Dalam melakukan perbuatan/aktivitas yangberhubungan dengan Narkotika haruslan mendapat jjin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan atau adanya resep doktersebatas untuk kebutuhan pengobatan. Didalam pemeriksaan dipersidangantelah diperoleh faktafakta sebagai berikut :UBahwa awalnya hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 jam 15.49 wita,terdakwa menghubungi seseorang bernama sdr.

Trijaya Tbk mengalami kerugian Rp.17.558.054,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu limapuluh empat rupiah);** Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan

Tim.Gugatan tersebut haruslan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NietOntvankelijke Verklaard).. Bahwa Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. tersebut merujukpada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 601 K/Sip/1975tentang seorang Pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan,padahal hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat danYayasan, bukan antara Penggugat dan Pengurus Yayasan..

Bukankah sebagaimana uraiansebelumnya Penggugat telah mengirimkan surat keberatan terhadappejantuhan sanksi administratif pertama, dan kemudian tidakditanggapi oleh Wakil Bupati Bengkulu Tengah, untuk kemudianHalaman 33 dari 143 halaman Putusan Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN.BKLberdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, maka keberatan yang Penggugatajukan tersebut haruslan dianggap dikabulkan secara hukum.Karenanya, penjatuhan sanksi administratif

Tjandrasa) tanggal 12 Januari 1964 Nomor 10 yang dibuat dihadapan Raden Suratman Wakil Notaris Sementara di Pasuruanbelum/tidak pernah didaftarkan pada Pengadilan Negeri di Malang tanggal5 September 1964 Nomor 140/64 sesuai ketentuan Pasal 163 HIR junctoPasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR, berbunyi sebagai berikut:Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu. hak ataumengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain, haruslan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslan memenuhi seluruhunsur dari tindak pidana yang didakwakan dan secara sah serta meyakinkandapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianutoleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undangundang secaranegatif ( negatief wet telijk stelsel ), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183KUHAP, maka untuk menentukan bersalah

Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga sudahseharusnya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) / Pasal 142 RBG yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah PengadilanNegeri Sampit.Bahwa TERGUGAT mendapat izin lokasi dan Ilzin UsahaPerkebunan dari Bupati Kotawaringin Timur sehingga hal inimembuktikan jika obyek sengketa masuk dalam wilayah hukumKabupaten Kotawaringin Timur.Bahwa hal ini membuktikan jika yang berhak memeriksa danmengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Sampit sehinggagugatan Penggugat haruslan

Bahwa permintaan tersebut harus ditolak karena untuk dikabulkannyatuntutan provisi, Suatu gugatan haruslan memenuhi persyaratan yangdiatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang yakni:a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yangmenurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakimyang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihantentang kepemilikan.3.

orang lain agar menyerahkan sesuatu barang) Dalamhal perbuatan menyerahkan ini bukan hanya penting untukmenentukan apakah tindak pidana penipuan itu telah selesai atautidak juga penting dalam hal menentukan tempat terjadinya tindakpidana.Sebagaimana dijelaskan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatubenda itu harus merupakan akibat langsung dari pada daya upayaorang lain yang telah menggerakan dirinya atau dengan perkataan lainbahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain denganakibatnya itu haruslan

Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu harusmerupakan akibat langsung dari pada daya upaya orang lain yang telahmenggerakan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upayayang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslan ada hubungankausal (P.A.F.

Nomor 270 K/Pdt/2016Perlu ditegaskan disini, bahwa tidak terdapat pihak Turut Tergugat VI,Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VII karenanya permintaanPenggugat didalam petitumnya pada angka 23 adalah tidak terang dantidak pasti sebab siapa yang dimaksud Penggugat sebagai pihak TurutTergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VII tidak adadidalam perkara ini karenanya demi hukum haruslan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;b.

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal03 Pebruari 2015 Nomor 470/PDT/2014/PT.Sby., juncto Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gs., diterima pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian Para PemohonKasasi mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 25 Mei 2015,yang diikuti dengan pengajuan Memori Kasasinya pada tanggal 3 Juni 2015,dengan demikian permohonan kasasi maupun memori kasasi diajukan telahsesuai dengan tatacara dan tenggang waktu yang telah ditentukan olehUndangUndang karenanya menurut hukum haruslan

Dengan demikianGugatan para Penggugat ini haruslan dinyatakan tidak dapat diterima(Niet On Vankelijk Verklaaard) dan atau di tolak, (vide.

obscuur libel) mengenai objeksengketanya, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukumdan harus dikabulkan;Halaman 108 dari 111 Halaman Putusan 38/Pdt.G/2019/PN.CbiDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaigugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikabulkan, maka Majelis Hakimberpendapat terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itugugatan Penggugat haruslan

Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang memintanafkah Madya, nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap TergugatRekonpensi haruslan DITOLAK dan tidak berdasar. Selama TergugatRekonpensi bekerja di luar negeri, Penggugat Rekonpensi selalumendapatkan nafkah yang sangat layak. Bahkan selama bekerja di luarnegeri, Tergugat Rekonpensi justru lebin banya porsinya memberikan uangkepada Penggugat Rekonpensi daripada ke orang tua TergugatRekonpensi.

Bahwa dengandemikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakanditolak demi hukum;Bahwa apa yang didalilkkan penggugat dalam gugatan pada angka 14 dan 16,adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yang menyatakanA eeteeeeeseees Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum....... berdasarkanbunyi Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu tuntutan gantirugi akibat PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatigedaad), haruslan memenuhi unsurunsur sebagaiberikut (Setiawan: PokokPokok Hukum

Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatanPerbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukanoleh pejabat tata usaha negara;Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka suratgugatan tersebut haruslan memuat dalil yang terang dan jelas atautegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan

rumah dengan membawa baju ganti; Pemohon tidakmemberikan nafkah lahir batin kepada Termoho; Pemohon mengurangi nafkahkepada Termohon; Pemohon menajalin hubungan dengan perempuan yangbernama WIL atau Mamanya Lesya; dan adanya kekerasan dari Pemohonkepada termohon yang mengakibatkan pemohon dilaporkan ke Polsek MoramoUtara; serta sikap Pemohon yang merusak barang, pintu rumah denganmemakai parang;Menimbang, bahwa karena dalildalil permohonan Pemohon tersebuttelah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon haruslan

Unsur beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut;Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut haruslan memenuhisyaratsyarat sebagai berikut: Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan; Perbuatanperbuatan tersebut harus sama atau Sama macamnya; Waktu antaranya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta

, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar, atau menyerahkan;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapatadanya sub unsur yaitu Suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atausubyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapatterwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untukdijual haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanyapihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual begitupun dalam*membeli masingmasing haruslan

Arief dalambukunya Teoriteori Kebijakan Pidana menjelaskan bahwapengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yangdapat dipertangggungjawabkan.Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan olehOditur Militer haruslan memenuhi kriteria sebagai subjekhukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuanuntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 34K/PM.I05/AU/VII/2021Bahwa berdasarkan keterangan para

Kabupaten Garut Provinsi Jawa barat, atas namaPenggugat.Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Posita GugatanPenggugat di angka 4 sebagai berikut:"Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, diikat denganHak Tanggungan Peringkat I, berdasarkan sertifikat Hak TanggunganNo. 329/2013 tertanggal 21/03/2013.Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Posita GugatanPenggugat di angka 44 sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan dalam perkara ini, maka turuttergugat II haruslan

Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAUKETIGA:Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan