Ditemukan 17404 data
136 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Katagori komponen / spare part dan peralatan Permesinan Pembangkit;Kajian penggunaan komponen (spare part) dengan Non OEM;Kelembagaan verifikasi penggunaan spare part Non OEM;Mitigasi Risiko Pengadaan spare part Non OEM;ao PF PNEvaluasi Pemakaian spare part Non OEM;Surat Nomor 02056 / 060 / DITDANS / 2011 tanggal 8 Juni 2011 perihalPenyampaian Keputusan Direksi 994.K / DIR / 2011 tentang KebijakanPenggunaan Spare Part Non OEM Mesin Pembangkit di Lingkungan PT.
Katagori komponen / spare part dan peralatan Permesinan Pembangkit;Kajian penggunaan komponen (spare part) dengan Non OEM;Kelembagaan verifikasi penggunaan spare part Non OEM;Mitigasi Risiko Pengadaan spare part Non OEM;ao fF PhEvaluasi Pemakaian Spare part Non OEM;Surat Nomor 02056 / 060 / DITDANS / 2011 tanggal 8 Juni 2011 perihalPenyampaian Keputusan Direksi 994.K / DIR / 2011 tentang KebijakanPenggunaan Spare part Non OEM Mesin Pembangkit di Lingkungan PT.
Pengertian kontrak Lumpsum menurut SK 305.K/DIR/2010:Adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlahharga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadidalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggungoleh penyedia barang/jasa;Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan atas pengadaan barang /jasa dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaanborongan yang volumenya untuk masingmasing unsur/jenispekerjaan sudah
Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalahtotal penawaran harga;Di dalam kontrak LTE tersebut semua risiko penyelesaianpekerjaan untuk scope material dan jasa yang sudah ditawarkandan disepakati menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
(risiko biayaakibat perubahan harga bahan baku atau harga pasar, risiko biayatransportasi, risiko politik yang tidak termasuk keadaan kahar,risiko biaya penyesuaian teknologi/engineering, risiko biaya bilaterjadi kegagalan pabrikasi spare parts, risiko pemasangan, risikoperbaikan dan kerja ulang) dengan kriteria waktu pelaksanaan,output Daya Mampu Minimal 132 MW dan kriteriakriteriakelayakan teknis yang lain (vibrasi dan heat rate);Hal. 124 dari 153 hal. Put.
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak memberikan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesiasecara lengkap, akurat, terkini, dan utunh mengenai karakteristikproduk termasuk manfaat dan resiko baik risiko kredit (crdit risk),risiko/penyelesaian (seulement risk), dan risiko pasar (market risk)serta biayabiaya yang melekat pada produkproduk tersebut;d.
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 ayat (1)"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmenerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :a.2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap,dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PengusahaKena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secaralengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan olehPengusaha Kena Pajak yang melakukan
dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secaralengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengankriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatantertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memilikirisiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajaksebelumnya ternyata diketahui memliliki risiko
939 — 479 — Berkekuatan Hukum Tetap
Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan JasaKonstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkankepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan, Ketentuan mengenai kriteria Risiko, Tehnologidan Biaya (pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yang semulaHal. 24 dari 28 hal. Put. No. 11 P/HUM/2010dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun2000 diserahkan kepada Forum/Lembaga, olehPeraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010diserahkan kepada Menteri.4.
Pengaturan mengenai bentuk Usaha dan Risiko, berdasarkan Pasal 28UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 diatur dengan Peraturan Pemerintah,dan berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010diatur oleh Menteri. Sebaliknya berdasarkan pasal 10 ayat 4 PeraturanHal. 26 dari 28 hal. Put.
169 — 110
Dalam business plan PLNBB (vide Bukti P8), sebagaimanatercantum pada hal 32 disebutkan salah satu faktor untukmemitigasi risiko atas biaya transportasi batubara adalah denganpembangunan PLTU mulut tambang.4. Dalam RJPP PLNBB 20112016 (halaman 13) yangditandatangani oleh Komisaris PLNBB salah satu program utamayang dipersiapkan tahun 2011 adalah mengupayakanpenguasaan tambang batubara di sekitar jaringan transmisi 275kV Sumatera.
(Bukti P23),(Bukti P24), (Bukti P25), (Bukti P26)Pada bulan Desember 2012, RUPS mengesahkan RKAP PLNBBtahun 2013 dimana RUPS meminta untuk menunjuk konsultanyang bereputasi internasional untuk melakukan verifikasi/kajianfinansial, risiko, hukum, operasi dan tenis (JORC). (Bukti P27)RUPS RKAP 2013 tanggal 06 Desember 2013 menyetujuipengikatan cadangan batubara termasuk penyediaan SHL Rp.3.8 Triliun.
(Bukti P33)Pada Bulan Pebruari 2015 Konsultan Independen Ernst & Youngmenyimpulkan bahwa hasil kajian finansial, termasuk risiko,teknis (JORC), hukum adalah layak dengan asumsi hargabatubara $ 29.49/ton menghasilkan net present value positifsebesar Rp. 243,1 M. (Bukti P 34)Pada tanggal 4 Juni 2015 ditandatangani Berita Acara Verifikasiberdasarkan JORC Rungee tentang volume cadangan batubarayang disetujui sebanyak 124 juta MT.
Indriyanto Seno Adji, SH., MH., PraPeradilan & KUHAP (Catatan Mendatang), Diadit Media, 2015, Hal. 57 yangmenyatakan:Arus Praperadilan dengan vejah baru memiliki dua sisi, yaitu sebagai alas hakperlindungan dan penghargaan hak asasi Tersangka, namun di sisi lain jugaHalaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.Seldapat memberikan risiko besar atas pemberantasan kejahatan (korupsi),antara lain:Pertama, Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak memberikan suatu tindakan bahwabukti permulaan
Fotocopy dari copy RUPS mengesahkan RKAP PLNBB tahun 2014 terkaitpinjaman jangka panjang dalam neraca sebesar Rp. 4,2 T (empat triliun duaratus miliar rupiah).. diberitanda P32;33.Fotocopy dari copy Penandatanganan HOA antara PLNBB dan konsorsiumIPP dimana PLNBB dan affiliasinya mendapatkan kepastian sebagaipemasok PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing 2 X 300 MW. diberitanda P33;34.Fotocopy dari copy Hasil Kajian Konsultan Independen Ernst & Youngmenyimpulkan bahwa hasil kajian finansial, termasuk risiko
8 — 3
Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anakPemohon yang bernama Calon pengantin perempuanmenikahdengan Calon pengantin Lakilaki;2 Membebankan biaya perkara menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaopbkan Pemohon telah hadirsendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anakPemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calonsuami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinanberhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun,
18 — 5
Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) HakimPemeriksa telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini kepada ParaPemohon, anak Para Pemohon, calon mempelai pria dari anak Para Pemohon sertakedua orangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menundapelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimalusia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 1 Tahun
8 — 2
penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara perssidang ara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihatiPemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Calon Besan agar menundapernikahan tersebut tahun depan sampai usia anak Pemohon telah mencapaiusia menikah atau berusia 19 tahun dan memahamkan risiko
19 — 7
Bahwa saya XXXXXXXXXXX adalah anak kandung sebagai calonsuami dan calon istri XXXXXXXXXXX mengetahui adanya rencanaperkawinan oleh kedua orang tua karena saya sudah terjalin hubungankasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangankekasih yang sulit untuk dipisahkan karena berpacaran Bahwa saya calon suami dan calon istri tidak ada unsur paksaan daripihak manapun karena kami berdua sudah siap hidup berumah tangga; Bahwa saya calon istri dan calon suami masingmasing sudahmemahami risiko
14 — 8
Anak yang dinikahkan masihdalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalamimasalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akanmuncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yangmasih belum cukup umur.Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwaPerkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat seriuskarena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, sepertikesehatan, psikologi, dan sosiologi.
22 — 9
Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (penjelasan pasal tersebut),oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat danpandangan kepada Pemohon dan Pemohon Il, anak para Pemohon yangdimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami agarpihakpihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yangberkaitan dengan kemungkinan
16 — 2
;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anakPemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon danorangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akandilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi,dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehinggakepada Pemohon
9 — 7
diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon,anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suamianak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anaktersebut mencapai usia yang diperkenankan undangundang untukmelaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepadaPemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besanPemohon tentang risiko
42 — 12
Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku;Subsider:Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohonanak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anakPemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknyaterhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan
11 — 7
Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundangundanganyang berlaku.SUBSIDERAtau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anakpara Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan keluarga calon suamianak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihatagar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadilipermohonan
21 — 14
Adik yang dinikahkan masihdalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalahdalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belumlagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi adik yang masih belum cukupumur.Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwaPerkawinan pada usia dini merupakan masalah yang sangat serius karenamengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti Kesehatan, psikologi,Hal 10 dari 15 Pen No 21/Pdt.P/2020/PA.Crpdan sosiologi
15 — 8
Anak yang dinikahkan masihdalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalahdalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belumlagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukupumur.Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan bahwaPerkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karenamengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti Kesehatan, psikologi,dan sosiologi.
14 — 7
Sehinggaapabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efeknegatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calonpengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan siri.Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.262/Padt.P/2021/PA.SkgMenimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah kemanakanPemohonbernama Muh. Ali bin Kalu dan calon istrinya bernama Maryani bintiMuh.
14 — 4
Sehinggaapabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efeknegatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calonpengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohonbernama Muh. Tahir bin Lasse, dan calon istrinya bernama Fitriani bintiSanisamasama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatupaksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah salingmengenal selama 7 bulan.
37 — 4
datangmenghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasikawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menundamenikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuanpasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandanganpandanganterkait dengan risiko