2021 Nomor112

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke3, 4 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 7 Putusan Nomor 699/PID/2021/PT SBYMENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor112

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugatATAUPengadilan menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan hukum dan rasakeadilan;Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor112/Pdt.G/2015/PN.BTM tanggal 10 September 2015 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatyang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 621.000,(enam ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;Membaca risalahn pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor112/Pdt.G/2015/PN.Btm kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2Oktober 2015;Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor43/Akta/Pdt.G/2015/PN.Btm jo Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.BTM yang dibuat olehPanitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa padatanggal 7 Oktober

2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor112/PDT.G/2015/PN.Btm tanggal 10 September 2015, permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 12 Oktober 2015;Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semulaTergugat tertanggal 21 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semulaPenggugat

Pembanding semula Tergugat tetapdipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilantingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebutdibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;Mengingat pasalpasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata danR.Bg serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor112

Menetapkan agar terdakwa XXXXXXXXXXXXXX membayar biayaperkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor112/Pid/20187/PN Lbp tanggal 5 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja merusakkesopanan dimuka umum " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RpHalaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 401/Pid/2018/PT MDN2000, (dua ribu rupiah).Telah membaca, Akta permintaan banding Nomor 52/Akta.Pid/2018/PNLbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2018 Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor112/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 5 April 2018;Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan olehkarenanya harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 281 ayat 1 KUHPidana danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor112

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkanDAN GIN GQ) ~=nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nna nnn nan nena nnn nan nnn annaa Berkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitandengan sengketa ini ; 20222 ono ne en ane4.

Acara Sidang, Buktibukti Surat, KeteranganSaksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis padahari Senin, tanggal 2 Juli 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutusperkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112

No. 72/B/2018/PT.TUN.SBY.pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat halhal baru yangdapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,oleh karenanya haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraian pertimbangantersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2018 tersebut haruslah dikuatkanMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggalHal. 8 dari hal. 10 Put.

14 Juni 1992, jenis kelamin lakilaki,beralamat di Babakan KertasariRT/RW 003/003Kecamatan Cibeureum kota Tasikmalaya, agama islam,status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswsata,kewarganegaraan WNI.Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannyatertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTasikmalaya tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register Nomor112

/Pdt.P/2020/PNTsm;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohonhadir di persidangan dan Pemohon menyampaikan permohonan secara lisantentang pencabutan perkara permohonan Register Nomor112/Pdt.P/2020/PNTsm. dengan alasan :1.

., Advokat/ Penasihat Hukum pada PosbakumPengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 12 Juli 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27 Juni 2016, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat

Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatuntuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujuitersebut; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)masingmasing separuhnya;Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor112

BiayaATK Rp 75.000,00Jumlah Rp. 255.000,00( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah )Halaman 3 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor112/Pdt.G/2020/PNPlg.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung,Kabupaten Sragen dengan nomor 112/11/05/3/VI/85 tanggal 15 Juni1985 ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Nama orangtuaPemohon Il KARTO SUWIRYO, Nama Wali Nikah Pemohon Il KARTOSUWIRYO, Tempat lahir Pemohon Sragen, Tanggal Lahir Pemohon 21(dua puluh satu) tahun dan Tanngal lahir Pemohon II 20 (dua puluh)tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor112/11/05/

penetapannya;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukhal inwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalahpenulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Nomor112

Pemohon adalah SUNARDI BIN KARIYO JOYO;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahterbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohondilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dengan nomor112

Menyatakan identitas yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor112/11/05/3/VI/85, tanggal 15 Juni 1985, sebenarnya adalah NamaPemohon Il SUKARTI BINT MARTO SUWIRYO bukan SUKARTI BINTIKARTO SUWIRYO, Nama Wali Nikah Pemohon Il MARTO SUWIRYOHal. 8 dari 10 hal.

, pendidikan SD, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, sekarangdiketahui berada di sel Lapas kelas II A Narkotika, KabupatenJayapura, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Oktober2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hariRabu tanggal O7 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor112

ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugatuntuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugattersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalamperkara ini harus diperhitungkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor112

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor112/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register;3.

PENETAPANNomor 98/PDT/2018/PT.SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan TimurTelan membaca suratsurat dalam perkara perdata Nomor98/PDT/2018/PT.SMR dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor112/PDT/G/2017/PN.SMR tanggal 12 Desember 2017 antaraMURSUUD,SH., bertempat tinggal di Jalan Biawan gg 2C RT 10, KelurahanSidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat untuk mencabutpermohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor112/Pdt.G/2017/PN.Smr. Tanggal 12 Desember 2017;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindauntuk mencoret permohonan banding dengan cara membubuhkan keterangandalam Register perkara No.98/PDT/2018/PN.SMR, bahwa permohonanbanding di cabut;3.

Jakarta Pusat,berdasarkanHalaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 112/G/2011/PTUN JKT.Surat Kuasa Khusus Nomor : 376/MPN/HK/2011 , tanggal 8 Juli 2011,Selanjutnya disebut sebagaieke GI 1 1 RR kw TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan' TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 112 / PEN DIS /2011 / PTUNJKT, tanggal 17 Juni 2011 tentangPenetapan Persidangan Perkara dengan AcaraBiasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor112

Perihal PermohonanPencabutan Gugatan Perkara Nomor112/G/2011/PTUN.Jkt. yang dilengkapi dengansurat kuasa Nomor: 26/SK/AHN/VII/11 tentangPemberian Kuasa untuk mencabut gugatan perkaraNomor: 112/G/2011/PTUNJKT. ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat' telah mengajukanHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 112/G/2011/PTUN JKT.gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni2011, yang terdaftar di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 13 Juni 2011 dibawah Register

JKT, dan telah diperbaikidalam pemeriksaan persiapan tanggal 25 Juli 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerimasurat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat padatanggal 2 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisibahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamenyatakan mencabut gugatan perkara Nomor112/G/2011/PTUN.JKT, yang saat ini masih dalamproses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha NegaraOCALA fm em me ee os em in am aMenimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaanperkara tersebut pihak Tergugat bellum

Hairu Gunawan Aruan, S.HAdvokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari KantorLembaga Bantuan Hukum Assosiasi Yayasan PendidikanIslam (LBHAYPI) berlamat di Yayasan Fajar Hidayah Jl.Boulevard utama, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri,Bogor Jawa Barat untuk mewakili Pemberi Kuasamengajukan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Cibinong tanggal 21 September 2020, nomor112/Pdt/G/2020/PN.Cbi dalam hal ini Pemberi Kuasamemilih domisili Nukum dikantor kuasanya untukselanjutnya disebut sebagai Para Pembanding

BDGLawan:ABDUL SYUKUR, bertempat tinggal di Kampung Sentul Rt 05 Rw O01, DesaSentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,sebagai Terbanding / semula Terlawan ;Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 September 2020 nomor112/Pdt.G/2020/PN.Cbi ; Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini:Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Pelawan telahmengajukan perlawanan yang didaftarkan di kepaniteraan

perlawanan pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 741.000, (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/ semulaPelawan pada tanggal 24 September 2020, dihadapan Panitera PengadilanNegeri Cibinong telah mengajukan permohonan banding ;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas telahdiberitahukan dengan surat pemberitahunan pernyataan banding nomor112

BDGMenimbang, bahwa perkara perlawanan terdaftar nomor112/Pdt.G/2020/PN.Cbi tersebut telah diputus pada tanggal 21 September 2020dan kemudian terhadap putusan tersebut Para Pembanding/semula ParaPelawan pada tanggal 24 September 2020 telah mengajukan banding ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut PengadilanTinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalamtenggang waktu, tatacara dan syaratsyarat yang telah ditentukan undangundang oleh karena itu permohonan banding

pertama terhadap eksepsitersebut dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebutbahwa eksepsi telah menyangkut pokok perkara dan karena itu harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alin oleh Pengadilan Tinggi sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan karena itu putusanPengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 September 2020 nomor112

Nomor 694 k/Padt.SusBPSK/2017putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumenkepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum konsumen tersebut*;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam putusan BPSK Kabupaten BatuBara Kabupaten Batu Bara Nomor 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 yangdiperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan,alamat/kedudukan Termohon Keberatan berada

FaktaFakta Yang Dialami Oleh Pemohon Keberatan:Bahwa Pemohon Keberatan ada memberikan pinjaman uang kepadaTermohon Keberatan sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 yangditandatangani oleh Harianto Sinaga selaku Manager Koperasi CU MajuBersama Unit Sei Banban selaku pihak pertama dan Ngapino aliasNgapino T selaku pihak kedua, dengan agunan sebidang tanah NomorReg Desa 592/PGL/07/2006 seluas 780 m?

BPSK untukmenjatuhkan putusan adalah terbatas hanya untuk sanksi administratif danganti rugi, sedangkan penjatuhan sanksi berupa perintah untuk melakukanperubahan perbaikan iklan ataupun menarik seluruh iklan di seluruhIndonesia adalah tidak berdasar hukum karena telah melebihi kewenanganyang diberikan oleh undangundang;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan adalah murni hubungan hukum keperdataan (kesepakatanpara pihak) yaitu dengan adanya Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112

Nomor 694 k/Padt.SusBPSK/2017diperbuat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014, telah diperbuat berdasarkan kesepakatan serta sesuai dengan ketentuan hukum,bukan di dasarkan pada kebijakan/kehendak Pemohon Keberatan; Bahwa Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ic BPSKBatu Bara adalah badan administrasi sesuai ketentuan Pasal 52 dan 54UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendan bukan sebagai Lembaga peradilan

sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan Pemohon Keberatan, jelasbahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukanpermasalahan yang terjadi atas Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan kepada BPSK, danjuga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus

SedangkanKontra Memori Banding Terbanding tertanggal 27Desember2017 telahpula disampaikan kepada pihak lawan tanggal 28Desember 2017;Telah pula membaca relaas pemberitahuan inzage yang telahdisampaikan kepada Pembanding pada tanggal O8Desember 2017 dankepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 8Desember 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera MahkamahSyariyah Banda Aceh tanggal 8 Januari 2018 Nomor112/Pdt.G/2017/MS.Bna Bahwa baik Kuasa Pembandingmaupun kuasaTerbanding tidak

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok, Kantor cabang Banda Aceh telah memberi kuasauntuk beracara pada tingkat banding kepada Moren Widya Putri S.H,Herawati, Cut Filda, Lena Farsiah berdasarkan surat kuasa khusustanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraanMahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor W1 A1/238/SK/X1/2017, tanggal27 November 2017;Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan Nomor112/Pdt.G/ 2017/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengantanggal 11 Shafar 1439 H Turut

Aceh No. 10/Pat.G/2018/MS.AcehMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dari fakta yang ditemukan dalam berkas perkara banding,Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat permohonan bandingPembanding terhadap putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor112/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengantanggal 11 Shafar 1439 H terdapat cacat formil sehingga permohonanbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Menimbang, bahwa

Berkas perkara Terdakwa dan semua surat surat yang bersangkutan sertaturunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 10 April 2019 dalam perkara Para Terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanNegeri Balikpapan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.PerkaraPDM.......

NegeriBalikpapan tanggal 18 April 2019 Nomor W18U2/110/HK.01./4/2019 kepadaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Bpp yang diputustanggal 10 April 2019 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalamwaktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 April 2019 sampai dengantanggal 29 April 2019;Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap = putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor112

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor112/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 10 April 2019 sepanjang mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap penjatuhanpidana penjara yang lebih rendah dari acaman minimum Pidana penjara dari pasaldakwaan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa hal keberatan tersebut telahcukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengantepat

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangundangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertamadengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua denganUndangundang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:a Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor112