Ditemukan 9446 data
122 — 22
ALI YUNUS, bahwa benar saksilah yang membuat suratketerangan janda tersebut dikarenakan terdakwalah yangHalaman 47 dari 94Putusan Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal48memintanya sebagai sarat untuk diajukan kekantor Kelurahanguna pembuatan ijin usaha menurut terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan Alm. dr. ENGELBERT A. SALIMsebagai warga saksi dan saksi pun pertama kali melihat Alm. dr.ENGELBERT A.I SALIM ketika saksi di undang dalam rangkaacara tunangan Alm dr.
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2095
;Bahwa sebagaimana telah diuraiakan dalam gugatan ini, Tergugat dalammenerbitkan objek gugatan aquo telah nyata bertentangan dan menyimpangdari sarat Sarat sahnya keputusan TUN sebagaimana diatur pasal 52 ayat(1) dan (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
78 — 108
Bahwa jika di dalam Dokumen Pengadaan Pada KegiatanPengadaan Infrastruktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping)Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb, PadaBAB X Sarat Sarat Umum Kontrak pada point F angka 60Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan maka pendapat ahli adalah SSUK merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Kontrak,
519 — 147
Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
Majelis Hakim merasayakin bahwa perbuatan hukum terdakwa sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, lebih sarat muatanperdatanya daripada perbutan pidananya, sehingga seharusnya haltersebut merupakan kewenangan hakim perdata dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya HukumAcara Pidana, terbitan PT.
222 — 4
bekekuatan hukum tetapsampai adanya pelaksanaan putusan yang nyata.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihak manapunjuga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan sertamendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkan bidang tanahHalaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pat.G/2015/PN.Lbpobjek perkara ( Petitum Poin nomor 8 dan nomor 9 huruf a dan b di atas)kepada Penggugat dan Penggugat Il dalam keadaan baik, aman dan kosongserta suka rela tanoa beban/sarat
21 — 12
Anak pertama pernah diajak Pemohonketemu dengan beberapa teman agar anak bisa mengetahui secarapelanpelan dunia luar termasuk kondisi orang tuanya meskipunkeberadaannya di boarding school yang sarat dengan duniapendidikan.Dari awal menikah sampai saat ini Termohon tidak pernahsekalipun mau menginap di kediaman orang tua Pemohondikarenakan kondisi rumah orang tua Pemohon yang tidak layakmenurutnya, padahal beberapa kali Pemohon pernah menjaknyamenginap tetapi selalu ditolak.
1.Rahmatsyah
2.Kamal Khairi
3.Suhaili
4.Hidayat Syah
5.Darwinsyah,S.Ag
6.Tgk,Ahmad.Spd
7.Zulfikri
8.Junaidi Z
9.Sejahtera
10.Irwan Kadari
11.Musaharuddin
12.Aidi Sahara. S.Sos
13.Darwis
Tergugat:
1.Abdul Jalil Yusuf
2.Hajimah binti Rajim
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa
2.Badan Pertahanan Nasional (BPN)
3.Pemeritahan Kabupaten Bener meriah/ Camat Kecamatan Wih Pesam
119 — 46
, +90.000.000 = 440.000.000, ( Empat ratus empat puluh jutarupiah), hal ini jelas berdasarkan dalil Para Penggugat di dalamPosita gugatan berjumlah Rp. 440.000.000, ( Empat ratusempat puluh juta rupiah) sementara di dalam Petitum senilai Rp.400. 000.000 (empat ratus juta rupiah), maka jelas antara dalilPosita dengan Petitum tidak sinkronisasi, yang akibat hukumnyagugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugatsecara hukum tidak memenuhi sarat
160 — 68
berupa PajakPertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan yang dilakukantersebut, dimana dokumen faktur Pajak tersebut merupakan dokumen untukmelakukan pengkreditan Pajak Masukan tersebut atas pembelian Barang KenaPajak dan atau pengunaan Jasa Kena Pajak (sebagaimana dalam Pasal 13ayat (5) UU No. 18 tahun 2000).e Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat
100 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1101 K/Pid/2009Bahwa perihal jalan pikiran hukum (legal idea) tersebut di atas ; patutdiperbandingkan dengan azas subsidairitas dan azas participant yangdimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa kecualimenyangkut keuangan Negara vide UU No. 17 Tahun 2003 ; maka dalamperkaraperkara kejahatan umum yang sarat dengan keperdataansemestinya baik Polisi maupun Jaksa Penunut Umum, juga hakim harusberposisi subsidairitas dan participant (melayani) bukan menjadiinvestigator, motivator seperti
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangat terang bahwakasus ini sarat rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan keadilanapabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dikorbankan/dihukum;Tentang pihak yang menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665TE2;Telah sangat jelas berdasarkan faktafakta di persidangan bahwa pihakyang menyewakan dan atau berinisiatif menyewakan alat berat ManitouForklift MVT 665 TE2 kepada pihak ketiga adalah saksi Jono selakuKepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, bukan Pemohon Kasasi(Pembanding/Terdakwa).
159 — 117
ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT ,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
(lihat Bukti P3).Bahwa menurut Penggugat jual beli obyek sengketa yang dilakukanTergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VI dengan Tergugat VIl merupakanjual beli yang sarat dengan konspirasi yang bertujuan membuat penggugatharus kehilangan tempat usaha, dan oleh sebab itu Penggugat menuntutTergugat VIl bersamasama Tergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VImembayar ganti rugi kepada penggugat.Halaman 114 dari 132 hal.
92 — 18
Sudarlim Thirayo, MM namunhanya sebatas perintah lisan dengan imingiming bahwa saksi IHSANakan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yangjuga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan ataurehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat denganpermasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan dilapangankemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkanpenghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yangterjadi.Bahwa terdakwa Drs.
62 — 17
.58Bahwa Saksi tahu dana itu sudah cair dari Pak Lilih yangmengatakan bahwa Dana itu sudah cair .Bahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat mendapatkan bantuan dana untuk RenovasiRumah tersebut .Saksi tidak pernah diperlihatkan peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat oleh terdakwa dan saksi mengetahui ketika diPolda , dan terdakwa hanya memberitahu dana bantuan tersebutsebatas lisan saja.Bahwa Koperasi Minapari tidak pernah dilakukan Audit oleh DrsAman Hermawan sewaktu akan
sebanyakRp.77.440.000,Bahwa saksi pernah memberikan laporan tahunan kepadaterdakwa untuk membuat persyaratan propil koperasi .Bahwa tahap ke I sewaktu dana hibah dikirim oleh Menpera keKUD Minapari tanggal 16 Juli 2008 sebagai Rp. 3.609.000.000,Bahwa tahap ke II dana hibah tersebut cair sekitar tahun 2009 .Bahwa Tahap ke I Menpera mentransper dana kepada KUDMinapari melalui BRI Tahap ke II Menpera mentransper danakepada KUD Minapari melalui BNIBahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat
170 — 23
Undang Undang No 41 Tahun 1999tentang Kehutanan.Tentang pelanggaran terhadap PERMA telah diajukan kepada MajelisHakim berupa sanggahan tertanggal 2 Maret 2016 namun oleh MajelisHakim dianggap memenuhi sarat, akan tetapi Tergugat masihHalaman 11 dari 71 hal, Putusan No. 12/Pdt.G/2016/PN.
Bahwa atas semua dalil dari PARA PENGGUGAT yang diutarakan dalam surat gugatantersebut sangatlah tidak masuk akal, padahal tindakan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT yang mana tidak mau menyelesaikan serta melunasi pinjaman yang telahdiberikan oleh TERGUGAT I malahan sarat mengandung unsur wanprestasi sesuai denganPasal 1243 KUH Perdata yang mana disebutkan sebagai berikut :penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulahmulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahHalaman 5 dari 65 hal. Put.
182 — 111
Freeport Indonesia, dengan demikian Verifikasi yangdilakukan Yavid kepada Tergugat adalah tidak sah. ltulah sebabnyadugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Tergugat sarat denganrekayasa, dikatakan demikian karena faktafakta yang dijadikan sebagaialasan dugaan melakukan pelanggaran adalah pembicaraan Tergugatdengan Jibril Bahar dan dengan Yavid pada tanggal 4 Nopember 2019dan tanggal 18 Nopember 2019, padahal pembicaraan Tergugat denganJibril Bahar dan Yavid tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaranyang
Felipus Maak
Tergugat:
1.YOKA ELYANA GANGGUNG MAAKH
2.KRISTOFEL SISA
3.YANI MAAKH
4.AMELIA MAAKH
5.ARIF MESAK MAAKH
6.REMON NATANEL MAAKH
Turut Tergugat:
1.CAMAT KUPANG TIMUR
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
99 — 41
Petrus Maakh untuk memperoleh surat buktikepemilikan palsu atas tanah sengketa, tanpa sepengetahuan Tergugat ,jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat sebagaipemilik yang sah atas obyek tanah sengketa ;Bahwa kami tolak dalil dalil gugatan Penggugat pada Point 17, 18, 19, 20,21 dan 22 dengan alasan Bahwa uraian dalil yang dikemukakan Penggugatadalah tidak berdasar bahkan sarat akan untaian kebohongan, sehinggawajib untuk dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan alasan alasan terurai di atas
61 — 12
IdaSri Widyaningih, terietak di Jalan Cikutra Barat No. 1 D, Kelurahan Sukaluyu,Kecamatan Cibeunying, Bandung, Propinsi Jawa Sarat (Vide Bukti T d.K/P d.R 9); Sertipikat Hak Milik No. 278/Kelurahan Sukamiskin tanggal 14 Oktober 1993, luastanah 660 M2, a.n.
1.H.UJANG EFENDI
2.ALI USMAN
3.MURSIDAWATI
4.YAKKUB
5.Ruslan
6.SITI AISYAH
7.PARIGUSMAN
8.LISTIYANI
9.UMI KALSUM
10.ZULKANI
11.ASNIMAR
12.ZULKARNAINI
13.MIFTAHUL KHER
Tergugat:
1.BILHAYA ATHAR
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Gubernur Riau, Cq Bupati Kampar, Cq Camat Tambang
86 — 41
Ujang Efendi tidak mempunyai Berita acaraPengukuran dari Desa yang harusnya terlampir di KecamatanTambang sebagai sarat penerbitan surat kepemilikan tanah.Surat Keterangan Tanah Atas H.