Mutasi Tergugat No. 005/IMSI/Pers/2014, 008/IMSI/Pers/2014. 009/IMSI/Pers/2014, pada tanggal 8 Mei 2014 atas nama para Penggugat;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Personalia PT. Irmasulindo atas nama para Penggugat;4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat pada posisi semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses hukum para Penggugat sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Putusan ini dibacakan;6.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 TERGUGAT telah menerbitkan SuratKeputusan dengan Nomor : 088/IMSI/Pers/2014 tentang Mutasi 4 orang pekerjamasingmasing Sdr. Syamsir, Suharyadi, Samsira dan Rahmatia ke daerah KaimaPropinsi Papua Barat.2. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Irmasulindo terhadap 4 orangpekerja, tiga diantaranya adalah Pengrus Unik kerja SP Kahutindo TingkatPerusahaan masingmasing adalah Sdr.

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya sampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan tetap mengenai pokok perkara.Dalam Pokok Perkarae Mengabulan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan No.005/IMSI/Pers/201 4, No. 0088/IMSI/Pers/2014 dan No.009/IMSI/Pers/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pemutasian Penggugat atasnama Penggugat.e Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

dan SyamsirP4 : Fotocopy hasil pemeriksaan Thorax PA pada tanggal 30112012 dariRumah sakit IBNU SINA.P4.1 : Fotocopy rujukan atas nama Syamsir dari Puskesmas Mandai Kab.MarosPutusan No. 16/PdtSus PHI/2015/PN.Mks Page 8pada tanggal 29112012P5 : Fotocopy Hasil pemeriksaan dari Instalasi Radiologi RSUD.LABUANGBAJI pada tanggal 2912013.P5.1 : Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Klinik Spesialis Mata CELEBES EYECENTER (ORBITA) pada tanggal 22 Oktober 2014.P6 : Fotocopy Surat KeputusanNo. 005/IMSI/Pers

Mutasi Tergugat No.005/IMSI/Pers/2014, 008/IMSI/Pers/2014. 009/IMSI/Pers/2014, padatanggal 8 Mei 2014 atas nama para Penggugat;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaPersonalia PT. Irmasulindo atas nama para Penggugat;4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugatpada posisi semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses hukum paraPenggugat sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Putusan inidibacakan;6.

Penggugat:
PERKUMPULAN COMUNITAS PEMBERDAYAAN DAN LINGKUNGAN disingkat COPERLINK : LBH, LSM, PERS
Tergugat:
1.1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN
2.DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdiri dari :- Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar- Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VIRNALIZI AFRIYANTI NOOR Binti H.MASRI NOOR 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar Pesona Lampung a.n SUMARNIDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMARNI Alias ADEL Binti SUMARNO

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum media POMM-RI a.n SAMSIRWAN 1 (satu) buah kartu tanda anggota pers media elektronik Tegar TV a.n SAMSIRWANDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SAMSIRWAN Alias BUYUNG Bin MAHMUD 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum Aspirasi Pendidikan a.n FRANSIMORO 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers Informasi Negara Republik Indonesia a.n FRANSIMORO 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum Metro

pers surat kabar umum mediaPOMMRI a.n SAMSIRWAN1 (satu) buah kartu tanda anggota pers media elektronik Tegar TV a.nSAMSIRWANDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SAMSIRWAN Alias BUYUNGBin MAHMUD1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum AspirasiPendidikan a.n FRANSIMORO1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers Informasi Negara RepublikIndonesia a.n FRANSIMORO1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum MetroIndonesia a.n FRANSIMORO1 (satu) kartu micro memori handphone warna hitam kapsitas

Uang Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembar1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar Pesona Lampung a.nSUMARNIe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum media POMMRl a.n SAMSIRWANe 1 (satu) buah kartu tanda anggota pers media elektronik Tegar TV a.nSAMSIRWANe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum AspirasiPendidikan a.n FRANSIMOROe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers Informasi Negara RepublikIndonesia a.n FRANSIMOROe

Uang Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tigapuluh empat) lembarMerupakan uang milik koroban, maka terhadap barang bukti tersebutstatusnya akan ditentukan dalam amar putusan inie 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar Pesona Lampung a.nSUMARNIe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum media POMMRla.n SAMSIRWANe 1 (satu) buah kartu tanda anggota pers media elektronik Tegar TV a.nSAMSIRWANe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum AspirasiPendidikan

a.n FRANSIMOROe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers Informasi Negara RepublikIndonesia a.n FRANSIMOROe 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum Metro Indonesiaa.n FRANSIMOROyang telah disita dari para terdakwa dan merupakan kartu identitas dariprofesi para terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukanstatusnya dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkanseluruhnya

Lampunga.n SUMARNIDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMARNI Alias ADEL BintiSUMARNO1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum mediaPOMMRI a.n SAMSIRWAN1 (satu) buah kartu tanda anggota pers media elektronik Tegar TV a.nSAMSIRWANDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SAMSIRWAN Alias BUYUNGBin MAHMUD1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers surat kabar umum AspirasiPendidikan a.n FRANSIMORO1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota pers Informasi Negara RepublikIndonesia a.n FRANSIMORO1 (satu) buah Kartu Tanda

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan
2. Menyatakan surat panggilan Penggugat Nomor 31/C/NKG-ADS/PERS-PGL.1/5/2018 tertanggal 25 Mei 2018 dan Surat panggilan Nomor 70/NKG-ADS/PERS-PGL.11/05/2018 tertanggal 4 Juni 2018 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja

dengan nomor.113/NKG-PERS/PHK/06/2018 sah dan berdasar hukum;;

Bin TARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyebarluaskan Gagasan Dan Informasi sebagaimana dalam dakwaan;2.

Pers.2.

Pers adalah Perusahaan Mediamasa baik audio, audio visual, media online, Pers Nasional; Bahwa Pers Nasional adalah dulu artinya Pers yang terbit di ibukota danyang didaerah dinamakan Pers Daerah tetapi Pers Nasional kalau sekarangpers yang terbit di Indonesia yang mengedepankan kepentingan nasional.

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Undipsampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (2) dan (3)UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah memberikan ancaman pidanasetiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja yangmenghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap pers Nasional tidakdikenakan pensensoran pembredelan atau pelarangan penyiaran danjaminan kemerdekaan pers dan hak pers mencari memperoleh danmenyebarluaskan gagasan dan informasi.

, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dangrafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak,media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia; Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yangsecara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkaninformasi; Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan persIndonesia.

Soetrasno Rembang telah, melakukan tindakanyang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Ketentuan pasal 4ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pbembredelan atau pelarangan penyiaran dan ayat (3) untuk meniamin kemerdekaan pers,pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, yaitu dengan cara melarang saksi Wisnu dan Heru (wartawan dari Jawa Pos Radar Kudus dan CB FM/ pers nasional) untukmengambil gambar / Foto dan kemudian

Penggugat:
Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA
Tergugat:
1.MAJALAH HUKUM DAN POLITIK KEADILAN INDONESIA
2.PANDA NABABAN
3.CHAIRUL ZAIN
Turut Tergugat:
DEWAN PERS

;

.- 1 (satu) lembar ID card pers Surat Kabar Senior, atas nama Ernawati.- 1 (satu) lembar ID card pers Jurnal Indonesia, atas nama Suriady, KS. SH.- 1 (satu) lembar ID card pers Aspiranews.com, atas nama Suriady, KS.

SURIADY,KS.SH BinMUHAMMAD YOESOEP dengan pidan penjara masingmasingselama 1 (satu) tahun dengan ketentuan masa hukuman paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintahagar para Terdakwa tetap ditahan;.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unitHand Phone merk Blacberry warna putih.1 (satu) lembar ID Card Pers Surat Kabar SeniorAn.ERNAWAT I. 1 (satu) lembar ID Card Pers Jurnal Indonesia An.SURIADYKS.SH. 1 (satu) lembar ID Card Pers

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam amplopputin kepada para Terdakwa.Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa 2 berupa 2(dua) unithandphone, 1 (satu) kartu pers jurnal Indonesia, 1 (Satu)buah kartu pers aspira news.com dan 1 (satu) lembar kartu tandapenduduk (KTP) dan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000.

(tiga jutalima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai1 (satu) unithandphone merk blackberry warna putih.1 (satu) lembar ID card pers Surat Kabar Senior, atas namaErnawati.Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Lgs1 (satu) lembar ID card pers Jurnal Indonesia, atas nama Suriady,KS. SH.1 (satu) lembar ID card pers Aspiranews.com, atas nama Suriady,KS. SH.1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan uang pecahanRp. 50.000.

Surat Kabar Senior, atasnama Ernawati, 1 (satu) lembar ID card pers Jurnal Indonesia, atas namaSuriady, KS.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unithandphone merk blackberry warna putih. 1 (satu) lembar ID card pers Surat Kabar Senior, atas namaErnawati. 1 (satu) lembar ID card pers Jurnal Indonesia, atas namaSuriady, KS. SH. 1 (satu) lembar ID card pers Aspiranews.com, atas namaSuriady, KS.

Sesuai dengan UU Pers, setiap perusahaan pers memiliki kewajibansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 jis Pasal 1 angka 2 jis Pasal9 ayat (2) jis Pasal 12 UU Pers; Adapun ketentuan pasalpasal dimaksudadalah sebagai berikut:Pasal 1 angka 2 UU Pers;"Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakanusaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan Kantorberita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi

";Pasal 1 angka 6 UU Pers;Pers nasiona!

Tabloid Investigasi bukanlahmerupakan produk dari Pers Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 6 UU Pers.

Terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Pers;2.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5ayat (3) UU Pers.)

Disamping itu peranmasyarakat adalah memantau dan melaporkan pelanggaranoleh pers ke Dewan Pers.7.3.

sebagai bagian dari pers nasional yang mengemban tugas dan peran untukkepentingan umum dan mengganggu kerja redaksional PARA PENGGUGATREKONVENSI selaku media pers; yang tentu saja merugikan pers secarakeseluruhan;.

mekanisme peran serta masyarakat dalammeningkatkan kualitas pers nasional.

Sementara Dewan Pers adalah lembaga yang diberi tugas danwewenang berdasarkan undangundang pers No 40 tahun 1999 Pasal 15ayat (2) huruf d UU Pers berbunyi sebagai berikut;(2) Dewan Pers melaksanakan fungsifungsi sebagai berikut:52d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaianpengaduan masyarakat atas kasuskasus yang berhubungan denganpembentaan pers:Bahwa dengan demikian telah jelas Dewan Pers adalah mediator dalammenyelesaikan perkara pemberitaan sebelum masuk ke pengadilan.Karenanya Dewan

Jika penggugat sabar tidak dengan emosi, maka proseduryang harus dilakukan adalah mengadu ke Dewan Pers sampai dengandikeluarkannya surat keputusan Dewan Pers tentang Pernyataan,Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dengan kop surat dan tanda tangan danstempel Dewan Pers dilalui terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatanaquo.Bahwa Karena faktanya Penggugat mengadu ke Dewan Pers sementara ditengah jalan proses pengaduan sedang berjalan di Dewan Pers, sertabelum mendapat keputusan (PPR) dari Dewan pers,

Dewan Pers dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 07/PDP/IV/2006tentang Penerbitan Majalah PLAYBOY Indonesia tertanggal 21 April2006 (Lampiran 5) telah menegaskan bahwa Majalah PlayboyIndonesia adalah produk pers.

Pers, yakni: Dr.

No. 13 PK/Pid/2011Apabila pun mengadu kepada Polisi, maka menurut UU Pers,seharusnya disikapi dengan UU Pers, bukan dituntut pidana ;b.

pers, agar dapatmenganulir berlakunya UndangUndang No.40 Tahun 1999, tentangPers, terhadap perkara a quo, seolaholah UndangUndang No.40 Tahun1999, tentang Pers, hanya berlaku bagi insan pers dan bagi tindakpidana yang berkualifikasi sebagai delik pers saja;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas bertentangandengan UndangUndang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, karenaUndangUndang ini tidak hanya berlaku bagi kalangan insan pers saja,tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia dan dalam Undang

a quo di bawah sumpah menyatakan bahwakemerdekaan pers bukan hanya milik kalangan pers saja, tetapi adalahHal. 15 dari 28 hal.

No.692 K/Pid/2008milik seluruh rakyat Indonesia (vide Pledoi, Hal. 88);Bahwa dari penjelasan kedua orang saksi tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa UndangUndang No.40 Tahun 1999, tentang Pers,adalah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas hanyapada insan pers saja, jadi meskipun Pemohon KasasifTerdakwa bukaninsan prers namun baginya berlaku juga UndangUndang Pers tersebut ;Bahwa Pasal 2 UndangUndang No.40 Tahun 1999, tentang Pers,berobunyi "Kemerdekaan pers adalah salah satu

No.692 K/Pid/2008bagian dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), dansebagai lembaga. independen Dewan Pers mempunyai kewajibanantara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode EtikJurnalistik, serta memberikan pertimobangan dan mengupayakanpenyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang tersebut, maka jelasranah dari Dewan Pers dalam menangani kasuskasus yangberhubungan dengan pers terbatas pada penyelesaianinternlkekeluargaan

Pers dalam perkara a quo.

makan uang haram sehingga sering sakit sakit pada saatkonfrensi pers.

Bahwa Saksi menyatakan 20 (dua puluh) orang saat dilakukankonfrensi pers.= Bahwa Saksi menyatakan ada masyarakat biasa yang hadirsaat konfrensi pers.

Bahwa Saksi menyatakan saat konfrensi pers jarak saya jauhduduk paling belakang. Bahwa Saksi menyatakan Tergugat tidak mengatakan janganberitakan konfrensi pers saat itu.= Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar darimasyarakat masalah penggugat dan Tergugat. Bahwa Saksi menyatakan sering hadir di konfrensi pers pemdakarena sering diundang oleh pemda bila ada konferensi pers.= Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat video rekamankonfrensi pers tersebut.

.= Bahwa Saksi menyatakan akibat katakata Tergugat dalamkonfrensi pers tersebut, Penggugat menanggapi dengan santai saja. Bahwa Saksi menyatakan pernah konfirmasi kepadaPenggugat masalah konfrensi pers tersebut.Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Dgl= Bahwa Saksi menyatakan tidak melakukan peliputan saatkonfrensi pers dan hanya hadir mendengarkan saja.

Bahwa Saksi menyatakan dari konfrensi pers tersebut tidakberpengaruh terhadap pemilihnan Penggugat sebagai anggotadewan.= Bahwa Saksi menyatakan yang mendampingi Bupati saatkonfrensi pers yaitu sekertaris Nasdem atas nama SAHLAN.

., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pers mempunyai peransebagaimana UndangUndang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (untuk selanjutnya disebutUU Pers) Pasal 3 ayat (1) diantaranya Pers Nasional mempunyai peran dan fungsisebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Pers bekerja dalam rangkapelayanan publik dalam hal informasi.Mengingat fungsi Pers sebagai alat informasi atas segala hal yang perlu diketahuimasyarakat, Pers juga sebagai media pendidikan, agar peristiwa demi peristiwa yangdiberitakan Pers adalah pengetahuan dan pendidikan dari hasil berita Pers bagi masyarakatagar dapat menilai bahwa sesuatu hal dapat diambil hikmah dari sisi berita Pers.

Sebagaimana amanat Pasal 5ayat (2) dan (3) UU Pers yang menyatakan:(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.17.

ke Dewan Pers terlebih dahulu sampai menunggudikeluarkannya Rekomendasi (PPR/ Pernyataan Penilaian danRekomendasi) dari Dewan Pers.

yang merasa di zhalimi oleh Pers mengadu ke Dewan Pers disitu kitaberdebat tidak puas pengaduan ke Dewan Pers maka jalur hukum ;e Bahwa Pengalaman ahli sudah ratusan sebenarnya mayoritas dari 4.500 pers itu ahlisalahkan ;e Bahwa Perkara yang selesai di Dewan Pers ada ancaman mengadu, baru (satu)keputusan Dewan Pers lalu diadukan ke Jalur Hukum ;e Bahwa Sekarang makin banyak tender tapi juga tender ini harus dijaga supaya clean andgood government dan terdengar banyak penyimpangan maka pers profesional

sepanjang fair, terbuka, dan akuntabel.56.Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Pers, antara lain menegaskansebagai berikut :Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Pers :(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkankehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen ;(2) Dewan Pers melaksanakan fungsifungsi sebagai berikut:e Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik ;e Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaianpengaduan masyarakat atas kasuskasus yang

berhubungandengan pemberitaan pers ;e Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat danpemerintah ;57.Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Dewan Pers tentang PenguatanPeran Dewan Pers, antara lain menegaskan sebagai berikut :Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan sertamenjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkankehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsifungsi sebagaiberikut :e Memberikan pertimbangan

Putusan Sela No. 34/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel61Pasal 1 angka (13) UU Pers :e Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralatterhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidakbenar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.Pasal5 UU Pers :(1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakatserta asas praduga tak bersalah ;(2) Pers wajib melayani Hak Jawab ;(3) Pers wajiod melayani Hak

; Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers ; Mewujudkan iktikad baik pers ;Halaman 18 dari 55 hal.

Putusan Sela No. 34/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.SelPasal 3 UU Pers :(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,pendidikan, hiburan dan kontrol sosial ;(2) Disamping fungsifungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapatberfungsi sebagai lembaga ekonomi ;Pasal6 UU Pers :Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;b.

ADIPRIMA SURAPRINTA Maret Juli 2021:

1. Invoice no 0003 / KBM / Pers / INV AS SK / III / 21 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.262.007.321 (dua ratus enam puluh ddua juta tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah
2. Invoice no 0003 / KBM / Pers / INV AS KB / III / 21 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.32.953.093 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah
3. Invoice no 0003 / KBM / Pers / INV

AS ST / III / 21 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp.94.197.597 (sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah

0004 / KBM / Pers / INV AS ST / IV / 21 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.16.882.049 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah)

no 0005 / KBM / Pers / INV AS ST / V / 21 tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.42.257.447 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)

puluh enam rupiah)

melawan pers setahu saya belum terjadi .Saksi ahli4: PAULINUS SOGE.

Memfasilitasi organisasiorganisasi pers dalam menyusun peraturan dibidang pers dan meningkatkan kwalitas profesi kewartawanan.7.

, Pers menghendaki suatumasalah diselesaikan melalui UU Pers, menurut UU Pers pertama ditempuh hakjawab.

gugatan tokoh pers menurut pendapat saya sebaiknya menggunakan UU Persdan ada itikad baik; cotohnya Jaja Suparman keterlibatan dalarnkejadian BOM Balidiantara 10 orang, padahal pada waktu itu tidak ada di Bali maka dewan Pers lalumemanggil kedua belah pihak temyata informasi tidak benar maka sanksi surat kabaritu harus minta maaf sehingga Jaja Suparman mendidik pers;Bahwa kalau seorang tokoh pers tidak menggunakan UU Pers sangat mengecewaekan sekali terhadap pers tidak menggunakan , karena seorang

Menimbang, bahwa Tergugat 11 adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan/menyelenggarakan usaha pers tersebut cq.

pada pasal 4ayat 1 menyebutkan bahwa :"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.16.Awal pokok permasalahan gugatan sudah sangat jelas Pemohon uraikandalam gugatan yaitu menyangkut dengan perbuatan melawan hukumatas tindakan yang sengaja dilakukan oleh Termohon Kasasi ke pihakkepolisian terhadap Pemohon yang seharusnya menurut UndangUndang yang berlaku yang seharusnya dilaporkan adalah pihak lainnyayaitu pihak Pers sesuai dengan UndangUndang No.40 Tahun 1999Tentang Pers;17.Bahwa, menurut

No. 2530 K/Pdt/2009Bahwa, seseorang/sekelompok orang yang merasa tercemar namabaik karena pemberitaan suatu Pers, maka orang/ sekelompok orangbersangkutan harus menggunakan Hak Jawabnya, sebagaimanadiatur dalam pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 1999 Tentang PERS,yang berbunyi :"Hak Jawab adalah Hak seseorang atau sekelompok orang untukmemberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupafakta yang merugikan nama baiknya"2) Mengadukan pers yang bersangkutan ke dewan pers,Bahwa, langkah yang

kedua yang harus' dilakukan olehorang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya,maka orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan namabaiknya dapat mengadukan Pers yang bersangkutan ke DEWANPERS,3) Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknyatersebut masih merasa belum puas, maka dapat menggugat danmenuntut penanggung jawab dalam pers itu sendiri;Bahwa, jika setelah melaporkan dan mengadukan Pers yangbersangkutan ke Dewan Pers dan juga telah melakukan Hak Jawab danorang

dalam Pers itusendiri sehingga tidak melanggar kode etik jurnalistik, maka oleh sebabitu berdasarkan UndangUndang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers makayang bertanggung jawab dalam suatu pemberitaan adalah Penanggungjawab dalam Pers itu sendiri dan bukan pada Pemohon Kasasi;19.Bahwa, oleh karena adanya laporan polisi sebagaimana yang Pemohonuraikan dalam gugatan dan dalam UndangUndang No.40 Tahun 1999sudah sangat jelas diuraikan bahwa tanggung jawab terletak ditanganPenanggung jawab pada Pers itu dan

No. 2530 K/Pdt/2009No.40 Tentang Pers, maka perbuatan Termohon a quo sudah memenuhiunsur ke 3 yaitu ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU.4.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Personel Operasional Skadron 11/Serbu Puspenerbad bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Pers Skadron 11/Serbu Puspenerbad Mayor Cpn Syahbani NRP 2920063351171 dan Paur Pers Skadron 11/Serbu Puspenerbad Lettu Cpn Bayu Aryudi NRP 12090015751287 atas nama Komandan Skadron 11/Serbu Puspenerbad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

tiga puluh hariSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militermemohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.Menetapkan tentang barang bukti berupa suratsurat :21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Personil Flite OperasionalSkadron 11/Serbu Puspenerbad bulan Maret 2015 sampai denganbulan September 2015 yang ditandatangani Kasi Pers

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinastanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Maret 2015 sampaidengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 196 (seratus Sembilanpuluh enan) hari secara berturutturut sesuai barang bukti DaftarAbsensia Personil Flite Operasional Skadron 11/Serbu Puspenerbadbulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2015 yangditandatangani Kasi Pers Skadron 11/Serbu Puspenerbad MayorCPN Syahbani NRP 2920063351171 dan Paur Pers Skadron11/Serobu.

September2015 yang ditandatangani Kasi Pers Skadron 11/Serbu PuspenerbadMayor Cpn Syahbani NRP. 2920063351171 dan Paur Pers Skadron11/Serbu.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkandinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Maret 2015sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 atau selama 196 (seratusSembilan puluh enan) hari secara berturutturut sesuai barang buktiDaftar Absensia Personil Flite Operasional Skadron 11/SerbuPuspenerbad bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September2015 yang ditandatangani Kasi Pers Skadron 11/Serbu PuspenerbadMayor CPN Syahbani NRP 2920063351171 dan Paur Pers Skadron11/Serbu.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :21 (dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Personel Operasional Skadron 11/SerbuPuspenerbad bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2015 yangditandatangani oleh Kasi Pers Skadron 11/Serbu Puspenerbad Mayor Cpn SyahbaniNRP 2920063351171 dan Paur Pers Skadron 11/Serbu Puspenerbad Lettu CpnBayu Aryudi NRP 12090015751287 atas nama Komandan Skadron 11/SerbuPuspenerbad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.