Ditemukan 7905 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
Ir. MILAWARMA, M.Eng.
218 — 193
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
Ir. MILAWARMA, M.Eng.
218 — 193
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisai PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
(Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1230 — 942 — Berkekuatan Hukum Tetap
1230 — 942 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasnul adalah yang terakhir dari serangkaiankebocoran yang terpercik dalam pers Indonesia yang diduga berasaldari informasi rahasia yang menyatakan bahwa Temasek HoldingsSudah melanggar undangundang.Penjaga antimonopoli Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)mengangkat isu pengunduran diri Tn.Hasnul dalam tuntutannya kepadaTemasek, yang menopang dua perusahaan telepon, Indosat dan Telkomsel,yang menurut penetapan KPPU melanggar undangundang antimonopoliIndonesia.KPPU dilaporkan menggunakan pengunduran
Dimana Suharto meminta pimpinan dari FSP BUMN Bersatu untukmembatalkan usulan konferensi pers mengenai penarikan dari laporanFSP BUMN Bersatu kepada KPPU. Pada saat itu, Suharto memanggil seseorang yang menurut diaadalah Muhammad Iqbal (ketua dari KPPU) dan meragukanmengenai formasi dari tim pemeriksaan awal.
Iqbal, di luarkebiasaannya, telah sangat terbuka kepada pers mengenai pandangannyasehubungan dengan kesalahan Pemohon:But then, the events that led to the KPPU investigation of Temasek,Indosat and Telkomsel were kontroversial and full of political intrigueright from the outset.
Para Pemohon tidakmungkin bisa mengetahui apakah benar laporan pemeriksaan lanjutandiselesaikan pada tanggal 27 September 2007 sebagaimana diwajibkan olehPasal 48 dari Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006.TERMOHON MELAKUKAN PEMERIKSAAN DENGAN PRASANGKA(BAHWA PARA PEMOHON TELAH BERSALAH SEBELUM ADANYAPUTUSAN) DAN JUGA TIDAK NETRAL/INDEPENDENTermohon (terutama ketua Termohon) telah melakukan pelanggaran fatalterhadap prinsip due process of law dengan berulang kali mengeluarkanpernyataan kepada pers bahwa
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 6 Januari 2016 — SANTUN NAINGGOLAN
255 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siaran Pers Biro Hubungan Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2011,dengan Nomor : 13/18/PSHM/Humas, dengan judul : Bank IndonesiaKenakan Sanksi Untuk Bank Mega, yang berisi selengkapnyasebagai berikut :Sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT.Elnusa dan PemerintahKabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara yang terjadi diPT.Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka,Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untukmemastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.Dari
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3751 — 3370 — Berkekuatan Hukum Tetap
3751 — 3370 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hukum Administrasi Negara, EdisiRevisi, Rajawali Pers : 2011, hal. 7677). Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada KomisiHal. 107 dari 165 hal. Put.
Register : 05-12-2019 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, SH
Terdakwa:
ARMIN SYANUR, SE
342 — 158
SUGIHARTO, SH
Terdakwa:
ARMIN SYANUR, SE
342 — 158
jual beli darikelurahan Biraeng untuk mengurus Sertifikat ;Bahwa yang berhak membuat akta jual beli adalah Camat ;Bahwa ada honor Camat untuk penerbitan Akta Jual Beli yaitu 1 %(satu persen) ;Bahwa kalau hibah tidak ada honornya ;Bahwa alas hak untuk mengurus sertifikat gratis adalah hibah dankewarisan ;Bahwa di kantor Kelurahan boleh mengeluarkan surat keteranganwaris asal sepengetahuan Camat ;Bahwa ada sebagian surat pernyataan hibah yang saksi ketahul;Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari pers
Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 20 Maret 2012 — SRI WAHYUNI, SE, MM., Binti KARTO SOEWIGNYO
101 — 15
101 — 15
Acce Bahwa tanda tangan yang tertera dalam tanda penerimaan uangtertanggal 7 Agustus 2008 senilai Rp. 20.500.000, adalah benar119tanda tangan saksi, dimana sebelumnya saksi mengirimkan SMSkepada Kushardjono : Mtr, kebut yapenas (pasir, gamping, batu bt,tng, pintu joglo, dll) 8,5 jt pers 3 wayang sabtuminggu 15 jt, saldokemaren mash 3 jt, total 20,5 jt.
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
209 — 52
209 — 52
,Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 6070).Hal.157 dari 203 hal Putusan No. : 47/Pid.SusTP K/2018/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapatbahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan,kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc.
178 — 115
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc.
178 — 115
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisai PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
(Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT.
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
153 — 110
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
153 — 110
JumlahGol V 32 Unit Rp 10mg 829 X Rp 62.160.800 Golv 10 Unit RP: rere X Rp 18.771.35033 2%Des16 a Rp. 1.500.00 X , RpMaterial Split 15 15 Rp 22.500.000 ton/m3 50 Rp. 48.260 X 50 2.413.000Aspal 1 RP: 00 X Rp 4.500.000Lasing 32 Rp 60.000 X32 Rp 1.920.000Jumlah Rp91.080.800 Jumlah naeGol V Truck 1 Unit RP: 1942820 X Rp 1.942.5253034Des16 Rp. 2.584.900 X Gol VI Truck 1 Unit 1 , Rp 2.584.900Lasing 2 Rp 60.000 X 2 Rp 120.000Jumlah Rp4.647.425 Jumlah Rp TungkuAspal 1 BP 1379000 X Rp 1.375.000 Golv.10 unit RP: pers
Putus : 04-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Tanggal 4 Desember 2014 — W. SUWITO, SH, MH
139 — 23
139 — 23
Borneo Tribun Press bergerak dibidang Pers, kemudianada perubahan akta ditambah bidang usahanya menjadi jasa teknologiInfomrasi dan multi media;bahwa yang memberitahukan bahwa Pemprop. kekurangan dana untuksiaran TV RI adalah sdr. Nur Iskandar;bahwa Pada tahun 2009, terdakwa tidak tahu berapa anggaran di DinasPerhubungan untuk pengadaan sewatransfonder satelit dan groundsegment, saya hanya menawar harga yang paling rendah kepada PT.Telkom;bahwa Dalam nota kesepakatan antara PT.
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1679 — 1130
1679 — 1130
Jikasuatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak bolehditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah (Ridwan HR,Hukum administrasi Negara, edisi revisi, Rajawali Pers 2011), hal ini jugaHalaman 239 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKTsejalan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yaiu Prof Dr. HM. LaicaMarzuki,S.H.M.H.
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 11 September 2013 — IR ARIEF WAHYUDI
123 — 49
123 — 49
Dan berdasar pers etujuan tersebutKabag Logistik meminta Panitia Lelang untuk melanjutkan proses pelelangan denganturun kuantum yang semula untuk pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit menjadi1 (satu) unit dan Panitia Lelang membuat penyesuaian patokan harga (OwnersEstimate) untuk I (satu) unit sebesar Rp. 1.570.526.562,50 (satu miliar lima ratus tujuhpuluh juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma limapuluh sen) tanpa PPn.e Bahwa penawaran harga yang diajukan oleh
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
foto copy resume rapattanggal 5 Nopenber 2004 ~= tentang persiapanPengadaan PeningkatanFasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan untuk 10BLK/UPT me alui ABTDPKK Ditj en Binapendagri TahunAnggaran 2004.BB 3.43 : 1 (satu) lembar foto copy surat NomorB. 04/DPPTKDN/DPKKABT/2004 tanggal 3 Nopember 2004 peri halpelaksanaan kegi atan Pengadaan PeningkatanFasilitas Mesin dan Peral atan.BB 3.44 : 1 = (satu) lembar foto copy SuratMenakertrans Nomor : B.919.A/MEN/TKDNSES/X1/2004tanggal 8 Nopember 2004 tentang Pers
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009 Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
209 — 56
209 — 56
NAZMIL FUAD HARAHAP, M.Kes selaku PNSberdasarkan SK No.2215/B/.PERS/51/PNS/1998 Tanggal 25 Januari 1998 nip.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas KesehatanLabuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM sebagaiPemegang Kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu berdasarkan Surat KeputusanBupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004
Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi;Menimbang, Bahwa jabatan Terdakwa selaku PNS (Pegawai NegeriSipil) adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatuberdasarkan SK No. 2215/B/PERS/51/PNS/1998 tanggal 25 Januari1998 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat KeputusanBupati Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004,maka mengenai pengertian setiap orang sebagaimana dimaksuddalam unsur
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 16 Februari 2017 — H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI
224 — 130
224 — 130
Bahwa memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana khususnyamengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagaimana keakhlianAhli yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterbitkan oleh Grafiti Pers (Februari2006).
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
170 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam konfrensi pers pada hari Kamis, 23Juli 2015 di Kantor Wakil Presiden yang disiarkan berbagai mediamassa sebagaimana dikutip harian Kompas.com (http://nasional.kompas.com) mengatakan dan menegaskan: "Bahwa suatu kebijakanatau diskresi tidak bisa dipidana.
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3191 — 4032
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3191 — 4032
Bahwa menurut Ridwan HR, (Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, halaman 244) Asas Keseimbangan menghendakiadanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian ataukealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteriayang jelas mengenai jenisjenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaanyang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalamsetiap kasus yang ada dan sering dengan persamaan perlakuan sertasejalan dengan kepastian hukum.
Register : 07-09-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
284 — 246
1.TIGANA BARKAH MARADONA, S.H.
2.Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H.
3.Hendra Oki Dwiprasetya, S.H.
4.Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.
5.GALIH MARTINO DWI CAHYO, S.H.
6.IWAN DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
PT RAYON UTAMA MAKMUR Yang Diwakili Oleh MOCHAMAD RACHMAT Bin ABAS
284 — 246
Rayon Utama Makmur padatanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) berkas Salinan Dokumen Pers Rilis Nomor: 20.37/III.O/A/2018 tentang Laporan Kinerja Tim Independence Muhamadiyah;
- 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Undangan dari PT Rayon Utama Makmur kepada sdr.
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
193 — 82
193 — 82
adalah media komunikasi yang menggunakan alat;53Kalau kekerasan itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasalpasal dalamKUHP, adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan fisik dalambentuk ancaman secara tertulis;Dalam pasal ini dikatakan atau menakutnakuti, kata Menakutnakuti adalahsuatu perbuatan yang apabila orang membaca teks atau dokumen atau pesanelektronik tersebut dia akan takut;Sedangkan kalimat Yang ditujukan secara pribadi, ini untuk membedakankekerasan yang di publikasi seperti pers
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
430 — 331
430 — 331
Seluma.Bahwa memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana khususnyamengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagaimana keakhlianAhli yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterbitkan oleh Grafiti Pers (Februari2006).Bahwa yang dimaksudkan dengan Korporasi ada dalam beberapaUndangUndang di Indonesia misalnya UndangUndang No.31 Tahun1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasanTindak Pidana Korporasi dan UndangUndang No.8 Tahun