Ditemukan 12594 data
7 — 1
harus dinyatakan tidakhadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secaraverstek (tanpa hadirnya Termohon) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaniPemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohonbahwa Termohon bertempat tinggal di wilayahn
21 — 5
Oleh karena itu,barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi haksaudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalahsepotong api neraka (pada hakikatnya).Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan buktibukti yang diajukan (P.1 s/d P.14), Almarhum Sardju bin Singo Didjojo danAlmarhumah Pakiati binti Muljono, selaku Pewaris, beragama Islam dansebelum meninggal tinggal di wilayahn Kota Bandung, demikian juga ParaPemohon semuanya beragama Islam dan mempunyai kapasitas
12 — 4
Keluarga, maka Pemohon dan Pemohon II adalah pasanganyang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurutketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon Hal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor NomorPerkara/Pdt.P/2017/PA.Lbjdan Pemohon Il mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn
10 — 3
Selanjutnyaberdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat buktisaksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaranyang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonanPemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alatalat buktiyang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumsebagai berikut:Bahwa Pemohon berdomisili di wilayahn hukum Pengadilan AgamaKotabumi;Bahwa, Pemohon
7 — 5
Menyatakan sah perkawinan Penggugat(PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakanpada tanggal O5 Januari 1980, di wilayahn hukum KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung;3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadiladilnya;Halaman 3 dari halaman 18.
16 — 9
Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 6 dari 16 halalaman Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2021/PA.BbuMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor0147/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 16 Maret 2021, terbukti Penggugat bertempat tinggaldi Wilayahn
11 — 2
tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam suratgugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayahn
23 — 12
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2)Poin 3 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangdiubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 tahun 2006beserta penjelasannya dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolutPengadilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwaPara Pemohon berdomisili di wilayahn
23 — 12
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang berada di wilayahn
22 — 7
dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetappada jawabannya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat denganTergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayahn
9 — 5
Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakimdapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksudPasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat padaKantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat iniPenggugat dan Tergugat tinggal di wilayahn Kecamatan Lempuing KabupatenOgan Komering llir, berdasarkan ketentuan
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Willy Irjayanto
78 — 22
Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damai MajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Hal 9 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor : 195K/PM III19/AD/X1I/2018MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn
101 — 30
Bahwa pada tahun 2003 secara administrasi objek tanah milikPenggugat berubah alamat menjadi Kelurahan Kulim KecamatanTenayan Raya karena terjadi pemekaran wilayah sebagaimanaketentuan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 TentangPembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir,dalam ketentuan Pasal 4 yang menyatakan Wilayahn KecamatanTenayan Raya yang berasal dari sebagian dari wilayah KecamatanBukit Raya, yang terdiri dari Kelurahan
20 — 9
Pasal 2 Undang Undang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwaPenggugat berdomisili di wilayahn Hukum Pengadilan Agama Negara, memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaHal. 8 dari 16 Hal.
30 — 15
perundangundangantersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan yang dijiwai dari Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depansidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas,namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2021 antaraPenggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P21 dan pengakuanPenggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayahn
12 — 1
bin danbinti, bertempat tinggal di wilayahn Kecamatan Sambikerep KotaSurabayadan telah lulus pendidikan SMK GEMA 45 Surabaya;Menimbang, bahwa alat bukti P.8,P.9 dan P.10, terbukti bin , tanggallahir 17 Juni 2001 (19 tahun 3 bulan), anak dari pasangan suami isteribernama dan, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukomanunggal, KotaSurabaya SMK Program 3 Tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 P.12dan P.13, terbuktidanadalahsuamiisteridanbertempat tinggal di wilayah Sukomanunggal, KotaSurabaya
8 — 3
Bukti P11 dan P3 Kartu TandaPendudukdihubungkan denganketerangansaksiSaksibahwaTermohondahulubertempattinggal diKotaMembuktikan bahwa Pemohonberdomisli di wilayahn hukumPengadilan Agama JakartalSelatan, sedangkan Termohonberdomisili di Kota TangerangSelatan membuktikan bahwalPemohon dan Termohon. tinggaldan berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Tigaraksa,sesuai66 ayat (2)Sehingga denganketentuan Pasal Undangundang Nomor 7 Tahun HImn. 11 dari 19 Hm. Ptsn. No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.
11 — 2
telah dicatat dalamberita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukupmenunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkanhukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayahn
16 — 11
Putusan Nomor 7534/Pdt.G/2019/PA.Sor.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;Menimbang, bahwa dari posita Penggugat dan Tergugat, majelismenilai bahwa Penggugat mendalilkan telah Penggugat telahmelangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam padatanggal 27 September 1989, di wilayahn hukum Kecamatan
12 — 6
untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat dimanaPenggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini dan kepada PPN KUAtempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatatperceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah KUAKecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugatbertempat kediaman di wilayahn