Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — DODI WIYASA PUTRA, ST. ;
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • audit tim Ahli dari UNIB olehkarena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasilaudit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum,karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalampenjelasan Pasal 6 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenangtermasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK,Kapolri
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
536 — 601
  • Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdgdimaksud Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, JaksaAgung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagiPelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja samaTahun 2011 yang telah diuraikan secara jelas oleh Jaksa PenuntutUmum dalam Tuntutannya sebagai manifestasi dari SEMA Nomor 4Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JusticeCollaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka
    Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgBahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama terkait penolakanPembanding/Terdakwa II sebagai Justice Collaborator telah melanggar ketentuanketentuan yaitu :1.1)SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK,dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, danSaksi pelaku yang bekerja
    Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg2)3)4)5)6)7)8)pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkanterhadapnya.SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators),Peraturan Bersama Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK,dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, danSaksi pelaku yang bekerja sama Tahun 2011 dan ;ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention
    Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung,Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagiPelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasamaTahun 2011 dan ;. Ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (United NationsConvention Against Corruption) tahun 2003, maka mohondiperiksa dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Graha Sarana Duta) dan Tergugat Ill(Koperasi Sarana Sejahtera) tidak mempunyai Surat IzinOperasional, sehingga melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (2) yangmenyatakan dan menegaskan, BUJP yang dimaksud pada ayat (1)dibina oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkanizin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Polda ditempat badan usaha tersebut beroperasi.;Bahwa Tergugat Il (PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
84 — 76
  • Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq. KAPOLDA JATEG cq.KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRES PEMALANG turut TergugatVII JAKSA AGUNG RI cq. KEJATIJATENG cq. KEJARI PEMALANG diwakilioleh KEJARI PEMALANG, turut Tergugat VIIl PRESIDEN RI cq.KEMENTRIAN DALAM NEGERI cq. KEPALA DAERAH PROVINS! JATENGcq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANG cq. DISDUKCAPIL KAB.PEMALANG cq. KADIS DISDUKCAPIL KAB.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 September 2015 — MUHIDIN KOSASIH;
119 — 32
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
92 — 19
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 April 2013 — - HARIS MUNANDA,ST
91 — 43
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur /Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN /BUMD dengan berita acara penyerahan.halaman 117 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnPasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
123 — 50
  • Ketua Tim Pembebasan Lahan BandaraEmalamo No. 2.003/K/PMT/VIHI/2010 tanggal 30 Agustus 2010,surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dansetelah diberi meterai cukup kemudian diberi(Bukti T.15) ;Surat Telegram dari Kapolri kepada Para Kapolda No.ST/2412/TX/2010, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelah diberimeterai cukup kemudian diberitanda(Bukti T.16) ;Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara kepada Bupati Kepulauan Sula No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
116 — 44
  • Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, Putusan pidana tipikor nomor:07/Pid.Tipikor ./2011/Pn.Smda.dalam hal ini begini Polri' tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
102 — 23
  • dan P.21 kalau dalam prosespenyelidikan;Bahwa, sebelum penyidikan tetapi penyidik, tim verifikasi, tim pulbaketmelakukan ekspose perkara untuk membicarakan hasil pemeriksaan diKejaksaan pada saat fase belum sampai kepada tingkat penyidikansebelum ada SPDP, tidak pas menurut Ahli akan tetapi Ahli tidakmengetahui apa konsekuensinya;Halaman 101 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Bahwa, kalau digelar di Kepolisian masih ada kaitannya karena adaketentuan berkaitan dengan peraturan Perkap Kapolri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
586 — 493
  • (Fotokopi sesuai cetakan);: Cetakan Undangan dari Wakil KAPOLRI, kepada Sekjen Forkabi,tanggal acara 6 November 2019. (Fotokopi sesuai cetakan);: Surat Undangan Seminar dari Kapolda Metro Jaya, NomorB/20989/XI/HUM.5.2/2019/Ditbinmas, tanggal 8 November 2019,kepada Ketua Ormas FORKABI. (Sesuai dengan asili);: Surat Undangan Seminar dari korps alumni knpi Nomor009/RAKERDAKA.KN;PI DKI/XII/2019, tanggal 25 November 2019,kepada Ketua Umum FORKABI.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
156 — 87
  • TERMOHON)yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaanHalaman 34 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELsendiri dari dinas POLRI yang mana permohonanberhentitersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25November 2014 sehingga "dengan demikian sejak tanggaltersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagaiPenyelidik dan Penyidik", hal ini adalah sejalan dengan ketentuanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2002 Jo Pasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Sabarudin
116 — 47
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
148 — 72
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-08-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 27-K/PMT-II/AD/VIII/2016
Tanggal 9 Februari 2017 — JOKO SUWARNO Mayor Inf
103 — 57
  • /II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Februari 2016tentang Pemeriksaan Labolatorium terhadap urine Mayor InfJoko Suwarno.3) Bahwa pengambilan Urine Terdakwa dilakukan sebanyak2 (dua) kali yakni pada tanggal 27 Februari 2016 di kantor BNNCawang dan di Denpom Jaya/2 Cijantung.4) Bahwa pengujian Urine Terdakwa dilakukan olehLaboatorium BNN pada tanggal 29 Februari 2016, dengandemikian pengujian Laboratoris atas urine Terdakwa dilakukansetelah 24 (dua puluh empat) jam.2D) Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 725/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — DENI YANZULNY O.P
118 — 107
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 725/Pid.B/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idBahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat:
PEMILU NAIBAHO
Tergugat:
1.HELPINA br. SIMBOLON alias Op. Ramses Naibaho
2.ARDEN NAIBAHO
3.AGUS NAIBAHO
4.EDISON NAIBAHO
5.JANTI NAIBAHO alias. Ama RAMSES NAIBAHO
6.HOTDON NAIBAHO alias. Ama DARA NAIBAHO
7.TOHAP NAIBAHO alias. Ama AMEL NAIBAHO
8.NIOLANDO NAIBAHO
9.RENGSI br. SAGALA
10.ALPON NAIBAHO
11.LEO ELDAT NAIBAHO
12.MANGUMBANG NAIBAHO
150 — 63
  • (Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA
Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
141 — 66
  • Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Kalau) dalam kasus ini LHPnya diserahkan kepadaPolda Kaltim, yang saya dengar karena permintaanKauser, Polda meminta perhitungan, saya memahamihal ini karena Ahli dalam mendalami ataumemperluas pengetahuan Ahli dalam rangka ikutserta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, dalamhal ini begini Polri tidak punya kemampuan untukmenghitung secara akutansi, oleh karena untukmenghitung secara akutansi kalau pembayaran untukakutan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK
Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
528 — 204
  • pertambangan melakukantindakan pelanggaran dalam hal Lingkungan Hidup adalah instansi teknispemerintah di bidang Lingkungan Hidup ;Bahwa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain, semisal Succofindo, hanyamembantu penelitian teknis saja, tidak ada kewenangan untuk memberipenilaian bahwa lingkungan hidup sudah rusak atau tercemar atau masihBahwa azas yang berlaku dalam penerapan hukum lingkungan adalah doktrinprimely jurisdiction yang diadopsi dalam surat keputusan bersama MenteriLingkungan Hidup, Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
933 — 840
  • ataumemiliki kewenangan sehingga dia layak untuk dijadikan tersangka ;Bahwa Penyidikan baru mencari buktibukti yang terang tetapi harusada tersangkut dengan unsurunsurnya ;Bahwa kalau masalah penyertaan pasal 55 mengenai deeneming ituseharusnya dalam doktrin itu penyidikan misalnya ada pelaku kalaumisalnya dikaitkan mengenai delneming perannya ini yang harusdiperjelas ;Bahwa didalam proses Penyelidikan itu maksudnya laporan itu pastiada dalam SOP Termohon yang jelas di Kepolisian karena dia punyaPeraturan Kapolri